oleh

DPW Pakar Bireuen Siap Kawal Pemilu Damai

banner 300x250
image_pdfimage_print

BIREUEN, BARANEWSACEH.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakya Aceh (PAKAR) Kabupaten Bireuen. Siap Mengawal dan Meng-advokasi penyelenggaraan “Pemilu Damai” yang bersih, jujur dan adil serta tanpa money politik di Bireuen pada 2019 akan datang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PAKAR Bireuen. M Iqbal S. Sos dalam Konferensi Pesr, di aula Bireuen Partee, Sabtu (6-10-2018) sore.

M. Iqbal meminta, seluruh lapisan elemen masyarakat agar menyukseskan pemilu yang bersih, jujur, adil dan bertanggungjawab serta jauh dari praktik money politik (politik uang).

Mengingat pemilu 2019 sangat rawan potensi kecurangan, maka publik harus peka menyikapi kondisi tersebut. Termasuk, harus menghindari bujukan atau rayuan dari caleg tertentu yang mengiming-iming memberikan uang, supaya untuk memilih mereka dalam pemilu 2019 ini.

Disamping itu, PAKAR menyatakan siap untuk mengawal dan meng-advokasi proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat berlangsung kondusif sesuai dengan hati nurani, serta aspirasi masyarakat terkontaminasi dalam memilih wakilnya di parlemen dan presiden nantinya.

“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih, agar menggunakan hak politiknya dengan jeli dan bijak pada hari pemilu tiba, serta tidak golput, jangan terpengaruh dengan provokator. Jangan sampai rakyat menjadi rugi dikemudian hari, “katanya.

M Iqbal yang didampingi Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir SH menjelaskan, pihaknya tidak memiliki interest terhadap caleg tertentudan secara organisasi, selalu berkomitmen menjaga netralitas. Jika ada yang terlibat dalam tim sukses, atau mencalonkan diri pada pileg maka akan diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat.

“Maksud dan tujuannya hanyalah demi menjaga semangat bersama, untuk terus mewujudkan pemilu yang bersih, tidak dinodai oleh kecurangan para kandidat yang ambisius, sehingga menghalalkan segala cara demi merebut kursi empuk di parlemen, “jelasnya.

Lanjutnya, kami juga meminta penyelenggara pemilu, mulai KIP, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Kecamatan dan PPL, agar dapat melaksanakan tugas secara ptofesional serta tidak melakukan tindakan yang melanggar etika, “tegasnya.

Sementara itu, M. Fadhil (Fadhil Juang) dalam kesempatan yang sama juga menyapaikan sedikit polemik yang kini sedang gencar dibicarakan oleh masyarakat Bireuen tentang pembelian (Pengadaan) mobil dinas baru untuk Bupati Saifannur, S.Sos dengan anggaran 1,9 M yang diplotkan dari APBK-P 2018.

Fadhil mengatakan, pembelian mobil mewah untuk bupati Bireuen sebenarnya jika dikaji secara prosedur dan aturan ‘ya sah-sah saja. Namun, jika dilihat secara moral, itu terlihat tidak etis, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Pemimpin janganlah berfoya-foya atau bermewah-mewah diatas penderitaan rakyatnya, “tutupnya. (Adam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed