Lahan Pertanian Indonesia Mengkwatirkan!!

Ilustrasi/net

Oleh : Dr Jerry Massie MA, PhD
Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI)

Indonesia dikenal dengan dengan sektor pertaniannya. Negeri ini melimpah pangan. Kalau di Amerika bahkan Eropah komsumsi mereka gandum berbeda dengan kita. Yang mana makanan utama atau primer kita adalah beras.

Akan tetapi kondisi saat ini terkait pangan di tanah air sangat mencemaskan. Betapa tidak, dipastikan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pasti gagal.

Pasalnya, sejauh ini luas lahan pertanian kita kian harini kian menyusut. Dibandingkan di era Soeharto maka Indonesia sebetulnya gudangnya pangan, terutama beras.

Dicatat tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai.

Menurut data dari Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5% atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian.

Padahal di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada grand design di bidang pertanian yakni, revitalisasi pertanian tahun 2004. Namun sayang gema revitalisasi ini mati suri atau redup.

Tapi ini dikebiri tiga tahun setelah itu dengan hanya menjadikan program itu menjadi program kecil

Fakta yang menarik yakni, impor pangan Indonesia tahun 2013 mencapai US$ 14,9 miliar atau naik empat kali lipat dari nilai ekspor tahun 2003 senilai US$ 3,34 miliar.

Namun tak berbanding dengan lahan pertanian yang menjadi dasar sektor pertanian terus menyusut dari 31,2 juta hektar tahun 2003 menjadi 26 juta hektar pada tahun 2013.

Tak sampai disitu, dalam sensus pertanian 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja disektor pertanian pun menurun 5 juta orang.

Presiden Soeharto kala itu menjauhkan Indonesia dari pertanian. Setelah reformasi, kita semakin meninggalkan pertanian.

Perbandingan Pertanian Indonesia dengan negara-negara ini.

*Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3% dari total lahan di negara tersebut.

*Australia menggunakan 52,9% lahan atau sekitar 4 juta kilometer persegi khusus untuk pertanian.

*Tiongkok, memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8% dari total luas lahan.

Sementara itu, perbandingan rasio penduduk dan lahan di Indonesia adalah setiap satu orang memiliki 0,22 hektare (ha) lahan.

Lebih kecil dibandingkan Thailand yang memiliki perbandingan 1:0,32 ha dan Tiongkok 1:0,35 ha.

Bahkan, di Negeri Kangguru perbandingan penduduk dan lahan mencapai 1:16,67 ha.

Kini Indonesia diperhadapkan dengan tantangan agar dapat mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun.

Bukan itu saja problem yang dihadapi kita sekarang bukan produsen lagi tapi konsumen beras. Bayangkan stok di gudang bulog melimpah, Indonesia dengan ego-nya akan mengimpor 2 juta ton beras. Jadinsudah berbalik dulunya kita pengekspor beras, tapi kini pengimpor beras.

Hingga saat ini sebanyak 45% pekerja bekerja di jasa.

Miris! betapa tidak pekerja di sektor pertanian hanya 33%,”. Belum lagi petani sudah beralih fungsi ke Gojek, Grab dan lainnya.

Ke depan pemerintah harus lebih memperhatikan soal pangan. Stop! lahan pangan dijadikan pabrik atau mendirikan rumah. Lebih baik bikin apartemen atau rusun tinggal disesuaikan.

Kalau tidak ada kebijakan pemerintah terkait hal ini, maka krisis pangan bisa mengancam Indonesia.

(Divon-Es)




“Mendukung Kehadiran Bapak Fahri Hamzah di NTT”

Fahri Hamzah /net

Oleh : Rikardus Nompa
(Putra Harapan Bangsa)

Sebagai Putra daerah, disini Saya sangat memuji Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki budaya toleransi yang sangat tinggi dan ini perlu dipertahankan.

Saya berharap Provinsi NTT bisa menjadi “Rol Model Toleransi” di Indonesia. Sejauh ini, penglihatan Saya Provinsi NTT aman-aman saja dari berbagai aspek kehidupan.

Saya bisa melihat sendiri bagaimana Keberagaman yang terjalin dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat saling Menghormati dan saling menjaga satu dengan yang lainnya serta mengedepankan budaya ketimuran yaitu keramahan dan rendah hati.

Lantas hari ini masyarakat pegiat media sosial di hebohkan dengan adanya pemberitaan penolakan kehadiran Bapak Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan beredarnya pamflet di media sosial berisi deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) dimana dalam pamflet tersebut tertulis Orasi Kebangsaan yang dihadiri Bapak Fahri Hamzah, pada 18 Oktober 2018.

Seperti di tuntut oleh Aktivis Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA) yang dimuat oleh “FLORES EDITORIAL” pada 15 Oktober 2018.

Satu sisi disini teman-teman Aktivis Bentara sudah mencedrai budaya toleransi yang sudah lama mengakar di masyarakat NTT dan tidak menghargai Bapak Fahri Hamzah sebagai Pejabat Negara yang masih mejabat di DPR RI.

Sebagai warga negara yang baik, saya tetap mendukung Bapak Fahri Hamzah hadir di Provinsi Nusa Tenggara Timur semasih itu dalam hal Positif.

Dalam hal ini tidak ada penolakan keras terkait kehadiran Bapak Fahri Hamzah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu pun kalau ada masyarakat NTT menolak hal tersebut mendingan Bapak Fahri Hamzah datang saja ke rumah dan Saya akan sambut dengan senang hati.

Disini seharusnya sebagai masyarakat sangat bersyukur ketika ada “Pejabat Negara” yang mau mengunjungi daerah tersebut, dengan sendirinya akan tau apa yang terjadi serta dialami daerah yang di Kunjunginya.

Harapan saya untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah air lebih khusus yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur jangan lagi menciptakan Kegaduhan lagi yang tidak mempunyai nilai produktif. Masyarakat bisa melihat dan menilai seperti apa bangsa hari ini, yang dimana “Rekayasa Sosial” membuat perpecahan sesama.

Saya berharap, melalui “Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI)” akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyampaikan harapan akan hidup rukun yang lebih baik dari waktu ke waktunya.

Salam Rindu & Hormat Ku untuk Masyarakat, Keluarga Besar dan Para Sahabat yang ada di Provinsi NTT.

Mataram, 15 Oktober 2018.




Refleksi Kebangsaan

Oleh ;
Glesos Yoga Mandira Ketua Umum GEMA PERKASA INDONESIA

Dulu banyak warga dunia berharap perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur berakhir, agar perdamaian dunia bisa terwujud. Setelah perang dingin berakhir, ternyata harapan itu masih jauh dari kenyataan: perdamaian antar umat manusia, antar bangsa, antar negara, sampai sekarang ini belumlah terwujud, hari ini dunia masih dipenuhi pergolakan dan perang, yang menyebabkan warga bangsa harus kehilangan kehidupan.

Di tengah pergolakan bangsa-bangsa di dunia, bangsa kita pun masih terus menerus diuji menghadapi banyak persoalan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, yang dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai.

Seperti ilalang yang tidak mengenal musim, selalu tumbuh di ladang.

Kemiskinan serta kesenjangan hidup semakin lama semakin lebar.

Korupsi merajalela, tanpa rasa malu dan takut akan dosa, perampokan uang negara, suap menyuap, semakin massif, melibatkan banyak pejabat tinggi negara.

Persatuan Nasional rapuh, rentan terhadap bibit-bibit perpecahan yang mengkhawatirkan.

Hari ini, di tengah hiruk pikuk persoalan dunia dan banyaknya masalah yang merundung bangsa kita, beberapa bulan ini jalan perjuangan GEMA PERKASA INDONESIA sudah kita lewati bersama, dalam suka dan duka.

Dan selama ini, serta di masa-masa yang akan datang, di mana pun arenanya, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, kita akan terus berjuang, menyuarakan dengan lantang pikiran-pikiran kita, posisi kita, pandangan kita dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang kita cintai ini.

Sampai pada saat nya nanti kita bisa menyaksikan serta merasakan Indonesia menjadi bangsa besar bermartabat, masyarakatnya adil makmur, aman sejahtera, lahir maupun batin.

Kemerdekaan adalah berdikari, membangun bangsa di atas kaki kita sendiri, tidak sudi menjadi hamba dan dijajah kembali, oleh bangsa serta negara manapun di bumi ini.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai filosofi, pedoman serta arah dalam berbangsa dan bernegara.

Indonesia adalah Negara besar, membutuhkan konsep besar dengan jiwa-jiwa besar, dalam membangun Bangsa. Dan konsep besar tersebut telah dirumuskan oleh para pendiri Bangsa kita, Bung Karno salah satunya.

Konsep besar tersebut adalah Pancasila.

Dengan Pancasila Bangsa kita bisa memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang pincang, akibat dari sistem yang Liberal Kapitalistik, bisa berubah menjadi masyarakat yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka dan tidak ada lagi kaum yang papa sengsara.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak demokrasi liberal, demokrasi model barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan telah terbukti menyebabkan pemerintahan tidak stabil, selalu menimbulkan friksi antar partai politik, saling jegal antar golongan politik, melemahkan persatuan nasional, menyebabkan ego sentrisme kelompok, golongan, serta kedaerahan.

Demokrasi liberal hanya mengejar persamaan di lapangan politik, tetapi mengabaikan persamaan sosial ekonomi.

Yang akan unggul dan selalu menang adalah para pemilik modal, yang menguasai semua alat propaganda, seperti lembaga pendidikan, media massa, universitas, dan lain-lain.

Dengan kekuasaan modalnya, mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan.

Sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalam penyusunan undang-undang.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi massa rakyat, tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga menegakkan demokrasi ekonomi, di tengah-tengah rakyat. Demokrasi Pancasila adalah pengejawantahan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi.

Karena demokrasi bagi bangsa Indonesia, bukanlah semata-mata sebagai alat teknis untuk mencapai sesuatu tujuan, tetapi adalah satu kepercayaan, yang memiliki corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak harus sama dengan demokrasi yang digunakan negara lain.

Pancasila menjadikan demokrasi tidak hanya sekedar alat politik, tetapi demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, demokrasi yang mengatur persamaan hak dalam kehidupan sosial ekonomi, dengan menjadikan rakyat banyak sebagai subjek utama dalam membangun kehidupan ekonomi, sehingga hidup tidak hanya tergantung kepada upah, menjadi kuli di negeri sendiri, menjadikan bayangan hari depan penuh dengan kecemasan.

Indonesia merdeka dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan oleh para pendiri bangsa kita, dengan segenap jiwa dan raga, dengan mengorbankan darah serta air mata, bukan untuk diserahkan kembali kepada kekuatan Asing, ataupun ditujukan hanya kepada satu golongan tertentu, untuk menikmati hidup dengan kekayaan yang menumpuk, aset di mana-mana, ratusan ribu hektar lahan dikuasainya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kita hendak mendirikan satu bangsa semua buat semua. Bukan satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tetapi semua buat semua.

Indonesia merdeka karena keinginan luhur yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya hasil jerih payah segelintir orang. Kemerdekaan Indonesia adalah pintu gerbang untuk mewujudkan kebahagian hidup bersama di atas satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia, dengan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dengan menjadikan kekayaan yang berlimpah ruah ini dikelola bersama, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kesejahteraan individu atau satu golongan tertentu.

Kemerdekaan Indonesia adalah ruang bagi bangsa Indonesia untuk membentuk kepribadian nasional yang kuat dan mandiri, bersendikan gotong royong, yang di dalamnya berisi jiwa-jiwa patriot bangsa yang rela berkorban demi kemajuan serta kebahagian hidup bersama dalam kerukunan serta kesejahteraan.

Jika setelah 73 tahun kita memproklamirkan kemerdekaan, kesenjangan serta kemiskinan terus dialami oleh bangsa Indonesia, berarti ada kesalahan dalam konsep pembangunan bangsa Indonesia.

Kesalahan konsep, akibat menyeleweng dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menyeleweng dari filosofi Pancasila, sebagai pedoman dan arah dalam membangun Indonesia Merdeka.

Maka dari itu, bila kita memang bersungguh-sungguh ingin melaksanakan Pancasila, kita harus berani membuat langkah besar, untuk membuang penyakit yang menggerogoti bangsa Indonesia selama ini:

Pertama, hentikan liberalisme, melalui UU negara harus mengontrol penguasaan sumber-sumber kehidupan, dengan menjadikan rakyat Indonesia sebagai subyek utama. UU harus tegas berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan justru menempatkan modal asing, serta segelintir orang untuk menguasai kekayaan Indonesia, karena akan berimbas kepada kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang tidak sehat.

Jangan sampai kehidupan politik menjadi alat yang dikontrol segelintir orang kaya tersebut untuk melindungi kepentingannya.

Kedua, penguasaan Agraria yang menjadi dasar utama kehidupan Berbangsa dan Bernegara harus diatur dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, dengan pelaksanaannya bercermin kepada UUPA 1960.

Ketiga, membangun sistem perpajakan yang Adil dan Tegas.

Karena banyak indikasi justru perusahaan besar serta segelintir orang-orang kayalah yang sering bermain sulap untuk urusan pajak, Negara harus membentuk Badan Khusus untuk mengejar para wajib pajak yang tidak mau membayar pajak tersebut, karena inilah yang sesungguhnya membahayakan kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara

Karena dari uang pajak tersebut negara bisa melaksanakan pembangunan, baik fisik, maupun sumber daya manusia Indonesia, melalui pendidikan yang tidak berorientasi profit, adanya jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, dengan semangat melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sistem yang baik akan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang baik pula.

Di dalam sistem tersebut, untuk mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Sejahtera Lahir dan Batin, memang membutuhkan Negara serta kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berakar serta mengemban amanat rakyat Indonesia, yang pikiran, hati, serta jiwa raganya semata-mata untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa serta kepentingan negara, bukan kepemimpinan yang hanya menjadi alat dari golongan tertentu, bukan kepemimpinan yang hanya mengedepankan otoritas serta hak nya, yang pada akhirnya kembali menindas serta menyakiti rakyatnya sendiri.

Kepemimpinan adil, yang diidam-idamkan serta ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia sejak jaman dulu, jaman kolobendu, jaman kegelapan, jaman penjajahan.

Kepemimpinan Pancasila, yang menjadikan Pemimpin sebagai penyambung lidah rakyatnya, melaksanakan amanat penderitaan rakyatnya, seperti pemikiran serta cita-cita para pendiri bangsa kita yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 maupun Batang Tubuhnya.

Dengan demikian, prasangka Pancasila hanya sebagai kedok politik atau menjadi alat politik kekuasaan semata seperti yang dilakukan oleh rezim pada masa sebelumnya, sirna dari dalam sanubari rakyat Indonesia.

Mari, dalam situasi apapun, sebagai bangsa yang telah ditempa oleh berbagai persoalan, kita tidak boleh cemas atau berkecil hati, kita harus terus maju, memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi, menyingkirkan siapapun yang menghalangi niat kita.

Dengan memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita bangkit bersama, mewujudkan kesejahteraan sosial, membangun Persatuan Nasional yang kokoh, dengan jalan memenangkan Pancasila!

Salam Gotong Royong…!!!

Jakarta, 15 Oktober 2018




“Pemilik Malam Minggu”

 

Oleh : Rikardus Nompa
(Pemuda Harapan Bangsa)

Malam minggu seakan menjadi malam yang sakral bagi kalangan pemuda. Bagaimanapun malam minggu dipilih sebagai malam yang tak boleh ditinggalkan begitu saja tanpa pasangan maupun keramaian. Banyak kaum muda memilih malam minggu sebagai malam yang paling menyenangkan dan cocok untuk mengajak pasangan mereka pergi keluar.

Terdapat beberapa alasan kenapa malam minggu dipilih sebagai malam sakral, pertama para pemuda yang masih sekolah memilih malam minggu ini karena esok harinya mereka akan libur sekolah jadi tidak harus merepotkan diri untuk bangun pagi ataupun mengerjakan tugas. Alasan kedua bagi kalangan pemuda yang sudah bekerja, kebanyakan mereka mendapat hari libur ketika hari sabtu dan minggu, nah kalau mereka menghabiskan malam minggu untuk mengistirahatkan diri atau berkencan dengan pasangan mereka maka tidak akan merasa terikat oleh tuntutan kerja esok harinya.

Aktivitas malam minggu atau kerab disebut Malming ini oleh pemuda di isi dengan berbagai macam kegiatan. Yang sering kita jumpai agenda malam minggu adalah dengan nongkrong di taman atau datang ke tempat hiburan lainnya. Para mahasiswa yang aktif dalam organisasi, mereka kebanyakan memilih untuk nongkrong bersama teman-teman mereka untuk sekedar share atau bercanda. Tidak jarang juga mereka yang memiliki pasangan akan mengajak pasangan mereka untuk turut nimbrung nongkrong bareng dengan teman organisasi mereka, ada pula yang akan memilih untuk menghabiskan waktu hanya berdua saja. Selain itu, aktivitas nonton bareng di tempat-tempat nonton film juga menjadi pilihan kaum muda untuk menikmati malam minggu mereka.

Bagi mereka yang tak terbiasa untuk menikmati malming dengan keramaian, bisa dengan memanjakan diri nonton film dikamar maupun datang ke warnet. Hingga saat ini tempat yang paling ramai menjadi aktivitas malam minggu para mahasiswa adalah di kedai.

Bagi cewek kebanyakan malam minggu mereka adalah dengan shoping maupun datang ke salon memanjakan diri. Memilih shoping ataupun ke salon bukan sebagai tradisi namun telah menjadi hobi.

Kegiatan malam minggu yang sering dilakukan para kaum muda memang menuai banyak perbedaan pengertian. Tak jarang kegiatan mereka dipandang tidak baik oleh beberapa kalangan, namun itu semua kembali kepada masing-masing individu yang terkait.

Segala yang dipandang benar belum tentu baik untuk orang lain. Begitupun semua yang dilakukan pemuda saat malam minggu akan menuai kontraversi apabila kita diamati. Setidaknya malam minggu bisa menjadi waktu yang paling tepat untuk mengakrabkan diri dengan teman, kenalan maupun keluarga. Wujud mengakrabkan diri ini yang sebenarnya menjadi sorotan untuk mengisi malam minggu.

Memanfaatkan malam minggu untuk nge-game bukan hal yang baru akhir-akhir ini. Ini merupaskan cara mengisi waktu malam minggu yang efisien tanpa harus mengeluarkan isi dompet untuk menikmati malam. Selain itu, bagi para kutu buku pun malam minggu menjadi kesempatan untuk melahap beberapa buku pilihan. Namun ini hanya segelintir orang saja yang akan melakukannya.

Sebenarnya kenapa malam minggu harus menjadi malam pilihan bagi kaum muda telah menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita semua. Tidak ada bedanya antara malam minggu dengan malam yang lain, namun karena kesempatan yang ada dari tujuh hari hanya pada malam  minggu yang dimuliakan para kaum muda untuk mengistirahatkan dan bercengkrama dengan teman maupun pasangan mereka. Karena kebiasaan inilah sehingga malam minggu menjadi malam yang berbeda dibanding dengan malam di hari-hari yang lain.

Wajar saja kita pasti akan menemui keramaian disaat malam minggu, dimana pun itu. Konstruksi yang sudah ada, malam miggu menjadi malam pilihan telah di amini begitu saja oleh kebanyakan orang. Sadar maupun tidak terkadang kita pun ikut kedalam tradisi tersebut.
Yang dikhawatirkan adalah para pemuda menggunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang dirasa melanggar aturan hukum. Menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap menjadikan malam minggu sebagai malam yang bermanfaat bagi para kaum muda maupun orang tua yang ingin menikmati namun tetap dengan hal-hal yang positif dan tetap dalam koridor aturan hukum. Pesan saya,selamat menikmati malam minggunya jangan sampai di nikmatin oleh penggemar malam Jum’at.

Salam Rindu & Hormat Ku untuk penggemar malam minggu.




Punishment Bagi Pelaku Money Politics Masih Lemah

Jerry Massie, Dr., Ph.D. Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

 

Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

BARANEWSACEH.CO – Sejauh ini money politics hanya sekadar small talk atau (basa-basi). Pasalnya, kekuatan hukumnya masih lemah. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terlalu banyak mengatur akan hal ini. Sejauh ini, belum pernah ada punishment terkait kasus ini.

Apa alasan? saya pernah mengusulkan agar ada polisi kepemiluan. Tupoksi mereka adalah memeriksa setiap orang yang terlibat dalam money politics. Sebagai contoh, di birokrat atau ASN, ada polisinya atau Satuan Pol-PP. Yang tugasnya memeriksa jika ada pelanggaran baik kode etik maupun moral dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

Jika dibandingkan aturan money politik antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada, maka bisa dikatakan lebih impresif dan progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sejatinya, Pasal 187 poin A hingga D harus diperkuat saja. Seperti disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga harus dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Meski demikian, saya nilai antara weakness and strengthen (kelemahan dan kekuatan) sama-sama tetap ada.

Secara evidensia, maka sangat sulit membuktikan pelaku politik uang. Paling yang bersangkutan akan berkelit, dengan  alasan ini bagian cost politik. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang mencatumkan secara eksistensi, esensi dan substansi akan hal ini, biar tidak kabur.

Tapi akan sulit bagi penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Contoh, kongkrit saja petinggi PSI sudah ditetapkan tersangka dalam pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Bahkan lembaga ini, sudah meminta pihak kepolisian menetapkan Sekjen dan Wasekjen sebagai tersangka namun hanya SP3 yang dikeluarkan.

Sudah saatnya polisi tidak lagi memeriksa pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti; mahar politik, money politics, politik dinasti dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan ke Bawaslu atau KPU. Kalau tidak, maka tidak pernah akan ada hukuman. Perlunya ini ditetapkan pasal pidana. Biar the power of law cukup kuat. Kalau kita benar-benar mau menegakkan keadilan, maka jangan takut mengambil tindakan jika itu merugikan orang banyak.

Kalau tidak sekarang kapan lagi. Memang resikonya akan di tentang oleh partai-partai peserta Pemilu. Paling tidak ujung-ujungnya akan digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi percuma saja bikin aturan, jika itu hanya untuk dilanggar. Benar sekali istilah: “Political is queen of social science” (politik adalah ratu dari semua ilmu sosial). Hukum pun tak berkutik menghadapi ilmu politik. Padahal, peraturan dibuat untuk melindungi. (RED)




IMF-WB : Untung atau Buntung?

Dr Jerry Massie MA, PhD peneliti Kebijakan Publik (Indonesian Public Institute)

Oleh : Dr Jerry Massie MA, PhD peneliti Kebijakan Publik (Indonesian Public Institute)

Kalau grand designya SBY jangan mengklaim bahwa iven IMF ini besutan Presiden Jokowi.

Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998, kala itu economic growth bisa tumbuh rata-rata 6%.

Kala itu ekonomi Indonesia anjloknya paling berkisar 2–0 %. Namun justru berbeda, saat mengundang IMF, malahan ekonomi kita terperosok alias anjlok 13%. Sungguh ironis!

Salah satu ekonom yang memperingatkan tentang aspek probabilitas krisis dan bencana ekonomi yakni, Rizal Ramli.

Tapi, Economic Forecast-nya (ramalan ekonominya) tak ada yang percaya atau distrust. Tapi, apa yang terjadi ramalannya tepat, benar dan tak meleset.

Seyogianya kita belajar dimasa lalu siapa IMF sebetulnya? Apa rencana mereka di Indonesia? Adakah keuntungan secara finansial bagi kita? Jadi kita bisa tahu. Saya menilai sama saja kan Sri Mulyani Menteri keuangan di era SBY begitu pula saat ini di pemerintahan Jokowi.

Apa untungnya IMF ini? Memang budgeting atau event cost yang kita keluarkan tidak kecil yakni mencapai Rp868 miliar. Sebelumnya harus ada financial analysis, apa dan profit bagi kita?. Bukan hanya keuntungan bagi Bali semata.

Lucunya, bantuan gempa dan tsunami di Sulteng tak berbanding. Pemerintah hanya mengucurkan bantuan Rp560 miliar. Sedangkan bantuan asing yang masuk berjumlah Rp220 miliar.

Juatru saya lebih tertarik annual confrence on disaster terkait kasus tsunami? Ini masih wajar dilakukan, pasalnya Indonesia berada diperingkat ke-12 untuk ring of fire.

Pikirkan! mana yang needs program or wants program (program kebutuhan dan program hanya keinginan).

Disisi lain, pertemuan ini, akan jadi pembicaraan dunia, tapi apakah hanya sampai di situ? dengan menggelar iven akbar ini.

Padahal dana kita terkuras untuk Asian Games 2018 Rp 23,9 Triliun dan Asian Para Games Rp1,6 triliun. Harus berbanding antara masuk dan keluar.

Untuk menyelamatkan bank-bank, BLBI maka disuntik $80 milyar, biaya penyelamatan bank terbesar relatif GDP, perusahaan banyak yang bangkrut, penggangguran naik 40%.

Sementara IMF berhasil membujuk Indonesia pada 1 Mei 1998, untuk menaikkan harga bensin 74% dan minyak tanah 44%.

Director IMF, Hubert Neiss seminggu sebelumnya sempat mengundang Rizal Ramli di Grand Hyatt. Mereka membujuknya untuk mendukung usulan itu Tapi, Rizal menolak dan bahkan ingatkan bisa terjadi kerusuhan. DR Neiss katakan: “ DR. Ramli, you are aggregating”. Jawaban RR ke Neiss saat itu, “just take a note of what I said !”.

Tanggal 1 Mei 1998, atas bujukan IMF, pemerintah naikkan harga bensin 74% dan minyak tanah 44%. Tanggal 2 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran anti kenaikan BBM di Makassar, tanggal 4 Mei di Medan, 9 Mei dst Solo hancur, Jakarta minggu ke-2 Mei rusuh. Ini apa yang disebut literatur : “IMF Provoked Riots”.

Malaysia kena krisis 1998 menolak saran IMF atas saran DR.Zeti Acting Governor Central Bank. Malaysia selamat dari krisis, ringgit dan ekonomi stabil! Pres Kim Dae Yung, bawa 100 pengutang Korea untuk restrukturisa utang ke New York. Namun negeri Ginseng ini selamat, Indonesia manut IMF, paling hancur.

Presiden pun sempat menyampaikan terkait IMF pada Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center di Senayan, Rabu, 22 April 2015 silam. Kepala negara menekankan, negara-negara Asia-Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan pada institusi keuangan global.

Dalam paparan presiden saat itu dia mengatakan, pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), dan ADB (Asian Development Bank) adalah pandangan usang yang perlu dibuang.

Begitu pun pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan di Bali tak minta utang pada IMF. Persoalan disini seberapa besar bantuan IMF atas bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dalam case ini Menkeu sudah sadar atau hanya lip service saja.

Jadi ini sebuah pelajaran berharga. Agar dengarkan nasehat orang bijak. Gunakanlah pemikiran dan gagasan mereka yang ahli di bidangnya. “Make it our country from ordinary to extraordinary”, we hope so. (RED)




“Kegaduhan Demokrasi Bangsa Hari ini”

Oleh : Rikardus Nompa, S.Pd (Wakil Sekertaris Liga Mahasiswa Nasional Demokrat NTB)

BARANEWSACEH.CO – Demokrasi menjadi sangat penting dalam suatu negara bahkan seperti menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan, tampak kehilangan hakikat pun jati dirinya. Sebut saja seperti demokrasi di Indonesia, yang akhir-akhir ini justru banyak melahirkan kegaduhan dan kisruh tak berkesudahan.

Hal ini justru dibanggakan oleh para politisi, ormas, bahkan akademisi. Mewujudkan semua agenda kepentingan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan menodai demokrasi itu sendiri, yang sudah diluar batas seperti fitnah, hoax, ujaran kebencian, dipaksakan untuk menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri.

Suhu politik tahun ini sengaja dibuat panas, dari dimunculkannya Pemberitaan Kegaduhan atas kebohongan ibu Ratna Sarumpaet.
Ya, politik sengaja dibuat gaduh. Bahkan kegaduhan tersebut harus dinikmati kalangan masyarakat agar terjadi konflik, dengan adanya konflik bahkan tercerai berai.

Kegaduhan politik yang tercipta juga menjadi senjata untuk mengguncang rezim yang sedang berkuasa. Kita disini harus belajar dari sejarah bahwa politik yang gaduh kerap berdampak pada stabilitas ekonomi bahkan dapat mengguncang domestik.

Lalu, apakah kegaduhan politik merupakan bagian dari demokrasi? Iya, akan tetapi lebih menunjukan pada persoalan demokrasi yang belum mapan.

Mereka yang mempunyai hasrat ambisi kekuasaan, seperti tak peduli untuk menguras energi bangsa hari ini dengan kegaduhan politik, lalu memunculkan isu-isu yang tidak produktif.

Kenapa kegaduhan politik ini justru makin dibuat kisruh? Ya, tak akan dihentikan, justru mereka akan memelihara kegaduhan tersebut, karena bisa jadi salah satu yang diharapkan kegaduhan tersebut untuk menghambat akselerasi (percepatan) kerja pemerintah.

Akan tetapi saya melihat justru pemerintah tahu betul kondisi yang ada, dan tidak reaksioner dalam menanggapi polemik yang sengaja diciptakan lawan politiknya. Hal ini dapat kita lihat dari beragam isu yang dimunculkan yang berujung kegaduhan, satu-persatu seperti terbuang dan masuk ke tong sampah.

Kita harus lawan kegaduhan hari ini yang semesti terjadi dengan tidak ikut gaduh di dalamnya. Sebenarnya Kita harus beruntung punya presiden seperti Bapak Ir. H. Joko Widodo yang tenang dan tidak bertindak reaksioner dalam kegaduhan politik yang diciptakan lawan politiknya.

Masyarakat harus lebih dewasa menyikapi proses demokrasi lima tahun kedepan baik itu pileg maupun pilpres. Berbeda pilihan itu adalah hal biasa. Jangan sampai Pileg dan Pilpres justru membuat bangsa ini terpecah belah dan bermusuhan.

Kita harus menyadari bahwa semua anak bangsa bertanggung jawab untuk menjaga negeri ini dari berbagai persoalan. Jangan sampai hanya karena kepentingan satu kelompok kita bisa bercerai berai. (RED)




Transformasi Forum Penataan Kampung Nusantara

 

Oleh Ipunk Satriani

Forum Penataan Kampung Jakarta atau yang biasa disebut FPKJ sejak pembentukan ditanggal 31 Maret 2018 sudah mempunyai struktural diseluruh wilayah Ibukota DKI Jakarta sampai dengan ditingkatan Koordinator Kelurahan, bahkan Animo Masyarakat terhadap FPKJ sampai juga keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti dibeberapa wilayah Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Banten, dan masih banyak wilayah provinsi lainnya yang terbilang sangat antusias ingin bergabung serta dalam gerakan Forum Penataan Kampung Jakarta pada khususnya.

Karena begitu banyak dan kuatnya Animo Masyarakat yang dari luar wilayah provinsi Ibukota DKI Jakarta untuk bergabung, maka dengan respon para struktur pimpinan pusat di FPKJ maka hal ini dibawa dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pusat bersama beberapa Dewan Pembina dan Dewan Penasehat yang ada dalam struktural FPKJ itu sendiri untuk segera dan secepatnya dapat disikapi secara bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah mufakat secara bersama-sama.

Dalam rapat koordinasi pimpinan pusat FPKJ membahas beberapa point diantaranya ialah :
1. Mentransformasi Nama Forum Penataan Kampung Jakarta (FPKJ) untuk bisa lebih dicakup oleh beberapa para Masyarakat yang berada diluar Provinsi Ibukota DKI Jakarta. Maka dalam hasil Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah nama ; “Forum Penataan Kampung Nusantara (FPKN)”.
2. Segera membentuk struktural sampai ditingkatan Koordinator Wilyah/Provinsi yang Notabene nya berada diluar Provinsi Ibukota DKI Jakarta.
3. Merumuskan AD/ART, Tata Tertib, juga rencana pembuatan Legalitas sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam hal ini secara bersepakat pula struktur FPKJ dibuat dan dikomposisikan dengan formasi-formasi yang baru yang lebih mencakup skala Nasional.

Kongres ke I Forum Penataan Kampung Nusantara (FPKN) dilaksanakan di :
Jl. Walang Sari Raya 1 No.17, RT.011/RW.012, Kel.Tugu Utara, Kec.Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara -14260.
Pada tanggal : 01 Oktober 2018 bertepatan pada hari lahir Pancasila.

Harapan dan Tujuan para pendiri FPKN ini adalah agar Konsep Penataan Kampung bisa juga diterapkan diseluruh wilayah Provinsi Indonesia nantinya, agar penataan kampung bisa juga terjangkau diwilayah kampung-kampung pedalaman yang ada di seluruh kampung-kampung Indonesia.

“BERGERAK BERSAMA MENATA KAMPUNG NUSANTARA”

IPUNK SATRIANI
Ketua Umum




Aku Rela Disandera


Aku tak suka melihat orang jelek

Aku bisa membantu mereka menjadi cantik saat tersenyum,…dr. Jai

Itulah ungkapan seperti  melodrama; pergelaran, sandiwara atau film, dengan lakon yang sangat sentimental, mendebarkan, dan mengharukan. Siapa duga sosok dokter yang nyentrik ialah MUHAMMAD JAILANI, dr. SpBP-RE (K). Panggilan akrabnya, dokter Jailani. Berperawakan gaya, kacamata Jhon Lenon, celana jean ketat dan sepatu semi boot serta badannya dibungkus dengan jaket casual dan berkaos baju hitam. Jaket lengannya diplintir sampai dibawah siku. Postur tubuh kurus lunglai dan tinggi. Rambutnya, bersisir urakan dan semi gondrong.

Inilah ungkapan yang paling menarik dan mendebarkan semua para hadirin yang hadir saat disampaikan kata sambutan oleh dr. Jailaini,…spesialis ahli bedah. Yang bertugas di RSU Zainal Abidin Banda Aceh.

Kehadiran dr. Jailainai di Gayo Lues, pada hari, Sabtu 6/10/2018 untuk melakukan operasi bibir sumbing di RSUD Sangir. Dalam rangka masa kerja setahun Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues. H. Muhammad Amru dan H. Said Saini.

Kegiatan ini untuk melaksanakan program visi dan misi kepala daerah yang seyogyanya semua program harus menyentuh langsung ke masyarakat, seperti kegiatan operasi bibir sumbing ini.

Dokter Jailani yang kesehariannya sebagai dokter ahli bedah di RSU Zainal Abidin Banda Aceh dan juga sebagai tim medis di Yayasan SmileTrain Banda Aceh. Direktur yayasan ini, mantan pasien dokter Jai. Lihat senyumnya, sangat mempesona. Demikian disampaikan dokter Jai saat menyampaikan kata sambutan yang sangat singkat.

Sabtu pagi, para pasien telah rawat inap di RSUD Sangir untuk diidentifikasi variasi jenis bibir sumbing yang akan dieksekusi oleh dr. Jai dan tim medis lainnya. Adapun jumlah pasien yang dilakukan operasi berjumlah 27 pasien dan 4 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagian diantaranya, ada yang telah menjalani operasi yang kedua kalinya.

AKU RELA DISANDERA sebagai pilihan judul tulisan ini, yang menggambarkan sosok dokter Jai yang sangat nyentrik dan mengiklaskan pengabdiannya sebagai profesi dokter untuk mereka yang membutuhkan tanpa biaya, bahkan bila ingin berobat ke Banda Aceh akan diberikan dana transpor, pulang dan pergi.

Inilah dokter Jai, sedang mempersembahkan keahliannya untuk mereka yang membutuhkannya dan sebagai motivasi bagi para medis baik yang sedang belajar tentang kesehatan maupun bagi mereka yang ahli dibidang medis. Sesungguhnya, ilmu itu diamalkan sebagai sedekah kita bagi mereka yang membutuhkan. Bravo dokter Jai,…semangat juangmu,…selalu menginspirasi kami,…!!!

 

Helmi Mahadi, M.A

ASN Sekdakab Gayo Lues




Semakin Liberal: Krisis Finansial Semakin Sering Terjadi

Ilustrasi

Oleh : Anthony Budiawan – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Menjelang Perang Dunia II berakhir, PBB menyelenggarakan konferensi moneter dan finansial di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat (AS), Juli 1944. Pertemuan yang juga dikenal dengan Bretton Woods Conference bertujuan mencari solusi mempercepat pembangunan ekonomi dunia, khususnya Eropa (Barat), dari kehancuran akibat perang.

Bretton Woods Conference yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris sepakat mendirikan dua institusi dunia dalam bidang moneter dan finansial: 1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang dikenal dengan World Bank, dan (2) International Monetary Funds (IMF).

Tugas utama World Bank untuk mempercepat pembangunan ekonomi global, sedangkan tugas utama IMF untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia dan nilai tukar, yang sebelumnya sangat bergejolak akibat banyak negara melakukan “manipulasi” mata uangnya dengan cara devaluasi, alias currency war.

Sistem moneter Bretton Woods disepakati kembali berbasis gold standard dengan nilai tukar tetap. Dolar AS di-pegged, dan dapat dikonversi, ke emas dengan nilai 35 dolar AS per ounce (sekitar 28,35 gram). Mata uang lainnya kemudian di-fixed terhadap dolar AS. Deutsche Mark Jerman, misalnya, ditetapkan 4,2 DM; Jepang Yen 360 yen, Frank Perancis 3,5 FF, Pound Inggris 0,3571 pound per dolar AS, dan seterusnya. Setiap negara hanya boleh merubah nilai kurs tetap ini dalam rentang 10 persen saja. Kalau lebih dari 10 persen harus minta persetujuan IMF.

Jadi, tugas IMF ketika itu lebih bersifat supervisi saja. Selama sistem Bretton Woods berjalan kondisi moneter dunia sangat stabil: krisis finansial atau perbankan hampir tidak pernah terjadi. Lihat gambar di bawah.

Namun, sistem Bretton Woods tidak bertahan lama. Pemulihan ekonomi Eropa Barat dan Jepang, di tambah pengeluaran AS untuk membiayai militernya di seluruh dunia yang sangat besar, termasuk membiayai berbagai perang seperti perang Vietnam, menyebabkan neraca pembayaran AS defisit berkepanjangan sejak 1958. Defisit ini membuat cadangan emas AS turun tajam selama periode 1958-1971, turun hampir 60 persen, akibat defisit tersebut dikonversi menjadi emas.

Anjloknya cadangan emas ini membuat Presiden AS ketika itu, Richard Nixon, menghentikan konversi dolar ke emas pada Maret 1971, yang mana menandai berakhirnya sistem moneter Bretton Woods.

Pasca runtuhnya Bretton Woods, sistem moneter dunia menjadi liar. Dolar AS, termasuk Eurodollar dan Petrodollar, mengalir deras keluar masuk negara-negara berkembang (emerging markets) secara bebas, yang mana menjadi pemicu utama krisis finansial. Pada 1980-an, hampir semua negara Amerika Latin mengalami krisis finansial karena dolar yang masuk pada akhir 1970-an dan awal 1980-an tiba-tiba ditarik keluar, membuat neraca pembayaran defisit, menyebabkan kurs mata uangnya anjlok. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada jalan lagi kecuali harus minta bantuan “dana talangan” IMF.

Peran IMF pun berubah dari supervisi sistem moneter menjadi aktor utama dalam mentransformasi ekonomi global menjadi semakin liberal, atau yang dikenal neoliberalism, alias neolib. IMF akan mengenakan prasyarat yang “mematikan” kepada negara yang memerlukan pinjaman dari IMF, yang dikenal dengan LPG: Liberalisasi, Privatisasi, Globalisasi, untuk menciptakan pasar bebas: free trade, free financial market, free capital market.

Tetapi, sayangnya pasar tenaga kerja yang menjadi comparative dan competitive advantage dari negara-negara berkembang tidak ikut dipasar-bebaskan menjadi free labor market. Setiap orang seharusnya boleh bekerja di negara manapun.

Borderless world seharusnya tidak hanya berlaku untuk capital saja tetapi juga untuk tenaga kerja, seperti yang terjadi di Uni Eropa. Jadi, pasar bebas pun dipilih-pilih yang mana yang bermanfaat bagi negara maju.

Akibat LPG, sistem moneter global menjadi sangat tidak stabil. Pertengahan tahun ini Argentina harus menghadap tuan besar IMF lagi karena terjadi cash outflow dolar besar-besaran yang membuat mata uangnya anjlok dan inflasi tinggi. Sebelumnya Argentina sudah mengalami tiga kali krisis keuangan dan krisis mata uang pada 1982, 1989, 2001.

Pergerakan keuangan global yang sangat bebas juga terjadi di Indonesia dan mengakibatkan krisis moneter tahun 1997/1998 akibat terjadi penarikan dolar yang besar pada pertengahan kedua 1997 yang menyebabkan krisis neraca pembayaran dan krisis mata uang.

Kurs rupiah yang ketika itu menggunakan fixed exchange rate terhadap dolar AS menjadi kemahalan, kemudian rupiah diserang dan anjlok. Krisis moneter yang menjalar ke sektor perbankan membuat pemerintah terpaksa mem-bailout perbankan nasional, dan menanggung utang swasta menjadi utang negara. Untuk mengatasi masalah likuiditas ini, pemerintah akhirnya minta bantuan IMF. Sejak itu, sistem ekonomi Indonesia menjadi sangat liberal: transaksi pasar modal (saham dan obligasi) dikuasai asing.

Awal Oktober 2018 kurs rupiah melemah lagi dan sempat menyentuh Rp 15.200 per dolar AS. Neraca pembayaran dari Januari hingga September 2018 (8 bulan) mengalami rekor defisit sebesar 17 miliar dolar AS.

Yang lebih memprihatinkan lagi, tekanan terhadap rupiah masih belum reda. Kalau dolar outflow terus berlanjut seperti sekarang, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjadi krisis neraca pembayaran lagi, dan kurs rupiah akan semakin terpuruk. Akankah kita menghadap IMF lagi?

Tujuan utama didirikan IMF dan World Bank adalah untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia. Tetapi, faktanya sangat berlawanan. Sistem moneter dunia kini semakin tidak stabil. Krisis finansial semakin sering terjadi terutama di negara berkembang yang menjadi sasaran keluar masuk dolar untuk mencari imbal hasil yang lebih besar.

Oleh karena itu, pada pertemuan di Bali 12-14 Oktober ini, Indonesia dan negara berkembang harus berani mengusulkan reformasi terhadap institusi IMF dan World Bank kembali kepada misinya: menjaga stabilitas moneter dunia. Atau sebaiknya kedua institusi tersebut dibubarkan saja dan sistem moneter dunia kembali ke era sebelum Bretton Woods 1944?




Infrastruktur Wah! Alat Pendeteksi Tsunami Memble

 

Oleh : Jerry Massie (Peneliti Kebijakan Publik- Indonesian Public Institute)

Kerugian akibat gempa di Palu, Sigi dan Donggala ditaksir BNPB sebanyak Rp10 triliun. Coba kalau kita punya alat pendeteksi tsunami maka jumlah korban tak sebanyak yang dilaporkan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara membutuhkan anggaran infrastruktur lebih dari Rp5.000 triliun hingga 2019.

Bisa dibayangkan! Anggaran infrastruktur kita tahun 2017 dipatok sebesar Rp 387,3 triliun. 2018, dana infrastruktur dicanangkan mencapai Rp409 triliun.

Sejauh ini, Rp409 triliun anggaran yang dipakai untuk 245 proyek infrastruktur dan dua program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga 2019.

Hingga Juni 2017 saja, sebanyak lima proyek telah rampung dan 130 proyek dalam tahap konstruksi. Ada 14 proyek yang dicoret Jokowi. Bukan hanya itu ada 33 proyek pelabuhan mangkrak.

Belum lagi, pengerjaan jalur kereta api sepanjang 80 kilometer dari stasiun besar kereta api Medan menuju Besitang atau daerah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh itu kini terlihat ditinggalkan begitu saja.

Dengan pembiayaan infrastruktur yang besar dari APBN 2018 dengan total belanja: Rp2.220,6 triliun, tapi tak mampu membeli alat pendeteksi tsunami. Pemerintah Jokowi harus menyiapkan alat ini. Jangan menunggu ribuan korban bahkan ratusan ribu baru disiapkan. Jangan lambat berpikir.

Langkah yang Tepat

Langkah yang baik selain menanam mangrove di bibir pantai bahkan laut, perlu juga menanam pohon kelapa. Pasalnya, pohon ini banyak membantu saat terjadi tsunami.

Hampir sebagian wilayah Indonesia ternyata berada pada Ring of Fire. Jadi sangat rentan terkena bencana baik itu gempa bahkan tsunami.

Indonesia tak belajar pada peristiwa Tsusnami di Aceh pada 26 Desember 2004 berkekuatan 9,1 Skala Richter.

Akibat Gempa dan tsunami di Aceh tercatat lebih dari 230 ribu korban. Korban tersebut tersebar di 14 negara yang juga terkena dampak dari gempa dan tsunami tersebut. Indonesia sendiri, terdapat 160 ribu jiwa menjadi korban.

Sementara, korban gempa Palu dan Donggala seperti dikabarkan sudah mencapai 1424 orang. Atas kejadian ini maka pemerintah mulai saat ini harus think out of the box. Jangan hanya lagi berpikir membangun jalan tol dan jembatan tapi lebih membeli alat pendeteksi tsunami.

Menurut BNPB alat ini sudah tak berfungsi sejak 2012 lalu. Menurut saya nyawa manusia lebih berharga dari pembangunan infrastruktur. Saat ini Jokowi mulai change the concept (merubah konsep).

Jadi what the matter most or first things first (hal-hal utama) yang harus dilakukan yaitu; menyiapkan alat pendeteksi tsunami atau early warning system. Masakan alat ini tidak bisa dibeli. Anggaran untuk pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali sebanyak Rp1 Triliun saja bisa apalagi dengan alat ini.

4 Model alat pendeteksi tsunami

1) Accelerometer
Fungsinya merekam dan mencatat gelombang gempa.

2) GPS geodetik dan Tide Gauge
Alat ini difungsikan untuk tujuan mitigasi gempa.

Sedangkan tide gauge bertujuan untuk mendeteksi pasang surutnya air laut pasca terjadinya gempa bumi.

3) Buoy
Buoy adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penanda yang dipasang di laut.

4) Sistem Komunikasi Accelamator, GPS, Tide Gauge dan Buoy
masing- masing alat menghasilkan data.

Belajarlah ke Chili, negara terkuat dalam penanganan masalah gempa dan tsunami.

Dikutip dari The Guardian, ketika gelombang tsunami setinggi 4,5 meter menerjang Coquimbo pada 16 September 2010, lingkungan tempat tinggal para nelayan hancur disapu gelombang.

Tak kurang dari 200 perahu hancur, beberapa di antaranya terseret ke laut, dan sebagian lainnya menumpuk di darat bak tumpukan kayu bekas.

Kendati wilayah tersebut dihuni sekitar 150.000 orang, saat peristiwa ini terjadi hanya 13 orang yang meninggal dunia. Sembilan di antaranya adalah warga Coquimbo dan empat lainnya adalah warga yang tinggal di wilayah lain di Chile.

Lantas mengapa hanya 13 orang yang meninggal pada saat gempa bermagnitudo 8,4 terjadi? Sementara di beberapa belahan dunia lain, seperti Haiti, Nepal, bahkan Indonesia, yang mengalami gempa dengan magnitudo lebih lemah tetapi menimbulkan korban lebih banyak? Ternyata mereka menggunakan metode “Chile Prepares”.

Di mana bagian utama dan yang paling penting adalah latihan evakuasi. Setiap tahun negara ini minimal menjalankan enam hingga tujuh evakuasi di semua wilayah.

Selain Chile adapula Jepang. Negara ini punya alat canggih yang dikenal dengan broadband Strong Motion Meters, yang terpasang di 80 titik di Jepang. Perangkat ini akan mendeteksi gelombang seismik dalam cakupan yang luas yang diakibatkan gempa bumi.

Teknologi ini didukung operasional berskala besar untuk memastikan warga yang tinggal di area paling berisiko dapat menerima peringatan tsunami serius dalam waktu 3 menit.

Sedangkan berpikirnya lambat dan tidak belajar peristiwa tsunami di Aceh. Tak salah pemerintah membangun insfrastruktur  tapi ketika ada gempa dan tsunami maka semua yang dibangun itu hancur lebur dilulu-lantakan gempa.

Padahal, Indonesia sedang membangun bekerja sama dengan Yayasan Sains Nasional Amerika Serikat terkait pengembangan sistem teknologi canggih yang terdiri dari sensor bawah laut, pengumpulan data lewat gelombang suara, serta kabel optik.

Bayangkan jumlah total Pulau di Indonesia sebanyak 14.572. Jadi, penduduk kita tinggal di pulau-pulau bahkan pesisir yang rentan dengan tsunami.

Mulai saat ini, pemerintah lebih fokus ke penyedian alat pendeteksi tsunami ketimbang membangun infrastruktur yang wah!. Nyawa manusia lebih berharga dari infrastruktur. Langkah preventif perlu dilakukan.

Lakukanlah metode : Cepat, Tangkas dan Tanggap (CTT).




Fake Account dan Fake News Bagian Gaming Politik Pilpres

Fake account dan fake news adalah bagian black campaign terselubung juga saat pemilihan presiden di Amerika Serikat 2016 lalu.

Saya menilai bahwa media sosial merupakan sasaran empuk bagi para haters untuk menyebarkan berita fake news (berita bohong) atau lebih dikenal dengan “Hoax“.

Donald Trump pun sempat diserang dengan isu “woman” sedangkan Hillary Clinton dengan 33 ribu fake email. Entah itu hoax, tapi itulah realita pada pilpres AS.

Sekarang ini, perang politik yang sebenarnya bukan lagi terjadi di darat , tapi on the air (atau di udara) atau on the sky (di angkasa). Disanalah orang saling melakukan black campaign. Istilah tersebut lebih keren dengan nama “Algoritma”, ini merusak branding image tim Prabowo. Tapi anehnya, sandiwara politik ini diikuti.

Lihat saja gaya politik ular yang cerdik yang dimainkan Ratna Sarumpaet, tapi gagal juga. Harusnya kabar bohong ini jangan di blow up. Ataupun sebelum viral, Ratna harus langsung press confrence. Jangan sudah heboh baru dia mau mengungkap kebohongannya. Inilah sebuah great pretender and lie (kepura-puraan dan kebohongan terbesar) dari seorang aktivis Ratna Sarumpaet. Tapi salut terhadap kepolisian yang langsung mengungkap dan mengusut dibalik kebohongan Ratna tersebut.

Memang hoax jelang pilpres akan terus dimainkan. Begitu pun fake news. Dan ini bisa menurunkan tingkat elektabilitas pasangan capres masing-masing kubu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih ketat lagi. Buat seperti yang dilakukan Kominfo dengan menutup situs-situs porno. Ini pembelajaran politik bagi warga Indonesia sampai politisi agar jangan bermain api. Ini strategi paling buruk dalam politik. Carilah strategi yang cerdas bukan menyerang lawan politik.

Saya melihat gerakan ini masih tetap menjadi komsumsi publik. Serangan terhadap lawan dengan hate speech masih akan marak. Belum lagi character assisanation (pembunuhan karakter) masih akan berlanjut. Seracen, PKI, pelanggaran HAM, Isu Cina, Isu Keturunan sampai ke keluarga akan terus diangkat ke publik. Ini bisa terjadi chaos jika tidak diantisipasi.

Ratna secara tidak langsung merusak tim koalisi Prabowo-Sandi. Dia terlalu over acting and over confidence. Bisa jadi dengan case ini suara Prabowo jeblok. Orang seperti ini tak pantas dijadikan tim pemenangan. Tapi ada juga yang percaya pada trik murahan Ratna. Jangan bikin gaduh, galau dan gamang.

Asa terbesar kita melihat pilpres tanpa skandal, hoax, konspirasi tapi jurdil.(arh/RED)




Pengoptimalan APIP, APH, zona integritas, dan Saber Pungli untuk kemakmuran Aceh Tenggara

Aparatur pengawas internal pemerintah(APIP) yang lazim diketahui masyarakat adalah Inspektorat, sangat penting dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot. Pemerintahan kabupaten(Pemkab) Aceh Tenggara yang membawahi Dinas-dinas, Badan, unit,BUMK/BUMD  perlu diawasi dan dikoordinir oleh Badan seperti Inspektorat, sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Dengan keluarnya PP no.12 Tahun 2017, Inspektorat(APIP) bertugas sebagai Pembina dan pengawas. Inspektorat sebagai Pembina bertugas melakukan pencegahan dini dan pengendalian mutu. Sebagai pengawas,Inspektorat melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, dan regular baik kegiatan/proyek yang dilakukan SKPK, camat, maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Aparat penegak hukum(APH)  dapat bekerja dengan adanya potensi penyimpangan dan tindak pidana permulaan dengan 2 alat bukti, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan/stempel, dll ; dengan merujuk KUHP, KUHAP, dan Lex Specialis yang dapat dilakukan Polri, dan Kejaksaan.

Pencanangan Wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM) di setiap Kantor pemerintahan, wajib dilakukan supaya potensi penyimpangan dan pengurusan dengan ekonomi biaya tinggi(high cost economy) dapat dikurangi.

Tim Sapu bersih pungutan liar(Saber Pungli) harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh Bupati dan Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Perpres no.87 Tahun 2016, bahwa Tim Saber Pungli bertugas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan,yustisi; dan bekerja di kantor pelayanan terpadu pemerintahan, lembaga, dan Pemda.

Di Kantor Camat Lawe Sigala –gala, baru baru ini telah dilengketkan spanduk, Stiker  STOP PUNGLI, yang dilakukan Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bersama sama dengan Camat dan Pegawai Kantor tersebut

Di Aceh Tenggara, sudah ada UPP Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Aceh Tenggara, Kompol.H. Zainuddin; Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman, S.Pd,MM; AKP.Ali Umar; dari Kejari, dan Kodim 0108/Agara. Lembaga UPP Tim Saber Pungli, sangat efektif dalam menangani suap(gratifikasi), pungutan liar, Sistem ijon di proyek-proyek pemerintah, dsb. Adapun Lembaga ini sangat efisien bekerja di  pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Dinas kependudukan dan catatan sipil(Dukcapil), Dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR), RS.Sahudin, Puskesmas-puskesmas, Kantor Camat,dll.

Sepengetahuan Penulis,UPP Saber Pungli Aceh Tenggara pernah menangkap OTT perpanjangan Bidan PTT di Dinas Kesehatan yang dipimpin dr.Ramulia, SP.OG kala itu. Padahal, UPP Saber Pungli dapat bekerja sewaktu penerimaan Tenaga honor di 70 instansi baru-baru ini, pengangkatan Kepala-kepala sekolah SD dan SMP,  penerimaan Siswa/I baru, penerimaan Panitia pemilihan kecamatan(PPK/PPS) oleh KIP, pengangkatan pejabat eselon III, dan II, Test urine di BNK Aceh Tenggara,dsb. Jika peranan dan fungsi APIP, APH, pencanangan WBK/WBBM, dan UPP Saber Pungli  dimaksimalkan dan dioptimalkan, niscaya Kabupaten Aceh Tenggara akan maju dalam birokrasi ,pelayanan, ekonomi,kesejahteraan, dan peradaban.




Politikus versus Hanifan Yudani Kusuma

Hanifan Yudani Kusuma yang Atlit pencak silat, yang dapat Medali Emas pada Asian games beberapa waktu yang lalu, patut diacungi jempol, karena selain mendapatkan penghargaan medali emas dalam bidang olahraga, Dia dapat mempersatukan tangan Presiden RI Joko Widodo dan Prabowo Subianto sambil merangkulnya dengan erat-erat, sehingga meneduhkan suasana damai diantara masyarakat, simpatisan, Parpol, TS,dll pengagum kedua calon presiden tersebut.

Atlit pencak silat itu juga membawa bendera merah putih, dan mengagumkan nama bangsa(NKRI) di panggung dunia internasional, khususnya di negara-negara yang berada di benua Asia. Berbeda dengan Prof.Dr.Amien Rais yang sering mengkritik habis dan menyerang  pemerintahan Joko Widodo tentang pengsertifikasian Tanah secara lengkap(PTSL) yang dianggapnya ngibulin(bohong-red),dll, dimana kritiknya hampir tidak ada batas, antara “kritik” dan “ Fitnah”; serta kurang menghargai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Prof.Dr.Amien Rais sangat berpengaruh baik pribadinya dan kata-katanya, karena Dia seorang Tokoh reformasi, eks Ketua PP Muhammadiyah, pendiri Partai PAN, eks Ketua MPR, dan Guru besar. Sedangkan, Jend(Purn). Prof.Dr.Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) adalah orang yang berpengalaman, baik di militer dan birokrasi, karena dia mantan Pangdam Sriwijaya, Kepala staf territorial TNI, Menteri pertambangan dan energy, Menko Polhukam, pendiri Partai Demokrat, dan Presiden RI 2 periode. Prof.Dr.Susilo Bambang Yudhoyono sangat intens pergerakannya, saat anaknya  Agus Harimurty Yudhoyono(AHY) yang mengundurkan diri dari TNI-AD dengan pangkat Mayor, menjadi calon Gubernur DKI dan kalah terhadap pasangan Prof.Dr.Anies Baswedan-Sandiago Uno,MBA. Mungkin,karena SBY banyak mengeluarkan uang(cost politics) dalam Pilkada DKI, maka Dia semakin agresif dalam politik melalui Partai Demokrat, yang seyogianya dia harus duduk manis, dan memberikan pencerahan dan teladan.

Lain halnya, Dr.Zulkifli Hasan yang mantan Menteri kehutanan jaman SBY dan sekarang Ketua umum Partai PAN, membingungkan masyarakat tentang pernyataannya dan statementnya di media cetak,elektronik, dan pertemuan-pertemuan; kita tidak dapat menilai apakah Dia berbicara sebagai Ketua MPR atau Ketua umum Partai PAN.Dalam sidang paripurna MPR, Zulkifli Hasan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo dengan tidak elegan dan beretika.

Tiga nama terakhir, Fadly Zon yang wakil Ketua DPR, Murdani Alisera yang pengurus Partai Gerindra; dan Fachry Hamzah yang kader Partai PKS dan juga Wakil Ketua DPR, yang mulutnya sering “ngerocos” mengkritisi dan “menjatuhkan” kinerja pemerintahan dengan slogan ” #2019 ganti presiden” adalah kurang beretika dan elegan sesuai dengan adat ketimuran kita, maka Hanifan Yudani Kusuma lebih hebat dan negarawan dibanding nama-nama Elite politik diatas.




Pedoman menentukan pilihan dalam Pilpres 2019


Oleh Glesos Yoga Mandira*
* Pengamat Politik dan Etika Publik

Yakinkan pada setiap orang yang kita temui, bahwa landasan kita dalam menentukan pilihan dalam Pilpres 2019 berdasarkan tuntunan agama sbb:

Menurut para penceramah maupun para khatib, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Syafei (kalau salah mohon diluruskan), bahwa segala urusan di dunia ini serahkan pada ahlinya.

Untuk urusan Negara maka serahkan pada ahlinya,yaitu Umara.

Adapun untuk urusan Umat manusia,serahkan pada ahlinya, yaitu Ulama.

Bila suatu Negara rusak, maka Pemimpinnya yang harus bertanggung jawab.

Bila para Pemimpin suatu Negara rusak, maka Ulamanya yang bertanggung jawab.

Bila seorang Ulama ikut serta dalam urusannya Umara atau urusan Negara, maka itu merupakan tanda -tanda akan hancurnya suatu Negeri (Negara).

Sementara Presiden atau Wakil Presiden adalah Pemimpin tertinggi dari Umara.
Disatu sisi Kyai Makruf Amin adalah Pemimpin Tertinggi Ulama di Indonesia yang bersedia menjadi Wakil Presiden (Umara), berarti sudah tidak ada lagi garis yang tegas dan jelas antara tanggung jawab seorang Ulama dan Umara.
Jadi siapa yang harus diawasi/dibimbing dan siapa yang bertugas mengawasi/membimbing umat manusia.
Disinilah barangkali makna dari petunjuk bahwa bilamana seorang Ulama sudah ikut mengurusi suatu Negara, maka itu merupakan tanda – tanda kehancuran Negara tersebut.

Disatu hal lain, bilamana kita harus menentukan satu pilihan diantara dua pilihan yang berat bagi kita.
Maka petunjuknya, pilihlah satu diantaranya yang paling kecil mudharotnya bagi umat/rakyat/Negara.

Untuk itu kembalikan kepada mereka, jika Negara ini akan menuju kehancurannya dan tentunya menyangkut kelangsungan anak cucu kita kedepan, ya silahkan pilih yang dimana Ulamanya ikut serta menjadi Umara.

Dan bila kita inginkan Negara kita ingin tetap langgeng tidak hancur, artinya kelangsungan hidup anak cucu kita bisa terjaga, ya pilihlah yang dimana garis tegas tanggung jawab antara Ulama dan Umaranya tetap terjaga dengan baik.

Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pedoman dalam kita menentukan arah atau nasib Bangsa dan Negara kita kedepan berdasarkan tuntunan Agama yang kita yakini bersama.
Aamiin.

#SalamIndonesia




Ketika Cinta Tak Pernah Direstui

Tahukan kalian bahwa cinta adalah masalah yang paling pelik dalam hidup manusia? Kadang kita sedih karena orang yang kita cintai tidak mencintai kita, kadang kita menderita saat orang yang kita cintai menderita. Tapi hal yang paling menyedihkan dalam cinta adalah tidak ada restu. Kadang di perjalanan hidup kita, kita sudah melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya kita menemukan seseorang yang bagi kita sangat memenuhi syarat untuk bersama kita.

Kita bahagia dengan orang itu, melakukan segala sesuatu bersama, menangis bersama, tertawa bersama, merindukan satu dengan yang lain. Dia mengisi hidupmu dan harimu. Rasanya disaat itu kita mengerti bahwa dia ada untuk bersama kita.

Dan, bagaimana jika kita tetap bersama dengan pasangan kita tanpa restu orangtua? Ketika rasanya kalian sudah berjuang sekuat tenaga, dan rasanya seperti dijatuhkan sejatuh-jatuhnya? Inilah kendala terbesar untuk setiap pasangan di dunia.

Dan cinta itu menjadi sulit. Tapi tidak ada yang mustahil. Jika kalian menemukan cinta sejati kalian. Maka jangan takut. Tuhan yang sudah menghadirkannya untuk kita. Tetaplah berjuang walau rasanya begitu mustahil. Percayalah bahwa jika kalian saling mencintai, maka kekuatan itu akan senantiasa ada. Dan berbahagialah dengan dia..!




“It’s Not Beyond Belief”

Oleh : Jerry Massie Peneliti IPI, Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK)

“Sungguh aneh tapi nyata takkan ku lupa”, itulah sepenggal lagu yang dipopulerkan oleh Obbie Messakh.

Baru saja lembaga tertinggi dibidang hukum Mahkamah Agung (MA) mensahkan gugatan mantan napi korupsi bisa diikut sertakan pada pileg 2019.

What’s going on MA? It’s not beyond belief (tidak masuk akal) kok! bisa mantan korupsi dilegalkan bisa nyaleg. Ada pepatah terkenal : Fiat Justitia Fuat Caelum “sekalipun langit runtuh hukum harus ditegakkan” Tapi istilah ini tidak berlaku di negeri hukum ini.

Nah, UU No 7 Tahun 2017 melarang hal. UU pemilu ini khusus soal napi korupsi maju sebagai caleg ditafsirkan dengan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg

Sangat jelas terkait tafsir larangan mantan narapida korupsi menjadi caleg itu berasal dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Negara dalam hal ini bagi saya gagal total dalam mengurus masalah korupsi. Tidak ada istilah “Say No to Corruption” Kalau model seperti ini masih berlaku, maka sampai kiamat pun Indonesia tidak akan jadi negara maju, don’t you dream!! Hal yang paling aneh dimana para koruptor kita saat diambil gambarnya malahan tersenyum tidak ada penyesalan atau kesedihan. Ini wong edan!

Boleh saya katakan “Negara kita mundur satu abad” Bisa kita bayangkan kalau legislator yang duduk rata-rata mantan napi korupsi? Mau jadi apa bangsa ini. Apakah kita masih bermartabat? Ngapain membela koruptor, Apa untungnya?

Otomatis spirit korupsinya tetap ada. Apa beda pencuri dan pembunuh? Barangkali yang lebih cepat bertobat pembunuh ketimbang pencuri! Nanti Setya Novanto, Anas Urbaninggrum, Angelina Sondakh dan para koruptor lainnya di saat bebas bisa mencalonkan kembali.

Masih waraskah kita?

Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, Kanada tidak ada yang maju di parlemen adalah mantan napi koruptor. Ini merupakan orang antara waras dan kurang waras. Belum lagi sebanyak 2357 ASN yang akan di nonaktifkan ramai-ramai akibat terlibat korupsi. Tapi persoalanya mereka belum di fired dipecat.

Kalau di luar bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dimiskinkan, hak politik dicabut seumur hidup, bahkan bukan hanya itu, adapula yang dihukum mati seperti di Cina, Taiwan, Korut dan Vietnam. Berbeda dengah di Indonesia yang mana di dalam penjara pun masih ada saja kasus suap.

Saya pastikan, ke depan 41 koruptor di DPRD Malang akan maju lagi, bisa jadi maling lapor maling dan maling tangkap maling agak susah.

Salah satu indikator negara maju tidak ada koruptor yang maju nyalegini Undang-undang yg salah atau manusianya! Tuhan tak pernah salah. Tapi, kitalah yang setiap saat salah dan hilaf. Berarti UU Tipikor 31 Tahun 1999, UU 20 Tahun 2001 dan juga UU Pemilu No 7 Tahun 2007 masih lemah?

Apa bisa undang-undang lawan UU, ini sangat konyol. Kalau begitu tidak usalah kita merevisi, merubah UU tak ada gunanya. Paling-paling mentok di gugat di MK maupun MA.

Bagaimana generasi berikut kalau petinggi sudah mempertontonkan hal yang paling aneh dan di luar nalar. Masih beradab dan bermartabatkah kita? (RED)




Cegah Korupsi Terapkan Hukuman Mati

BARANEWS ACEH – Politik kita penuh dengan intrik dan konspirasi. Ada istilah: “kawan jadi lawan, sobat jadi tobat” masalah korban dan mengorbankan kerap terjadi. Apalagi kasus heboh 41 anggota DPRD Kota Malang ramai-ramai ditetapkan tersangka. Inilah potret buram korupsi berjamaah. Misalkan politisi Demokrat, Nazaruddin yang terus bernyanyi terkait korupsi pembangunan wisma atlet. Dua politisi partai “Mercy Biru” ini pun ikut terseret yakni, ketua partai kala itu Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh. Sampai kini Nazaruddin terus berkicau.

Memang, politik adalah ratu dari ilmu politik. Hukum pun tak mampu menaklukannya. Semua aspek dikuasai politik. Dia bagaikan raja dan lainnya pion. Menariknya lagi hampir semua aspek dipolitisasi. Memang kekuatan legislatif dan eksekutif masih cukup kuat. Kenapa sejumlah kasus masih ngambang, persoalanya penerapan hukum kita masih lemah. Sikap disobedient (tidak taat) pada regulasi atau aturan masih kuat. Kita masih keep breaking atau masih melanggar aturan yang diberlakukan.

Agak sulit menyeret aktor utama dalam kasus korupsi di Indonesia. Bukan itu saja kita hukuman terlalu ringan bagi koruptor. Memang untuk negeri kita free from corruption butuh 40-50. Alasannya sederhana, para pejabat kita bukan mengejar prestasi tapi hanya mengejar popularitas bahkan kekayaan. Dengan kata lain memperkaya diri sendiri. Begitu pula, pejabat di negeri ini masih kurang fair saat tersandung korupsi. Sikap mereka hanya mengelak, berkelit dan membantah. Padahal sudah ada 2-3 alat bukti sesuai KUHP Pasal 184 sudah kuat. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Langkah preventif harus ada agar korupsi putus di negeri ini, harus ada punishment atau hukuman yang berat. Kalau perlu adopsi metode dari Taiwan, Korut, Vietnam, China, Hongkong yakni menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Pokoknya bagi pejabat yang melakukan abuse of power atau melakukan tindak pidana korupsi perlu di hukum mati. Tapi di atas Rp2 miliar. Kalau Rp500 juta- Rp1 Miliar hukumannya seumur hidup. Rp100 juta-Rp500 juta hukuman 20 tahun penjara.

Pemerintah harus mencabut UU terkait remisi. Memang remisi adalah hak, menjadi kewenangan pembuat kebijakan untuk mengkategorikan narapidana yang berhak mendapat remisi. Memang hukum di Indonesia, mengenai remisi bagi para koruptor sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan (PP 99/2012). Bagi saya bagi koruptor tidak perlu diberikan remisi. Hukum harus adil jangan ada istilah: tumpul di atas tajam di bawah.

Jadi banyak case, yang mana semua pertimbangan hukum takluk sama pertimbangan politis. Memang ciri-ciri negara miskin dan berkembang hukum itu takluk sama politik. Data 2016 lalu saja, ada 370 pejabat negara yang dipenjara karena kasus korupsi. Pejabat dengan golongan eselon I-III merupakan posisi paling rentan. Per 1 Desember 2016, jabatan ini menempatkan 130 narapidana. Berada di urutan kedua anggota DPR/DPRD. Jabatan wakil rakyat ini mencatatkan 122 kasus rasuah hingga ke jeruji besi.

Bahkan, menurut laporan, Januari-Juli 2018, 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK. Untuk kasus Setya Novanto dan Idrus Marham paling ada lagi yang nama-nama petinggi partai golkar maupun kolega mereka yang bakal terseret. Sudah waktunya hukuman berat diterapkan bagi koruptor. Pertanyaan kini, sampai kapan korupsi di negeri ini berakhir? Memang salah satu faktor utama penyebabnya adalah sifat serakah dan rakus serta tidak pernah puas, hingga seseorang melakukan korupsi.

Sementara, Thomas Jefferson, Presiden ke-3 Amerika Serikat (1743-1826), berpendapat: Negara kita begitu mantap menunjukkan bagaimana jalan yang tepat untuk lolos dari kehancuran, yaitu pertama dengan konsolidasi kekuasaan, dan kemudian korupsi, itulah konsekuensi pentingnya. (Our country is now taking so steady a course as to show by what road it will pass to destruction, to wit: by consolidation of power first, and then corruption, its necessary consequence).

Berkaca dari Hongkong, penyakit korup ini melanda hampir di semua lapisan baik atas maupun bawah. Istilah “mo chin mo sui’ (tidak ada uang tidak ada air)” sangat familier bagi warga Hongkong. Istilah ini sering dilekatkan pada petugas pemadam kebakaran yang baru bertindak kalau hitung-hitungan uangnya selesai. Namun sejak 1962 sampai 1972, negeri ini kehilangan sekitar 10 miliar dolar Hong Kong akibat korupsi.

Tapi, setelah lembaga anti rasuah Independent Commision Agent Coruption (ICAC) didirikan pada 15 Februari 1974, maka Hongkong bisa masuk 12 besar negara terbersih di dunia. Jika ingin jadi negara maju, maka pemimpin kita harus memilik sikap “gentleman” saat melakukan korupsi. Pikirkan sebelum melakukan tindakan memalukan yaitu korupsi! Oleh karena itu, budaya malu perlu ada di Indonesia dan cinta uang berlebihan perlu dihilangkan. Lantaran jika tidak, maka sebuah kemustahilan korupsi dapat berhenti di negeri ini. Tapi hanya sebuah kemaslahatan yang muncul. (ast)




“Banjir’ Nanas di Dataran Tinggi Gayo


Oleh : Fathan Muhammad Taufiq*)

Memasuki bulan Agustus 2018 ini, salah satu komoditi pertanian unggulan di Dataran Tinggi Gayo kabupaten Aceh Tengah yaitu Nanas Pegasing, kembali memasuki masa panen raya. Sejak tahun 1990 an wilayah kecamatan Pegasing yang berada pada lintasan jalur utama Takengon-Isaq-Blang Kejeren itu memang sudah dikenal sebagai sentra produksi nenas di daerah berhawa sejuk ini. Dan bulan Agustus – September  adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh para petani, karena mesuki bulan ini, biasanya memang terjadi ‘banjir’ buah bersisik ini.

Tak mengherankan jika dalam beberapa minggu terakhir ini nanas Pegasing yang dikenal memiliki rasa manis dan aroma khas ini mulai ‘membanjiri’ pasar tradisional di kota Takengon dan sekitarnya. Begitu juga yang terlihat di sepanjang jalan di wilayah kecamatan Pegasing, buah-buah nanas segar yang baru dipetik dari pohonnya, ‘dipajang’ dan sebagian disusun rapi di kios-kios penjaja buah nanas maupun kafe poles (rujak nanas khas Pegasing, Aceh Tengah).

Pengguna jalan yang kebetulan sedang melintas, bisa singgah untuk menikmati poles nanas yang merupakan perpaduan manisnya buah nanas Cayyene dengan bumbu kacang, cabe rawit dan gula merah. Atau bagi yang tidak sempat singgah lama, bisa membeli buah nanas dengan harga yang sangat terjangkau, untuk ukuran sedang bisa diperoleh dengan harga 5 ribuan saja, sementara untuk yang berukuran besar dan jumbo, cukup di’mahar’i dengan 10 -15 ribu rupiah saja. Sedangkan untuk seporsi nanas poles lengkap dengan bumbunya, cukup diganti dengan 10 rupiah saja, cukup murah kan?. Pondok-pondok poles nanas yang banyak ditemui di sepanjang jalan lintasan utama ini juga bisa jadi wahana refreshing keluarga, untuk menghilangkan kepenatan dari aktifitas keseharian, karena tempatnya juga cukup nyaman untuk bercengkerama bersama kelauraga maupun para relasi..

Jenis nanas yang dikembangkan di wilayah kecamatan Pegasing, Aceh Tengah ini, sebagian besar adalah varietas Cayyene yang berciri khas buah rata-rata berukuran besar dengan aroma segar , rasa sangat manis dan tekstur buah renyah dengan sedikit serat. Nenas Pegasing semakin dikenal ketika mampu meraih Juara 2 dalam Kontes Buah yang diselenggarakan pada ajang Pekan Nasioonal (PENAS) ke XV di Banda Aceh tahun 2017 yang lalu.  Istimewanya lagi, karena rasanya yang sangat manis, nanas Pegasing dapat disantap kapan saja tanpa harus takut sakit perut, karena tingkat keasamannya relatif rendah.

Berpotensi dikembangkan menjadi produk pangan olahan

Meski sudah berpuluh tahun menjadi sentra produksi nanas, namun sampai saat ini produk nanas hanya dijual dalam bentuk buah segar atau poles nanas, belum ada upaya untuk mengolah nanas ini menjadi produk-produk pangan olahan yang nilai jualnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan petani. Pada saat panen raya seperti sekarang ini, produksinya berlebih dan tidak semuanya bisa terserap pasar, padahal dengan sedikit sentuhan kreativitas, nanas bisa diolah menjadi selai, sirup, dodol, bolu, cake, es krim bahkan keripik nanas yang nilai jualnya tentu saja lebih tinggi. Bahkan jika serius dikembangkan, bisa menjadi produk oleh-oleh khas Aceh Tengah bagi para wisatawan yang mengunjungi daerah ini, karena kabupaten Aceh Tengah juga dikenal sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan luar daerah maupun manca negara.

Dari aspek produksi, wilayah ini sudah tidak diragukan lagi karena kondisi lahan dengan tekstur tanah berpasir dan dukungan agroklimatnya, memang sangat sesuai sebagai syarat tumbuh komomoditi Nanas. Beberapa tahun silam, pernah ada investor yang berniat mendirikan pabrik pengalengan nanas disini, namun rencana tersebut sampai sekarang tidak pernah terwujud, entah kendala apa yang menyebabkannya. Sebenarnya tanpa kehadiran pabrik pun, upaya meningkatkan nilai ekonomis produksi nanas Pegasing ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan membina industri kecil dan industri rumah tangga untuk menghasilkan produk pangan olahan berbahan dasar nanas ini. Di daerah tujuan wisata lainnya, sebagian besar produk pangan olahan yang kemudian menjadi oleh-oleh khas daerah tersebut, sebagian besar ditopang oleh industri pengolahan hasil skala kecil atau skala rumah tangga. Tentunya harapan kita, wacana seperti ini dpat disahuti oleh para pihak, sehingga nanas Pegasing yang sudah punya ‘nama’ ini akan semakin mendongkrak kesejahteraan petani. Jika ‘wacana’ ini dapat direalisasikan, bisa menjadoi potensi ekonomi yang luar biasa bagi perekonomian di tanah Gayo, dan tentunya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*)Staf Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, kontributor artikel dan berita pertanian di media cetak dan online.




Berkesenian di Sekolah Ku yang Menyenangkan

Oleh Cut Ocha Mutia Wisuda

Siswa SD Negeri 1 Birem Rayeuk Aceh Timur

Aku suka berkesenian, bakat ku adalah menyanyi dan modeling, menyanyi adalah hoby ku sejak aku masih kanak-kanak, dan kini bakat ku itu ku salurkan di Sekolah Dasar. terkadang Ibu guru menyuruh ku menceritakan pengalaman-pengalaman lomba yang pernah aku juarai, dan aku pun menceritakannya dengan senang hati di depan kelas.

Suatu pagi yang cerah, aku berangkat ke sekolah, ketika jam pelajaran di mulai, guru ku menyuruh kami menggambar yang indah. Ketika saat aku sedang asyik menggambar, aku teringat bahwa cat ku tertinggal di rumah, dengan raut wajah ku yang kusut, akhirnya tiba-tiba Ibu guru ku menghampiriku, aku pun ketakutan aku kira guru ku akan memarahiku karena tidak membawa peralatan menggambar dengan lengkap. Ternyata sebaliknya, Ibu guru tidak memarahiku tetapi malah memberikan cat crayon untuk gambarku, dan akupun sangat senang menerima, dan 30 menit kemudian aku telah selesai mengerjakan proyek gambar ku, akupun mengembalikan cat itu kepada Ibu guru ku, namun tak disangka ternyata cat itu diberikan kepada ku sebagai hadiah kemenangan atas perlombaan yang pernah aku ikuti di kelas. Aku sangat bangga dengan Ibu guru ku ia sangat baik dan selalu membimbing kami murid-muridnya. I love you Ibu guru, ilmu yang kau berikan sangat bermanfaat buat kami murid-murid mu.

Beberapa ajang lomba aku ikuti, baik lomba yang diselenggarakan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Misalnya lomba FLS2N tingkat Kabupaten, saya ikut dalam cabang pantomim dan mendapat juara 1 tingkat UPTD, lomba Fahion Hunt 2017 di Kota Medan mendapat juara best calt walk, lomba sinopsis tingkat Kabupaten mendapat juara harapan, dan lomba modeling lainnya yang pernah aku ikuti di Kota tempat tinggal ku. Aku sangat senang dengan hobby ku, aku bisa menghibur banyak pasang mata dengan gerakan-gerakan pantomim yang aku lakonkan dan mereka tertawa dengan aksi ku, terlihat penonton antusias dan geregetan melihat ku.

Di sekolah aku mengikuti beberapa kegiatan seni yaitu seni tari, vocal, dan pantomim. Guru yang melatih tariku sangat disiplin sehingga kamipun sangat segan pada beliau. Suatu

ketika pada saat kami belajar nari, ada gerakan yang sulit dan aku lupa dengan gerakan tersebut, sehingga aku diberi sanksi oleh guru ku, namun hal itu tidak menyurutkan semangatku dalam menari, akhirnya akupun bisa dengan gemulai memperagakan setiap gerakan-gerakan yang diberikan karena kami selalu disiplin dalam berlatih. Salah satu tarian yang diajarkan adalah tarian khas daerah Aceh yang bernama “ranup lampuan”, tarian ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Aceh yang biasanya menawarkan sirih sebagai tanda terima dalam menyambut tamu terhormat. ranup artinya “sirih” dan lampuan artinya “wadah”, Tarian ini digunakan pada saat upacara pernikahan untuk menyambut tamu dari keluarga “linto baro” dalam bahasa Aceh atau mempelai pria, dan menyambut tamu terhormat dalam kegiatan adat istiadat.

Tari ranup lampuan adalah salah satu tarian tradisional Aceh yang paling sering ditampilkan pada acara-acara besar maupun kecil di Aceh. Tari ini dilakukan oleh para wanita dengan memegang kotak sirih yang nantinya akan diberikan kepada tamu dan masyarakat. Tari ranup lampuan sangat populer sehingga sering dilakukan ketika menyambut tamu terhormat dalam pemerintahan ataupun kegiatan adat di Aceh. Tari ranup lampuan hingga saat ini berfungsi sebagai tarian penyambut tamu terhormat atau pembukaan acara adat Aceh. Seperti filosofi namanya, tari ini kerap identik dengan sirih dan puan yang dalam adat masyarakat Aceh memiliki makna khusus di dalamnya. Bagi masyarakat Aceh, sirih dan puan merupakan lambang dari persaudaraan sesama masyarakat. Apabila tamu ditawarkan sirih, dan menikmati penawaran tersebut, maka itu bertanda tamu tersebut diterima baik dan dianggap bersaudara dengan para masyarakat Aceh. Betapa indahnya bisa menari, karena salah satu keuntungan dengan menari adalah gerak tubuh menjadi lentur dan dapat menjaga keseimbangan badan, tampilan menarik dan selalu tersenyum di depan umum, sehingga hidup pun selalu gembira.

Bakat ku dalam bidang seni terus ku asah, orang tua ku pun sangat mendukung hoby ku, kini aku telah tergabung dalam sekolah sanggar, aku sangat senang berada diantara teman-teman lainnya yang begitu berbakat di dunia seni, baik itu seni suara, seni tari, seni musik, sampai dunia modeling. Harapan ku kelak aku bisa menjadi guru seni budaya karena dengan berkesenian aku bisa terhibur dan selalu bisa membuat orang tersenyum dan gembira.(SSJM)




Jika Tak Kompak, Kekalahan Menanti di Depan Mata

BARANEWSACEH.CO – Jika koalisi tak solid, bisa saja koalisi partai pengusung dari salah satu kubu mengalami kekalahan. Kalau dalam dunia marketing juga ada MLM (mulut ke mulut), word of mouth. Adu kuatan partai pendukung menjadi barometer bagaimana market share dan market brand-nya dan brand image seperti apa. Ada politik: programming, product, price, planning. Political Marketing adalah salah satu political war atau (perang politik). Money, machine, man, method, material-nya perlu diperhatikan jika ingin menang dalam perang pilpres. Political issues (isu politik) sampai management team perlu kuat.

Tapi dengan pemilihan Ma’ruf di tubuh Golkar bisa terjadi chaos, pasalnya ada sejumlah senior yang menginginkan Airlangga Hartarto menjadi pasangan Jokowi. Lantaran mereka berpendapat jumlah suara Golkar ada 16,62 persen (91 kursi) atau nomor dua di bawah PDI-P 109 kursi di parlemen atau (18,95 persen). Bisa saja internal Golkar goyah, dan bisa berpengaruh pada kerja mesin partai. Jika tidak kompak dan solid bisa berujung kekalahan.

Di Golkar ada 4 kekuatan Jusuf Kalla, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie. Jadi kalau tidak kompak maka mesin partainya tak akan berjalan optimal. Suara Golkar kenjadi kartu AS kemenangan koalisi Jokowi-Ma’ruf yang terdiri dari PDI-P, PG, PKB, PPP, Hanura dan Nasdem serta 3 partai baru ; PSI, Perindo dan PKPI.

Selain Banten, Golkar cukup dominan di pulau Sulawesi dan Sumatera serta di Maluku. Daerah atau basis kuning yellow province yakni traditional voters atau (pemilih tradisional) dan swing voters (pemilih mengambang) berada di luar pulau Jawa. Jadi dari 196,5 juta jumlah pemilih barangkali jumlah mereka cukup signifikan. (RED)




Pilpres 2019 dan Tantangannya

tiyok

Penulis: Irjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono MSi Kepala Satuan Tugas Nusantara Polri untuk Pemilu yang Aman, Damai, dan Sejuk

GELARAN Pemilihan Presiden 2019 mendatang yang berbarengan dengan pemilu legislatif sejatinya ialah hal biasa dan agenda rutin dalam tata pemerintahan Indonesia tercinta. Namun, hal itu bisa menjadi ancaman serius jika tidak dipersiapkan dan dikelola secara sungguh-sungguh.

Dalam usianya yang ke-73 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tujuh kali berganti kepemimpinan dan 11 kali menyelenggarakan pemilihan presiden, baik perwakilan maupun secara langsung dipilih rakyat. Dimulai ketika Presiden Ir Soekarno didaulat sebagai presiden pertama (1945), kemudian Presiden Soeharto terpilih enam kali (1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997). Lalu, Presiden BJ Habibie (1998), Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua kali (2004, 2009) dan Presiden Ir Joko Widodo (2014).

Dari tujuh kali suksesi nasional yang terjadi di Indonesia memang tidak semua berjalan mulus tanpa hambatan. Tiga kali bangsa ini mengalami guncangan dalam proses pergantian kepemimpinan. Pertama dialami Bung Karno di era 1966 dan harus diganti penjabat presiden. Kemudian pada 1998 ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan diganti BJ Habibie. Terakhir ketika Presiden Abdurrahman Wahid di-impeachment Majelis Permusyawaratan Rakyat dan diteruskan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001.

Jika menilik sejarah, bangsa Indonesia terus mengalami kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik serta bernegara. Gelaran pilpres sebagai amanat konstitusi dalam proses suksesi nasional makin demokratis dan transparan. Berbagai fase dalam proses pergantian kepemimpinan telah dilalui bangsa Indonesia dengan tetap menjaga empat pilar negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tinggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Ada tiga fase penting yang dilalui bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpinnya. Pertama fase revolusi, kedua fase demokrasi perwakilan, dan ketiga fase demokrasi langsung. Setiap fase memiliki ciri khas dan menggambarkan kematangan bangsa Indonesia menuju puncak kejayaan.

Fase revolusi
Fase ini berlangsung pada masa pra dan pascakemerdekaan 1945. Dalam suasana penjajahan dan perang kemerdekaan para pemimpin Indonesia lahir secara alami dan jauh dari intrik-intrik politik. Keinginan kuat untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat menjadikan bangsa ini bersatu, bahu-membahu menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Lahirlah pemimpin besar seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, dan para pemikir pendiri bangsa. Mereka semua lebih fokus pada ide gagasan konsep negara yang hendak didirikan. Ambisi politik dan kekuasaan disingkirkan jauh-jauh. Musuh terbesar bangsa Indonesia saat itu ialah ancaman kembalinya penjajah dari luar dan munculnya gangguan keamanan dari dalam negeri.

Ir Soekarno dan Drs Mohammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia didaulat secara aklamasi untuk memimpin negara yang baru saja terbentuk pada 17 Agustus 1945.

Fase demokrasi perwakilan
Fase ini sejatinya telah dimulai pada 1955 ketika pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melaksanakan tugas menyempurnakan konstitusi Negara Indonesia hingga akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu butir dekrit ialah kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950.

Demokrasi perwakilan yang sesuai amanat konstitusi baru berlangsung setelah era 1966 ketika Presiden Ir Soekarno diganti Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Masa itu disebut Orde Baru. Situasi keamanan dalam negeri relatif stabil dan kondusif. Infrastruktur regulasi dan birokrasi tata pemerintahan sudah terbentuk mapan. Tercatat ada 11 partai politik dan satu Golongan Karya.

Suksesi nasional diselenggarakan dengan konsep demokrasi perwakilan, dengan presiden dan wakil presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Presiden Soeharto dan enam wakilnya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam enam kali pemilihan di lembaga MPR. Presiden dan wakil presiden disebut sebagai mandataris MPR yang atas nama seluruh rakyat Indonesia memilih keduanya.

Hanya saja implementasi demokrasi perwakilan pada masa Orde Baru kemudian terdistorsi ketika jumlah kontestan politik dirampingkan menjadi tiga, yaitu dua parpol (PPP, PDI) dan satu Golongan Karya. Ketika model suksesi nasional dengan perwakilan tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang benar-benar demokratis, muncullah gerakan moral mahasiswa tahun 1998 yang dikenal dengan Gerakan Reformasi.

Fase demokrasi langsung
Fase ini dimulai pada 1998 dengan munculnya gerakan reformasi mahasiswa. Ini adalah fase penting ketika seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif dan memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Sistem politik dan tata pemerintahan makin modern dan terbuka. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pesta demokrasi yang Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta Jurdil (jujur dan adil).

Era globalisasi dan demokratisasi dunia yang dipicu runtuhnya Uni Soviet (1991) turut memberi warna positif pada sistem demokrasi di Indonesia. Lembaga legislatif yang kurang berdaya di masa Orde Baru, saat ini menjadi lebih kuat dan betul-betul menjadi mitra penyeimbang eksekutif. Independensi pers dan media sebagai salah satu pilar demokrasi semakin diakui dan dilindungi undang-undang.

Ciri lain dari naiknya indeks demokrasi di Indonesia ialah munculnya kelompok masyarakat tercerahkan yang terhimpun dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat, disebut sebagai kekuatan sipil atau civil society. Kesadaran dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia juga makin meningkat.

Dalam konteks suksesi nasional, gerakan reformasi mengamanatkan agar kepemimpinan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, pemilihan presiden secara langsung ialah tekad bersama bangsa Indonesia dan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan pemerintah Indonesia.

Tantangan pada Pilpres 2019
Tantangan baru yang muncul di era pemilihan presiden secara langsung ialah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam hiruk pikuk persaingan politik dan kekuasaan. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang menjadi sisi lain yang turut mewarnai kompetisi politik lima tahunan ini.

Persaingan politik dan perebutan kekuasaan tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di ranah dunia maya. Inilah tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini. Kesiapan dan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan politik praktis. Musuh terbesar bangsa ini bukan lagi penjajahan asing atau orang yang berbeda pilihan, melainkan diri sendiri. Egoisme, arogansi, dan kegagapan dalam menggunakan teknologi informasi menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan.

Peredaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan isu SARA menjadi ancaman serius yang dapat memicu perpecahan dan kerusuhan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga mengawal proses suksesi kepemimpinan nasional, menanggapi serius persoalan ini.

Kontestasi politik yang bebas dan terbuka tak pelak menimbulkan polarisasi masyarakat yang jika tidak diantisipasi sejak dini dapat menimbulkan terjadinya gesekan antarkelompok politik dan masyarakat. Gesekan ini dapat terus memanas dan memantik api kerusuhan, kekacauan, perpecahan, hingga potensi disintegrasi bangsa.

Untuk meminimalisasi dampak negatif dari gesekan yang disebabkan proses suksesi nasional, Pilpres 2019, Kapolri Jenderal Polisi Profesor HM Tito Karnavian MA, PhD membentuk Satuan Tugas Nusantara yang berfungsi sebagai sistem pendingin (cooling system). Satgas Nusantara mengemban tugas pokok meminimalisasi isu-isu provokatif, isu-isu yang yang bersifat primordialisme (SARA: suku, agama, ras, dan antargolongan), melalui langkah-langkah proactive prevention. Di antaranya, dengan memantau, mengawasi, dan melakukan tindakan pencegahan beredarnya hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Adapun penegakan hukum (ultimum remidium) adalah langkah terakhir ketika langkah persuasif tidak mampu mengatasinya. Ultimum remedium sendiri merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi), hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Terkait dengan dinamika politik yang berkembang melalui media sosial, Satgas Nusantara mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk cerdas dan bijak menyikapi setiap informasi, berita, maupun tulisan opini dengan tidak begitu saja percaya, tidak asal share sebelum diketahui kebenarannya serta dampak yang ditimbulkan.

Kepada para petinggi partai, tim sukses dan calon yang akan berkompetisi diharapkan mampu membawa suasana aman, damai, dan sejuk. Juga harus bisa mengajak para pendukungnya bersaing secara sehat dan fair. Harus dibangun kesadaran sebagai kesepakatan bersama bahwa Pilpres 2019 adalah ajang adu ide dan gagasan, adu prestasi dan bukti, bukan adu kekuatan fisik apalagi mengajak permusuhan.

Semoga gelaran Pilpres 2019 berlangsung aman, damai, kondusif, dan terpilih pemimpin yang amanah, mampu membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran dan keadilan. (MEDIA INDONESIA)




Menelusuri Relokasi Pasar Yang Bertolak Belakang Penataan Ruang Kota

BARANEWSACEH.CO – Menelusuri fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan mulai 2004 sampai saat ini merupakan Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri.

Program tersebut secara simultan dan sinergis antara stakeholder pemerintah dan masyarakat (pedagang) akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat diberbagai wilayah tanah air.

Relokasi pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggungjawab kepada publik.

Pemangku kebijakan pun harus melihat berbagai sudut pandang dalam mengambil keputusan. Secara objektif yang dilakukan adalah menempatkan hal tersebut pada tempat yang strategis dan tidak menimbulkan konflik kedepan.

Relokasi pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut, sehingga pasar tradisional masih tetap eksis ditengah persaingan yang semakin ketat dan secara pendapatpun pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar.

Pasar tradisional yang terkesan kumuh tidak sesuai dengan penataan kota menjadi salah satu tindakan pemerintah dalam hal merelokasikan. Dalam mewujudkan penataan ruang kota yang baik dan bersih, salah satu pemerintah daerah, Khususnya Kabupaten Bireuen dan yang ada di Aceh saat ini sudah memaksimalkan serta telah menyesuaikannya.

Namun, kurangnya konsep menimbulkan konflik baru dimana beberapa para pedagang yang tidak mendapatkan tempat pada pasar tradisional baru berani mengambil sikap berjualan ikan di sekitar jalan alternatif menuju Rumah Sakit Umum Dr.Fauziah Bireuen. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah setempat dalam menyikapi masalah tersebut.

Secara peraturan penataan ruang kota itu sudah bertolak belakang sebagaimana mestinya hal tersebut tidak pantas berada disalah satu sudut kota dan merupakan jalan alternatif menuju Rumah Sakit Umum setempat.

Walau relokasi secara kenyataan dan kasat mata berhasil dengan anggaran relokasi yang dinilai bertafsir ratusan juta, pemerintah harus berfikir kembali dengan solusi yang lebih efektif dan efisien. Pada hakikatnya tujuan relokasi yakni agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan pada kawasan tertentu dapat terlaksana serta pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai.

Penulis: T. Muhammad Daniel sulaika S.IAN




Catur Kule di Pining Dalam Hut Republik Indonesia Ke-73


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke 73 di kawasan pedalaman Hutan kecamatan Pining pada tahun ini memiliki nuansa baru dari peringatan tahun sebelumnya.

Beragam hiburan dan permainan zaman dahulu yang sudah langka bahkan  mungkin jarang kita temui sekarang kini di tampilkan dalam ulang tahun kemerdekaan tahun ini, antara lain, Kecapi, Permainan Paduk, Gasing dan Catur Kule.

Kecapi adalah Alat musik teradisional suku Gayo, sebuah alat musik bunyi yang bisa mengeluarkan gema dan suara berbentuk nada terbuat dari batang bambu besar, pertunjukan yang ditampilkan oleh kalangan ibu-ibu memberikan kesan kehidupan masa gadis mereka dahulu membuat hanyut para penonton ke zaman dahulu suku Gayo, hal ini di sebabkan karena para pemain dapat memberikan kesan bahwa kecapi adalah salah satu alat hiburan mereka di masa lalu.

Permainan Paduk adalah jenis permainan yang di mainkan oleh anak anak dengan mengunakan beberapa buah biji kemili, biji kemili itu akan di susun yang memiliki beragam nama, dari atas ke bawah, Ulu (berarti kepala ) RONGOK,  TIGE, terus LAH susunan terakhir bernama ATAT, para pemain yang memainkan peran secara bergantian setelah di tentukan lemparan yang paling jauh dari susunan kemiri yang di sebut dengan “MANGKA”, maka dia lah yang pertama mendapatkan jatah untuk melempar kemiri yang di susun, siapa yang bisa mengenai kepala atau susunanya lain nya, maka ia mendapatkan buah kemeri tersebut dari atas sampai kebawah, di akhir permainan siapa yang lebih banyak memperoleh buah kemili dari permainan tersebut maka dia adalah sang Pemenang.

Gasing adalah pertandingan mengadu ketangkasan lewat memutarkan gasing, yang di ikuti oleh orang laki-laki dewasa dalam Pertandingan ini.

Catur Kule, adalah jenis permainan teradisional suku Gayo jenis catur yang terbilang sangat Unik, karna anak catur tidak seimbang antara kedua pemain, satu pemain hanya memiliki dua buah anak catur yang disebut sebagai sepasang Harimau  memainkan peran untuk melindungi diri dari serangan lawan yang memiliki dua puluh dua anak catur, dalam permainan ini jika sepasang harimau ini berhasil masuk perangkap Hinga harimau tidak bisa melangkah, maka pihak harimau kalah.

Penampilan permainan teradisional ini bertujuan untuk mengembalikan pemainan asli suku Gayo  yang kini hampir punah demikian disampaikan oleh camat Pining dalam sambutanya. (USMAN ALI)




Refleksi 73 Tahun Indonesia Merdeka

Oleh : Jeri Prananda

Tepat tanggal 17 Agustus 2018 hari ini, seluruh masyarakat Indonesia bersuka cita merayakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-73. Tanggal 17 yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional di Indonesia dirayakan dengan berbagai cara. Ada yang memperingati Hari Kemerdekaan dengan mengikuti berbagai perlombaan khas 17 Agustusan seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, lomba panjat pinang, dan berbagai perlombaan menarik lainnya.

Ada juga yang memperingati 17 Agustus dengan mengikuti kegiatan seperti upacara bendera, seminar kebangsaan, aksi sosial, dan lain-lain. Tidak hanya dalam bentuk kegiatan, berbagai penuansaan pun semakin menyemarakkan Hari Kemerdekaan. Semua masyarakat Indonesia bersuka cita menyambut hari besar bagi bangsa Indonesia ini.

Dibalik dari perayaan Hari Kemerdekaan ini, sebaiknya terlebih dahulu kita harus bersyukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah perjuangan ratusan tahun untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh para pahlawan dengan melawan penjajah dari daratan Eropa dan Asia, Hari Kemerdekaan yang dinantikan terjadi juga pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan kemerdekaan RI sebetulnya tidak terhenti saat deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Bung Hatta.

Justru setelah itu perjuangan bangsa Indonesia sesungguhnya baru dimulai. Perjuangan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang awalnya terpecah-pecah menjadi satu kesatuan Indonesia, dinamika pembentukan pemerintahan awal RI yang berganti-ganti beberapa kali, dan penstabilan kondisi ekonomi dan sosial politik bangsa. Dan akhirnya sampai pada hari kemerdekaan RI yang ke-73 ini.

Namun setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun ini, kita harus lebih banyak merenung dan memikirkan kembali berbagai persoalan bangsa dan bagaimana kita akan membawa Indonesia ini kedepan. Sebagai pemuda yang berperan sebagai agent of change dan iron stock, pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Jika dahulu kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh generasi muda yang peduli bangsa pada zamannya seperti Ir. Soekarno, maka zaman sekarang pemuda-pemuda Indonesia yang ada saat ini menjadi penerus dan pengganti perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

Soekarno dalam pidatonya menyampaikan keinginannya untuk membangun bangsa Indonesia dengan cara mengumpulkan para pemuda untuk menggerakkan perubahan. Artinya, pemuda memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang besar. Maka, peringatan kemerdekaan RI ke-73 ini sejatinya menjadi momen bagi seluruh masyarakat Indonesia, para pemuda khususnya, untuk menyatukan langkah, memperkuat visi, dan melakukan aksi nyata untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik.

Kesenjangan hidup pasca merdeka

Jika berkaca pada kondisi Indonesia yang ada saat ini, meskipun Indonesia sudah merdeka 73 tahun tapi masih saja banyak penduduk Indonesia yang belum merdeka dari kebodohan, kelaparan, ketertinggalan, dan kesenjangan. Kemiskinan masih menjadi momok bagi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Konflik antar umat beragama masih sering terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih terjadi dimana-mana. Belum lagi masalah korupsi, suap, konflik kepentingan, yang jadi berita sehari-hari. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari berbagai masalah. Meskipun memang tidak mungkin tidak terjadi masalah, tetapi kita berharap agar satu per satu masalah di Indonesia dapat terurai dan teratasi.

Menjaga nilai kesemangatan

Anak muda terus belajar dan mencari pengalaman, misalnya mengisi hari libur untuk menambah pengalaman dengan belajar animasi, fashion, dan digital ekonomi daripada hanya bermain gadget. Menghadapi era ekonomi digital kedepan, pemuda harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Maka, dalam moment memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini, pemuda harus lebih banyak belajar, mengasah keahlian bahasa dan IT, aktif berkontribusi pada masyarakat, mengeluarkan ide gagasan kreatif dan inovatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi.

Akhir kata, semoga kita sebagai pemuda terus menjadi pribadi yang berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat. Bukan menjadi pribadi yang lebih senang mengkritik daripada beraksi. Bukan jadi pribadi yang hanya senang menggalang dukungan tanpa turun langsung ke lapangan. Bukan jadi generasi yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Semoga kita semakin memaknai kemerdekaan dengan cara turut berpartisipasi dalam ‘memerdekakan’ diri, orang lain dan bangsa dari berbagai permasalahan.

Penulis adalah Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Uin Ar-Raniry banda aceh kader HMI cabang Banda Aceh




Refleksi 13 Tahun Perdamaian Aceh

Ditulils oleh : Adam Zainal

Tabir malam menjadi bukti, bisingnya siang menjadi saksi 13 (tiga belas) tahun Nanggroe Aceh ini damai, Pasca penandatanganan Nota kesepahaman antara GAM dengan RI pada 17 Agustus 2005 silam di Helsinky, Firlandia. 15 Agustus bukan 17 Agustus.

Di meja perundingan Helsinky, kesepakatan kedua belah pihak telah melahairkan Nota kesepahaman Memorandum Of Understanding atau yang lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinky yang menyembutkan keistimewaan Aceh bisa berdiri sendiri (Self Government) yang artinya menata pemerintahan sendiri.

Selamat tiga belas tahun perdamaian Aceh, dan selamat dengan janji-janji yang tertuang dalam poin-poin MOU Helsinky yang sudah terealisasi ataupun yang belum terealisasi sama sekali.

Pagi itu (15 Agustus 2005), Rakyat Aceh menantikan sebuah kebahagiaan yang dipadukan dengan rasa kekhawatiran dan kegelisahan. Begitu mendapat kabar bahwa GAM dan RI telah berdamai, tentu sebagian Rakyat Aceh menyambut baik akan perdamaian itu. Betapa tidak, konflik bersenjata yang telah membara selama 30-an tahun lamanya, berakhir juga. Namun dibalik berita perdamaian antara kedua belah pihak tersebut, ternyata menyisakan kekhawatiran yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Kini, usia perdamaian Aceh sudah memasuki tahap dasawarsa. 13 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengobati luka lara truama, dilema dan keterpurukan serta ketertinggalan disemua lini, termasuk sektor ekonomi, kesejahteraan, Pendidikan dan kesehatan, serta sektor Infrastuktur dan pembangun materil maupun moril, serta keadilan sosial bagi Rakyat Aceh pada umumnya.

Refleksi 13 tahun perdamaian Aceh, kita bisa melihat dan bisa menilai sendiri capaian-capaian apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh dan apa-apa saja yang belum dicapai oleh pemerintah Aceh pada kurun waktu 13 tahun belakangan ini. Refleksi ini perlu di edukasi kembali, mengingat generasi baru Aceh tidak semuanya peka dan mengerti dengan sejarah perdamaian ini.

Pasca perdamaian Aceh, kita hidup seperti dalam mimpi dan angan-angan yang besar, bermakna kita hidup dalam aspek penuh kepura-puraan. Buktinya, sampai dengan hari ini masih banyak butir-butir MOU yang belum di Implementasikan dan jauh dari kata terealisasi. Mengingat masa dan waktu yang terhitung lama (13 tahun), Pemerintah belum mampu membawa perubahan baru untuk Aceh dalam sektor Pembangunan, Ekonomi, Kesejahteraan dan sebagainya.

Kemudian, dalam butir-butir MOU Helsinky, Aceh punya hak mengatur diri sendiri (Self Goverment) serta memikili kewenangan dan keistimewaan. Namun itu hanya tertulis dibuku hijau perdamaian (buku MOU), akan tetapi semua itu sama sekali tidak terealisasi dan terwujud dengan semestinya sampai dengan saat ini.

Disamping itu, kita berharap pemerintah Aceh, dan semua elemen Rakyat Aceh untuk lebih fokus menjalankan Roda pemerintahan Aceh sesuai dengan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang tersebut didalam butir-butir perdamaian Helsinky. Hal ini juga bermanfaat sebagai pemeliharaan terhadap kemurnian sejarah tentang perjuangan panjang rakyat Aceh.

Pada peringatan perdamaian Aceh tahun ini kita berharap semoga akan ada pihak-pihak yang bersedia untuk memberikan edukasi terhadap kaum muda Aceh, supaya generasi Aceh kedepan lebih Melek terhadapa sejarah dan butir-butir MOU Helsinky, Guna untuk sama-sama mencari jalan keluar supaya janji-janji yang telah disepakati bersama antara GAM-RI tersebut segera terealisasi sebagaimana mestinya.

Sejauh ini, semua elemen Rakyat Aceh sudah mampu merawat dan menjaga perdamaian Aceh ini dengan penuh kedamaian dan keikhlasan. Namun, Harapan kita bersama sebagai Rakyat Aceh pada umumnya hanya mengharapkan supaya butir-butir MOU Helsinky tersebut segera terealisasi.

“SalamDamai Aceh Ku”
Penulis : Adam Zainal alias Kinet BE




Antologi Puisi Penyair 9 Negara Diluncurkan di Museum Tsunami Aceh

Banda Aceh, Baranewsaceh. Co  – Antologi puisi penyair sembilan negara “Menembus Arus Menyelami Aceh” yang diterbitkan Lapena bekerjasama dengan Disbudpar Aceh bersama 11 buku kumpulan puisi, ensiklopedia dan buku pembelajaran puisi  akan diluncurkan dan dibedah di Museum Tsunami Aceh , Selasa 7 Agustus 2018 mulai pukul 14.00 WIB.

Selain buku ‘Menembus Arus Menyelami Aceh’ buku-buku yang diluncurkan, masing-masing antologi puisi tiga penyair wanita Aceh ‘Bungakupula” yang ditulis oleh Rosni Idham,  D Kemalawati, dan Wina SW1. Kumpulan Puisi kontemporer Perempuan Indonesia “Sajak Di Leher Bukit” yang diterbitkan dalam bahasa Rusia alih aksara oleh Dr Victor Pogadaev, sarjana Rusia ahli sejarah dan budaya Asia Tenggara yang bermukim di Rusia.

Selanjutnya kumpulan puisi ‘Kutukan Rencong’, karya Mahdi Idris, buku puisi ‘Jakarta Puisi Didong’, karya Fikar W Eda (Aceh), buku Puisi ‘Akar’ karya Djazlam Zainail (Malaysia), buku puisi ‘Seikat Rindu di Musim Kemarau’ karya Ade Novi (Jakarta), buku puisi Sufistik ‘Ucap Gerimis’ dan ‘Jejak Kata’  karya LK Ara dan buku ‘Catatan Zulia’ karya Zab Branzah (Aceh) serta buku puisi ‘ Muslimah Religi Berbagi Zikir’ terbitang Reboeng Jakarta.

Disbudpar Aceh melalui bidang Sejarah, Adat dan Nilai Budaya juga akan meluncurkan Buku Ensiklopedia ‘Kebudayaan Aceh’ yang terdiri dari  tiga seri, masing-masing berisi tentang sistim sosial, bahasa dan kesenian, kedua tentang sistem teknologi dan ekonomi. Buku ke-3 tentang kepercayaan dan sistem pengetahuan serta buku Pembelajaran Puisi yang ditulis oleh Dr Mohamad Harun, M.Pd.

Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Drs Amiruddin, M.Si menyebutkan, dua bidang di Disbudpar Aceh yaitu bidang Bahasa dan Seni serta Bidang Sejarah dan Nilai Budaya telah melakukan upaya literasi dengan menerbitkan buku bermutu seperti  ensiklopedia kebudayaan dan kumpulan puisi Penyair 9 Negara.

“Peluncuran buku ini kami harapkan menjadi ajang promosi Aceh yang mendunia melalui literasi,” demikian kata Kadisbudpar Aceh, Amiruddin. (Red)

 




PILEG 2019 : PROSPEK IDEALISME VERSUS POLITIK PRAGMATIS

Oleh : MUCHAMAD ABDUL ROSYID. (*)

Gaung pileg 2019 mulai menggema dan semerbak. Proses politik,  mulai dari lobi, negoisasi bahkan barter dan transaksi kepentingan mulai mewarnai dan menjadi kasak kusuk media. Bukan tidak ada alasan karena pileg 2019 nanti beda dengan pileg sebelumnya, yaitu bersamaan dengan pilpres yang sampai detik ini prediksinya adalah head to head.

Terlepas dari itu, yang pasti rutinitas lima tahunan ini diharapkan menjadi ajang atau media pemilihan pemimpin atau wakil rakyat yang tentunya sesuai dengan idealisme rakyat Indonesia. Pemimpin yang erat kaitannya dengan prinsip dan konsensus keberpihakan pada kesejahteraan, keadilan dan persamaan. Dari sinilah nanti kita akan bergeser pada adagium, bahwa pemimpin adalah gabungan antara karakter dan straregi.

Kita clear dengan medium strategi. Masing masing caleg tentu memiliki strategi pemenangan yang berbeda dan bahkan sama. Kenapa penulis katakan demikian?. Fakta di lapangan menunjukkan, strategi hampir sepadan dengan menu makanan atau sajian. Mulai dari yang paling elegan sampai yang paling pragmatis dengan konsep tawar menawar suara, tentu dengan sejumlah nominal. Sehingga caleg yang paling kuat secara finansial sangat optimitis dapat mengeruk suara pemilih dengan limpah ruah. Padahal sepenuhnya tidak demikian.

Strategi inilah yang menjadi pemicu awal seorang caleg dapat terpilih atau tidak.  Katanya demikian?. Faktanya, banyak juga caleg yang sudah menebarkan uang secara limpah ruah justru tidak mendapatkan dukungan secara massif pula. Kenapa?. Selain kembali pada takdir, tentu logika pemilih yang mungkin terlalu rasional. Di sana ada upaya imbal balik sebagaimana konsep dalam berdagang atau berbisnis. Modal akan disesuaikan bahkan harus melebihi keuntungan. Belum lagi nanti kita akan dihadapkan pada kebijakan yang prosedural dan subtansial.

Bergeser sedikit soal strategi, bagaimana seorang caleg tidak memiliki rekam data dan kebutuhan rakyat secara utuh. Sehingga suara yang penting “terpilih” mengalahkan idealisme apa yang akan dikerjakan ketika sudah terpilih. Kecuali hanya soal soal pragmatis seputar proyek dan traksaksi politis. Hal prinsip terkait tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan amanah legislasi dan control terkadang tidak lebih dominan dibanding budgenting. Sehingga sekali lagi wajah wajah semu terhampar di hadapan rakyat, hingga sulit untuk dikenali, apakah mereka berjuang atas nama rakyat atau kepentingan mereka sendiri. Lebih parah lagi, hegemoni seperti ini menggerus motivasi individu dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan idealisme mereka di hadapan kekuasaan. Jangankan soal konstituen, partai yang menjadi kendaraannya pun kadang ditinggal atau tidak dikembangkan secara organisasi.

Lebih lucu lagi, banyak iklan caleg yang dengan gagah ingin menunjukkan bukti, bukan sekedar janji. Iklan ini menggelitik pada ingatan kita, bahwa bukti yang mana?. Yang nampak cuma bukti bahwa kenyataan setelah menjadi anggota legislatif semakin kaya, semakin glamor dan semakin jauh saja dari karakter sebelumnya.

Cuma sekedar masukan saja, bukti adalah komponen dari sebuah implementasi dan ia bersumber dari data yang kongkrit menyangkut seperangkat materi, anggaran dan alokasi bahkan distribusi (tasharruf). Contoh sederhananya, apabila seseorang ingin membuktikan sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dipresentasikan secara kongkrit, logis dan komprehensif serta terukur. Bukti tanpa media yang jelas sama dengan pembohongan publik sejak dini. Nonsense!.

Kaitan dengan point mendasar lainnya adalah karakter. Point ini menjadi esensial sebagai media komunikasi dan serap aspirasi. Bukan tidak sedikit, caleg yang memunculkan penampakan lima tahun sekali. Setelah itu, jangankan menyerap aspirasi, disapa saja sudah enggan dan cuma elitis konyol saja yang ditunjukkan. Dalam tataran dan konteks sosial pun banyak yang angkuh dan jumawa.

Oleh karenanya, kita sepakat pada sebuah kesimpulan yang tentu menjadi alasan mendasar, yaitu prospek idealisme sudah barang pasti versus politik pragmatis. Dalam momentum inilah kita perlu sadar diri, bahwa kepemimpinan adalah isyarat komitmen yang kuat, konsistensi, kepekaan sosial serta kesediaan berkorban yang tinggi untuk bangsa dan negara. Dalam skala kecil, minimal bagi masing-masing konstituen kita tanpa batas waktu dan tempat, tanpa sekat kondisi dan situasi dan -tentu saja- tanpa gap apapun.

(*) Penulis adalah Ketua Gema Perkasa Indonesia Kab. Pasuruan dan Caleg Kab. Pasuruan dapil 4 (Pasrepan, Kejayan, Gondangwetan, Winongan dan Lumbang)  dari Partai Gerindra.




Syaer Gayo

KUMPU

Oleh : Fathan Muhammad Taufiq.

 

Rahmat ni Tuhen asa gere pernah rede.

Oya kati turah dele rasa syukur te.

Gere ne tebilang nikmat ni Tuhen.

Bierpen kering waih lut i bubuh kin dawate

Dan meh ranting kayu i bubuh kin penae

 

Pudaha ine nte mulahiren kite

Bersusah payah betaroh jiwe

Sawah akhere kite ara wan denie

Payah ni ine gere lepas tebeles kite

 

Ama beketier mungenal usaha

Kati murip ni anake gere ne nyanya

Ulu kin kiding, kiding kin ulu gere ne kemali

Asal nguk munyenang si buah hate

Jasa ni ama gere terlupenen.

Dak ku seloh pe gere lepas tegantin kite.

 

Umur pitu tun i julen ne aku ku tengku guru.

Kati demu bang kase tikik  ilmu.

Kin bekal murip i masa tue.

Kati enti nyanya murip i denie.

Oya asa harapen ni urang tue nte.

 

Renye beranjak kite ku dewasa.

I perahan paong si setie-setie.

Kin paong murip akherat denie.

Kati enti ate pe karu.

Munyamung keturunen oya nge tentu.

 

Besilo aku pe nge mulei tue.

Uwen beririring atan ni ulu.

Tetap gere putus rahmat ni Tuhen.

Nge kaul anak besilo nge gaeh kumpu.

Asa kumpu mutuah kin pelale nate.

Galak natengku munengone.

Jep dor ke kekalen nate.

Buge bergune morepe kase.

Kin bangsa, agama rum urang tue.

 

Takengen, 14 Juli 2018.




PANTUN BIJAK GAYO


Oleh : Fathan Muhammad Taufiq

Pejejik lagu tersik pejenyong lagu tolong.
Oya perumpaan ni jema bujang
Ike tap ni reta dan keduduken kite berpaong.
Beluh reta, paong pe kabang

Munuke empus i tebang tamas.
Batas peruluken enti i tetamah.
Ike kenakan murip te temas.
Enti ucit munosah sedekah.

Kati enti sejuk kelkupen upuh.
Kerna besilo tengah musim bengi.
Enti tap ni mureta renye ko sepuh.
Saput putih we si puren kita mai.

Ulak ari emput utem i jangkat.
Sawah kumah kin penilang rara.
Tengah mujebeten enti ko jengkat.
Nge teduh kase gere i leweni jema.

Munimang perau ku ujung bintang.
Singah sekejep i kala segi.
Ike kenakan murip te senang.
Sipet merke inti peralai.

I kala pasir munama wau.
Ike male kin rejeki gere musangka gule
Iwan murip ni dalih munuruhen behu
Kerna mate kase jema we munengole.

Turah gati kite munungkuken ulu.
Ibedet ku Tuhen Enti sampe lekang.
Mudedik denie enti olok tu.
Kerna umur te nge makin kurang.

Iri dengki turah i osopen.
Kati galak ateni jema.
Mumerah reta enti jekopen.
Gelah i syukuri sana si nge ara.

Murip atan denie hanya sekejep.
Simehate i akherat puren.
Gelah jeroh mujege sikep.
Rakan sebet sudere enti i lupenen.

Ku atu lintang jelen muliku.
Munamat seteur gelah hati-hati.
Oya mulo pantun ari aku.
Udah nguk kin bahan interopeksi.