oleh

Hasto Kristiyanto: Penetapan Ma’ruf Amin Melalui Dialog Pemimpin

image_pdfimage_print
Foto : IStimewa/Net

Jakarta (Baranewsaceh.co) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penetapan KH Ma`ruf Amin menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dilakukan melalui dialog para pemimpin.

“Bahwa di dalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antarparpol yang berbeda, itu hal wajar,” katanya di Jakarta, Rabu (15/8) menjawab pertanyaan wartawan menanggapi pernyataan Mahfud MD pada acara “talk show” di stasiun televisi.

Menurut Hasto, Jokowi pada akhirnya mengambil keputusan cawapres atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik, dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, dan sosok yang selama satu tahun terakhir ini aktif berdialektika dengan Pancasila, sehingga KH Ma’ruf Amin hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin.

“Pak Mahfud MD sendiri sangat legowo. Beliau tadi telah bertemu dalam rapat BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma?arif, dan anggota BPIP lainnya. Semuanya menampakkan keakraban di antara pemimpin,” katanya.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika, dan keadaban bangsa.

“Jangan jadikan pemilu presiden sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar?uf Amin atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto menyatakan PDI Perjuangan sangat menyayangkan adanya kepentingan pihak tertentu yang mempersoalkan penatapan cawapres pendamping Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Mahfud MD.

“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres lainnya yang diwarnai transaksi untuk dukungan atau mahar politik,” katanya.

Bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK), menurut Hasto, capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa, dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktik politik uang.

“Proses pemilihan pemimpin tertinggi yang dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik, akan menjadi awal kehancuran suatu bangsa,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Sumber : Antara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed