oleh

Kadistanbun Aceh : Cetak Sawah Baru, Solusi Antisipasi Penyusutan Luas Lahan Sawah

banner 300x250
image_pdfimage_print

Liputan : Fathan Muhammad Taufiq *)

“Dari hasil evaluasi kami, dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap tahun terjadi penyusutan luas lahan sawah di Aceh sekitar 1.000 hektar akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan kalau proyek jalan tol Aceh terealisasi, kami memprediksi akan akan kembali terjadi penyulusat luas lahan sawah sekitar 5.000 hektar, tentu ini akan berdampak sangat signifikat terhadap produksi beras dari daerah kita” demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A. Hanan, SP, MM ketika ditemui di ruang kerjanya Jum’at (21/9/2018).

Lebih lanjut Hanan menjelaskan bahwa luas baku lahan sawah di provinsi Aceh saat ini seluas 307.410 Ha, sementara yang bisa ditanami seluas 293.067 Ha. Dengan populasi penduduk sebesar 5.208.433 jiwa saat ini, jumlah lahan sawah tersebut memang masih bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduk Aceh, namun tanpa bisa ditolak, luas areal tersebut akan terus mengalami penyusutan dengan berbagai sebab. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin suatu saat provinsi yang selama ini surplus produksi beras ini harus mendatangkan beras dari luar daerah bahkan impor dari luar negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam upaya mengantisipasi penyusutan luas areal persawahan adalah melalui program percetakan sawah baru. Dari total alokasi program cetak sawah baru yang didanai APBN Kementerian Pertanian tahun anggaran 2018 seluas 12.000 ha, provinsi Aceh mendapatkan ‘jatah’ seluas 400 ha yang kemudian di alokasikan di Kbupaten Pidie seluas 200 Ha dan Kota Subulussalam seluas 200 Ha. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihak Distanbun Aceh, saat ini realisasi program cetak sawah baru yang pelaksanaannya di’back up’ uleh TNI tersebut saat ini mencapai 70 persen  yang sudah siap tanam, sisanya masih dalam tahap land clearing dan land leveling serta pembuatan pematang, saluran air dan jalan produksi. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan lebih, beliau optimis program cetak sawah baru ini akan tercapai 100 persen di akhir tahun ini.

“Penambahan areal 400 Ha memang tidak terlalu signifikan, belum seimbang dengan laju penyusutan areal persawahan akibat alih fungsi lahan, namun setidaknya bisa membatu mengatasi penyusutan produksi beras di daerah kita, kedepan kita berharap bisa mendapat alokasi yang lebih besar, namun semua kembali kepada kesiapan kita” ungkap Hanan.

Dalam kesempatan tersebut, Hanan menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi nasional program cak sawah baru, dari target 12.000 Ha, yang bisa dilaksanakan hanya 10.343 Ha, sisanya tidak bisa dilaksanakan dengan brbagai sebab, padahal pagu anggarannya sudah tersedia dalam APBN. Untuk itu Kadistanbun Aceh ini sangat mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh bisa menyiapkan progress dan data calon lokasi cetak sawah yang valid, sehingga sisa alokasi seluas 1.566 Ha bisa ‘direbut’.

“Kalau ada Bupati yang siap mendukung program ini dengan sisa efektif sekitar 2 bulan ini,kami akan langsung mengusulkan kepada bapak Plt Gubernur untuk bisa menarik anggaran cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian ini  ke Aceh” ungkap Hanan.

Hanan juga menyadari, bahwa dengan sisa waktu efektif dua bulan tersebut memang cukup sulit untuk merebut dan mrealisasikan sisa alokasi cetak sawah nasional tersebut.  Untuk itu pihaknya berharap semua pemkab segera menyiapkan dokumen SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan DED (Detil Engineering Design) program cetak sawah baru untuk tahun 2019 yang akan datang, beliau berharap aka nada penambahan alokasi cetak sawah di Aceh yang dapat dialokasikan secara merata di eluruh kabupaten yang ada daam wilayah provinsi Aceh. Menurut Hanan ada tiga hal yang menjadi syarat utama bagi daerah untuk bisa mendapatkan alokasi program cetak sawah baru yaitu ketersediaan lahan yang tidak brmasalah, ketercukupan air dan sumberdaya petani sebagai calon peserta program. Jika ketiga syarat itu terpenuhi, maka pihaknya siap untuk mengusulkannya ke pusat.

“Ketiga syarat utama tersebut tidak bisa ditawar-tawar, kalau daerah siap, maka kami juga siap untuk memperjuangkannya ke pusat, tai kalau datanya lemah dan tidak valid, akan sulit kami mempertahankan argument di tingkat Kementerian Pertanian, saya berharap semaua kabupaten dapat menyiapkan data yang akurat dan valid, sehingga ketika program yang kita usulkan disetujui, dapat terlaksana dengan baik, jangan sampai dananya sudah ada tapi tidak bisa kita lakksanakan dan harus kita kembalikan lagi ke pusat, ini akan jadi catatan buruk bagi kita” lanjutnya.

Sejak tahun 2017 lalu, program cetak sawah yang terdiri dari land clearing, land leveling, pembuatan tali air dan jalan produksi, ditangani oleh TNI bekerjasama dengan instansi pertanian setempat. Melalui kerjasama seperti ini, terbukti keberhasilan program ini bisa mencapai diatas 70 persen, sementara dengan pola lama lama yaitu swakelola oleh petani, tingkat keberhasilannya rata-rata dibawah 40 persen bahkan ada yang gagal sama sekali sehingga berdampak pada permasalahan hukum.

“Kita tidak ingin program cetak sawah baru menimbulkan masalah hukum yang akhirnya menjerat aparatur kita seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir, untuk itu kita sepakat program cetak sawah baru kita bekerja samadengan  teman-teman TNI, untuk pekerjaan fisik menjadi tugas TNI sementara yang terkait dengan teknis tetap menjadi tanggung jawab kita” lanjut Hanan.

Di akhir perbincangan, Hanan juga berharap adanya sharing anggaran dari APBK maupun APBA untuk mendukung program yang menjadi salah satu focus upaya khusus (upsus) percepatan swasembada pangan ini.

“Kita menyadari bahwa selama ini program cetak sawah hanya mengandalkan anggaran dari APBN yang jumlahnya sangat terbatas dan semua provinsi berebut untuk mendapatkannya, kami berharap ada sharing anggaran dari kabupaten maupun provinsi untuk mendukung program ini, karena program ini langsung menyentuh hajat hidup masyarakat” pungkasnya.

*) Staf Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, kontributor berita/artikel pertanian di media cetak dan online.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed