LSM-KPK Nusantara Siapkan Pelaporan Dugaan Penyimpangan ADD Desa Bandar Baroe Ke Unit Krimsus


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Kabid Investigasi LSM-KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Investigasi DPD provinsi aceh siapkan laporkan dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2015-2017 gampong atau desa alue patong, kecamatan indra makmu, kabupaten aceh timur ke pihak reserse kriminal khusus (Reskrimsus) polres Aceh timur.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung kabid investigasi Syahrudin Adi Putra, HAM kepada awak media BaraNewsAceh co. Jum’at (10/08/2018) dikawasan pusat kantor pemerintahan aceh timur di idi.

” Kami sedang menggodok dan menganalisa temuan bukti-bukti dokumen serta alat bukti yang selama ini telah berhasil kami kumpulkan, ternyata sudah sangat cocok untuk dilaporkan ke pihak hukum ” . ujar Syahrudin Adi Putra, HAM.

Syahrudin menjelaskan, Saya terus melakukan pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai amanat undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), PP No 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pembrantasan Korupsi. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

PP No 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pengelolaan Informasi Publik. Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Sengketa Informasi.

Hasil konfirmasi dengan Kadis DPMG Aceh Timur, Maimun, SE. Ak, M. Si. diruang kerjanya terkait pernyataan Furqan TPK desa bandar baru alias botren ” Kalau mau periksa berkas kami, harus ada surat tugas, kalau tidak bawa surat tugas harus ke pihak kecamatan, terangnya.

Ini hasil konsultasi saya dengan pihak Dinas PMG aceh timur, ” Yang berhak periksa kami hanya Inspektorat dan pihak kecamatan, ” itu pernyataan Furqan kepada awak media Rabu (01/08/2018).

Menurut pengamatan saya, Pernyataan Ketua TPK desa bandar baroe tersebut telah melakukan pembohongan publik, apa lagi pernyataan itu disampaikan didepan awak media, ” pernyataan tersebut diduga dengan tujuan membela diri dari indikasi dugaan korupsi DD semasanya ” . tambah Syahrudin AP.

Jadi sudah satu paket pelaporan terkait dugaan korupsi pengelolaan DD oleh para oknum, juga dugaan pembohongan publik dan keterangan, pungkasnya Syaripuddin adi futra. (sss)