oleh

FPRM Aceh: Pihak DPMG Aceh Timur Agar Ciptakan Iklim Kemitraan Dengan OMS Terkait Pemantauan ADD

banner 300x250
image_pdfimage_print

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur diharapkan menjadi mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terutama yang miliki kewenangan atau Tupoksi Pemantauan Anggaran Negara khususnya DD.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPRM) Aceh Nasruddin Senin (06/08/2018) saat Diskusi terkait Transparansi Anggaran menuju Desa Mandiri dan Terberdaya bersama unsur aktivis serta awak media di Idi.

“Anggaran Desa jika dibiarkan terselubung serta dilindungi praktik mencari keuntungan pribadi dan kelompok, selamanya Desa tetap terpuruk dan tetap tidak bisa bangkit. Tanamkan i’tikad baik untuk membangun kemandirian Desa, dan Pihak DPMG selaku Instansi yang ditunjuk sebagai pengayom dan supervisi harus profesional”.kata Nasrudin.

Nasrudin berharap “Kepala DPMG Aceh Timur agar intruksikan para bawahannya untuk hargai aturan Regulasi yang telah ditetapkan Negara yang proses menelan Anggaran tidak sedikit terkait penyelenggaraan Anggaran Negara. Terutama tentang memandirikan Desa. Buka ruang bagi masyarakat sipil dalam mengawasi Anggaran sesuai dengan aturan berlaku. Bermitralah dengan OMS terutama bertupoksi pemantauan dan pengawasan Anggaran Negara. Tetapi OMS dengan sungguh – sungguh dan ikhlas mengawal anggaran kearah lebih baik serta disiplin anggaran. Bukan OMS pemeras”. himbau Nasruddin.

“Buka ruang azas transparansi Anggaran seperti diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5), PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.urainya.

Selanjutnya Nasruddin tekankan kepada pihak OMS serta unsur media agar berkerja sesuai kode etik, agar Anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terlaksana sesuai amanat Regulasi hendaknya. Fahami dengan benar situasi dan kondisi di Desa serta tindak lanjuti laporan dan temuan secara profesional”. tutup Nasruddin. (SSS).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed