oleh

Penyidik Dalami Kasus Suap Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf

image_pdfimage_print
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

JAKARTA – Kasus suap Gu­bernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya soal penerimaan terkait proyek Aceh Mararthon. Untuk itu, KPK tengah meng­gali informasi masalah terse­but dari kerabat Fenny Steffy Burase, Farah Amalia.

“Penyidik menduga ada kaitan antara aset Farah dan Steffy dalam perkara suap Gu­bernur Aceh nonaktif IY (Ir­wandi Yusuf). Untuk saksi Farah yang telah digeledah di rumahnya, KPK perlu menelu­suri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy,” kata Juru Bicara KPK, Febri Di­ansyah, di Jakarta, Kamis (6/9).

Febri menambahkan peny­idik selalu menelusuri aliran uang. Untuk itulah, Farah di­periksa karena memang dug­aan penyidik ada aliran uang yang mengarah padanya. KPK sering memeriksa dan menelu­suri pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek namun ada informasi aset atau hubun­gan kedekatan atau bahkan ke­luarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi.

“Di rumah Farah memang pernah digeledah KPK beber­apa waktu lalu. Saat itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini,” kata Febri.

Seperti diketahui dalam perkara ini, KPK menetapkan Irwandi sebagai tersangka suap. Dia diduga menerima duit suap dari Bupati Bener Meriah non­aktif, Ahmadi sebesar 500 juta rupiah. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee 1,5 miliar rupiah atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang mengguna­kan alokasi Dana Otsus.

KPK menduga bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten. Sebagian dari duit suap 500 juta rupiah itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Ir­wandi dan Ahmadi, ada dua orang yang juga dijerat sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Tak Dapat Diproses

Pada kesempatan tersebut Febri mengatakan KPK tidak dapat memproses dalam meka­nisme gratifikasi terkait pengem­balian uang 39 juta rupiah dari Irwandi ke penyidik KPK. Ir­wandi melalui kuasa hukumnya melaporkan penerimaan terse­but ke direktorat gratifikasi KPK yang berjumlah total 39 juta ru­piah pada 11 Juli 2018 atau dela­pan hari sejak KPK melakukan tangkap tangan di Aceh.

“Setelah melakukan anali­sis, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014, KPK menerbitkan surat tertanggal 14 Agustus 2018 yang intinya laporan tersebut tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi karena saat ini sedang berjalan proses penanganan perkara di mana IY adalah salah satu tersangka di sana,” tutur Febri.

Febri menyatakan surat tersebut telah disampaikan pada Irwandi melalui kuasa hu­kumnya. “Uang 39 juta rupiah tersebut kemudian disita peny­idik untuk kepentingan penan­ganan perkara,” ungkap Febri.

Febri mengingatkan seluruh pejabat agar melaporkan grati­fikasi sejak awal yaitu dalam waktu maksimal 30 hari kerja, dan bukan justru baru me­laporkan ketika sudah diproses secara hukum. Hal ini penting karena salah satu yang dihargai dalam mekanisme pelaporan gratifikasi adalah kesediaan dan kejujuran melaporkan penerimaan gratifikasi meskip­un belum diketahui pihak lain, belum pernah dilakukan pe­meriksaan baik oleh pengawas internal ataupun penegak hu­kum. mza/N-3/Sumber : Koran Jakarta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed