banner 1280x334

Garam ku Tak Halal Lagi

by

Opini     : Iskandar.

Penulis : Adam – Baranewsaceh.co.

Penyataan Pihak Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang garam tradisional yang dikatakan bernajis dengan kata lain tidak bersih dan juga bisa dikatak tidak halal, menuai ktitikan dan kecaman dari berbagai pihak. hal itu, bisa masuk kedalam istilah yang bahwa, kasar kata garam tradisional itu tidak Halal. Sebagaimana dikatakan, bahwa lebih dari 200 unit Pondok Garam (Jambo Sira) yang ada di Aceh belum mempunyai sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh.

Sementara itu, Pemerintah Aceh sendiri dinilai tidak Peka dan bisu ketika pihak lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memvonis Rakyat Kecil dengan Pernyataan Zhalim sebagaimana yang telah dikatakan Pihak LPPOM MPU Aceh tersebut bahwa Garam tradisional di Aceh bernajis pada edisi Harian serambi Indonesia 13 desember 2017.

Disamping Pernyataan yang bisa dikatakan Naas tersebut, didalam teriknya sinar metahari se-kelompok perempuan tua Petani Garam Tradisional yang mayoritas dari mereka berstatus Janda di Desa Tanoh Anoe kecamatan Jangka kabupaten Bireuen mencari Nafkah sehari-hari dengan mengolah Air laut menjadi Garam.

Perjuangan sekelompok perempuan yang mempertahankan produksi garam ala tradisional di tengah gencarnya impor garam dari luar negeri kini tergoyahkan dengan Pernyataan berupa Vonisan dari Pihak/lembaga LPPOM MPU Aceh yang disinyalir ada tujuan lain dibalik Pernyataan yang mencederai Produk garam lokal.

Kegelisahan kini terlihat, asa para petani garam dihantam dengan pukulan Pernyataan LPPOM MPU Aceh, yang menyatakan Garam tradisional tersebut bernajis. dianggap penyataan tersebut adalah satu upaya untuk melariskan sebuah produk bermerk yang diproduksi oleh salah satu perusahan modern. Terkesan pihak lembaga terkait mempersekusi petani garam tradisional untuk me-ekstor atau melindungi sang “Pemilik modal” (Pemilik Perusahaan red).

Disamping itu, Pemerintah Aceh belum menanggapi tentang Issue yang beredar selama ini, dan hal tersebut sepertinya sedang mengambang. Dapat dipastikan Pemerintah Aceh tidak begitu peduli terhadap Petani garam tradisional yang mayoritas dari mereka adalah Rakyat Kecil. karenanya, Pemerintah Aceh belum melakukan suatu kebijakan dan belum menindalanjuti perkara Pernyataan Yang dikeluarkan Oleh pihak LPPOM MPU Aceh tersebut.

Seharusnya, Pemerintah Aceh harus memberikan solusi dan menanggapi perkara tersebut dengan serius, jika perlu, Apabila pernyataan itu dilakukan secara sengaja oleh pihak LPPOM MPU Aceh dengan unsur untuk menjual Produk sebuah Perusahan Garam Modern. Maka, Pemerintah Aceh harus segera mungkin menegur secara tegas atau memanggil kelompok orang yang dianggap telah membully Rakyat kecil tersebut.

Namun, Hal ini bagaikan jauh panggang dari Api, Pemerintah Aceh sampai dengan hari ini sekali pun belum menanggapi permasalah yang sebesar itu, ini menunjukkan bahwa loyalitas Pemerintah tidak sanggup menjamin keberlansungan hidup Rakyatnya, dan membiarkan Rakyatnya ditindas terus-menerus oleh oknum-oknum Yang punya jabatan. sehingga Jaminan keadilah tidak sanggup diperlihatkan oleh seorang Pemimpin Untuk Rakyatnya yang sedang dizhalimi oleh pihak-pihak tertentu.