Presiden Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Premium Ditunda

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo meminta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ditunda.

“Saya sudah lapor bapak presiden, bahwa PT Pertamina (Persero) tidak siap melaksanakan  kenaikan harga BBM hari ini. Jadi Presiden memberi arahan agar ditunda kenaikan harga BBM Premium dan dibahas ulang,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Tribunnews.com di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (10/10/2018) pukul 17.30 Wita.

Sebelumnya, sekitar pukul 17.00 Wita, usai menjadi pembicara pada satu acara di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Rabu sekitar pukul 10.45 WIB, setibanya di ruang VIP Bandara I Gusti Ngurahrai, Bali, Jonan juga mengumumkan kenaikan harga BBM jenis non-subsidi.

Terkait penundaan kenaikan barga BBM jenis premium, memang terkesan mendadak. Ia mengaku mendapat telepon dari Presiden Joko Widodo.

Sore itu, Jonan sudah berada di ruang VIP Bandara Ngurah Rai, hendak bersiap kembali ke Jakarta.

Wartawan Tribunnews, satu-satunya pewarta yang ikut serta rombongan Jonan, mantan Menteri Perhubungan.

“Sampai kapan ditunda?” tanya Tribun.

“Sampai Pertamina siap. Jadi ditunda sampai waktu yang tidak ada waktunya. Demikian sesuai arahan bapak presiden,” ujar Jonan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, mulai Rabu (10/10) sore ini, pukul 18.00 WIB.

“Kenaikannya sekitar 6-7 persen, lebih kecil dibandingkan persentasi kenaikan harga minyak mentah dunia sekitar 25 persen,” ujar Jonan di Hotel Sofitel Bali, pukul 17.00. Namun 30 menit kemudian, keputusan itu dianulir.

Jika terealisasi, maka harga jual premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya dari Rp 6.450 per liter.

Sedangkan, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya Rp 6.400 per liter. “Kenaikannya mulai malam (Rabu/10/10) ini paling cepat pukul 18.00 WIB,” ujar Jonan.

PENULIS : Domu D Ambarita

SUMBER : TRIBUNNEWS.COM




Perpres No. 86/2018: Inilah Tanah Yang Akan Jadi Objek Reforma Agraria dan Subjeknya

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat hak tanah kepada kelompok masyarakat, di Istana Negara, Jakarta, bulan September lalu. (Foto: Dok. Humas Setkab)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Dengan pertimbangan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (tautan: Perpres Nomor 86 Tahun 2018).

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan: a. perencanaan Reforma Agraria; dan b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Perencanaan Reforma Agraria itu meliputi: a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA; b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA; c. perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; d. perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan e. perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

“Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan: a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan b. rencana pembangunan daerah,” bunyi Pasal 4 ayat (2a,b) Perpres ini.

Sementara pelaksanaan Reforma Agraria, menurut Perpres ini, dilaksanakan melalui tahapan: a. Penataan Aset; dan b. Penataan Akses.

Penataan Aset sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset.

Menurut Perpres ini, objek redistribusi tanah meliputi:

a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;

c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;

d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi: 1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; 2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;

f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;

g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;

i. tanah timbul;

j. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi: 1. Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan; 2. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4. Tanah Negara yang dikuasai masyarakat;

k. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

“Objek redistribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Redistribusi tanah untuk pertanian; dan b. redistribusi tanah untuk non-pertanian,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud diredistribusi kepada  Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA, dengan pemberian sertifikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Subjek Reforma Agraria

Subjek Reforma Agraria, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau c. badan hukum.

Untuk orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. WNI; b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah.

Sedangkan pekerjaan orang perseorangan tersebut di antaranya adalah: a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; d.  guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; e. pekerja harian lepas; f. pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kenapa Pajak; g. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan h. anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  27 September 2018 itu. (Pusdatin/ES)/SETKAB




Presiden Teken PP Pelapor Kasus Korupsi Diberi Hadiah Rp 200 Juta

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatra Utara, Medan, Senin (8/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018. Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp 200 juta.

PP ini menjelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya
dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung.

“Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan,” bunyi Pasal 13 ayat (I) PP ini.

Penghargaan bakal diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau pelapor. “Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi,” bunyi Pasal 13 ayat (3).

Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Sedangkan besaran penghargaan berupa uang yang akan diberikan oleh pemerintah dijelaskan pada Pasal 17.

“Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara,” bunyi Pasal 17 ayat (1).

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” tulis Pasal 17 ayat (2).

Selain itu, dalam Pasal 17 ayat (4) menyebut bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kasus korupsi berupa akan mendapat hadiah maksimal Rp 10 juta. Peraturan Pemerintah ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 18 September 2018.

PP ini dibuat sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Reporter: Ahmad Faiz Ibnu Sani

Sumber : TEMPO.CO




Bertemu Jack Ma, Presiden Bahas Peningkatan SDM E-Commerce Indonesia

BOGOR, BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pendiri sekaligus Executive Chairman Alibaba Group Jack Ma, di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 1 September 2018. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Garuda tersebut dimulai sekira pukul 10.30 WIB.

Pada awal pertemuan Presiden mengapresiasi Jack Ma yang akan hadir dalam upacara penutupan Asian Games 2018 besok. Kepala Negara pun sempat berkelakar tentang aksinya saat upacara pembukaan Asian Games 2018.

“Saya berharap dapat melihat penampilan Anda pada upacara penutupan karena seperti yang Anda tahu, saya harus melompat dari sepeda motor untuk melakukan bagian saya dalam upacara (pembukaan) Asian Games,” kata Presiden diiringi tawa semua yang hadir di ruangan.

Asian Games berikutnya, yakni tahun 2022 akan diselenggarakan di kota Hangzhou, Tiongkok, yang merupakan kota dimana kantor pusat Alibaba berada.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan jajarannya bersama Jack Ma membahas berbagai hal, utamanya yang berkaitan dengan peta jalan e-commerce Indonesia. Peta jalan e-commerce Indonesia sendiri sudah diumumkan sejak awal 2016 lalu.

“Ada beberapa tadi yang mengemuka dalam pembahasan tersebut, yaitu yang pertama adalah masalah talent, sumber daya manusia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada para jurnalis seusai pertemuan.

Rudiantara mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga muncul ide untuk membuat Jack Ma Institute untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Selain untuk memenuhi kebutuhan SDM di dalam negeri, juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemasok SDM bagi negara-negara di kawasan.

“Talent ini menjadi isu nomor satu di dunia. Saking cepatnya pertumbuhan ekonomi digital ini, sumber daya manusianya yang belum bisa mengejar,” lanjut Rudiantara.

Selain membahas tentang sumber daya manusia, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai pemanfaatan platform yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya ke Tiongkok. Rudiantara menuturkan, hal tersebut akan ditindaklanjuti besok siang saat Jack Ma bertemu dengan beberapa menteri.

Peta jalan e-commerce Indonesia sendiri memuat tujuh poin mengenai upaya pengembangan ekonomi digital. Selain sumber daya manusia atau talent, juga terdapat logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan keamanan siber.

“Kemudian logistik, kita sedang mentransformasi PT Pos Indonesia dari orientasinya pos menjadi perusahaan logistik,” ujar Rudiantara.

Sementara dalam bidang infrastruktur komunikasi, Menkominfo mengatakan Palapa Ring ditargetkan selesai 2019. Sehingga pada 2019 nanti semua kabupaten/kota di Indonesia sudah terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi.

“Jadi infrastruktur sudah siap lebih cepat. Tinggal kita nanti balik lagi fokus kepada SDM,” kata Rudiantara.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (RED)




Presiden Lantik Agus Gumiwang Kartasasmita Sebagai Menteri Sosial

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo pada Jumat, 24 Agustus 2018, secara resmi melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta. Agus Gumiwang menggantikan Idrus Marham yang hari ini mengundurkan diri dari jabatannya.

Gumiwang dilantik menjadi anggota Kabinet Kerja untuk sisa masa jabatan periode tahun 2014–2019 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 148/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1969, sebelumnya merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019.

Selepas pelantikan dan pemberian ucapan selamat, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Idrus Marham mengundurkan diri karena ingin fokus pada permasalahan hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya harus sampaikan apa adanya, saya menghargai komitmen Pak Idrus Marham yang kesatria menghadapi masalah hukum,” kata Presiden di hadapan para jurnalis.

Adapun Kepala Negara menilai kapasitas yang selama ini dimiliki Agus Gumiwang Kartasasmita menjadikannya mampu mengemban tugas penting di Kementerian Sosial dalam waktu dekat ini.

“Baru siang tadi juga kita putuskan Pak Agus Gumiwang untuk menggantikan Pak Idrus karena di Kementerian Sosial ini ada hal yang sangat urgent, yaitu penanganan di Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu segera kita putuskan penggantinya,” tuturnya.(KSP)




Presiden Menyaksikan Penampilan Lindswell Kwok Meraih Emas Wushu di Asian Games 2018


BARANEWSACEH.CO – Atlet wushu andalan Indonesia Lindswell Kwok memastikan tambahan medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018 setelah meraih nilai tertinggi 9,75 pada nomor Taijijian (pedang) putri. Kemarin Lindswell juga membukukan nilai sama untuk nomor Taijiquan (tangan kosong) sehingga total nilainya 19,50.

Penampilan Lindswell ini turut disaksikan Presiden Joko Widodo yang tiba di venue wushu di Hall B, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB. Tampak hadir mendampingi Presiden, Ketua Umum PB Wushu Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Chef de Mission kontingen Indonesia Syafruddin.

“Saya datang ingin memberi semangat setelah kemarin sore di taekwondo Defia mendapatkan emas, pagi hari ini kembali lagi Lindswell di wushu juga dapat emas. Saya kira semangat emas ini yang ingin terus kita dorong. Di sini emas, di sini emas, di sini emas. Yang nonton senang, saya datang juga senang. Senang senang,” kata Presiden usai pertandingan.

Lindswell tampil prima dan tenang hingga berhasil mengalahkan 15 finalis lainnya. Catatan 19,50 poin yang dibukukan Lindswell membuatnya unggul atas Juanita Mok Uen Ying asal Hong Kong yang meraih 19,42 poin dan Aghata Chrystenzen Wong asal Filipina yang meraih 19,36 poin.

“Ada juri-jurinya yang menilai. Kalau nilainya tadi memang sudah mendekati sempurna, 9,75 tadi sudah mendekati sempurna, bagus sekali,” ujar Presiden.

Dengan raihan emas dari cabang wushu ini, kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medalinya menjadi 2 emas 1 perak. Terkait target, Presiden pun optimis Indonesia bisa memenuhinya.

“Ya belum tentu 10 besar, bisa saja nanti 8 besar,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengatakan akan berusaha untuk menyempatkan waktu untuk mendukung dan menyaksikan langsung para atlet Indonesia berlaga di Asian Games 2018 ini.

“Pokoknya kalau ada waktu saya akan datang. Nanti ada pertemuan dengan Perdana Menteri Korea Selatan, bagi waktu. Ada waktu (saya) datang. Tidak harus yang dapat emas tapi di pertandingan apapun kita akan datang kalau ada waktu. Saya akan atur waktu seketat mungkin agar bisa datang di setiap pertandingan,” tuturnya.

Lega Dapat Emas

Seusai pertandingan Lindswell mengatakan dirinya merasa senang dan lega bisa meraih medali emas dan memenuhi target yang diberikan tim dan pelatih. Apalagi, di Asian Games 2014 di Incheon lalu Lindswell ‘hanya’ meraih medali perak.

“Senang pastinya dan lega banget karena prepare-nya sudah sejak jauh-jauh hari dan 2014 saya cuma dapat perak, kali ini bisa dapat emas,” kata Lindswell.

Atlet kelahiran Medan, 26 tahun silam ini mengaku awalnya tidak mengetahui kedatangan Kepala Negara. Walaupun demikian, dukungan supporter yang luar biasa membuat rasa groginya hilang dan justru menjadi tambahan motivasi baginya.

Medali emas ini, kata Lindswell, ia persembahkan untuk semua mulai dari keluarga, pelatih, official, teman, hingga semua pendukung. Ia pun memberikan semangat untuk atlet Indonesia lain yang akan berlaga di ajang olahraga multicabang terbesar se-Asia ini.

“Tetap semangat, yakin, harus berani dan kita pasti bisa,” tandasnya. (Presidenri.go.id)




Seratus Persen Suara Masyarakat Puncak Akan Ke Jokowi

Jayapura (Baranewsaceh.co) – Bupati Kabupaten Puncak terpilih Willem Wandik mengatakan, akan memberikan seratus persen suara masyarakat Puncak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 untuk Joko Widodo.

“Selaku kader PDIP, dan Bupati Puncak terpilih maka langkah yang akan dilakukan yaitu mengamankan seluruh suara untuk Jokowi mengingat selama kepemimpinannya masyarakat sudah merasakan hasilnya,” kata Wandik menjawab pertanyaan Antara, Kamis.

Dikatakannya, selama masa pemerintahan Jokowi, masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan karena selain membangun dan menuntaskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan penghubung, masyarakat di Puncak juga dapat membeli BBM dengan harga yang sama di seluruh Indonesia.

Jokowi juga satu-satunya Presiden yang sudah berkunjung delapan kali ke Papua termasuk ke kabupaten-kabupaten.

Rakyat juga mengenal beliau secara tidak langsung melalui program-programnya sehingga sudah sepantasnya dalam Pilpres 2019 mendatang suara rakyat puncak seluruhnya akan diberikan kepada Jokowi, kata Wandik yang dalam pilkada 2018 berhasil mengalahkan kotak kosong dengan memperoleh suara sebanyak 143.539 suara atau 97 persen.

Jumlah pemilih saat pilkada bupati dan gubernur tercatat 158.340 pemilih, kata Wandik.

Bupati Puncak terpilih juga meminta para pendukung pasangan calon lain tidak perlu mencari dukungan suara di wilayahnya karena komitmen itu akan dipegang dan diwujudkan di pilpres mendatang.

“Saya akan wujudkan komitmen tersebut dalam Pilpres 2019 mendatang dengan menyumbangkan seratus persen suara rakyat Puncak untuk Jokowi,” kata Wandi.

Pewarta: Evarukdijati
Sumber : Antara




Bamsoet Lontarkan Pantun Untuk Jokowi-Prabowo

Dok/Net

Jakarta (Baranewsaceh.co) – Ketua DPR RI Bambang Susatyo melontarkan dua pantun soal calon presiden (capres) Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto saat mengakhiri pidatonya pada penutupan Sidang Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Kedua pantun yang dibacakan Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, membuat anggota DPR RI dan DPD RI yang hadir pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta Nota Keuangan tersebut, menjadi tertawa.

Kedua pantun tersebut adalah, “Pak Jokowi peka bencana /Pergi ke Lombok nginap di tenda /Kyai Ma’ruf Amin ibarat buah kelapa /Tidak muda tapi banyak saripatinya”. Anggota DPR RI dan DPD RI yang mendengarnya menjadi tertawa.

Bamsoet kemudian melanjutkan pantuan kedua, “Pak Prabowo ketua Gerindra /Sering terima tamu di Kertanegara, /Publik mengira akan tunjuk ulama /Ternyata wakil yang tak disangka”. Anggota DPR RI dan DPD RI yang mendengarnya kembali tertawa.

Pantun yang dilontarkan Bamsoet maksudnya untuk membuat anggota DPR RI dan DPD RI yang sudah mengikuti rapat paripurna sejak pagi, bisa kembali tertawa meskipun sudah lelah.

Pantun untuk capres Prabowo, jika disimak latar belakangnya, semula Prabowo mempertimbangkan hasil ijtima’ ulama yang merekomendasikan nama Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai cawapres, tapi kemudian memutuskan memilih Sandiaga Uno.

Pewarta: Riza Harahap

Sumber : Antara




Partai Pendukung Jokowi Nilai Baik Pertemuan Prabowo-JK

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menemui Wakil Presiden M Jusuf Kalla di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu, (15/8/2018) (M Arief Iskandar)

Jakarta (Baranewsaceh.co) – Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo menilai baik pertemuan bakal pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan Wapres Jusuf Kalla.

“Saya kira pertemuan itu cukup bagus untuk memastikan kontestasi Pilpres 2019 akan berjalan lebih damai, lebih kondusif dibandingkan Pilpres 2014 yang begitu keras,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy di gedung parlemen, Jakarta, Kamis.

Romahurmuziy mengatakan pertemuan itu tidak mengindikasikan bahwa Wapres JK akan mendukung Prabowo-Sandiaga.

Menurut dia, posisi JK dalam Pilpres 2019 adalah sebagai Ketua Dewan Penasihat pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan dari psikologi politik, pertemuan Prabowo-Sandiaga dengan JK sangat baik untuk menjaga agar silaturahmi terjamin, dan situasi politik tetap dalam keadaan stabil terkendali.

“Kalau komunikasi dilakukan pihak sebelah, itu lah yang kami harapkan. Komunikasi dengan wapres, tokoh mainstream keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tidak hanya dilakukan pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin, tapi juga Pak Prabowo dan Pak Sandiaga, itu baik sekali,” jelas Johnny.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Sumber : Antara




Hasto Kristiyanto: Penetapan Ma’ruf Amin Melalui Dialog Pemimpin

Foto : IStimewa/Net

Jakarta (Baranewsaceh.co) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penetapan KH Ma`ruf Amin menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dilakukan melalui dialog para pemimpin.

“Bahwa di dalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antarparpol yang berbeda, itu hal wajar,” katanya di Jakarta, Rabu (15/8) menjawab pertanyaan wartawan menanggapi pernyataan Mahfud MD pada acara “talk show” di stasiun televisi.

Menurut Hasto, Jokowi pada akhirnya mengambil keputusan cawapres atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik, dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, dan sosok yang selama satu tahun terakhir ini aktif berdialektika dengan Pancasila, sehingga KH Ma’ruf Amin hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin.

“Pak Mahfud MD sendiri sangat legowo. Beliau tadi telah bertemu dalam rapat BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma?arif, dan anggota BPIP lainnya. Semuanya menampakkan keakraban di antara pemimpin,” katanya.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika, dan keadaban bangsa.

“Jangan jadikan pemilu presiden sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar?uf Amin atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto menyatakan PDI Perjuangan sangat menyayangkan adanya kepentingan pihak tertentu yang mempersoalkan penatapan cawapres pendamping Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Mahfud MD.

“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres lainnya yang diwarnai transaksi untuk dukungan atau mahar politik,” katanya.

Bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK), menurut Hasto, capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa, dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktik politik uang.

“Proses pemilihan pemimpin tertinggi yang dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik, akan menjadi awal kehancuran suatu bangsa,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Sumber : Antara




Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Bertemu Perwakilan Relawan

Ketua Kelompok Relawan Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, diwawancara wartawan usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (14/8/2018) malam. (Foto: Istimewa)

Jakarta (Baranewsaceh.co) – Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (TKN capres-cawapres) Joko Widodo dan Ma’ruf Amin bertemu dengan perwakilan dari sekitar 20 kelompok relawan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai tapi serius di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (14/8) malam.

Hadir pada pertemuan tersebut, dari TKN Jokowi-Ma’ruf adalah sekretaris jenderal (sekjen) dari lima parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yakni, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan), Lodewijk Frederick Paulus (Partai Golkar), Johny G Plate (Partai Nasdem), Ahmad Rofiq (Partai Perindo) dan Verry Surya Hendrawan (PKPI).

Sementara itu, dari simpul-simpul relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf, hadir antara lain perwakilan dari relawan Seknas, Sekber Jokowi, Projo, Bara JP dan Almisbat.

Ketua kelompok relawan Seknas Jokowi, Muhammad Yamin usai pertemuan mengatakan, pertemuan TKN Jokowi-Ma’ruf dengan simpul relawan guna menyelaraskan visi dan menyeragamkan gerak langkah dalam menghadapi pemilu 2019. Pertemuan tersebut juga membahas dan menyelaraskan agenda-agenda pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Pertemuan malam ini, baru pertemuan permulaan. Akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menyelaraskan visi dan menyeragamkan gerak langkah,” katanya.

Yamin menjelaskan, pada pertemuan malam ini TKN masih mengidentifikasi kelompok-kelompok relaewan yang tersebar di aeluruh Indonesia. “Dari rapat umum relawan sebelumnya, tercatat ada sekitar 108 kelompok relawan, baik berkala nasional maupun lokal,” katanya.

Penyelarasan agenda relawan dengan TKN, menurut Yamin, termasuk kerja sama di lapangan, sampai keselarasan dalam membangun narasi untuk  memenangkan hati rakyat.

“Intinya kita menyamakan frekuensi. Kelompok relawan kan banyak jenis kegiatannya. Ada yang di bidang perburuhan, pertanian, sosmed, milenial, kelompok pengajian, dan sebagainya,” kata Yamin.

Pada pertemuan tersebut, kata Yamin, TKN Jokowi-Ma’ruf juga menyatakan akan memberikan posko kepada para relawan. Namun para relawan menyatakan akan  mengadakan kegiatan sendiri dan di tempat sendiri, tapi dalam satu alur komunikasi dengan tim kampanye serta agenda yang selaras.

Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan penyelarasan agenda dengan relawan sangat penting karena pembentukan relawan merupakan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan kembali kepemimpinan Jokowi.

“Kampanye tidak hanya representasi partai, tetapi juga ada representasi tokoh dan juga relawan yang muncul sebagai kesadaran dan keinginan rakyat terhadap pemimpin yang jujur yang bekerja, yang merakyat dengan penuh amanah,” kata Hasto.

Hasto juga mengingatkan, setiap relawan harus mempunyai basis penggalangan pemilih atau ruang lingkup yang jelas. “Bahkan harus ada yang hadir sebagai tamengnya Pak Jokowi, tamengnya Kiai Ma’ruf, menghadapi berbagai serangan-serangan,” ujar Sekjen PDI Perjuangan ini.

Pewarta: Riza Harahap
Sumber : Antara




1.500 Penyandang Disabilitas Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Anggota Disabilitas Indonesia Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Tuna Rungu Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di Jakarta, Minggu (19/8/2018). Disabilitas Indonesia Pospera Tuna Rungu Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

 JATINEGARA, BARANEWSACEH.CO – Sebanyak 1.500 penyandang disabilitas, yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) akan mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Deklarasi dukungan diselenggarakan di Bumi Pospera, yang terlatak di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, tepatnya di samping Giant Express Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Acara deklarasi dukungan tersebut, mengambil tema ‘Disabilitas Indonesia Dukung Jokowi 2 Periode – Bersama Jokowi Meraih Mimpi, Membangun Negeri’.

Adapun penyandang disabilitas yang akan mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi, terdiri dari Tuna Rungu, Tuna Daksa, Tuna Grahita, dan lain-lain.

Selain deklarasi dukungan, dalam acara tersebut akan ada bazaar dan lomba yang diikuti oleh sejumlah penyandang disabilitas, yang diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-73 Republik Indonesia.

Donasi untuk para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat juga akan menjadi bagian acara dalam deklarasi dukungan Jokowi untuk Pilpres 2019.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Sumber : TribunJakarta.com




16.000 Atlet Ikuti Asian Games 2018, Presiden Jokowi: Tampilkan Wajah Ramah Bangsa Kita

Presiden saat membawa obor Asian Games Kamis (16/8) kemarin. (Foto: Humas Setkab)

BARANEWSACEH.CO – Pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games XVIII Tahun 2018 akan dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (18/8) malam.

Kontestasi olahraga yang akan berlangsung hingga 2 September, dan digelar di Jakarta dan Palembang ini, diikuti oleh sekitar 16.000 atlet dari 45 negara.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakar untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi sekitar 16.000 atlet dari 45 negara yang bertanding dan memeriahkan Asian Games XVIII Tahun 2018 ini.

“Mari menjadi tuan rumah yang baik,” seru Presiden Jokowi melalui akun fanpage faceboolnya yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk menampilkan senyum dan wajah ramah bangsa kita, seraya menikmati pertandingan.

“Tampilkan senyum dan ramah wajah bangsa kita, seraya menikmati pertandingan dari atlet-atlet terbaik Asia,” pinta Presiden.

Pembukaan Asian Games 2018

Sementara itu INASGOC atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee selaku pelaksana penyelenggara Asian Games 2018 dalam siaran persnya menyebutkan, Asian Games XVIII akan dibuka Sabtu (18/8) malam ini, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sejumlah artis akan ikut memeriahkan pembukaan Asian Games 2018 itu, di antaranya Anggun, Raisa, Tulus, Aril Noah, Rossa, Cakra Khan, Edo Kondologit, Putri Ayu, Fatin, GAC, Kamasean, dan Via Vallen.

“Para artis tersebut akan tampil di atas sebuah panggung yang spektakuler, yang merupakan salah satu yang terbesar dan tertinggi dibandingkan acara sejenisnya,” bunyi siaran pers INASGOC.

Adapun susunan acara pembukaan pada Sabtu (18/8) malam ini adalah:

17:00: Preshow (tidak disiarkan) berlangsung selama 120 menit;

19:00: Pembukaan Acara;

19:45: Parade Atlet selama 45 menit

20:30: Protokol selama 15 menit;

20:45: Pertunjukan selama 75 menit;

22:00: Penutupan acara.

(ES)/SETKAB




Buka Asian Games 2018, Presiden Jokowi Naik Motor ke Stadion Utama GBK

Presiden dengan mengendarai motor saat tiba di lokasi acara pembukaan Asian Games XVIII Tahun 2018, Sabtu (18/8) malam. (Foto: Humas/Rahmat).

BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kejutan bagi ratusan ribu pengunjung Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, dan jutaan pemirsa yang menyaksikan dari tayangan televisi, saat tiba di lokasi acara pembukaan Asian Games XVIII Tahun 2018, Sabtu (18/8) malam, dengan mengendarai sepeda motor.

Pihak panitia menayangkan video di layar lebar saat Presiden Jokowi berangkat dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan kendaraan resmi kepresidenan RI-1, dan dengan pengawalan ketat Paspampres.

Namun di tengah jalan, perjalanan rombongan Presiden terhalang oleh kehadiran ratusan supporter Indonesia yang juga berama-ramai akan menyaksikan acara pembukaan Asian Games XVIII itu. Presiden pun akhirnya memutuskan memilih melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor.

Setelah sempat meliuk-liuk melalui berbagai jalan sempit, dan juga memberi kesempatan anak-anak sekolah menyeberang jalan, Presiden Jokowi dengan sepeda motornya akhirnya tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kedatangan Presiden Jokowi disambut langsung Ketua INASGOC Erick Tohir dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang telah tiba lebih dulu di panggung kehormatan. Presiden Jokowi kemudian menyalami tamu-tamu kehormatan, dan duduk bersebelahan dengan Presiden Dewan Olimpiade Asia (OCA) Syekh Ahmad Al Fahad Al Sabah. (Tim Setkab/ES)/SETKAB

Posted by Baranews on Saturday, 18 August 2018

 




Presiden Jokowi Resmi Buka Asian Games XVIII

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8) malam. (Foto: Humas/Rahmat).

BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka pesta olahraga negara-negara Asia, Asian Games XVIII Tahun 2018, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8) malam.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahimAsian Games ke-18 tahun 2018, saya nyatakan dibuka,kata Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakhiri kata sambutannya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan merasa bangga atas nama seluruh rakyat Indonesia, bangga dan merasa terhormat kedatangan tamu-tamu terhormat dari 45 negara.

Melalui Asian Games XVIII, lanjut Presiden, bangsa-bangsa se-Asia ingin menunjukkan bahwa semua bersaudara.

“Dalam Asian Games ke-18 , kita bangsa-bangsa se-Asia ingin mengunjukkan bahwa kita bersaudara, kita bersatu, kita ingin meraih prestasi,” tutur Presiden.

Sebelum Presiden Jokowi membuka acara tersebut, penyanyi Tulus dan Cakra Khan memimpin hadiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya Ketua INASGOC Erick Tohir menyampaikan laporan, disusul oleh Presiden Dewan Olimpiade Asia (OCA) Syekh Ahmad Al Fahad Al Sabah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Asian Games XVIII yang diikuti oleh sekitar 16.000 atlet dari 45 negara peserta, digelar di Jakarta dan Palembang, pada 18 Agustus-2 September.

Sebagai Tuan Rumah Asian Games, Indonesia akan mengirimkan sebanyak 1.388 orang yang terdiri dari 938 atlet, 396 ofisial yang akan mengikuti 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. (Tim Setkab/ES)/SETKAB




Terima 2 Pemimpin Korea, Presiden Jokowi: Asian Games 2018 Jadi Momen Penting Perdamaian

Presiden Jokowi bertemu pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan di Cofftea House, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/8). (Foto: BPMI)

BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan (Korsel) Lee Nak-Yon dan Wakil PM Korea Utara (Korut) Ri Ryong Nam di Cofftea House, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/8) malam.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas pembentukan kontingen gabungan kedua Korea pada Asian Games XVIII tahun 2018, yang digelar di Jakarta dan Palembang, 18 Agustus-2 Septmber mendatang.

“Asian Games merupakan satu momen penting yang dapat terus memperkokoh perdamaian dan persahabatan antara Korea Selatan dan Korea Utara,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan itu sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres), Bey Mahmudin, Minggu (18/8) malam.

Presiden menyampaikan harapan Indonesia atas perkembangan positif yang terjadi beberapa waktu terakhir, semoga dapat ditindaklanjuti sehingga stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea dapat segera

tercipta.

“Indonesia secara konsisten terus mendukung perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea,” ucap Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (BPMI Setpres/ES)/SETKAB




Presiden Ajak Kembali Pada Semangat Persatuan dan Kepedulian

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia serta semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa semangat persatuan dan kepedulian akan membawa kejayaan Indonesia.

“Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” katanya.

Presiden juga yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, Indonesia akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa hingga menjadi Indonesia maju yang gemilang.

Pada kesempatan itu, hadir Wapres Jusuf Kalla dan Hj Mufidah Kalla, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Hadir pula Mantan Wapres Try Sutrisno dan Boediono, serta para Duta Besar negara sahabat.

Pewarta: Hanni Sofia
Sumber : Antara




Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR 2018

Jakarta, 16/8 (BARANEWSACEH.CO) – Berikut disampaikan versi lengkap Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 yang dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis:

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018

Jakarta, 16 Agustus 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas;

Yang mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat;

Hadirin yang berbahagia,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Esok hari, kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para

pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang maha-dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu Tanah Air.

Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi, kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut, kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya, bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran.

Tidak berlebihan pada momentum peringatan hari kemerdekaan tahun ini, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun di mana pun saudara-saudara berada untuk kembali

pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa: Indonesia maju yang gemilang.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui Sidang Majelis ini, saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Penyampaian laporan kinerja Lembaga-Lembaga Negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik, agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Lembaga-Lembaga Negara, untuk menghadirkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai amanat konstitusi.

Forum ini juga menghadirkan kembali semangat kebersamaan dan persatuan antar Lembaga-Lembaga Negara dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa dan negara, terutama dalam memenuhi janji kemerdekaan, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kepercayaan rakyat kepada Lembaga-lembaga Negara adalah sumber kekuataan utama kita dalam melangkah. Lembaga-Lembaga Negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional yang diembannya. Dengan demikian, kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut. Oleh karena itu, kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Sudah hampir empat tahun ini, Pemerintahan yang saya pimpin berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia. Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki.

Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development.

Kita tidak berhenti bekerja, rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.

Tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.

Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Langkah Indonesia dalam melangkah maju membutuhkan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara. Selama setahun terakhir, MPR sesuai tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dalam menunaikan perannya, MPR antara lain telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di negeri kita.

MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara.

Sementara itu, DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama tahun 2018, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships. Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. DPD juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. DPD juga turut mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah. Hal ini menjamin kepastian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019. Di tahun 2018, BPK berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan Dana Desa yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah. Tidak kalah penting, BPK juga melanjutkan komitmennya untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional, guna menyukseskan pembangunan antarbangsa, di bawah agenda PBB. BPK terus aktif dalam berbagai Kongres Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah mengkoordinasikan persiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang telah ditetapkan PBB.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berinovasi, guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik, seperti penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma itu, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu, dan lain-lain.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang terus bekerja keras dalam menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan rule of law, konstitusionalisme, dan penerapan prinsip berdemokrasi di negeri kita. Sebagai wujud nyatanya, sampai dengan Juli 2018, MK sudah menerima 63 perkara. Secara keseluruhan, pada tahun 2018 ini MK telah memutus dan mengadili sebanyak 112 perkara 19 yang menjadi perhatian publik, seperti pengujian UU MD3 terkait dengan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas Anggota DPR, pengujian UU LLAJ yang berkaitan dengan Keberadaan Ojek Daring, hingga putusan MK yang memastikan Advokat dapat menjadi kuasa hukum di Peradilan Pajak.

Sama pentingnya, kita turut apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan melalui penegakan kehormatan dan pemeliharaan keluhuran martabat hakim. Selama tahun 2018, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 30 hakim. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi 117 hakim. Melalui upaya-upaya tadi, KY berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan yang makin berbasis pada keseimbangan, yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman dengan penguatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara adalah modal kita bersama untuk melangkah menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sebagai bangsa yang besar, kita akan menghadapi tantangan yang juga besar. Kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan antardaerah, dan kesenjangan pendapatan antarwarga. Kita bersama harus mampu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di antara anak-anak bangsa. Kita bersama harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, serta mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Tapi, saya yakin, sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, kita akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun.

Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar:

Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar: Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar: Bareng bejukung, bareng bebose. Kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar: Waja sampai kaputing. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.

Saya yakin, dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar-Lembaga Negara, kita akan mampu melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan. Saya yakin, dengan teladan dari Lembaga-Lembaga Negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seluruh rakyat akan bergerak membantu. Saya yakin, dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita, prestasi bangsa.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Pewarta: Budi Setiawanto
Sumber : Antara

 




Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia

BARANEWSACEH.CO – Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia, MPR Bentuk Panitia Ad Hoc

Bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama di hari ini menyampaikan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. “Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki,” ucap Presiden RI ketujuh itu.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun ini, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa dalam menunaikan perannya, MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hal itulah, MPR membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menerangkan, MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. “Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan Negara,”

Di depan para anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Salah satunya terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Sebagai lembaga representasi daerah, Presiden Joko Widodo menjelaskan juga bahwa DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. (DEW-Humas Kemensetneg)




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Produktif dan Kompetitif

BARANEWSACEH.CO,  GAYO LUES – Masih dalam Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), Presiden Jokowi juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Presiden Jokowi melaporkan Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia. “Tujuan utama kemudahan itu adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” jelasnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi bahasan laporan Presiden Jokowi. “Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah,” tandas Jokowi.

Empat tahun terakhir, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM. Jaminan perlindungan sosial juga kerap menjadi fokus Pemerintah.

“Pemerintah  bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019,” jelas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Mental dan Pendidikan Fokus Pemerintah Empat Tahun Ini

BARANEWSACEH.CO – Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam empat tahun terakhir. “Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui sidang majelis ini saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelas Jokowi.

Jokowi menyampaikan di tahun pertama pemerintahannya, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. “Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertingggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air,” terangnya.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, membangun mental dan karakter bangsa juga menjadi highlight dalam laporan ini. “Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia, inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki. Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju,” kata Jokowi.

Pendidikan juga menjadi fokus pemerintah dalam empat tahun terakhir. “Dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” tandas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Presiden Jokowi Sampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2019

BARANEWSACEH.CO, Jakarta – Tepat sehari sebelum HUT ke-73 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya yang bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08).

“Empat tahun terakhir, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dalam mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan,” ucap Jokowi.

Lanjut dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat, dan produktif serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018. Lalu tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen di tahun 2018.

“Kerja keras bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan,” ujar Jokowi.

Pertumbuhan yang berfokus dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak hanya itu, dengan menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas dan mendorong efisiensi serta inovasi pembiayaan. (GIE–Humas Kemensetneg)




Mahfud MD Tetap Bicara 3 Kelebihan Jokowi

Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)

JakartaMahfud Md tetap memuji Jokowi meski batal jadi cawapres. Mahfud menyebut 3 kelebihan Jokowi soal kinerja dan track record.

“Saya katakan secara personal Pak Jokowi sangat baik karena 4 hal. Satu, semua lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya nggak ada sampai sekarang. Kalau ada korupsinya (sudah ) kena. Keluarganya ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia (Jokowi) sendiri bersih,” ujar Mahfud Md dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne seperti dikutip detikcom, Rabu (15/8/2018). Meski mengatakan ada 4 hal, Mahfud akhirnya bicara 3 poin.

Kedua, Jokowi disebut Mahfud Md sosok yang tegas. Mahfud mencontohkan soal gugatan UU No 2/2018 tentang MD3 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang kemudian pasal tersebut dibatalkan MK.

Soal UU MD3, Jokowi disebut Mahfud mengajak bicara sejumlah ahli hukum tata negara, di antaranya Harjono dan Maruarar Siahaan. Jokowi disebut menolak lobi politik seperti yang disarankan Mahfud Md terkait UU MD3.

“Pak Jokowi bilang, ‘Pak Mahfud, untuk apa lobi? Itu kan sudah benar hukumnya, kalau saya ambil keputusan ini, hukumnya sudah benar kan? Karena itu, untuk apa saya lobi, biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan saja,'” sambung Mahfud.

Ketiga, Jokowi disebut Mahfud sangat responsif terhadap masukan. Mahfud mencontohkan soal perlawanan M Irfan Bahri terhadap begal di Bekasi yang malah membuat Irfan berstatus tersangka.

“Saya bersama Bu Yenti Garnasih ketemu Presiden, ‘Pak ini nggak bener nih. Menurut Kitab UU Hukum Pidana, orang bela diri ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kok tiba-tiba tersangka?’ Pak Presiden, ‘Oh betul, Pak, ada aturan itu?’ ada,” kata Mahfud menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi membahas kasus pemotor melawan begal.

“Saya biasanya peristiwa ini nggak dengar, saya catat saya selesaikan,” ujar Mahfud bicara soal janji Jokowi. “Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden responsif,” sambungnya.

Di luar apresiasi itu, Mahfud menegaskan tetap membantu Jokowi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi Mahfud tak ingin ikut campur dalam urusan politik.

“Saya ikut Pak Jokowi dalam kenegaraan, dalam politik ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik tentu saya di BPIP harus mundur karena ini ideologi, sehingga saya di sini saja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya,” papar Mahfud.

(fdn/tor)/Ferdinan – detikNews




Ketua Timses Jokowi Sebaiknya Tokoh Muda Islam

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(DETIK.COM)

Jakarta, Baranewsaceh.co : Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mematangkan komposisi susunan tim sukses dan pemenangan Pilpres 2019. Ketua Timses Jokowi diharapkan sosok muda dan mewakili kalangan Islam.

“Saya kira sebaiknya ketua timses punya elemen warna hijau, lagi-lagi untuk bisa jawab isu sara,” kata Pengamat Politik Indobarometer M.Qodari di acara Primetime News Metro TV, Minggu, 12 Agustus 2018.

Qodari menilai posisi Ma’ruf Amin sebagai cawapres masih belum cukup membentengi isu sara. Untuk itu, ketua timses dari kalangan Islam nantinya memiliki tugas menangkis segala macam isu sara yang menyerang Jokowi saat masa kampanye nanti.

“Jadi ibarat pertarungan sepakbola itu yang namanya bek ada dua, bek kiri dan kanan sama-sama dia jawab isu yang sama,” ujarnya.

Selain mewakili kalangan Islam, ketua timses juga diharapkan diemban oleh sosok muda. Ada kekhawatiran ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya pemilih dari kalangan usia muda beranjak pergi.

“Karena lihat figur Ma’ruf Amin yang sudah sangat senior,” ucapnya.

Meski begitu, Qodari yakin suara Jokowi dari kalangan pemilih muda tak pergi. Apalagi, gaya komunikasi Jokowi dalam beberapa kesempatan banyak menggandeng kalangan milenial.

“Tetapi kalau timsesnya juga orang muda akan lebih mudah jangkau kalangan milenial,” pungkasnya.

(JMS)

Whisnu Mardiansyah – Metrotvnews.com




Jokowi Pakai Kemeja Ala Generasi Milenial Bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata”

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, Baranewsaceh.co – Kemeja putih bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” yang dipakai bakal calon presiden Joko Widodo mencuri perhatian masyarakat yang mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (12/8/2018).

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mengatakan, gaya berpakaian itu atas inisiatif dan kreativitas ayahnya sendiri. Menurut Kaesang, gaya berpakaian tersebut bentuk representasi anak muda atau generasi milenial.

“Bapak kan sudah gaul, iyalah (milenial). Anaknya juga masih muda-muda,” kata Kaesang usai mengantar Jokowi tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu.

Kaesang yang tampil kasual dengan kaos putih, celana jeans, dan sneakers keluar bersamaan dengan putri bungsu bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa.

Jokowi memang tampil unik dengan kemeja putih bercorak tulisan yang ada di bagian depan. Tulisan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” itu tampak ngejreng dalam aneka warna.

Adapun, tes kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus diikuti bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Nantinya, tim dokter akan memberikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Selanjutnya, KPU akan menggunakan hasil itu untuk mengumumkan apakah dapat disahkan sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Kompas TV Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba di RSPAD Gatot Soebroto pada Minggu (12/8) pagi.

PenulisReza Jurnaliston

Sumber : KOMPAS.com




Koalisi Jokowi Gaet Ulama Untuk Masuk Dalam Tim Pemenangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menyertakan unsur ulama dalam tim pemenangan. Perwakilan dari kelompok keagamaan dinilai penting dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya akan mengusulkan beberapa tokoh agama untuk memenuhi unsur tersebut.

“Ya tentu kita akan mengusulkan siapa yang masuk kepada tim dari berbagai kelompok agama, itu penting,” ujar Karding usai rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Saat ditanya apakah tokoh agama tersebut dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Karding mengiyakan unsur agama diambil dari dua lembaga keagamaan tersebut. Namun ia enggan mengungkap apakah tokoh-tokoh tersebut berasal dari NU dan MUI atau hanya salah satunya.

“Kita sepakat merahasiakan dulu,” katanya.

Sementara itu, diwawancara di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membenarkan kalau KIK akan menggandeng tokoh dari ormas agama ke dalam struktur tim pemenangan. Tokoh dari Muhammadiyah hingga NU akan digandeng.

“Karena banyaknya minat kalangan di luar parpol yang mendukung juga menjadi tim sukses, maka kita ya sesuaikanlah proporsinya nanti dengan kebutuhan, bahkan ada juga dari kalangan di luar nonparpai politik yang ormas. Yang tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Nanti akan diumumkan oleh Pak Jokowi,” ucap Arwani.

Seperti diketahui, Koalisi Jokowi telah membentuk tim pemenangan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Rencananya, tim pemenangan tersebut akan terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengarah dan Ketua Tim Kampanye Nasional yang nantinya akan membawahi 11 direktorat. (mae/gbr)/Marlinda Oktavia Erwanti, Peti – detikNews




Maruarar Sirait dan Bupati Sumedang terpilih siap menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Ara dan Bupati Sumedang. ©2018 Merdeka.com

BARANEWSACEH.CO – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meyakini bakal capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kerja nyata berupa pembangunan dan lainnya sudah dapat dirasakan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Ara sapaan Maruarar mengatakan, munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, Ma’ruf dipilih sebagai penghormatan kepada ulama.

“Pak Jokowi memilih Ma’ruf Kiai Haji Amin, tokoh muslimnya luar biasa, dia sangat senior,” kata Ara di sela-sela pagelaran budaya bertema ‘Atraksi Kuda Renggong Menggetarkan Dunia’ di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (12/8).

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Sumedang Dony Munir Ahmad, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Tokoh Masyarakat Sumedang, Seniman dan ribuan masyarakat Sumedang.

Menurut Ara, tepatnya dengan Ma’ruf Amin yang dipilih menunjukkan jika Jokowi sangat menghargai para ulama. “Jadi pak Jokowi tidak merasa terjebak, saya berteman dengan Pak Jokowi sudah lama. Dia mengajarkan perilaku politik. Kami bersaing visi, misi, rekam jejak, dan program tidak pernah menjebak jebakan,” katanya.

Ara optimistis rakyat akan bekerja keras memenangkan Jokowi. “Menang di Jawa Barat dan Indonesia. Saya pikir di Jawa Barat, banyak pengembangan telah dilakukan oleh Jokowi,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumedang itu.

Bupati Sumedang terpilih yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dony Munir Ahmad mengaku sebagai kader NU sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya sebagai kader NU dan PPP punya tanggung jawab untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dia (Ma’ruf) adalah pemimpin besar NU. Sebagai kader NU memiliki tanggung jawab moral untuk menang,” kata Dony.

Dony menyatakan, pihaknya akan berkerja keras untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 medatang. Dia beralasan, Jokowi sudah banyak memberikan kerja nyata bagi rakyat Sumedang. Jokowi juga dinilai bersih, merakyat dan perfomnace tidak berubah dan lainnya.

“Kegiatannya jelas, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya sudah dapat dirasakan rakyat Sumedang,” katanya. [gil]/Merdeka.com/Muhamad Agil Aliansyah




TGB Mantap Dukung Jokowi Tuntaskan Dua Periode

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB M Zainul Majdi, ketua DPD Partai Demokrat NTB

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhamad Zainul Majdi kembali memantapkan komitmennya mendukung Presiden Joko Widodo meneruskan kepemimpinan untuk periode kedua.

Penegasan disampaikan gubernur yang beken disapa dengan inisial TGB (Tuan Guru Bajang) itu, ketika ditanya apakah dirinya ditawari masuk dalam tim pemenangan pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Enggak ada tawar-tawarin apa. Enggak ada bicara tawaran. Tapi komitmen saya seperti yang saya sampakan bahwa untuk keberlanjutan kemaslahatan kita semua ya menurut saya bapak Jokowi harus menuntaskan di periode kedua,” ucap TGB.

Hal itu disampaikannya saat menjawab jurnalis, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas penanganan tanggap darurat bencana gempa di Lombok, NTB.

“Nah ini satu contoh sederhana yang menarik di NTB ya. Jadi kenapa relatif kami di NTB itu bisa agak cepat untuk menangani tanggap darurat? Karena infrastruktur di NTB itu diguncang dengan 7,0 (SR), diguncang dengan 6,4, diguncang terakhir dengan 5,9, itu relatif kuat. Kenapa dia kuat, karena dalam sepuluh tahun terakhr kita menyiapkan infrastruktur transportasi yang kokoh,” tuturnya.

Hal itu menurutnya membuktikan bahwa perhatian pada infrastruktur tidak hanya bisa menciptakan daya saing lebih tinggi, gerak ekonomi yang lebih baik dan sehat, tetapi juga busa berguna pada kondisi emergency.

“Kita tidak bisa bayangkan kalau infrastruktur di NTB itu misalnya tidak kuat diguncang tiga gempa besar itu. Habislah kita semua. Tapi sekarang alhamdulillah jalur-jalur utama itu semua fungsional, jembatan juga bagus. Artinya apa, pembangunan infrastruktur itu penting sekali. Tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga mitigasi bencana,” tuturnya.(fat/jpnn)/jpnn.com




Menko Luhut: 80% Warga Banten Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019

Jenderal purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan pada Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Capres-Cawapres 2019, Jakarta, Minggu (12/8). Kata Cakra diambil dari bahasa Sansekerta. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

 

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, warga Banten sangat bangga karena KH Ma’ruf Amin dipinang Joko Widodo atau Jokowi sebagai cawapresnya di Pilpres 2019. Hal itu terjadi saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu 11 Agustus 2018.

“Karena beliau salah satu dari cucu dari Syeh Nawawi. Jadi beliau betul-betul sangat dihormati. Sampai kemarin jawaranya kumpul, pesantren-pesantrennya kumpul, semua memberikan deklarasi,” kata Luhut saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Menurut Luhut, 80% persen masyarakat Banten siap mendukung Jokowi dan KH Ma’ruf Amin di konstelasi Pilpres 2019. Purnawirawan jenderal inipun kaget karena Jokowi bisa merebut hati warga Banten.

“Mereka bilang ada 80 persen di sini. Saya dengarnya ngeri juga. Padahal tahun 2014 kan Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) kalah di Banten. Ini saya pikir akan ada perubahan-perubahan,” tutur Luhut.

Luhut hadir dalam acara Purnawirawan Jenderal TNI yang membentuk kesatuan bernama Cakra 19, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Cakra 19 mendeklarasikan Jokowi – KH Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Ada sejumlah alasan yang membuat Cakra 19 mendukung pasangan tersebut.

“Pertama keberhasilan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019 karena dapat merebut kembali lokasi lokasi sumber daya alam strategis,” kata Ketua Tim Cakra 19 Andi Widjajanto saat mendeklarasikan Jokowi – Ma’ruf Amin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat meningkatkan jumlah infrastruktur sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang sama. Kemudian, Jokowi mampu meningkatkan jumlah program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan putra-putri bangsa.

Jokowi juga dinilai bisa menerapkan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Di pemerintahan Jokowi juga jumlah kemiskinan semakin tergerus.

“Kelima, Jokowi dapat meningkatkan daya saing yang baik kualitas manusia ataupun produk olahan Indonesia di dunia Internasional,” tutur mantan Seskab tersebut.

“Dengan pertimbangan tersebut Tim Cakra 19, mendeklarasikan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk kembali menjadi calon presiden pada periode kedua yaitu tahun 2019 hingga 2024,” ucap Andi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com/




Jokowi: JK Bersedia Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf

Presiden Jokowi dan Wapres JK di Istana. (Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Bakal capres petahana, Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi tim pemenangannya di Pilpres 2019. Kata Jokowi, JK telah bersedia menjadi ketua tim.

“Ya kan dari saya itu. Penentuan ketua tim ada di saya. Ya (JK) sudah bersedia. Saya sudah berbicara dengan beliau,” ujar Jokowi usai tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

JK sendiri sebelumnya tengah mempertimbangkan untuk menjadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. JK pun berjanji tetap membantu Jokowi.

“Ya tentu sedang kita pertimbangkan segala hal, tapi saya tetap menjanjikan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang kita pertimbangkan bagaimana caranya,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/8/2018).

JK mengaku tengah mempelajari sistem terbaik jika nantinya harus menjadi ketua timses Jokowi-Ma’ruf Amin, dengan kondisi dan situasi yang ada.

JK juga mendatangi rumah Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat diminta Megawati memberi gambaran tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

“Tadi saya juga sempat dipanggil dalam pertemuan itu untuk sedikit memberikan penjelasan terhadap gambaran dari tim kampanye pemenangan nasional,” ujar Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).  (nkn/dkp)/Niken Purnamasari – detik.com