banner 1280x334

Pemerintah Aceh Belum Mampu menjawab Persoalan Pemuda

by
Penulis Adam Zainal (Kinet BE)

Opini!
Penulis Adam Zainal (Kinet BE)

Meningkatnya Pengangguran Intelektual dikalangan Pemuda menandakan satu bukti nyata bahwa Pemerintah Aceh dalam Kurun waktu 12 tahun belum mampu dan tidak becus dalam menjawab dan membuktikan persoalan ditingkat kaum Muda Aceh.

Hal ini menandakan, loyalitas dan keseriusan pemerintah Aceh terhadap pemuda dinilai kurang respon, tidak prihatin dan kenyataannya pemerintah Aceh gagal dalam mengembangkan dan menciptakan Satu lapangan Kerja yang nyata bagi pemuda. Konteks ini lah yang membuat estafet Perkembangan Aceh jalan di tempat sehingga banyak Pemuda Aceh yang keluar daerah bahkan keluar Negeri untuk menjadi pekerja di Negeri orang dengan jaminan Pati bahkan menjadi pendatang haram (ilegal) di Negeri orang.

Dengan bertambahnya Pengangguran di Aceh mencapai 172 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 1000 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 lalu yaitu 171 ribu (7,73 persen).

Namun, secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Oktober 2017 sebesar 7,59 persen, naik 0,18 persen dibanding kondisi Agustus 2017 sebesar 7,57 persen.

Masalah ini sangat bertolak belakang dengan Konteks Aceh yang mempunyai Sumber Daya Alam ( SDA ) yang melimpah. Kenapa Pemerintah Aceh tidak membuat Pabrik di segi pertambangan, Migas, Semen, perikanan, Pertanian, dan lain lain sebagainya, karena Aceh mempunyai hasil Alam yang melimpah Ruah, Guna untuk mengurangi pengangguran ditingkat pemuda demi kesejahteraan Pemuda dalam Konteks Aceh Hebat, Aceh Kreatif dan Aceh Produktif. Terkesan hal tersebut hanyalah hayalan atau bualan Pemerintah dimasa Kompanye Politik saja. !

Namun, seiring dengan gerakan dan sikap pemuda dalam melakukan aksi aksinya selama ini, justru tidak membuat Pemerintah Aceh Peka terhadap aspirasi pemuda, sehingga Pengangguran kaum terpelajar dianggap sebagai sifat kemalas-malasan, Dan sudah menjadi budaya baru di Aceh setelah lulus di perguruan tinggi (Universitas), pemuda-pemudi Aceh langsung menyandang gelar Pengangguran.

Secara rasional, persoalan ini tidak juga di gubris atau ditampung untuk menjadi sebuah Acuan yang serius dalam aspek pembahasaan diranah pemangku kebijakan di parlemet Pemerintah Aceh demi mencari sebuah solusi yang nyata, yang seharusya menjadi prioritas pertama pemerintah Aceh adalah membuka keran sebesar-besarnya untuk pemuda dengan menciptakan lapangan kerja, guna untuk mengurangi pengangguran Pemuda yang saban hari semakin bertambah.

lantas apa yang ditawarkan oleh Pemerintah Aceh kepada Insvestor Asing selama ini, tidak membuahkan hasil yang nyata, sehingga tidak ada satupun insvestor asing yang sudah menyatakan diri untuk menamam Modal (Sahamnya) di Aceh, dan kembali lagi kepada Produk apa yang ditawarkan. Ini menjadi salah satu Faktor terkendalanya Insvestor asing untuk menanamkan modalnya di Aceh, mungkin Yang ditawarkan oleh Pemerintah Aceh kepada insvestor asing bisa dikatakan kurang menarik atau tidak bernilai tinggi.

Disamping itu, Program Investasi Ke Eropa terkesan menjadi Program liburan para elit, bisa disenerai karena tidak ada hasil yang memuaskan yang dibawa pulang ke Aceh setelah Proses Negosiasi dan Loby, semua hanya sia sia, bahkan Masyarakat awam tidak pernah tahu bahwa pemerintah sudah membuka jalan untuk Insvestor asing.

Secara berkelanjutan, hal ini juga belum mendapat jawaban serius dari Para pemangku kebijakan yang mengemban amanah Rakyat, terkesan masalah sebesar itu seolah-olah disepelekan dan dianggap tidak penting bagi perkembangan dan kemajuan Aceh kedepan.

Pemerintahan Daerah khususnya Aceh dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Aceh untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh, mengingat sejarah konflik Aceh yang berharga dalam membangun masyarakat Aceh saat ini dan akan datang.