oleh

Mengapa Begitu Mudah Korupsi Dana Desa, Begini Alasannya

banner 300x250
image_pdfimage_print

IDI, Baranewsaceh. Co – Korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti mark-up proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, serta manipulasi LPJ dengan cara nota pembelian palsu, stempel toko palsu, dan tanda tangan peserta musyawarah yang dipalsukan.

Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih.
Sebagai mana disebutkan oleh seorang warga Desa di Aceh Timur Senin (03/09) beberapa waktu lalu usai rapat dengan kepala Inspektorat Aceh-Timur di kantor Inspektorat.

“Inspektorat selalu pengawas dana desa nyaris tidak berfungsi, dengan dalih jumlah desa yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah tenaga auditor, maka kepala Inspektorat beralasan tidak bisa turun ke lapangan karena belum ada perintah dari Bupati setempat” ujar seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.

Pegiat Sosial media moeshs menulis dalam sebuah artikel bahwa ada tiga faktor penyebak yang mudah dalam praktik korupsi dana Desa
Pertama, Monopoli Anggaran,
Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar. Hanya mereka saja yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Akibatnya, walau mereka memanipulasi, mark-up, mengubah spesifikasi barang, atau menyunat anggaran, tidak akan ada yang tahu dan protes.

Kedua, Kemauan dan Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah.

Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka. Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara-cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksaan proyek dan yang Ketiga, Tekanan Struktur
Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan pun turut terlibat.

Mereka biasanya menggunakan kewenangan memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa” tulis moeshs dalam sebuah artikel.

Bukan hanya itu, pengawasan juga kurang berfungsi karena terjadinya praktik kolusi dengan Tuha Peut Gampoung (TPG) sehingga pengawasan lapangan tidak berjalan sebagai mana mestinya. (Nurdin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed