oleh

Hasil investigasi LSM KPK Nusantara, Proyek IPLT Aceh Timur Diduga Cacat Hukum


Aceh Timur Baranewsaceh co – Dari hasil Investigasi Proyek Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT) Aceh Timur yang berlokasi di Gampong Matang Kecamatan Julok Aceh Timur, sumber dana APBN Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan  Rakyat (PUPR) Tahun 2018 Diduga Cacat hukum.

Dari Proses Pelelangan Hingga pengerjaan kegiatan proyek IPLT tersebut diduga cacat hukum,dari hasil temuan Administrasi,Status ke absahan perusahaan rekanan serta adanya dugaan pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuwai dengan budget Anggaran dalam pagu kontrak diduga cacat hukum.

Perusahaan yang di menangkan pihak penitia lelang adalah PT.Langsa jaya beutari yang mana PT Langsa jaya beutari sudah pernah bermasala/di blacklist ( tifikor) terkait pembangunan Ruang kantor gedung DPRK Kota Langsa pada tahun 2010-2011 dan di sidangkan pada tahun 2014 di pengadilan negri banda aceh dan hasil putusan pengadilan  2014 dan putusan pengadilan PT langsa jaya beutari (LJB) dinyatakan Blaclist (Daftar Hitam) dan tidak di benarkan untuk mengerjakan paket proyek yang bersumber dari dana Anggaran Negara,Tetapi Penatia Lelang Paket IPLT Aceh Timur Memenangkan kembali Perusahaan tersebut dan kembali mengerjakan Proyek Negara dengan jumlah anggaran Rp.4 Milyar lebih  pada tahun 2018 ini, Ungkap syahrudin adi futra,

Syah rudin adi futra Meminta Kepada Instansi Hukum Terkait agar segera menghentikan dan Melakukan Proses Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum tersebut,Mulai dari Penatia Pelelangan di duga sudah melanggar aturan Hukum,sehingga

Pelelangan paket proyek tersebut termasuk Perusahaan Rekanan di duga bermasalah, Selanjutnya Syahrudin adi futra pernah menanyakan tentang perizinan kepada Kabid AMDAL Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Timur pada hari Selasa (26/06/2018) dan Kabid Lingkungan Hidup Aceh Timur menjelaskan bahwa Pihak Dinas Lingkungan Hidup belum pernah menerima surat pengajuan perizinan dari Rekanan Perusahaan/IPLT kepada Dinas Lingkungan Hidup/UKL/UPL/ Aceh Timur dan di hari yang sama juga Syahrudin Adi Futra bersama rekan-rekan media langsung mendatangi  Keuchik Gampong matang Kecamatan Julok untuk ditanyai keterangan tentang IPLT tersebut namun Geuchik juga menjelaskan bahwa Geuchik tidak ada mengeluarkan surat persetujuan/ perizinan kepada pihak rekanan IPLT tersebut,namun Keuchik menjelaskan bahwa Rekanan IPLT Sudah melakukan pekerjaan Selama satu bulan, Menurut Kabid Infestigasi LSM KPK Nusantara Syahrudin Adi Futra menyampaikan kepada awak media Bara News Aceh bahwa Paket Proyek Tersebut Diduga Cacat Hukum Karna Pihak Perusahaan Telah Melanggar Undang-Undang PPLH Nomor.32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pasal 36 ayat (1) bagi Pengelola Kegiatan dan sangsinya Pasal (40) ayat (1) pasal (111) ayat (2)”tambahnya.

Selanjutnya Syahrudin adi futra saat konfirmasi melalui hempon selulernya kepada Masri,ST,MT Selaku PPK Bidang Pengembangan PLP I Satuan Kerja (Satker) pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Aceh Berikan keterangan,bahwa untuk izin UKL/UPL Sudah ada namun Terkait Pemenangan Proyek PT.Langsa jaya beutari (LJB) sebagai pemenang atas proyek IPLT tersebut saya tidak mengetahuinya karna saya tidak ikut dalam pelelangan tersebut dan saya hanya PPK saja di proyek tersebut dan saya tidak tau kalau PT.langsa jaya beutari tersebut berkasus sebelumnya,jelas Masri,ST,MT.

Direktur PT Langsa jaya beutari Murtala berhasil dikonfirmasi awak media melalui hempon seluler kamis (28/06/2018) membenarkan bahwa PT.JAYA BEUTARI yang di pimpinya adalah sebagai pemenang proyek IPLT Aceh timur yg berlokasi di dusun munasah Gampong matang kecamatan julok Aceh timur dan saya menjadi direktur di PT.LJB.baru satu tahun ini karna sebelumnya saya tidak tau kalau PT. LJB tersebut  berkasus pada tahun 2010-2011 katanya tutup Murtala.(ss)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed