oleh

Pengelolaan Anggaran Dana Desa ( ADD ) Gampong Sekualan Serbajadi Aceh Timur Diduga Sarat Korupsi

banner 300x250
image_pdfimage_print

Aceh Timur, Baranewsaceh. co – Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Gampong atau Desa Sekualan, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 sarat dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh SS  mantan Keuchik. Sabtu (21/07/2018).

Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara Syahrudin Adi Putra, HAM saat melakukan investigasi bersama tim Media berhasil mengumpulkan informasi beserta data awal yang mengarah adanya dugaan korupsi dan pelanggaran aturan regulasi.

Informasi beserta data awal yang berhasil dikumpulkan oleh tim LSM KPK , saat menemui beberapa sumber terpercaya dari masyarakat desa setempat.

Syahrudin Adi Putra, Ham memaparkan, kita menemukan adanya dugaan korupsi dibeberapa item kegiatan diantaranya, ” Dana kegiatan pemberdayaan buka lahan baru masyarakat anggaran tahun 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp.289.500.000, disini ditemukan ada selisih anggaran sebesar Rp.108.500.000 belum dipotong pajak. ” katanya.sementara di dalam raf RPJ tercatat Rp.3 jt per KK Sementara yang diterima oleh masyarakat Hanya 2500,000.’ Dua juta Lima Ratus ribu rupiah saja

” Dalam kegiatan pengadaan tenda atau tarup tahun anggaran 2016 ditemukan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum keuchik SS selaku keuchik pada saat tahun anggaran 2016 lebih kurang Rp.36 juta rupiah,Keterangan warga masyarakat setempat, untuk tenda baru   boleh dikerjakan oleh warga setelah menyetorkan uang sebesar 7 juta rupiah kepada keuchik SS. ”

” Masih menurut Syahrudin AP, Saat ini masih kita tela’ah beberapa data yang berhasil dikumpulkan bersama tim, untuk selanjutnya akan kita laporkan ke pada pihak hukum untuk ditindak lanjuti.” katanya dengan tegas.

Sementara itu, warga desa sekualan bernama Aji alias Aman Meka saat dimintai keterangan oleh awak media menyampaikan, ” Pengelolaan ADD di desa kami tidak transparan, sangat banyak dugaan korupsi yang dilakukan oleh keuchik SS. ” Semua anggaran dikerjakan sendiri oleh keuchik tanpa bentuk tim pengelolaan kegiatan (TPK), Keuchik dimana pun item kegiatan dapat honor, yakni honor pengawasan”. papar Aman Meka.

” Kami warga masyarakat berharap agar anggaran ADD tersebut terbuka kepada masyarakat, disisi lain keuchik tidak pernah bermusyawarah setelah anggaran turun ke desa dan oknum kecik juga tidak pernah membuat baleho/papan plang anggaran dan batu prasasti sepertinya oknum keuchik sengaja menutup nutupi anggaran desa tersebut dan sepertinya oknum keuchik memperkaya diri dengan adanya anggaran ADD tersebut.

Buktinya selama Dana Desa Berjalan keuchik banyak membeli tanah dan kebun di mana-mana, itu salah satu yang menjadi kecurigaan masyarakat terhadap Keuchik SS. ” pungkasnya.(SSS).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed