oleh

Menanti Harapan Masa Depan Hutan Adat Pining

Penulis : Usman Ali

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Bagi Masyarakat Adat Pining Hutan adalah tempat tingal, Hidup berladang dan bercocok tanam juga mengambil hasil hutan Non Kayu, di akui atau tidak oleh Negara, Hutan Adat itu terbentuk secara turun temurum tampa tertulis, Mereka menjaga dan menyadari pemafaatan yang terbatas sebagai ketergantungan hajat hidup orang banyak terbukti dalam taradisi adat istiadat sebagai mayarakat yang berada langsung di samping kawasan hutan, Seperti adanya kawasan hutan secara “keyakinan” hanya di boleh ditaklukan oleh seorang pawang hutan tertentu, yang tak bisa di masuki oleh pawan hutan lain, untuk berburu “ngaro”.

Seiring dengan kamajuan zaman upaya-upaya untuk mempertahankan kawasan hutan sebagai kedaolatan masyarakat pining telah ada senjak puluhan tahun yang lalu, sebagaimana tertuang dalam surat Pengulu Kampung Pining pada tangal 8 Oktober tahun 2009 yang di tujukan kepada seluruh Masyarakat Adat Pining untuk tidak mengambil kayu di daerah hulu sungai, hingga pada tangal 27 April 2017 di buat Qanon (aturan) bersama yang di tandatangani seluruh Kepala desa kampung dikecamatanPining  tentang Aturan bersama Perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dalam kawasan masyarakat Adat Pining, Bagi masyarakat Gayo pemfaatan dan tata ruang pengunaan hutan dibagi pada “Blang Perueren, Blang Perutemen, Blang Penjemuran, dan Aih Aunen” di Pining masih dapat kita temuai hingga sekarang sebagai kawasan kekuasaan adat yang menguasai hajat hidup orang Banyak, Sistem peradilan adat juga masih diterapkan sampai saat ini, berupa denda Adat bagi orang yang terbukti meracun ikan disungai.

Seiring dengan Regulasi aturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan yang tertuang dalam Prutanan Sosial, yang salah satunya diperbolehkan hak menguasai dan mengelola  kelompok adat yang berada dalam kawasan hutan tersebut, yang selajutnya tertuang dalam amar putusan Makamah Konsitusi kemenangan bagi kelompok adat, tanah adat adalah bukan tanah negara melainkan tanah hak milik adat Nomor: 35/PUU-X/2012

Atas dasar putusan konsitusi inilah Masyarakat adat pining menambah semangat keinginan untuk menguasai secara penuh terhadap kawasan hutan adat mereka, yang kini banyak menjadi incaran akan kekayaan potensi alam yang melimpah ruah, yang di harapkan dengan dikembalikanya kedaolatan kawasan hutan pining pada kelompok adat Pining adalah seatu hal yang sagat penting, Terjadinya explotasi yang berlebihan terhadap kawasan hutan pining di kawatirkan tidak akan hanya merebut kekayaan alam, tetapi dapat merusak dan merebut adat istiadat edentitas masyarakat pining yang telah berada dalam kawasan hutan secara turun temurun.

Beragam upaya yang telah di lakukan oleh masyarakat adat pining untuk merebut kembali kawasan hutan mereka telah di lakukan, Membuat aturan tertulis tentang tata ara pengelolan kawasan hutan, serta melakukan edentifikasi pemetaan kawasan hutan adat, yang terus di ikuti dengan upaya perlengkapan admistrasi pelepasan kawasan hutan pining kepada masyarakat Adat Pining, Melalui pendekatan Masyarakat adat Kemukiman, Seperti yang telah di atur dalam Qanon Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintah Mukim, Pada Bab:V  pada pasal 24 berbunyi :  “Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi Tanoh edet Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan”. Setelah melakukan pendekatan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues melalaui konsolidasi Masyarakat Adat Pining bersama Bupati kabupaten Gayo Lues, menyatakan “Pada dasarnya pemerintah daerah sangat merespon baik dan mendukung upaya pembentukan kawasan hutan adat di Pining, dan mengharapkan dapat segera melalui proses prosudur yang ada, dan siap memberikan rekomendasi untuk di ajukan kepada pemerintah Pusat”.

Namun secara teknis beragam kendala masih harus terus dilalui yang dapat menghabat proses pelepasan kawasan hutan kepada hak kelola dan penguasaan hutan pada masyarakat Pining, Seperti Penyesuaian Peta tata Ruang dengan peta partisipatif yang telah di buat oleh Masyarakat pining belum siap, Serta terkendalanya pembahasan Drap Surat Keputusan Bupati Gayo Lues di biro Hukum pemerinah daerah sebagaimana di nyatakan “ Kami dari bagian Hukum akan mengoreksi Pembuatan Surat keputusan harus sesuai dengan peraturan yang ada melalui team kami, Mengenai tentang tanah atau hutan adat, Pemerintah juga sedang membuat Qanun aturan yang dibawah kordinasi badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten Gayo Lues”. Yang sampai saat ini belum selsai di lakukan pembahasan.

Akan kah semangat masyarakat adat Pining berhasil merebut dan membentuk hutan adat atau harus terkendala dengan beragam dinamika problem, mulai dari kapasitas SDM masyarakat adat pining yang minim, untuk melalui birokerasi pemerintah daerah sampai pada Pemerinah pusat. (***)

News Feed