banner 1280x334

Diduga Telah Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Sebagai Datuk Penghulu

by

 

Rohil,baranewsaceh.co~salah satu rumah layak huni [RLH] di kepenghuluan bagan jawa pesisir kecamatan Bangko di duga tidak tepat sasaran alias ada permainan yang di lakukan oleh dinas BAPEMAS dulu  sebelum jadi OPD sekarang PERKIM dengan Datuk Penghulu Bagan Jawa Pesisir,Jum’at [04/01/2018].

Program rumah layak huni yang berada di kepenghuluan bagan jawa pesisir kecamatan Bangko TA 2016 mengalami kemunduran dalam pemberian hak RLH.

Banyak warga yang protes salah satunya sebut saja arie [nama samaran], di katakannya tidak seharusnya Ujang atau Rojito mendapatkan RLH tersebut menurut ketentuan yang berlaku bahwa yang berhak memenuhi syarat sebagai berikut :

1.WNI yang sudah berkeluarga

2.Memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah

3.Memiliki/menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni

4.Belum pernah memeroleh bantuan rumah dari pemerintah

5.Berpenghasilan upah minimum provinsi setempat

6.Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitasrumahnya

7.Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

8.Bersedia membentuk kelompok dan bersedia mengikuti ketentuan

BSPSBantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Ketika di komfirmasikan datuk penghulu berkelit tidak mau menjawab dan bilang tanyakan ke BAPEMAS karena itu program mereka.

Jika memang terbukti maka bisa dikenakan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[AB]