oleh

MK Lanjutkan Pemeriksaan Perkara Pilbup Paniai Papua

image_pdfimage_print
Foto Tim Kuasa Hukum Termohon paling kiri Pieter Eli (Fri Herlina )

Jakarta, Baranewsaceh. co – Mahkamah Konstitusi (MK) , Selasa (04/09/2018) mulai melanjutkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye , sidang dimulai pukul 09.00 WIB perihal Keputusan Komisi MK agar melanjutkan Pemeriksaan Perkara Pilbup Paniai. Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai (Termohon) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Termohon.

Termohon serta Pihak Terkait memenuhi panggilan MK atas Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Paniai Nomor Urut 1 ini teregistrasi dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XV/2018.

Pieter Eli selaku kuasa hukum Termohon kepada reporter mengatakan “Kami yakin akan memenangkan gugatan ini karena kami memiliki bukti-bukti yang kuat,” Tegasnya.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (08/08/2018) lalu, Pemohon mengungkapkan selisih suara Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon, yaitu sebesar 41.311 atau lebih dari 2%. Berdasarkan keterangan M. Nursal selaku Kuasa Hukum Pemohon, merujuk kepada Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota, namun Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan kepada MK. Kemudian Keberatan diajukan oleh Pemohon didasarkan pada tindakan KPU Paniai selaku Termohon yang tidak melaksanakan arahan Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik. Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas didasarkan pada dua pelanggaran yang dilakukan Termohon, yaitu memindahkan tempat pemungutan suara tanpa mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat adat dan melaksanakan pemungutan suara tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai saksi.

Kemudian pada sidang selanjutnya, Selasa (14/08/2018) dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas)‚ dan pengesahan alat bukti, Taufik Basari selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait mengungkapkan bahwa sistem noken dilaksanakan di seluruh Kabupaten Paniai. Sehingga. keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa sistem tersebut hanya dilakukan di sebagian wilayah dinilai keliru. Sementara itu, Pieter Eli selaku Kuasa Hukum Termohon menerangkan bahwa Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan pada pleno rekapitulasi. Di sisi lain‚ Bawaslu dan Panwas tidak membantah bahwa Pemohon melakukan pemindahan tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, MK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed