KPU : Prabowo Belum Lengkapi Berkas Syarat Tanggungan Utang

Prabowo-Sandiaga daftar ke KPU. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Baranewsaceh.co – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, bakal pasangan calon capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diharuskan melengkapi atau memperbaiki beberapa dokumen syarat calon pendaftaran.

Pada Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus itu diharuskan menyerahkan surat tanggungan utang.

“(Pada Prabowo) ternyata ada satu. Syarat tentang tanggungan utang. Surat tanggungan utang,” ujar Ilham, di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Menurut Ilham, keberadaan surat itu penting. Guna, terlihat bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau memiliki tanggung jawab yang dapat merugikan keuangan negara.

“Itu kan penting juga untuk dikeluarkan nah itu tinggal dilengkapi saja. Saya kira sudah ada tinggal dilengkapi saja,” ucap Ilham menjelaskan.

Sedangkan, untuk pasangan Ketum Partai Gerindra itu di pilpres 2019, KPU meminta agar Sandiaga melengkapi surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kewarganegaraan bakal calon dan istrinya.

“Itu penting ya, itu juga belum dilengkapi. Nah itu beberapa hal yang harus dilengkapi mereka,” kata Ilham.

Melalui Liaison Officer koalisi bakal pasangan capres dan cawapres tersebut, KPU akan akan meminta mereka untuk menyerahkan beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi itu.

Tahapan perbaikan atau melengkapi persyaratan administrasi 18-20 Agustus 2018. Paslon diberikan waktu tiga hari untuk mengembalikan perbaikan dokumen sejak tanggal 20-22 Agustus 2018.

“Memang hari ini kami akan serahkan ke LO beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi. Dan kami berikan waktu beberapa hari ini,” katanya.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [bal]/Merdeka.com




Mahfud MD: Jokowi Tidak Korupsi, Anak dan Keluarganya Tidak Ikut Proyek

Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,

Jakarta, Baranewsaceh.co – Meski tidak menjadi pendamping Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019, Mahfud Md tetap menghormati Jokowi sebagai pemimpin yang baik. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Jokowi tidak terlibat korupsi.

“Secara pribadi Beliau (Jokowi) orangnya baik, secara pribadi Beliau tidak korupsi, anak-anaknya, keluarganya enggak ada ikut-ikut proyek,” kata Mahfud Md di Indonesia Lawyer Club (ILC), Rabu, 14 Agustus 2018.

Mahfud lalu menceritakan bagaimana peran seorang Jokowi hadir dalam sebuah kasus yang melibatkan korban kejahatan.

Kasus tersebut sempat menjadi buah bibir di masyarakat lantaran anak yang menjadi korban begal malah menjadi tersangka pembunuhan pelaku begal. Padahal, anak itu terpaksa menghabisi pelaku untuk membela diri.

“Setelah saya sampaikan ke Beliau, besoknya si anak ini bebas dan diberi penghargaan polisi. Ini bukti negara hadir,” tegas Mahfud.

Kasus-kasus seperti ini, kata Mahfud, banyak terjadi di Indonesia, ” Dan tidak semua diperhatikan, maka dibutuhkan orang seperti Jokowi.”

olitikus PDIP Pramono Anung menyatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji berpeluang masuk struktur tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya, nama-nama yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi,tentunya nanti diakomodasi (masuk timses),” kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Pramono mengatakan, hingga kini para Sekjen Parpol koalisi pendukung Jokowi masih menggodok nama-nama yang akan masuk dalam Tim Pemenangan. Termasuk juga membahas nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina Tim Pemenangan.

“Sampai hari ini, nama-nama untuk dewan pengarah, ketua dewan pembina, memang sedang difinalkan,” ucap Pram.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap semua pihak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, bisa masuk ke dalam timses, termasuk Mahfud dan TGB.

“Ya, kita berharap masuk semua,” kata Muhaimin.

Sumber :  Liputan6.com

#2019TETAPJOKOWI

Posted by Baranews on Wednesday, 15 August 2018




Mahfud MD Tetap Bicara 3 Kelebihan Jokowi

Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)

JakartaMahfud Md tetap memuji Jokowi meski batal jadi cawapres. Mahfud menyebut 3 kelebihan Jokowi soal kinerja dan track record.

“Saya katakan secara personal Pak Jokowi sangat baik karena 4 hal. Satu, semua lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya nggak ada sampai sekarang. Kalau ada korupsinya (sudah ) kena. Keluarganya ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia (Jokowi) sendiri bersih,” ujar Mahfud Md dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne seperti dikutip detikcom, Rabu (15/8/2018). Meski mengatakan ada 4 hal, Mahfud akhirnya bicara 3 poin.

Kedua, Jokowi disebut Mahfud Md sosok yang tegas. Mahfud mencontohkan soal gugatan UU No 2/2018 tentang MD3 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang kemudian pasal tersebut dibatalkan MK.

Soal UU MD3, Jokowi disebut Mahfud mengajak bicara sejumlah ahli hukum tata negara, di antaranya Harjono dan Maruarar Siahaan. Jokowi disebut menolak lobi politik seperti yang disarankan Mahfud Md terkait UU MD3.

“Pak Jokowi bilang, ‘Pak Mahfud, untuk apa lobi? Itu kan sudah benar hukumnya, kalau saya ambil keputusan ini, hukumnya sudah benar kan? Karena itu, untuk apa saya lobi, biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan saja,'” sambung Mahfud.

Ketiga, Jokowi disebut Mahfud sangat responsif terhadap masukan. Mahfud mencontohkan soal perlawanan M Irfan Bahri terhadap begal di Bekasi yang malah membuat Irfan berstatus tersangka.

“Saya bersama Bu Yenti Garnasih ketemu Presiden, ‘Pak ini nggak bener nih. Menurut Kitab UU Hukum Pidana, orang bela diri ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kok tiba-tiba tersangka?’ Pak Presiden, ‘Oh betul, Pak, ada aturan itu?’ ada,” kata Mahfud menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi membahas kasus pemotor melawan begal.

“Saya biasanya peristiwa ini nggak dengar, saya catat saya selesaikan,” ujar Mahfud bicara soal janji Jokowi. “Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden responsif,” sambungnya.

Di luar apresiasi itu, Mahfud menegaskan tetap membantu Jokowi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi Mahfud tak ingin ikut campur dalam urusan politik.

“Saya ikut Pak Jokowi dalam kenegaraan, dalam politik ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik tentu saya di BPIP harus mundur karena ini ideologi, sehingga saya di sini saja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya,” papar Mahfud.

(fdn/tor)/Ferdinan – detikNews




Kekayaan Jokowi Hanya Bertambah Rp1 Miliar

Presiden Joko Widodo sekaligus Calon Presiden periode 2019-2024. Foto: MI/Rommy.

Jakarta, Baranewsaceh.co : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Total harta kekayaan Jokowi mencapai Rp50,2 miliar.

Berdasarkan LHKPN yang diakses Medcom.id dari http://elhkpn.kpk.go.id pertanggal 14 Agustus 2018, harta Jokowi terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, Jokowi tercatat memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Jakarta Selatan. Total aset mantan Wali Kota Solo itu bernilai Rp43.888.588.000.

Untuk harta bergerak, Jokowi memiliki sejumlah alat transportasi yaitu satu unit mobil Suzuki Pick Up, dua unit mobil Isuzu Truck, dua unit mobil Mercedes-Benz, satu unit mobil Daihatsu Espass, satu unit Nissan Grand Livina, satu unit mobil Isuzu Panther St. Wagon.

Kemudian satu unit mobil Toyota Kijang Innova, satu unit mobil Nissan Juke, satu unit motor Yamaha Vega, dan satu unit motor Chopperland Chopper. Total aset bergerak Jokowi itu senilai Rp1.083.500.000.

Tak hanya alat transportasi, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp360.000.000. Sementara kas dan setara kasnya senilai Rp6.109.234.704. Jokowi tercatat memiliki utang sebesar Rp1,1 miliar.

Harta kekayaan Jokowi hanya naik Rp1 miliar dari LHKPN sebelumnya, yang dilaporkannya pada 2017 lalu. Di mana dalam laporan itu, total kekayaan Jokowi sebesar Rp49.062.239.628.

(FZN) –Metrotvnews.com




Saya Memilih Jokowi di Pilpres, Lalu Kamu!

*Joko Widodo sosok ramah, sederhana, merakyat,dan berpengalaman di pemerintahan *Program Jokowi tentang dana desa, Infrastruktur,PTSL, dan Revolusi mental menyentuh rakyat *Pemilih jangan mau terkena “penyakit” Gonta-ganti Pemimpin

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Ir.H. Joko Widodo yang lahir di Surakarta tanggal 21 Juni 1961,dengan pendidikan terakhir Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada(UGM) yang berada di Yogyakarta adalah seorang Pengusaha,sebelum mengabdi di pemerintahan(Birokrasi) menjadi Walikota Solo,Gubernur DKI Jakarta(2012-2017), dan Presiden RI(2014-2019) menggantikan Jend(Purn) Prof.Dr.Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekarang, Ir.H.Joko Widodo dan Parpol pengusungnya yang terdiri dari PDI-P,Partai Golkar, P.Hanura,P.Nasdem, PPP,PKB, PKPI,PSI,dan Partai Perindo menetapkan pasangan yang cocok untuk kemenangan pasangan ini kedepan, yaitu dengan menggandeng Prof.Dr.K.H. Ma’ruf Amin yang lahir di Tangerang,11 Maret 1943,sebagai calon wakil presiden(Cawapres) periode 2019-2024. Prof.Dr.Ma’ruf Amin adalah seorang Dosen,politisi,dan Ulama yang tidak diragukan lagi kemampuannya dan pengalamannya.

Jika Pilpres yang lalu,Ir.H.Joko Widodo diduetkan dengan Drs.H.M.Jusuf kalla yang juga kaya pengalaman di bidang wiraswasta, pemerintahan, organisasi menjadikan pasangan ini menang telak, maka tidak diragukan lagi kandidat Ir.H.Joko Widodo-Prof.Dr.K.H. Ma’ruf Amin akan menang, paling tidak menang tipis. Beberapa variabel  yang menjadikan pasangan ini masih diatas angin,karena pasangan ini adalah “incumbent” atau” petahana”; diusung lebih banyak Parpol yang juga berarti mesin politik lebih banyak bergerak kedepan, hasil survei yang banyak mengunggulkan Jokowi, dan mayoritas pemilih Muslim dan Ulama akan berpihak pada calon ini,dan prestasi kerja pemerintahan Jokowi bersama Kalla,dll.

Pernyataan Presiden Jokowi pada Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2015-2019,Kamis 18 Desember 2014 tentang pembangunan 49 Waduk,dan 1 juta hektar irigasi; pembangunan listrik 35.000 ribu Megawatt ; pembangunan dan perluasan 24 pelabuhan telah dikerjakannya.Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi di depan sidang bersama DPR/DPD tahun 2016,Selasa 23 Agustus  menyebutkan ada 3 langkah mempercepat pembangunan nasional ,yaitu mempercepat pembangunan infrastuktur, menyiapkan kapasitas produktif dan SDM, deregulasi  dan debirokratisasi itupun sudah dilaksanakannya.

Beberapa prestasi dan programkerja Jokowidodo-Kalla adalah pembangunan Jalan Tol di P.Jawa, Lampung, Sumsel, Sumut, IRT, Jembatan di Papua; Pengangkatan Menteri desa di Kabinet, UU desa, serta pengucuran dana desa; Pengampunan pajak(Tax amnesty); penangkapan Kapal-kapal Ikan yang liar; pengesahan UU no.5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara(ASN), pemberian pensertifikasian tanah secara lengkap(PTSL), sukses mengamankan Pilkada 3 kali bersama Polri/TNI,Revolusi mental, dan membela/melakukan diplomasi terhadap Palestina dalamkonflik dengan Israel,dsb.

Disamping keberhasilan beliau memimpin dan mengabdi, ada-ada saja orang yang mengkritisi dan cenderung “memfitnah/menjatuhkan” kepemimpinan dan kinerja dia,mungkin itu fakta atau juga opini yang sengaja dibesar-besarkan untuk menggembosi keberhasilannya. Lihat saja Prof.Dr.Amin Rais dalam pernyataannya tentang Jokowi, bahwa pembagian sertifikat tanah adalah ngibulin(bohong-red), dan sejumlah pernyataan lainnya yang terkesan tendensius dan menyerang.Padahal Prof.Dr.Amin Rais adalah Guru besar, Ketua PP Muhammadiyah,Tokoh reformasi, Pendiri Partai PAN, Ketua MPR; Lihat saja P.Gerindra dan PKS,baik oknum yang mewakilinya seperti Fadly Zon dan Fachri Hamzah yang wakil ketua DPR RI yang dalam statementnya kita tidakmengerti,apakah dia mewakili lembaga DPR atau pengurus Partai Gerindra atau PKS.

Berbagai kebijakan lain yang juga dikritisi dan diserang habis-habisan  oleh oknum yang dikatakan orang negarawan ,oposisi  adalah Tenaga kerja asing(TKA),hutang ,pengangkatan Da’i 200 orang oleh Depag, BPIP, penunjukan Pati Polri menjadi Pj.Gubernur Jawa Barat dan Sumut,Gaji ke 13 dan 14 PNS. Tidak dipungkiri bahwa Ir.H.joko Widodo punya kelemahan sebagai manusia biasa,tetapi semua kelemahan jangan ditimpakan kepada dia,karena kesalahan itu ada juga kesalahan menteri yang notabene bawahannaya. Kritik yang selama ini mengalir pada Presiden Jokowi perlu dicermati,diuji,  dikritisi berdasarkan fakta, objektif, berdasar dengan data yang valid(akurat),jangan sampai berita bohong(Hoax), SARA, yang tidak berkualitas.

 

Penulis : Jurnalis Baranews.Aceh/Koord. Barisan Relawan Jokowi Presiden(BaraJP) Kabupaten Aceh Tenggara




Rapat Paripurna DPRK Pembahasan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban Tahun 2017

Gayo Lues, Baranewsaceh. Co – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (DPRK) menggelar rapat paripurna tentang pembahasan laporan nota pertanggung jawaban (APBK) tahun anggaran 2017 dan rancangan qanun lainnya masa sidang II tahun 2018, bertempat di Gedung DPRK Gayo Lues. Pada hari senin (13/08/2018) sekira pukul 9.30 wib s/d 12.00 wib.

Acara ini di hadiri Bupati Gayo Lues H.Muhamad Amru, Ketua DPRK H.Ali Husin, Wakil Ketua DPRK I H.Tawar, Wakil Ketua DPRK II H Rajudin, Anggota DPRK Gayo Lues seluruh Kepala Dinas SKPK Gayo Lues, dan para rekan rekan jurnalis.

Sebelum di mulai acara pembahasan laporan nota pertanggung jawaban (APBK) tahun anggaran 2017 dan rancangan qanun lainnya masa sidang II tahun 2018, diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an dan di lanjutkan dengan pembukaan oleh ketua DPRK Gayo Lues H.Ali Husin mengatakan” laporan nota pertanggung jawaban (APBK) tahun 2017 wajib di sampaikan bupati setelah habis masa anggaran,” ucapnya.

Selanjutnya Bupati Gayo Lues H. Muhamad Amru membacakan laporan nota pertanggung jawaban (APBK) tahun anggaran 2017 dan rancangan qanun lainnya masa sidang II tahun 2018. Dalam laporan pertanggung jawaban APBK 2017 alhamdulilah atas kerja sama pemerintah kabupaten Gayo Lues telah terealisasinya perencanaan pembangunan tahun 2017.

Untuk kedepannya rancangan qanun tahun 2018 kita harapkan kerjasama yang kuat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kabupaten Gayo Lues dan perogram yang telah dirancang kita targetkan menjadi perwujutan yang sebaik baiknya”, tutupnya. (Anto)




Trik Politik Uang harus dihindari Pemilih

*Periode yang lalu ada Caleg menitipkan uang di dalam Kitab Suci * Hindari berita Hoax, SARA

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Masih segar dalam ingatan, bahwa pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018, yang memilih Gubernur sejumlah 17,Bupati sebanyak 115 Kabupaten, dan Walikota dengan jumlah 39 telah berlangsung dengan aman dan lancar. Ada Gubernur terpilih dari latar belakang  Pejabat, DPR,TNI/Polri,Pengusaha,mantan menteri,dll,dengan sejumlah visi-misi, program,dan diusung beberapa Parpol.

Masyarakat Indonesia beberapa bulan lagi(17 April 2019) akan mengadakan pemilihan umum,untuk memilih anggota legislatif (DPRD Tk.II,DPRD Tk.I,DPR RI,dan DPD),serta pemilihan presiden(Pilpres). Berbagai visi-misi,dan program,serta Parpol pengusung yang memenangkan kandidat sudah kita dengar, juga Partai politik yang menjagokan mereka adalah Parpol yang bersifat nasionalis, agamis,dan gabungan keduanya.

Sebentar lagi, Warga pemilih akan mulai mendengar kata-kata yang sama, yaitu kata “perubahan” dan “melayani” dari bibir kandidat (Caleg-red) yang biasa disebut jargon politik,karena proses pendaftaran sudah dilakukan kepada Komisi pemilihan Umum(KPU),dimana Komisi ini di Provinsi Aceh disebut Komisi Independen Pemilihan(KIP), dan akan berlanjut kepada tahapan kampanye.

Jangan terjebak dengan euforia politik, dan politik uang (money poltics) sebagaimana yang sering terjadi. Masyarakat harus hati-hati, jeli, dan kritis melihat calon legislator yang akan duduk di DPRD kabupaten,DPR Provinsi,DPR pusat,DPD; di Serambi Mekah disebut DPRK,DPRA,DPR,dan DPD.Lihat platform(dasar) Partai politik yang mengusung kandidat tertentu, track record,pengalaman,keahlian,dsb.

Dilarang memilih calon kandidat yang berlatar balakang, Pengusaha nakal, Kontraktor rakus, Politisi busuk, mantan Pejabat korup,dan Orang kaya yang sombong.Siapa itu Pengusaha nakal! Pengusaha nakal adalah orang yang mencari untung(laba) sebesar-besarnya,tanpa menghiraukan ijin usaha,barang kedaluarsa(expired), pajak, mempekerjakan anak dibawah umur. Kontraktor rakus ialah orang yang melaksanakan kegiatan usaha tanpa membereskan ijin usaha(mis. ijin galian C, AMDAL,IPAL), tidak membayar pajak,mempekerjakan anak dibawah umur, tidak menghiraukan lingkungan,menyengsarakan kemanusiaan, dan tidak membayar bantuan sosial (CD/CSR)kepada masyarakat sekitar.

Politisi busuk adalah seseorang yang asyik berwacana dan berdiskusi,tanpa melakukan dan menyerap aspirasi dan penderitaan rakyat. Politisi busuk hanya mementingkan diri sendiri, dan Parpol pengusungnya. Politisi busuk ini juga menjadikan anggota parlemen sebagai tameng untuk memperlancar usahanya yang ada, dan posisi DPRnya dijadikan “pemain proyek”. Orang seperti ini tidak sensitif, responsif, dan proaktif dalam penderitaan warga,seperti kelangkaan Pupuk,Bibit, Gas, BBM,dll.

Mantan Pejabat korup ialah seseorang yang sudah pensiun dari jabatan pemerintahan, seperti Camat, kepala dinas(Kadis), Staff ahli, Asisten, Sekda, Bupati yang banyak ditengarai menyelewengkan Uang negara,waktu; baik secara pribadi, bersama-sama, bekerjasama dengan perusahaan(Korporasi), yang belum ditangkap Aparat hukum/KPK,maupun yang sudah tertangkap.Gaya mewah(borjuis) ada pada mereka; dari mulai Rumah,Mobil, Jam tangan,Pakaian,Perhiasan, Tabungan, dan properti lainnya.

Sebaliknya,jangan memilih Orang kaya yang sombong, adalah sangat jelas,karena mereka akan memakai jabatan Parlemen untuk keangkuhan, dan mengumpulkan pundi-pundi sebanyak mungkin untuk pamer kekayaan, supaya dia diakui dan disegani orang, yang mengandalkan politik uang ( money politics ), SARA.  Masyarakat harus memilih Parpol yang platform nya nasionalis, Visi-misi, dan program caleg harus riil dan terukur, SiCalon harus mengerti  hukum dan perundang-undangan ( legislasi ),mengerti  anggaran(budget), dan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap pemerintah (eksekutif).

Informasi tentang caleg ini, di dapat dari media, wartawan, LSM, tetangga, pengamat,Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Pajak supaya masyarakat pemilih lebih mengetahui kepribadian (track record).

Penulis: Jurnalis Baranewsaceh. Co – Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden Aceh Tenggara




KIP Bener Meriah : Pengumuman Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

 

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan pengumuman no : 473/HM.02.PU/1117/KIP-KAB/VIII/2018. Tentang Keputusan Komisi Indevenden Pemilihan (KIP) Bener Meriah, terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah pada pemilu tahun 2019. Pengumuman tersebut di sampaikan langsung ke Redaksi Media Baranewsaceh.co Senin.(13/08) dan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah, Muktaruddin. Berikut petikannya :

Bersama ini di umumkan melalui media Baranewsaceh.co, kepada seluruh masyarakat kabupaten bener meriah terkait Daftar Calon Sementara (DCS)  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah pemilihan umum 2019. Surat ini berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dengan Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah pada pemilihan umum Tahun 2019. Pengumuman ini berlangsung dari tanggal 12 agustus 2018 sampai tanggal 14 agustus 2018.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bener Meriah dapat disampaikan ke kantor Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Jln. Bandara Rembele kampung Bale Atu No Tlp/ fax (0643) 7425359/7425459. Redelong. Atau bisa di kirim melalui imail ke kipbenermeriah@gmail.com mulai tanggal 12 agustus 2018 sampai tanggal 14 agustus 2018 yang disertai dengan indentitas diri yang jelas.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas kerja samanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah di Ucapkan Terimakasih.(DN)




Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Bener Meriah Untuk Pemilu 2019, Dapil III

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Komisi Indevenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah. Hari ini Senin 13 Agustus 2018 mengumumkan Daftar Calon Sementara anggota DPRK Bener Meriah masing masing dapil pada pemilu tahun 2019.
Dapil III.




Pengumuman Daftar calon sementara Anggota DPRK Bener Meriah Untuk Pemilu 2019, Dapil II

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Komisi Indevenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah. Hari ini Senin 13 Agustus 2018 mengumumkan Daftar Calon Sementara anggota DPRK Bener Meriah masing masing dapil pada pemilu tahun 2019.
Dapil II.




Pengumuman Daftar calon sementara Anggota DPRK Bener Meriah Untuk Pemilu 2019, Dapil I

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Komisi Indevenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah. Hari ini Senin 13 Agustus 2018 mengumumkan Daftar Calon Sementara anggota DPRK Bener Meriah masing masing dapil pada pemilu tahun 2019.
Dapil I




Isu Mahar Sandiaga Berpotensi Langgar UU Pemilu dan Tipikor

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno saat menghadiri Ancol Aquathlon, Minggu (12/8). Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta, Baranewsaceh.co : Tudingan pemberian mahar Rp1 triliun yang dialamatkan kepada Sandiaga Uno oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief perlu diusut. Pasalnya, tudingan itu jika benar berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu dan Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, larangan mahar politik sudah tercantum jelas pada Pasal 228 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, Titi menilai, tudingan Andi Arief harus bisa diusut secara tuntas.

“Pasal 228 UU 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas dan terang benderang. Bahwa partai politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun,” kata Titi saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Minggu, 12 Agustus 2018.

Dalam konteks itu, ketika sudah ada dugaan terbuka di ruang publik soal pemberian imbalan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) musti bergerak cepat dan proaktif untuk menelusuri dan menindaklanjutinya. Kerja cepat Bawaslu, kata dia, diperlukan untuk menjaga kepercayaan pada proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Pasalnya, jika kredibilitas prosesnya diragukan oleh masyarakat, akibatnya animo masyarakat pada pelaksanaan pemilu akan menurun. Isu ini juga dinilai sangat menciderai kredibilitas serta marwah pemilu dan demokrasi Indonesia.

Lebih lanjut, jika tudingan mahar politik itu benar, hal itu bisa termasuk dalam praktik suap dalam KUHP maupun UU Tipikor.  “Apalagi kalau melibatkan para penyelenggara negara, bisa dikategorisasi sebagai tindak pidana korupsi,” tutur dia.

Meski pasal pidana suap tidak tercantum dalam UU Pemilu, Bawaslu diminta bergerak progresif untuk melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum dengan mengoptimalisasi seluruh peraturan perudang-undangan terkait. “Termasuk ketentuan pidana umum dalam KUHP berkaitan dengan suap,” ujarnya.

Titi juga menyatakan, Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran uang dan penerimaanya. Apalagi, jika melibatkan penyelenggara negara.

“Terpenting lagi agar ini tidak hanya sekedar jadi spekulasi di masyarakat saja. Bawaslu punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum,” tutur dia.

Namun begitu, menurut Titi, isu ini harus dibuat jelas agar tidak menjadi polemik dan blunder.
Bawaslu, kata dia, harus bisa menelusuri kebenarannya. Sebab, ia menilai, tudingan yang dilempar Andi Arief bisa saja fitnah belaka.

“Kalau fitnah maka harus ada proses hukum. Demikian pula sebaliknya kalau terbukti ada pemberian uang. Sebagai pemilih, kita sama-sama ingin pemilu bersih dan bebas fitnah,” tegas Titi.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim mengatakan, tudingan Andi Arief kepada Sandiaga tidak termasuk ranah pidana umum atau korupsi. Menurut dia, KPK tidak perlu terlibat dalam pengusutan tudingan itu.

“Pemeriksaan pidana pemilu itu ranahnya Bawaslu dan Sentra Gakumdu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief menuding ada transaksi antara Sandiaga dengan PKS dan PAN terkait penunjukannya sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, masing-masing dari PKS dan PAN menerima Rp1 miliar dari Sandiaga.

Kesepakatan mengenai mahar ini dibeberkan tim kecil dalam konsolidasi bersama pada Selasa, 8 Agustus 2018. Saat itu, Demokrat meminta penjelasan mengenai nama Sandiaga Uno yang muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Pasalnya, nama tersebut baru muncul setelah formulasi nama-nama lainnya di bursa.

Sementara itu, Sandiaga juga telah memastikan tak ada mahar Rp1 triliun kepada PKS dan PAN untuk kampanye. Hal itu menanggapi adanya dugaan mahar yang disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

“Kita bisa pastikan itu tidak benar. Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang,” ungkap suami Nur Asia itu.

Kendati demikian, Sandiaga akan membantu logistik kampanye untuk pemenangan dirinya dan Prabowo. Kampanye dijadwalkan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Rencana pembiayaan kampanye itu sangat pasti harus jadi pemikiran semua karena kampanye ini kan tidak murah, harus didukung oleh logistik yang kuat,” ujar dia.




Ketua Timses Jokowi Sebaiknya Tokoh Muda Islam

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(DETIK.COM)

Jakarta, Baranewsaceh.co : Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mematangkan komposisi susunan tim sukses dan pemenangan Pilpres 2019. Ketua Timses Jokowi diharapkan sosok muda dan mewakili kalangan Islam.

“Saya kira sebaiknya ketua timses punya elemen warna hijau, lagi-lagi untuk bisa jawab isu sara,” kata Pengamat Politik Indobarometer M.Qodari di acara Primetime News Metro TV, Minggu, 12 Agustus 2018.

Qodari menilai posisi Ma’ruf Amin sebagai cawapres masih belum cukup membentengi isu sara. Untuk itu, ketua timses dari kalangan Islam nantinya memiliki tugas menangkis segala macam isu sara yang menyerang Jokowi saat masa kampanye nanti.

“Jadi ibarat pertarungan sepakbola itu yang namanya bek ada dua, bek kiri dan kanan sama-sama dia jawab isu yang sama,” ujarnya.

Selain mewakili kalangan Islam, ketua timses juga diharapkan diemban oleh sosok muda. Ada kekhawatiran ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya pemilih dari kalangan usia muda beranjak pergi.

“Karena lihat figur Ma’ruf Amin yang sudah sangat senior,” ucapnya.

Meski begitu, Qodari yakin suara Jokowi dari kalangan pemilih muda tak pergi. Apalagi, gaya komunikasi Jokowi dalam beberapa kesempatan banyak menggandeng kalangan milenial.

“Tetapi kalau timsesnya juga orang muda akan lebih mudah jangkau kalangan milenial,” pungkasnya.

(JMS)

Whisnu Mardiansyah – Metrotvnews.com




Jokowi Pakai Kemeja Ala Generasi Milenial Bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata”

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, Baranewsaceh.co – Kemeja putih bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” yang dipakai bakal calon presiden Joko Widodo mencuri perhatian masyarakat yang mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (12/8/2018).

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mengatakan, gaya berpakaian itu atas inisiatif dan kreativitas ayahnya sendiri. Menurut Kaesang, gaya berpakaian tersebut bentuk representasi anak muda atau generasi milenial.

“Bapak kan sudah gaul, iyalah (milenial). Anaknya juga masih muda-muda,” kata Kaesang usai mengantar Jokowi tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu.

Kaesang yang tampil kasual dengan kaos putih, celana jeans, dan sneakers keluar bersamaan dengan putri bungsu bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa.

Jokowi memang tampil unik dengan kemeja putih bercorak tulisan yang ada di bagian depan. Tulisan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” itu tampak ngejreng dalam aneka warna.

Adapun, tes kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus diikuti bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Nantinya, tim dokter akan memberikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Selanjutnya, KPU akan menggunakan hasil itu untuk mengumumkan apakah dapat disahkan sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Kompas TV Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba di RSPAD Gatot Soebroto pada Minggu (12/8) pagi.

PenulisReza Jurnaliston

Sumber : KOMPAS.com




Koalisi Jokowi Gaet Ulama Untuk Masuk Dalam Tim Pemenangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menyertakan unsur ulama dalam tim pemenangan. Perwakilan dari kelompok keagamaan dinilai penting dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya akan mengusulkan beberapa tokoh agama untuk memenuhi unsur tersebut.

“Ya tentu kita akan mengusulkan siapa yang masuk kepada tim dari berbagai kelompok agama, itu penting,” ujar Karding usai rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Saat ditanya apakah tokoh agama tersebut dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Karding mengiyakan unsur agama diambil dari dua lembaga keagamaan tersebut. Namun ia enggan mengungkap apakah tokoh-tokoh tersebut berasal dari NU dan MUI atau hanya salah satunya.

“Kita sepakat merahasiakan dulu,” katanya.

Sementara itu, diwawancara di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membenarkan kalau KIK akan menggandeng tokoh dari ormas agama ke dalam struktur tim pemenangan. Tokoh dari Muhammadiyah hingga NU akan digandeng.

“Karena banyaknya minat kalangan di luar parpol yang mendukung juga menjadi tim sukses, maka kita ya sesuaikanlah proporsinya nanti dengan kebutuhan, bahkan ada juga dari kalangan di luar nonparpai politik yang ormas. Yang tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Nanti akan diumumkan oleh Pak Jokowi,” ucap Arwani.

Seperti diketahui, Koalisi Jokowi telah membentuk tim pemenangan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Rencananya, tim pemenangan tersebut akan terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengarah dan Ketua Tim Kampanye Nasional yang nantinya akan membawahi 11 direktorat. (mae/gbr)/Marlinda Oktavia Erwanti, Peti – detikNews




Maruarar Sirait dan Bupati Sumedang terpilih siap menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Ara dan Bupati Sumedang. ©2018 Merdeka.com

BARANEWSACEH.CO – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meyakini bakal capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kerja nyata berupa pembangunan dan lainnya sudah dapat dirasakan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Ara sapaan Maruarar mengatakan, munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, Ma’ruf dipilih sebagai penghormatan kepada ulama.

“Pak Jokowi memilih Ma’ruf Kiai Haji Amin, tokoh muslimnya luar biasa, dia sangat senior,” kata Ara di sela-sela pagelaran budaya bertema ‘Atraksi Kuda Renggong Menggetarkan Dunia’ di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (12/8).

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Sumedang Dony Munir Ahmad, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Tokoh Masyarakat Sumedang, Seniman dan ribuan masyarakat Sumedang.

Menurut Ara, tepatnya dengan Ma’ruf Amin yang dipilih menunjukkan jika Jokowi sangat menghargai para ulama. “Jadi pak Jokowi tidak merasa terjebak, saya berteman dengan Pak Jokowi sudah lama. Dia mengajarkan perilaku politik. Kami bersaing visi, misi, rekam jejak, dan program tidak pernah menjebak jebakan,” katanya.

Ara optimistis rakyat akan bekerja keras memenangkan Jokowi. “Menang di Jawa Barat dan Indonesia. Saya pikir di Jawa Barat, banyak pengembangan telah dilakukan oleh Jokowi,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumedang itu.

Bupati Sumedang terpilih yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dony Munir Ahmad mengaku sebagai kader NU sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya sebagai kader NU dan PPP punya tanggung jawab untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dia (Ma’ruf) adalah pemimpin besar NU. Sebagai kader NU memiliki tanggung jawab moral untuk menang,” kata Dony.

Dony menyatakan, pihaknya akan berkerja keras untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 medatang. Dia beralasan, Jokowi sudah banyak memberikan kerja nyata bagi rakyat Sumedang. Jokowi juga dinilai bersih, merakyat dan perfomnace tidak berubah dan lainnya.

“Kegiatannya jelas, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya sudah dapat dirasakan rakyat Sumedang,” katanya. [gil]/Merdeka.com/Muhamad Agil Aliansyah




TGB Mantap Dukung Jokowi Tuntaskan Dua Periode

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB M Zainul Majdi, ketua DPD Partai Demokrat NTB

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhamad Zainul Majdi kembali memantapkan komitmennya mendukung Presiden Joko Widodo meneruskan kepemimpinan untuk periode kedua.

Penegasan disampaikan gubernur yang beken disapa dengan inisial TGB (Tuan Guru Bajang) itu, ketika ditanya apakah dirinya ditawari masuk dalam tim pemenangan pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Enggak ada tawar-tawarin apa. Enggak ada bicara tawaran. Tapi komitmen saya seperti yang saya sampakan bahwa untuk keberlanjutan kemaslahatan kita semua ya menurut saya bapak Jokowi harus menuntaskan di periode kedua,” ucap TGB.

Hal itu disampaikannya saat menjawab jurnalis, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas penanganan tanggap darurat bencana gempa di Lombok, NTB.

“Nah ini satu contoh sederhana yang menarik di NTB ya. Jadi kenapa relatif kami di NTB itu bisa agak cepat untuk menangani tanggap darurat? Karena infrastruktur di NTB itu diguncang dengan 7,0 (SR), diguncang dengan 6,4, diguncang terakhir dengan 5,9, itu relatif kuat. Kenapa dia kuat, karena dalam sepuluh tahun terakhr kita menyiapkan infrastruktur transportasi yang kokoh,” tuturnya.

Hal itu menurutnya membuktikan bahwa perhatian pada infrastruktur tidak hanya bisa menciptakan daya saing lebih tinggi, gerak ekonomi yang lebih baik dan sehat, tetapi juga busa berguna pada kondisi emergency.

“Kita tidak bisa bayangkan kalau infrastruktur di NTB itu misalnya tidak kuat diguncang tiga gempa besar itu. Habislah kita semua. Tapi sekarang alhamdulillah jalur-jalur utama itu semua fungsional, jembatan juga bagus. Artinya apa, pembangunan infrastruktur itu penting sekali. Tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga mitigasi bencana,” tuturnya.(fat/jpnn)/jpnn.com




Tetap Dukung Jokowi, PSI Minta Tidak Golput

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan bahwa PSI tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Meskipun Jokowi akhirnya tidak memilih calon wapres ideal PSI Mahfud MS.

“Sampai sekarang (PSI) tetap mendukung Presiden Joko Widodo meskipun Jokowi tidak memilih Mahfud MD sebagai cawapres,” ujar Grace di Jakarta, Sabtu (11/8).

PSI, kata Grace memahami situasi pelik yang dihadapi presiden dalam mengambil keputusan mengenai calon wakil presiden. PSI juga tetap akan mendukung Jokowi sampai hari ini dan dalam Pemilihan Presiden 2019.

“PSI memohon kepada semua pemilih agar tetap solid mendukung Pak Jokowi, tidak golput dan sama-sama mencoblos pada tanggal 17 April tahun depan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” imbuh dia.

Bagi PSI, kata Grace, sosok Jokowi mencerminkan perubahan penting elite politik Indonesia dan mewakili nilai yang kami yakini tentang pembaharuan, egalitarianisme, kerja keras, dekat dengan rakyat, sederhana dan bersih. Jokowi, menurut dia adalah pendobrak atas kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli oleh para ningrat politik nasional.

“Jokowi mewakili semangat zaman, semangat kami kaum muda, dan karena itu kami akan terus melanjutkan dukungan itu,” ungkap dia.

Dari sekian elite nasional, lanjut Grace yang paling dekat dengan semangat PSI adalah sosok Mahfud MD. Menurut dia, Mahfud adalah tokoh independen, berintegritas, profesional, berpengalaman dalam melayani publik dalam skala nasional, dan relatif masih muda.

“Mahfud adalah juga figur yang relatif inklusif untuk berbagai golongan, dan karena itu kami sejak awal berharap dan mendukung Mahfud MD untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi,” terang dia.

Namun, Grace mengatakan rupanya partai-partai yang ada di dalam koalisi mempunyai pandangan lain soal calon wakil presiden. Dia beranggapan pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah hasil maksimal yang didapatkan dari komunikasi antara partai dan presiden Jokowi.

“Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran tentang perlunya partai politik yang mempunyai visi inklusif untuk seluruh bangsa,” tutur dia.

Sumber: BeritaSatu.com




Cak Imin: PKB Tetap Dukung Jokowi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, Baranewsaceh.co — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri acara pertemuan seluruh ketua umum serta sekretaris jenderal partai pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Kehadiran Muhaimin dinantikan sebab bendera PKB tak terlihat di antara bendera-bendera partai pendukung lainnya yang dipajang sebelum pintu masuk Restoran Plataran, Menteng. Ketiadaan bendera PKB memunculkan kabar PKB akan hengkang dari koalisi pendukung Jokowi.

Kepada wartawan, Muhaimin menegaskan bahwa PKB tetap bergabung di koalisi pendukung Jokowi. Pernyataan Cak imin itu sekaligus membantah kabar PKB akan hengkang dari koalisi Jokowi.


“PKB tetap bergabung. Bahasa bisnisnya apa?,” kata Cak Imin, Kamis (9/8).

Joint,” jawab sejumlah orang di Restoran Plataran.

Cak Imin yang mendengar hal itu langsung tertawa dan memilih masuk restoran. Istilah Join merupakan istilah yang didengungkan Muhaimin untuk menjadi cawapres Jokowi. Dia bahkan mendirikan posko Join atau Jokowi-Imin di sejumlah daerah.

Cak Imin datang ke estoran Plataran mengenakan kemeja putih dengan logo PKB di dada kirinya. Muhaimin datang didampingi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

PKB belum pernah secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi meski telah menghadiri sejumlah pertemuan koalisi sebelumnya.

Selain Cak Imin, sejumlah ketua umum partai koalisi lainnya telah hadir seperti Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum Nasdem Surya Paloh, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. juga hadir di Restoran tersebut.

“Yang penting kita Join dulu,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, saat disinggung soal hasil Muspimnas PKB yang mengasilkan tiga opsi, ia hanya mengisyaratkan tetap bergabung dengan koalisi Jokowi.

Ketika disinggung soal nama Mahfud MD yang akan dideklarasikan sebagai cawapres, Cak imin hanya mengatakan, “Pak Mahfud adalah keluarga kita juga.”(ugo)/Christie Stefanie & Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia




Pilpres 2019, Ridwan Kamil Pastikan Dukung Jokowi

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Minggu (12/8/2018).

 

BANDUNG, Baranewsaceh.co — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Keputusan itu tak lepas dari dukungan partai pendukung Jokowi yang berkontribusi memenangkannya dalam Pilkada Jabar 2018.

Hal itu dikatakan Ridwan seusai menghadiri makan bersama warga dalam kegiatan Beberesih Bandung di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Minggu (12/8/2018).

“Saya kira saya mah sudah clear dari sejak kampanye juga enggak ada perubahan. Jadi tidak perlu dipolemikkan lagi, tinggal tunggu momentumnya saja nanti di waktu yang tepat. Iya insya Allah (mendukung Jokowi),” ucap Emil, sapaan akrabnya.

Namun, Emil mengaku belum mendapat arahan untuk terlibat dalam tim sukses.

“Saya belum ada yang menghubungi secara teknis, jadi nanti saya jawab pada saatnya tiba,” ucapnya.

Emil pun berharap kondusivitas di Jabar tetap terjaga selama Pilpres 2019 berlangsung. Ia mengimbau agar masyarakat tak menebar kebencian yang bisa merusak nilai persatuan.

“Intinya kita dukung pilpres ini kondusif. Ini hanya sebuah pilihan, jangan jadi berantem, jangan menebar kebencian, ini adalah adu gagasan,” kata Emil.

“Mudah-mudahan warga Jabar sesuai hati nuraninya bisa memilih dengan cara baik, berkampanye yang baik, tanpa hal negatif. Karena sayang kekompakan Jabar jangan dirusak oleh pilihan dalam demokrasi,” ujar mantan Wali Kota Bandung ini.

Kompas TV Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyegel sebuah bangunan cagar budaya yang sengaja dibongkar oleh pemilik.

PenulisKontributor Bandung, Dendi Ramdhani

Sumber : Kompas.Com




Setelah Dampingi Jokowi – Ma’ruf Tes Kesehatan, Seluruh Sekjen Koalisi Gelar Rapat Bersama

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja dijadwalkan akan menggelar rapat bersama hari ini, seperti dikutip Kumparan.com Minggu (12/8/2018). Rapat akan dilakukan setelah mendampingi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti rangkaian tes kesehatan.

Seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja dijadwalkan akan menggelar rapat bersama hari ini, Minggu (12/8). Rapat akan dilakukan setelah mendampingi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti rangkaian tes kesehatan.

Ya nanti akan dilakukan finalisasi termasuk dengan Jokowi,” ujarnya.

“Nanti akan diumumkan. Itu juga bagian dari momentum politik mengumumkan ketua tim pemenangan,” ujar dia.

Adapun, dalam penentuan tersebut tak hanya fokus dalam satu aspek saja. Namun, semua aspek untuk memenangkan pasangan yang diusung ke depan.

Oleh karena itu Hasto menuturkan, dalam tim tersebut akan diisi oleh beberapa perwakilan parpol, relawan hingga tokoh masyarakat

“Tim pemenangan karena kepemimpinan Pak Jokowi itu melibatkan partisipasi masyarakat yang begitu besar maka ini merupakan perpaduan antara tim parpol yang mengusung beliau dengan para relawan dengan tokoh masyarakat semua bersatu padu untuk kemenangan ini, ” pungkasnya.

Editor : Adang/Esensinews.com 




Antusias Warga Krung Simpo Sambut Reses Keuchik Zakir Anggota DPRK Bireuen

BIREUEN, BARANEWSACEH.CO – Muzakkir Mahmud SE atau yang akrab disapa Keuchik Zakir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Reses tahap II yang bertempat di Balai Serbaguna Kemesjidan Desa Krueng Simpoe, Sabtu malam (11-08-2018).

Kegiatan Reses tersebut dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Desa Krueng Simpoe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen,”Kata Muzakkir kepada Media Baranewsaceh.co Minggu, (12-08-2018), Melalui pesan Whatsappnya.

Disamping itu, Keuchik Krueng Simpoe Safrizal, S.Pd menerangkan bahwa acara silaturrahmi secara resmi ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Krueng Simpoe, agar masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan, kesejahteraan dan masalah-masalah sosial dan keagaamaan untuk masyarakat gampong dan sekitarnya kepada perwakilannya di parlemen pemerintahan Bireuen.

Menanggapi tuntutan dan keluhan warga masyarakat kemesjidan Krueng Simpoe beberapa waktu yang lalu mengenai pembangunan tempat Wudhuk di Mesjid Krueng Simpoe, Keuchik Zakir yang merupakan Ketua Komisi A DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh menjelaskan bahwa dirinya Insya Allah akan merealisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pada anggaran murni 2019 mendatang.

Dalam diskusi hangat bersama masyarakat Krueng Simpoe tersebut, beberapa masyarakat mengharapakan agar segera membangun jembatan baru yaitu Jembatan gantung “Tutu Ayoen” yaitu jembatan sarana penghubung antara 3 (tiga) Desa. Krueng Sumpoe, Alue Rambong dan Rantoe Panjang. Ini adalah salah satu tuntutan masyarakat di kemesjidan Krueng Simpoe sebagai salah satu sarana penghubung antar Desa.

Selain itu warga berharap agar segera dibangunnya tebing sungai di Krueng Simpoe, dimana jika hujan deras rumah warga akan ambruk dan beberapa bulan yang lalu warga sempat mengungsi karna rumahnya ambruk yang disebab oleh pengikisan air sungai.

Menanggapi tuntutan warga tersebut. Keuchik Zakir menerangkan bahwa semua tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada dirinya akan terus diperjuangkan di DPRK Bireuen, dan semua hal tersebut bisa terwujud dengan penganggaran, baiknya hubungan antara Eksekutif, Bupati maupun dari pihak Dinas terkait sehingga pembangunan bisa terwujud, “Pungkasnya. (Adam)




Terkait Reses Anggota DPR RI Komisi III M. Nasir Djamil Kunjungi Bener Meriah

 


Bener Meriah Baranewsaceh.co – Anggota DPR RI komisi III bidang keamanan, hukum dan ham, M. Nasir Djamil, melakukan audensi dan bertatap muka langsung dengan sejumlah kepala kampung yang hadir dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan tersebut tentu dalam upaya menyerap asfirasi sekaligus mendengar langsung keluhan dari para kepala kampung terkait penggunaan anggaran dana desa (ADK). Sementara pertemuan tersebut bertempat di Kafe Kontco Bale Atu kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sabtu (11/08).

Hadirnya anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI juga didampingi oleh
Noma khairil (30), yang merupakan salah satu putra terbaik Bener Meriah, (Tingkem) yang kini menjadi anggota DPRK Kota Langsa.

Amatan Baranewsaceh.co. Pertemuan tersebut, benar benar di manfaatkan oleh sejumlah kepala kampung yang hadir untuk kemudian mempertanyakan terkait beberapa oknum kepala kampung yang mengalami masalah dalam hal pengelolaan dana desa.

Menjawab persoalan tersebut, M. Nasir Djamil politisi Partai PKS yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, mengatakan. Kehadiran saya di sini tentu dalam masa reses, untuk melihat dan mendengar lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini. Jawabnya. Sekarang ini banyak persoalan yang di hadapi oleh masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Memang harus ada keberpihakan menyangkut dalam pengelolaan dana desa. Tidak perlu intervensi berlebihan dari pemerintah kabupaten. Hal ini di maksud agar pemerintahan desa bisa lebih mandiri. Ucapnya.

Sebaliknya pemerintah Kabupaten harus mendorong dan terus mendampingi agar keberadaan anggaran dana desa tersebut memiliki efek untuk kesejahtraan masyarakat. Pintanya.

Lebih lanjut M.Nasir Djamil menerangkan. Keberadaan dana desa adalah hal yang strategis untuk menunjang kavasitas pembangunan dan kesejahtraan masyarakat, tentu melalui Badan usaha milik Kampung (BUMK)

Tapi setelah saya mendengar dari beberapa kepala Kampung. Penggunaan dana desa tersebut sampai saat ini belum bisa di oftimalkan. Dana desa dan kapasitas penyelenggaranya, harus memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Harus ada perimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Timpalnya.

Begitu juga halnya dengan aparat penegak hukum. Mereka bekerja dengan undang undang, sementara aparatur kanpung juga bekerja dengan undang undang. Oleh sebab itu harus ada kesefahaman, sehingga tidak terjadi asal tangkap dan asal copot. Tegasnya.

M. Nasir Djamil juga meminta aparat penegak hukum harus preintif dan prefentip, dalam pengertian, pendeteksian dini. Selain itu, M.Nasir Djamil juga berharap harus juga ada anggaran alokasi bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh pusat, agar ketika terjadi masalah harus ada pendampingan. Tapi dibalik semua itu, sebaiknya dilakukan pencegahan melalui deteksi dini,l. Selain itu perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi agar kepala kampung tidak was was dalam mengelola dana desa.

Harapannya kedepan semoga dana desa yang telah di gelontorkan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat, dengan demikian masyarakat bisa lebih kreatif melalui BUMK, selanjutnya punya ide dan gagasan dalam membangun desa kedepan Pungkasnya.

Mengakhiri pertemuan tersebut. M.Nasir Djamil juga membagikan buka buah karya tulisnya yang berjudul “Republik Gaduh” kepada seluruh Reje Kampung yang hadir. (DN)




Gaet Ulama, Peluang Jokowi Menang Kian Besar

Jakarta, Baranwesaceh.co Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie kembali mengungkapkan analisisnya terkait pertarungan antara Jokowi dan Prabowo di pilpres mendatang. Menurut Jerry, latar belakang Prabowo Subianto menggandeng Sandiaga Uno untuk menggaet kalangan generasi milenial dinilainya salah langkah. Kenapa?

Jerry Massie membagi analisanya dalam pemetaan dari beberapa daerah. Jawa Barat disebut Jerry Massie wilayah lumbung suara Gerindra PKS atau white province. Namun tahun 2019 mendatang ia meramal akan bergeser. Sedangkan geopolitik Jawa Timur yang disebutnya green province masih milik Partai PKB. Disini Jokowi masih sangat kuat. Apalagi Jawa Tengah atau Red Province dipegang PDIP. Disini Jokowi berjaya.

Menurut Jerry Massie, di atas kertas Jokowi masih unggul. Suara ulama atau kaum umat terbelah dan bisa ke Jokowi 65 persen. Suara wajib pilih di daerah saat Jokowi kalah 2014, misalkan Sumbar, Bangka Belitung, Riau, NTB, Jawa Barat bisa di take over Jokowi. (EDITOR.ID)




Adly Tjalok Dan Sayed Bugak Di Peusijuek Oleh Abu Hanafiah Puloe Rungkom


BIREUEN, BARANEWSACEH.CO – Tgk. Adly Tjalok (Mualim eks Libya) Bakal calon Legislatif (Bacaleg) DPRA daerah pemilihan (Dapil) III Bireuen dan bakal calon legislatif DPRK Bireuen Sayed Jamal Bugak ditepung tawari (di Peusijuek-Red) oleh Ulama karismatik Aceh Abu Hafiah (Abu Piyah Puloe Rungkom), Kamis malam, (09-08-2018), Bertempat di Desa Barat Lanyat, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.

Turut hadir dalam acara tersebut Abu Ibrahim Awe Geutah, Tokoh masyarakat, dan sejumlah Keuchiek yang ada di Sagoe Alue Kuta, serta KPA-PA, Daerah III, Wilayah Batee Iliek.

Hal tersebut dikatakan Adly Tjalok kepada Media Baranewsaceh.co, Jum’at (10-08-2018).

Disamping itu, Acara tersebut juga sebagai wujud silaturrahmi dan temu ramah Mualimin (Pelatih) Bersama dengan jajaran kombatan GAM yang ada di Sagoe Alue Kuta, guna untuk menper-erat kembali tali perjuangan suci ini, “Ujar Adly Tjalok.

Dalam hal ini, Kata Adly Tjalok. Kita harus bersatu kembali dalam wadah yang sama, baik mereka yang sudah pernah meninggalkan rumoh perjuangan (Partai Aceh-Red) Sebagian kini sudah kembali lagi, dan Insya Allah siap bergabung bersama PA untuk memenangkan kandidat yang diusung oleh Partai Aceh periode 2019-2024 pada Pemilihan Umum 2019 nanti, “Ungkapnya.

“Insya Allah dengan bersatunya kita, Marwah Partai Aceh dan perjuangan ini akan kembali seperti semula. Karena Perjuangan pada hari ini adalah perang politik, “Pungkasnya.

Lebih lanjut, Jelas Adly Tjalok. Acara tersebut sebagai wujud silaturrahmi dan diskusi ringan antara Mualimin (Pelatih) bersama Kombatan GAM yang dulu pernah dilatihnya.

Sementara itu, Teuku Zulfikar atau yang Akrab disapa Keuriteng Mantan Panglima Muda Daerah III, Wilayah Batee Iliek mengatakan, dengan adanya acara seperti ini, kita bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan seperjuangan dulu. Karena kami memiliki banyak sejarah semasa dihutan dulu. Malam ini kami sudah bertatap muka dan bisa saling berbagi cerita.

Terimakasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada malam ini, Alhamdulillah Acara tersebut berjalan dengan sukses, “Tutupnya. (ADAM)




Ini Harta Kekayaan Jokowi dan Ma’ruf Amin

Arsip: Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menuju tempat peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis (26/7/2018). (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma`ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden 2019-2024.

Keduanya sedang dan pernah menjadi pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan ke KPK dan tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Joko Widodo terakhir melaporkan LHKPN pada 31 Desember 2014 dengan total kekayaan senilai Rp30,07 miliar dan 30 ribu dolar AS saat pertama kali menjabat Presiden Republik Indonesia.

Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp29,453 miliar berupa tanah di 3 lokasi di Kabupaten Boyolali, tanah dan bangunan di 4 lokasi di Kabupaten Sukoharjo, tanah dan bangunan di 7 lokasi di Kota Surakarta, tanah dan bangunan di 3 lokasi di Kabupaten Karanganyar, tanah dan bangunan di 6 lokasi di Kabupaten Sragen dan 1 lokasi di kota Jakarta Selatan.

Harta bergerak senilai Rp954,5 juta berupa mobil dan motor serta kekayaan berupa toko meubel senilai Rp572,44 juta.

Joko Widodo masih memiliki harta berupa logam mulia, batu mulia dan harta bergerak lain sejumlah Rp361,35 juta serta giro dan setara kas lain sejumlah Rp529,032 juta dan 30 ribu dolar AS

Sedangkan Ma`ruf Amin terakhir melaporkan LHKPN pada 10 Mei 2001 saat menjabat sebagai anggota DPR dengan harta senilai total Rp427,232 juta.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan Rp231 juta, alat transportasi Rp290 juta, giro dan setara kas lain Rp50 juta.

Namun Ma`ruf Amin tercatat memiliki utang Rp143,767 juta.

Keduanya direncanakan mendaftarkan diri ke KPU pada 10 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Sumber : Antara




Said Aqil: Warga NU Otomatis Menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Rais ‘Aam PBNU Ma’ruf Amin (kanan) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) berdoa seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Ma’ruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyatakan dengan terpilihnya KH Ma`ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo, secara otomatis warga NU akan berjuang memenangkan pasangan itu.

“Tidak usah digerakkan, otomatis akan bergerak sendiri,” kata Said Aqil dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis malam.

Ia mengatakan warga NU pasti merasa punya tanggung jawab moral untuk mendukung pemimpin tertinggi NU itu.

Menurut dia, dipilihnya KH Ma`ruf Amin yang merupakan Rais Aam PBNU serta kader NU semenjak muda menjadi cawapres, membawa kebanggaan dan kepercayaan diri kader-kader dan warga NU.

“Jadi, tidak usah dibayar, tidak usah didorong, akan kampanye semua,” kata Said Aqil.

Apalagi, KH Ma`ruf Amin merupakan cicit Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang sangat dihormati warga NU yang keilmuannya juga diakui oleh dunia Islam.

Pewarta: Sigit Pinardi

Sumber : Antara




Jokowi Sebut Dirinya dan Ma’ruf Nasionalis Religius

Foto Antara

Jakarta, Baranewsaceh.co – Joko Widodo menyebut dirinya yang menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 sebagai pasangan yang nasionalis religius.

“Kami ini saling melengkapi. Nasionalis religius,” kata Joko Widodo (Jokowi) dalam jumpa pers setelah pertemuan dengan para petinggi partai politik Koalisi Indonesia Kerja di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang.

Ia mengatakan konsep nasionalis religius itulah yang akan ditawarkan kepada para pemilihnya masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Jokowi menambahkan target pemilihnya bukan daerah perdaerah melainkan seluruh rakyat Indonesia.
“Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Jokowi baru saja mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2019 setelah mendapatkan persetujuan dari Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri dari 9 partai politik pendukung Jokowi.

Pada kesempatan itu pula, Jokowi menyampaikan bahwa seluruh petinggi 9 partai politik Koalisi Indonesia Kerja telah semuanya menandatangani secara utuh kesepakatan yang sudah dibahas sebelumnya.

“Dan selanjutnya besok pagi jam 9 kami akan mendaftarkan ke KPU berangkat dari Gedong Djoang 45 menuju KPU beserta para Ketua Umum dan Sekjen dan seluruh relawan,” kata Jokowi.
Pewarta: Hanni Sofia
Sumber : Antara

 




Jokowi Sebut Prof Kyai Haji Ma’ruf Amin Tokoh Agama Bijaksana

Joko Widodo (Jokowi) menyebut sosok Ma’ruf Amin yang baru saja diumumkan sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 adalah tokoh agama yang bijaksana. (ANTARA News/Hanni Sofia)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Joko Widodo (Jokowi) menyebut sosok Ma’ruf Amin yang baru saja diumumkan sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 adalah tokoh agama yang bijaksana.

“Prof Kyai Haji Ma’ruf Amin adalah sosok tokoh agama yang bijaksana, beliau duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Aam PBNU, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dalam kaitannya dengan kebhinekaan, Prof Dr Kyai Haji Ma’ruf Amin juga menjabat Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila,” kata Jokowi.

Jokowi, yang akan maju sebagai calon Presiden RI periode 2019–2024, mengemukakan hal itu saat mengumumkan cawapresnya setelah pertemuan dengan petinggi partai politik pendukung di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia mengatakan, pemilihan Ma’ruf Amin setelah melalui perenungan mendalam dan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

“Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan partai koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampini saya sebagai cawapres 2019-2024 adalah Profesor Kyai Haji Ma’ruf Amin,” katanya.

Ia menambahkan sebanyak sembilan partai Koalisi Indonesia Kerja telah semuanya menandatangani secara utuh kesepakatan tersebut.

Setelah kesepakatan dicapai, Jokowi-Ma’ruf kemudian akan mendaftar ke KPU pada Jumat pagi (10/8) sekira pukul 09.00 WIB.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI periode 2019–2024.

Keputusan itu, ditambahkan Jokowi, adalah tanggung jawab besar yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara.

Penulis: Hanni Sofia
Sumber : Antara

 




Ma’ruf Amin Dipilih Jadi Cawapres Jokowi

KOMPAS.com/Ghinan Salman Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rois Aam PBNU KH Maruf Amin

 

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin disebut dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

Hal itu dibenarkan Sekjen PPP Arsul Sani lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2019).

“Ya,” jawab Arsul saat ditanya apakah Ma’ruf dipilih sebagai cawapres Jokowi.

Sebelumnya, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyebut bahwa Maruf diputuskan sebagai cawapres bagi Jokowi.

Rapat antara pak @jokowi dan ketum2 , sekjen partai pendukung memutuskan Prof Dr Kh Ma’ruf amin sebaga calon wapres pak jokowi pic.twitter.com/DX0Yw5VuOL

— Abdul Kadir Karding (@Kadir_Karding) August 9, 2018

“Rapat antara pak @jokowi dan ketum2 , sekjen partai pendukung memutuskan Prof Dr Kh Ma’ruf amin sebaga calon wapres pak jokowi,” tulis Karding dalam akun twitternya @Kadir_Karding, Kamis sore.

Keputusan Ma’ruf menjadi cawapres bagi Jokowi juga dibenarkan oleh Sekjen parpol pendukung Jokowi lainnya.

“Bener Ma’ruf,” ujar dia yang tak mau disebut namanya.

 

PenulisIhsanuddin

Sumber : KOMPAS.com