oleh

Oknum DPMG Aceh Timur, Diduga Melanggar Aturan Undang-Undang

image_pdfimage_print

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) aceh timur diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan dan Informasi publik pengelolaan dana desa.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tim pengelola kegiatan (TPK) gampong bandar baru alias bohtren kecamatan indra makmu aceh timur saat mengkonfirmasi kepada Keuchik dan perangkatnya atas laporan warga terhadap dugaan penyimpangan Anggaran DD tahun 2016 – 2017 di Desa tersebut Rabu (01/08/2018).

Furqan Ketua TPK Desa Bandar Baru tersebut meminta surat tugas pemeriksaan kepada awak media terhadap konfirmasi dugaan penyimpangan realisasi ADD yang dikelolanya. Saya sudah telepon pihak DPMG terkait kehadiran orang LSM & Media.

” Mana surat tugas untuk pemeriksaan dokumen anggaran desa, Karena yang berhak memeriksa APBG dan RAB kegiatan kami adalah Inspektorat dan pihak kecamatan ” . tantang Furqan.

Berkenaan dengan persoalan dugaan penyimpangan tersebut, Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM angkat bicara, kepada media, ia menyampaikan, ” Tindakan dan sistem yang dibangun oknum DPMG aceh timur dan oknum perangkat kecamatan Indra makmu menunjukkan lemahnya profesionalisme transparansi terhadap hak warga negara dalam melaksanakan amanat regulasi, sabtu (4/8/2018).

Jika sudah sesuai aturan dan tidak adanya dugaan penyimpangan dalam mengelola anggaran, ” kenapa mesti tertutup atau buat aturan pembatasan, sebenarnya semua itu telah melanggar aturan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) ” papar Syahrudin Adi Putra, HAM.

Dana Desa itu adalah hutang Negara kepada Asing dengan beban seluruh rakyat Indonesia menanggungnya. Diamanatkan dalam regulasi agar terbuka kepada seluruh rakyat implementasinya, agar terpenuhi dan terselenggaranya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

” Bukan sesuka hati pihak oknum pengelola mengolah realisasi dan tertutup bagi masyarakat ” . tegasnya.

Syahrudin menduga, Jangan-jangan pihak oknum DPMG yang terlibat bidang dana desa buta hukum, sehingga sesuka hati melarang transparansi pengawasan dan pemantauan DD oleh Independen.

” Ada beberapa regulasi mengatur tegas terhadap transparansi APBG bersumber Anggaran Negara, seperti Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ” . jelas Syahrudin AP, HAM.

Sementara peran serta masyarakat terhadap pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mari hentikan pembodohan publik demi kepentingan pribadi dan kelompok, tutup Syahrudin AP, HAM. (sss)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed