banner 1280x334

Pajak dan Galian C Adalah Salah Satu Masalah Desa di Agara

by

                                                              

*Sampai saat ini dana desa,Tulah di Agara sebagian besar belum cair

Kutacane(Baranews.Aceh) – Pajak yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan(PBB),pajak penghasilan(PPh), pajak pertambahan nilai(PPN), dan pajak galian C adalah salah satu masalah di desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara(Agara). Hal tersebut diucapkan oleh kepala desa(pengulu kute) khususnya yang berada di Kecamatan Lawe Sigalagala,Kecamatan Babul Rahmah,dan Kecamatan Bukit Tusam kepada Jurnalis Baranews.Aceh baru-baru ini.

“kalau tahun yang lalu bang,pajak itu diambil dari surat pertanggungjawaban(SPJ)bukan dari rancangan anggaran biaya(RAB).Kalau dulu pajak itu dihitung gelondongan tetapi sekarang pajak dikira secara kolektif.Bila dana desa cair harus beres SPJ dan pajak.Pajak menjadi masalah karena saat ini soal desa (kute) induk dan desa pemekaran warganya masih carut-marut tentang keberadaannya.Bahkan ada masyarakat yang sudah meninggal dunia dan pindah tempat,tetapi pajaknya masih tertera, ujarnya.”

Lebih lanjut,dia menambahkan bahwa masalah pajak bumi dan bangunan(PBB) menjadi persoalan di lapangan,karena tanah(objek) pajak sudah diperjual-belikan dan telah beberapa kali berpindah tangan,tetapi pajak masih dihitung dari pemilik pertama(semula). Hal tersebut juga menjadi bahan pikiran ketika tanah di prona-kan ataupun disertifikatkan,ditambah lagi masalah batas-batas yang menjadi pertikaian tersendiri.

Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang dijuluki bumi Sepakat-segenap, karena pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel sesuai tuntutan UU no.6 Tahun 2014, PP no.43 Tahun 2014,Permendagri 113.Kepala desa dituntut harus mahir dalam administrasi, proyek pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat,pembinaan warga,dan dapat bekerjasama dengan perangkat desa dan Ketua Badan permusyawaratan kute(BPk).Dihimbau kepada Camat,Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kute,Dinas pengeloaan keuangan dan kekayaan daerah,dan Kantor pajak di Kutacane untuk memperhatikan dan mempermudah birokrasi perpajakan sehingga mengurangi beban pikiran dan beban kerja para kepala desa di kabupaten Aceh Tenggara.(P.Lubis)