oleh

Dirjen Otda Kemendagri Dikonfirmasi Soal Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh

banner 300x250
image_pdfimage_print
Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono/MI/Panca Syurkani

Jakarta, Baranewsaceh.co : Pemeriksaan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono (Soni) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung. Soni dikonfirmasi soal regulasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

“KPK itu ingin mengetahui bagaimana regulasi peraturan mengenai otonomi khusus (otsus), mengapa otsus, bagaimana otsus kemudian dananya disalurkan, mekanisme seperti apa ya sekitar itulah kira-kira,” jelas Soni di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

Penyidik juga mengonfirmasi sejumlah hal terkait perbedaan otonomi daerah dengan otonomi khusus. Soni mengakui dana untuk daerah yang bersifat khusus atau istimewa diakomodasi melalui peraturan gubernur.

“Jadi makanya gubernur juga memiliki power, sementara regulasinya itu saja, banyak hal yang sifatnya regulasi,” ucap dia.

Soni menyerahkan proses hukum yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf itu kepada KPK. Terpenting, semua hal tentang mekanisme penyaluran DOKA telah disampaikan ke penyidik.

Ia juga tak mau memusingkan penyidik bakal menyimpulkan apa dari keterangannya. Ia menyerahkan seluruh analisis kepada mereka yang berwenang.

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka itu ialah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah Ahmadi; serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Irwandi Yusuf diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018. Irwandi Yusuf meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Ahmadi baru menyerahkan Rp500 juta kepada Irwandi Yusuf lewat dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian tersebut diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  (OJE)/METRO NEWS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed