banner 1280x334

Kegiatan Bimtek Kades Aceh Tenggara Perlu Ditelusuri Dan Dipertanyakan

by

*Di Kecematan,lawe Sigala,ada 25 Desa yang berangkat berarti 25 x @Rp.45.000.000,- =Rp.1.125.000.000,-

*Acara Bimtek mengambil dana desa,masyarakat berharap uang dikembalikan

*Dalam keberangkatan Bimtek,ada Wartawan yang diancam dan sudah melapor dengan no.LP/B/332/IX/2017/Aceh/Res Agara/Sek LSW

*Dimohon KPK,Mabes Polri,dan Kemendes PDT& T turun ke Agara, Agara diteropong salah satu Kab.terkorup di Aceh

Kutacane BaranewsAceh.co – Pelatihan dan bimbingan teknis(Bimtek) Kepala-kepala desa(Pengulu kute) Aceh Tenggara(Agara),khususnya 3 kecamatan yaitu,kecamatan Bambel,kecamatan Bukit Tusam,dan kecamatan Lawe Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara diadakan pada hari Jumat(25/8) di Hotel Garuda Medan Provinsi Sumatera Utara(Sumut). Bertindak sebagai fasilitator adalah Lembaga kajian dan pelatihan manajemen(LKPM) Indonesia.

Direktur pengelolaan keuangan desa Kemendagri,Lukman Hakim dalam sambutannya mengucapkan bahwa pemerintahan desa harus menjalankan system tata kelola keuangan dengan baik,sehingga terhindar dari masalah hukum. Bimtek ini salah satu solusi bagi pengelolaan keuangan desa secara baik dengan mengacu UU no.6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun rombongan tahap I yang berangkat untuk Bimtek berjumlah 220 orang, yang terdiri dari Kepala desa(Kades), Bendahara, dan Ketua Badan permusyawaratan kute(BPk).

Sesudah itu,diberangkatkan peserta yang terdiri dari Kaur desa,dan pengurus Badan usaha milik kute(BUMk/BUMDes), pada tanggal 25-30 Agustus 2017. Menurut sumber yang layak dipercaya, bahwa Bimtek yang diadakan di Hotel Garuda Medan ini, dihadiri Asisten I Setdakab Agara, Drs, Ali Surachman ; Camat Lawe Sigalagala,Imansyah Gensi,SH; dari Kantor Inspektorat, serta Kasri Selian dari LSM.

Penting diketahui, bahwa Bimtek ini seharusnya dilakukan Dinas pemberdayaan masyarakat dan kute, dan lokasinya berada di Kabupaten Aceh Tenggara,maupun di Banda Aceh. Sebab, kalau Bimtek ini dilaksanakan di Kutacane akan menjadi pemasukan/income kepada salah satu warga ataupun pengusaha. Jurnalis Baranews.Aceh berusaha konfirmasi kepada Camat Lawe Sigalagala,Imansyah Gensi,SH perihal jumlah dana yang disetor dari desa ke Kantor Camat melalui ponselnya,tidak menjawab sampai berita ini dikirimkan ke meja redaksi. Juga, konfirmasi kepada Kadis pemberdayaan masyarakat dan kute melalui no. HP. 0853 7204 2xxx tentang apakah kegiatan Bimtek itu sepengetahuannya, tidak membalasnya. Narasumber media ini, yang salah satu kepala desa di kecamatan Lawe Sigalagala yang namanya tidak bersedia dimediakan menyatakan bahwa jumlah dana yang disetor sebesar Rp.45.000.000,-per desa,dengan rincian setiap desa yang berangkat 9 orang.

Pada bulan Desember 2016 yang lalu,Kepala-kepala desa se-Kecamatan Lawe Sigalagala dan kecamatan Babul Makmur pergi studi banding ke Yogyakarta dan kota Garut, yang sumber dananya dari dana desa untuk memepelajari BUMDes/BUMk yang berhasil di daerah itu. Tetapi, pantauan Wartawan media ini di lapangan,khususnya Kecamatan Lawe Sigalagala, bahwa proyek desa mayoritas proyek fisik yang terdiri dari rabat beton, SPAL,Wisma,Jamban keluarga, pembukaan jalan,dll; bukan BUMDes/BUMk. Padahal Permendes no.22 Tahun 2016 diprioritaskan Embung desa,produk unggulan,BUMDes/BUMk,dan sarana olahraga.

Beberapa kebijakan di kabupaten Aceh Tenggara, yang kelihatan pro-rakyat(populis) dan ditandatangani Bupati,SKPK/SKPD,ataupun Camat agar sah,tetapi merugikan kepentingan masyarakat dan menghambur-hamburkan uang negara yang bisa diduga korupsi. Salah satunya keputusan Bupati Aceh Tenggara yang memerintahkan Kepala-kepala desa untuk memberangkatkan Perangkat desa/warga untuk kuliah di Universitas Gunung Leuser(UGL), yang diambil dari dana desa dengan pos dana bagi hasil pajak,yang nominalnya Rp.6.000.000,-Padahal pengurus yayasan UGL adalah keluarga eks Bupati, Ir.H.Hasanoeddin B,MM.

Di Kabupaten Aceh Tenggara(masa pemerintahan Ir.H.Hasanoeddin B,MM),sering dana desa molor waktunya, biaya RAB, monografi,SPJ yang mahal; PPh dan PPN yang dikeluhkan Pengulu karena kurang dimengerti, Tanah/Tapak kantor desa yang dibeli tanpa ada kajian penelitian publik, dibeli hanya karena PerBup no.30 Tahun 2016. Di tingkat kecamatan Lawe Sigalagala banyak proyek desa kurang mengikuti Permendes no. 22 tahun 2016 yaitu, Embung desa,produk unggulan, BUMDes/BUMk,dan sarana olahraga; dan kepergian Kepala-kepala desa se-Kecamatan Lawe Sigalagala tanpa Musrenbang desa.

Salah satu pengamat/pemerhati kebijakan yang juga Tokoh agama di Aceh Tenggara,yang sengaja diminta tanggapannya mengkritisi keberangkatan Kepala-kepala desa dari 3 kecamatan untuk Bimtek di Medan, secara khusus kepada Jurnalis Baranews.Aceh mengatakan : “ Begini Pak Wartawan , dana yang disetor desa jumlahnya Rp.45.000.000,- dengan 9 orang yang berangkat ke Hotel Garuda Medan, kan dapat dihitung. Setahu saya, di Hotel garuda Medan itu ada penginapan Rp.400.000,-/malam, ada Rp.600.000,-/malam. Tentang penginapan inipun bisa diakal-akalin(dicurangi) dengan memasukkan 2 orang per kamar,padahal dihitung 1 orang setiap kamar. Lebih lanjut, Dia mengatakan coba cari kwitansi pelatihan,kwitansi transportasi, konsumsi selama pelatihan Bimtek,anggaran untuk diktat, Foto, sertifikat, surat perintah perjalanan dinas(SPPD) kepada Kepala-kepala desa, dan nota dinas kepada Bendahara,dan Kaur desa, ujarnya.

Dari informasi  yang berkembang yang berhasil dihimpun Wartawan media ini di Lapangan, tentang kepergian Kepala-kepala desa(Pengulu-pengulu kute) dari 3 kecamatan, khususnya Kecamatan Lawe Sigalagala untuk Bimtek di Hotel Garuda Medan beberapa saat yang lalu, bahwa tingkat Kepala-kepala desa diberi uang saku antara Rp.800.000,- Rp. 1.000.000,- selama 3 hari kegiatan. Sedangkan tingkat Badan permusyawaratan kute(BPk) di kasih Rp.400.000,-. Surat perintah perjalanan dinas(SPPD) ditandatangani Camat Lawe Sigalagala,Imansyah Gensi,SH untuk bawahannya dalam keberangkatan. Bimtek ke Medan berdampak pada proses pembangunan,pemberdayaan warga, maupun pembinaan kemasyarakatan, karena anggaran Bimtek ini diduga disunat Rp.45.000.000,- dari dana desa. Seyogianya, dana desa yang bersumber dari APBN di kelola dengan prinsip 3E, yaitu efektif,efisien, dan ekonomis, dan melalui musrenbang desa. Sangat perlu diketahui,bahwa Dirjen Bina Pemdes, Nata Irawan resmi membuka pelatihan calon pelatih aparatur desa,Kamis 22-28 Juni 2016 di Jakarta. Acara Training of Trainer(ToT )untuk peningkatan kapasitas aparatur desa se-Indonesia dengan strategi tepat fungsi dan tepat struktur. (P.Lubis)