Kontrakdiksi Dunia Internasional Terhadap Keputusan Donald Trump

by

Oleh : ( Jeri Prananda ) Baranewsaceh.co

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah mendapatkan kecaman dari seluruh dunia.

Tentu saja, sulit untuk mengingat adanya intervensi kebijakan luar negeri AS yang disambut dengan pertentangan yang seragam seperti itu dari komunitas internasional.

Hasil yang legal sebagian besar kecaman ini berfokus pada potensi dari langkah ini terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, dan tentang kebodohan politik Presiden Trump. Hal itu benar, meskipun hal ini menunjukkan bahwa mereka gagal untuk menyelesaikan akar masalah dari konflik ini, dan hal ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar

Bagi mereka yang menginginkan solusi politik di Israel-Palestina, tidaklah cukup hanya dengan mengecam Presiden Trump sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, dan mengutuk kerusakan dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Bagaimana pun mengerikannya keputusan ini, terdapat kenyataan dalam klaim Trump bahwa ia hanya mengakui fakta bahwa Israel telah memperlakukan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, dengan melakukan hal itu, ia telah membenarkan hak Israel dengan jaminan bahwa dunia pada akhirnya akan mengakui hasil yang didapatkan secara ilegal tersebut.

Di bawah hukum internasional, Yerusalem tetap diduduki secara ilegal, dan PBB akan terus mengakui Yerusalem sebagai masalah status akhir.

Kemarahan komunitas internasional seharusnya diarahkan pada fakta bahwa masa depan ibu kota negara Palestina telah dikendalikan dan secara sistematis dipaksa menjadi bagian dari ibu kota Israel, sebagai pertentangan terhadap penduduk asli kota tersebut yang telah dirampas hak-hak politik dan asasi manusianya.

Pengakuan Yerusalem sangatlah menghebohkan, namun masalah yang sebenarnya adalah karena kegagalan selama berpuluh-puluh tahun untuk mencegah kejahatan ini, dan bukannya dukungan simbolis dari Trump.

MENGATUR KETIDAKADILAN

Meningkatnya kekerasan adalah akibat yang tidak bisa dihindari karena keputusan tersebut, dan memang benar bahwa kita harus khawatir: Masyarakat Palestina terus mengalami kekerasan dari Israel, dan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina sebagai akibat dari ketegangan ini, akan dibalas dengan reaksi brutal dari pasukan keamanan Israel.

Puluhan atau ratusan nyawa mungkin hilang sia-sia. Bahwa perhatian utama banyak orang saat ini adalah mencegah ketegangan mencapai titik didih, tanpa mengatakan atau melakukan apa pun untuk mengatasi penindasan yang kejam dan tidak manusiawi yang dialami masyarakat Palestina setiap hari, yang menunjukkan ketertarikan untuk mengatur ketidakadilan dan bukannya berusaha menghentikannya dengan menegakkan hukum internasional.

Bagi masyarakat Palestina, peringatan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan membahayakan proses perdamaian Timur Tengah, pasti terlihat seperti lelucon yang kejam. Proses perdamaian Timur tengah  telah lama mati.

Proses perdamaian tersebut hanyalah kedok, yang membuat para politisi di seluruh dunia dapat duduk diam dan memberikan janji manis mengenai dukungan mereka terhadap perdamaian, sambil terus mempertahankan status quo yang membuat Israel terus melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, memperluas kependudukannya, dan melanjutkan kejahatan perangnya tanpa konsekuensi.

Setiap pelanggaran hanya dibalas dengan pernyataan mengenai kekhawatiran terhadap dampak dari proses perdamaian yang tidak ada, tanpa mengetahui mengapa upaya pembangunan perdamaian telah gagal, atau menyusun rencana mengenai apa yang dapat dilakukan.

AKAR MASALAH

Setiap tindakan untuk menyelesaikan akar masalah dari konflik ini misalnya kependudukan ilegal atas Palestina dimana terdapat penduduk Israel, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dasar tidak lebih dari sekadar acuan politik.

Lemahnya pertanggungjawaban dan keadilan atas kejahatan-kejahatan ini adalah alasan mengapa upaya pembangunan perdamaian hanya berdampak sedikit, atau gagal sama sekali.

Gabungan antara ketidakseimbangan kekuatan antara penduduk Palestina yang diduduki dan masyarakat Israel, bersamaan dengan lambannya masyarakat internasional, telah menghasilkan situasi dimana Israel bebas untuk mencapai tujuan ilegalnya mencegah negara Palestina, dan menjajah tepi Barat dan Yerusalem melalui kekerasan.

Baik melalui tindakan dan kata-katanya, pemerintah Israel telah menegaskan bahwa negaranya tidak berniat untuk mengakhiri perampasannya terhadap lahan Palestina dan penindasannya terhadap masyarakat Palestina.

Hal ini karena tidak adanya imbalan bagi Israel untuk mematuhi hukum internasional dan benar-benar terlibat dalam tindakan yang dapat mewujudkan resolusi damai dalam konflik ini.

Berpuluh-puluh tahun kebebasan hukuman terhadap Israel oleh komunitas internasional, dan kegagalan untuk mengakui apalagi melindungi hak masyarakat Palestina adalah masalah sebenarnya dan sangat tidak bertanggung jawab. Dan catatan memalukan ini tidak bisa hanya dilimpahkan kepada Donald Trump.

KEGAGALAN BERSAMA

Berpuluh-puluh tahun penuh toleransi terhadap kebijakan Israel untuk menghancurkan rumah-rumah, penahanan militer terhadap anak di bawah umur, dan hukuman kolektif, adalah konteks dimana pengumuman baru-baru ini harus dipahami.

Komunitas global harus terus mengecam Trump sebagai pemimpin yang pandai menghasut, namun kita tidak bisa terus menyalahkan orang dan membuat kita lupa akan kegagalan bersama kita yang lebih penting.  Pengecaman terhadap Presiden AS tidak dapat menggantikan keharusan untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia.

Tanggapan yang tepat untuk pelanggaran hukum internasional tersebut dan resolusi PBB adalah dengan memperbarui komitmen terhadap tatanan internasional yang berdasarkan pada keadilan, menghormati aturan hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

Komunitas internasional harus menanggapi keputusan Amerika untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dengan memperkuat bantuan diplomatik terhadap Palestina, dan segera mengakui negara Palestina sesuatu yang telah didukung oleh Parlemen Inggris.

Kita juga harus menggunakan kekuatan kita untuk membuat Israel bertanggung jawab, sesuai dengan hukum internasional, dengan memberlakukan sanksi diplomatik dan ekonomi.

Masyarakat di seluruh dunia yang ingin mewujudkan perdamaian, harus terus mendukung kampanye Boikot, Divestasi, dan Sanksi, yang ditujukan untuk melawan kependudukan ilegal dan memboikot produk-produk Israel, untuk menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat Palestina.

Penulis adalah kader HMI Cabang banda Aceh Komisariat Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry