oleh

Ini Pandangan Umum DPRK Gayo Lues Pada Penutupan Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun 2018

banner 300x250
image_pdfimage_print

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani menghadri lanjutan sidang DPRK Gayo Lues dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi/keputusan dan penutupan sidang paripurna di ruang sidang kantor DPRK Gayo Lues Jln Datok Sere No. 01 Kecamatan  Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues., Selasa (09/10/2018).

Sidang dihadiri oleh Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin, SH, Para anggota DPRK Gayo Lues, Forkopimda Gayo Lues, Para anggota LSM dan Pers Kabupaten  Gayo Lues.

Pandangan akhir fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Samsul Alam  dalam sambutannya mengatakan : Kegiatan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan adalah salah satu persyaratan pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan klaim ke BPJS satu contoh di Kecamatan  Dabun gelang dan Kecamatan  Kuta Panjang dan Kecamatan  yang jauh dari daerah kota di Kabupaten  Gayo Lues.

Berkenaan dengan hal tersebut kami harapkan kepada Pemda untuk membantu anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan  akreditasi tersebut.  Masih ada klaim BPJS yang blm di bayarkan, Kami mohon Pemda untuk berkomunikasi dng BPJS agar dpt diselesaikan sehingga puskesmas dan rumah sakit dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya,arena menurut laporan untuk klaim bulan  juni – oktober blm di bayar, ujarnya.

Samsul Alam   juga mengatakan “ Kami harapkan kepada Pemda agar dapat mengatasi dan antisipasi adanya ancaman longsor di musim penghujan ini.  Penambahan oprasional damkar di Kecamatan  Terangon dan Kecamatan lain yang jauh dari kota agar di sediakan alat sarana dan kendaraan untuk penanganan pemadam kebakaran.

Tugas pokok dan fungsi dari DPRK adalah fungsi penganggaran , pengawasan dan legislasi. Supaya Pemda dapat bekerja sama dan memaknai tugas pokok kami sebagai hal yg membangun bukan nyinyir/ hal yang menghambat.   Dalam rangka pentingnya pengadaan pasar tradisional dan pasar modern kami dari fraksi Partai Golkar dapat menerima anggaran yang disampaikan., jelas Samsul Alam.

Ditempat yang sama Pandangan akhir Fraksi Gabungan Pembaharuan yang di sampaikan oleh Eli Ernawati  dalam Pandangan akhir mengatakan “  Tanggapan akhir Fraksi Gabungan Pembaharuan terhadap ranacangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten.

Pemkab agar setiap dokumen di periksa betul tentang keabsahannya, Maraknya narkoba di kalangan pelajar/anak sekolah agar Pemda mengambil langkah konkrit untuk mengatasinya agar tidak meluas dan Masalah kedisiplinan ASN agar lebih ditingkatkan dan Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik hrs benar benar dilaksanakan sesuai dng aturan agar hasil sesuai dengan yang di inginkan/diharapkan, jelas Hj. Eli Ernawati Siregar.

Sementara Fraksi Gabungan Suara Rakyat yang di sampaikan oleh Samsuar mengatakan “ Pemda agar memperhatikan sektor Pendidikan dan kami harapkan jangan ada lg proses belajar mengajar yang tdk semestinya dengan alasan karena kekurangan guru, karena tenaga guru di Kabupaten Gayo Lues cukup.

Bidang kesehatan agar Pemda memperhatikan kembali Puskesdes,  dan Pos kesehatan di kampung. Kami mohon Pemda memperhatikan penempatan aparatur negara/pemerintah sesuai dengan kemampuan atau disiplin ilmunya, karena apabila suatu hal tidak diserahkan pada ahlinya maka kita tinggal tunggu kehancuran bidang tersebut, sebut H. Samsuar.

H. Samsuar juga mengatakan Pemda agar memberi Tunsus kepada pegawai di daerah terpencil/tempat yang jauh. Pemda evaluasi perusahaan yang tidak bisa menghasilkan Pendapatan asli daerah dan perusahaan air yang tidak bisa meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih, selain itu Pemda agar memberikan honor yang pantas kepada PPTK.  Pemda agar menjamin kelangsungan sumber sumber yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah,  contohnya usaha penderesan getah tusam, jelasnya.

Dari semua Fraksi yang ikut dalam siding tersebut sebagai Keputusan akhir Fraksi DPRK Gayo Lues menyetujui Rancangan Qanun P-APBK Gayo Lues Tahun anggaran 2018 menjadi Qanun Gayo Lues.

Menanggapi hal itu wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani dalam sidang paripurna DPRK Gayo Lues  mengatakan “  Kita secara bersama-sama telah melaksanakan Rapat Paripurna DPRK Masa Sidang Ke-III Tahun 2018 untuk membahas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018, Alhamdulillah dari hasil pembahasan tersebut, telah kita capai kesepakatan terhadapan pendapatan dan perubahan belanja yang penambahan program kegiatan. anqgaran antar unit organisasi, pergeseran antar kegiatan serta pergeseran antar jenis belanja.

Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 yang kita lakukan adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang masih ada dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues., ujarnya.

Perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam Qanun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 tetap ditujukan pada penanganan masalah-masalah pembangunan yang prioritas bagi pembangunan daerah dan dibutuhkan masyarakat sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018, kata H. Said sani.

Kita berharap semua program dan kegiatan yang telah sepakati pada perubahan APBK ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan umum serta meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.   Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa dengan disepakatinya Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan DPRK Gayo Lues, kepada seluruh SKPK untuk segera menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) serta melengkapi semua data pendukung yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan anggaran perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kita juga harus memperhatikian saran, pendapat dan masukan yang telah disampaikan oleh para Anggota Dewan yang terhormat pada rapat paripurna masa sidang ke-III ini, terang wakil Bupati.

Selai itu H. Said Sani juga menyampaikan bahwa Hal lain yang menjadi perhatian kita semua adalah tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM, untuk ini Seluruh kepala SKPK supaya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat Program / Kegiataan sesuai dengan RPJM dan RKPK Tahun Anggaran 2019 guna dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk ditampung dalam Rancangan Qanun APBK TA. 2019.

Dalam hal penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2019 kami menginstruksikan kepada semua Kepala Badan/Dinas dan Camat agar mempedomani Renstra SKPK dan RKPK yang sudah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis pembangunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah dinyatakan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Secara khusus kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) agar segera merumuskan bersama dengan SKPK bagaimana upaya agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2019 dapat kita Sepakati dengan DPRK tepat waktu, jelas H. Said Sani.

Pantauan awak media dilapangan Pelaksanaan lanjutan sidang DPRK Gayo Lues masa sidang ke III Tahun 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir/keputusan fraksi dan penutupan sidang selesai pada Pkl. 17.00  Wib dengan aman dan tertib, dan Keputusan akhir Fraksi DPRK Gayo Lues menyetujui Rancangan Qanun P-APBK Gayo Lues Tahun anggaran 2018 menjadi Qanun Gayo Lues. (ABDIANSYAH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed