oleh

Indonesia Jangan Terlena

image_pdfimage_print
Jerry Massie, Dr., Ph.D. Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (Kurat)
Jerry Massie, Dr., Ph.D.
Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

Tak dipungkiri Indonesia sukses menggelar iven Asian Games dan Asian Para Games. Bahkan prestasi yang ditorehkan cukup fantastis dimana kontingen Asian Games berhasil duduk di posisi ke-4 dengan meraih dengan raihan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu.

Begitu pula atlet Asian Para Games kita meraih 37 medali emas, 47 perak dan 51 perunggu dan klasemen akhir finis di posisi ke-5. Tapi bukan hanya olahraga, Pemerintahan Jokowi perlu membangun dan bekerja based on heart and mind system. Bukan hanya revolusi mental saja yang dikedepankan.

Selang 4 tahun pemerintahannya, memang tak dipungkiri sejumlah keberhasilan yang telah dicapainya. Misalkan, Blok Mahakam sebelumnya dikelola perusahaan Jepang Inpex, dan perusahaan Prancis, Total E&P Indonesie. Tapi, sekarang 100 persen pengelolaan Blok Mahakam dikuasai PT Pertamina (Persero). Begitu pula Blok Rokan, yang sebelumnya dikuasai PT Chevron Pacific Indonesia, sekarang dikelola PT Pertamina (Persero).

Selain itu, presiden juga sukses membangun 12.783 KM jalan sejak 2015. Tak hanya itu, 11 bandara baru bahkan tercatat dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Dengan kata lain Jokowi bisa dijuluki “The Father of Infrastructure“. (Bapak Infrastruktur). Begitu pula mantan Walikota Solo ini telah membangun kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Di Kementerian Desa Tertinggal ikut kecipratan anggaran yang terbilang fantastis. Pada tahun 2018 mencapai Rp60 triliun dari total 74.954 desa penerima ADD. Pada tahun 2017 total 47 triliun dan 2016 Rp20,8 triliun. Tapi pertanyaannya ada banyak kasus yang terjadi dan belum sesuai harapan dengan  anggaran sebesar itu? Korupsi ditingkat desa kian merajalela.

Dana yang besar tak disertai dengan tingkat kemiskinan. Menurut data BPS: 2015 (Maret): Angka kemiskinan naik menjadi 11,22 persen dengan 28,59 juta jiwa. 2015 (September): Angka kemiskinan turun menjadi 11,13 persen dengan 28,51 juta jiwa. 2016 (Maret): Angka kemiskinan turun menjadi 10,86 persen dengan 28,01 juta jiwa. 2016 (September) : Angka kemiskinan turun menjadi 10,7 persen dengan 27,76 juta jiwa. 2017 (Maret): Angka kemiskinan naik menjadi 10,64 persen dengan 27,77 juta jiwa. Meski persentase turun, jumlah penduduk miskin meningkat. 2017 (September): Angka kemiskinan turun menjadi 10,12 persen dengan 26,58 juta jiwa. 2018 (Maret): Angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dengan 25,95 juta jiwa.

Harusnya dengan angaran dana sebesar itu, kemiskinan bisa turun 15-20 persen bahkan lebih. Selama ini fokus Jokowi memang terkesan hanya di pembangunan infrastruktur, perhubungan dan agraria. Akan tetapi sektor lain seperti pertanian, hukum, pendidikan, industri, tenaga kerja serta ekonomi juga perlu sentuhan.

Di sektor ekonomi mikro dan makro sampai finasial kita terpuruk. Nilai tukar rupiah yang menembus Rp15.400 per 1 dolar AS, ini kalau tidak di antisipasi secara komperhensif maka akan berdampak buruk. Belum lagi economic growth yang tumbuh hanya 5,2 persen berbeda jauh di zaman Soeharto yang secara avarage 6,5 persen dan Era SBY 6 persen. Banyak kebijakan yang seakan tak berpihak ke rakyat yang perlu di rubah contoh, kebijakan impor beras oleh Mendag sebanyak 2 juta ton. Padahal BPK.

Anggaran APBN Rp2439 Triliun pada 2019 kalau tak di optimalkan, maka akan punya impact negatif.
Pada tahun anggaran 2019, seyogianya pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian alat pendeteksi tsunami. Alat buoy ini sangat dibutuhkan. Pasalnya sejak 2012 kita tak punya alat itu lagi. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia berada diurutan ke-12 untuk ring of fire (cincin api).

Policy (kebijakan) paling aneh dari Kemendag. Dimana BPK mencatat 11 kesalahan yang dibuat oleh kementerian yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita. Misalkan, penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Keempat, pelaksanaan impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan konfirmasi BPK, Kementan tidak memberikan dokumen rekomendasi teknis untuk impor beras kukus tersebut karena Perum Bulog tak melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi. Namun, Kemendag tetap menerbitkan PI untuk Bulog.

Padahal menteri ini gagal tapi tetap dipertahankan Jokowi. Menurut saya, Jokowi jangan segan-segan mencopot menteri yang gagal. Kenapa mereka harus dipertahankan? Bagi saya di pemerintahan ke-4 presiden harus merubah kebijakan yang tidak pro rakyat.

Untuk industri kita sudah baik dengan program industri 4.0 dari Menteri Airlangga Hartarto. Kita malu sama Vietnam yang barusan melaunching mobil besutannya “VinFast”. Terus Indonesia kapan punya mobil produk sendiri. Untuk itu, ke depan Indonesia harus lebih kuat dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sudah saatnya kita jangan terperangah dengan segala bentuk pujian. Memang, untuk menjadi negara maju ada 40-50 tahun. Lantatan kita harus rubah mental dan human recource orang Indonesia lebih dulu ini long term goal (sasaran jangka panjang). Karena untuk menjadi sebuah negara maju ada berapa puluh indikatornya. Paling tidak Jokowi bisa membenahi beberapa sektor melalui menterinya.

Di sektor perhubungan secara eksistensi dan substansi Garuda mesti diperkuat. Soalnya, Garuda rugi melulu. Di semester I Tahun 2018 saja, Garuda rugi Rp1,67 triliun. Penerbangan kalau boleh dikuasai maskapai kita.Kalau Lion Air dan Air Asia itu owner-nya dari Singapura. Begitu pun pihak asing menguasai sampai ke agen penjualan tiket Traveloka. Grab pun dikuasai Singapura. Sampai penestrasi e-commerce kita perlu berguru ke Singapura.

Pasalnya, hingga kini Singapura masih menjadi favorit bagi pemain digital bermarkas dimana dalam periode 2010-2016 investasi e-commerce mencapai 3,3 miliar dolar AS disusul Indonesia sebesar  894 miliar dolar AS. Penetrasi fixed broadband di Singapura lebih dari 73 persen sedangkan smartphone lebih dari 90 persen. Jika dibanding dengan Indonesia yang penetrasi fixed broadband hanya 1 persen dari populasi rumah tangga.

Meski PGN tidak lagi diangap sebagai perusahaan plat merah karena 43,04 persen saham telah dimiliki publik yang di antaranya 82 persen dimiliki pihak asing, namun dalam sudut pandang kedaulatan, persaingan ini jelas meruntuhkan kesatuan bangsa. Mencengangkan 85 persen saham Indonesia telah dimiliki asing. Tugas pemerintahan saat ini menghentikan penjualan aset. Ada masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Presiden Jokowi biar bukan hanya sekadar janji tapi realitanya dapat terlihat di lapangan. (RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed