Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia

BARANEWSACEH.CO – Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia, MPR Bentuk Panitia Ad Hoc

Bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama di hari ini menyampaikan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. “Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki,” ucap Presiden RI ketujuh itu.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun ini, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa dalam menunaikan perannya, MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hal itulah, MPR membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menerangkan, MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. “Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan Negara,”

Di depan para anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Salah satunya terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Sebagai lembaga representasi daerah, Presiden Joko Widodo menjelaskan juga bahwa DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. (DEW-Humas Kemensetneg)




Polres Aceh Timur Gelar Perkara Kematian Gajah di Areal PT. Citra Ganda Utama

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Satuan Reserse Kriminal (Satresrim) Polres Aceh Timur, pada Kamis (16/08/2018) pagi melakukan gelar perkara kasus kematian gajah di areal PT. Citra Ganda Utama yang terjadi pada Kamis (09/08/2018) lalu.

Gelar perkara dilakukan di Aula Wira Satya Polres Aceh Timur yang dipimpin langsung oleh, Tim Asistensi Bareskrim Mabes Polri yang diketuai oleh Kombes Pol. Adi Karya Tobing, S.H, M.H dan diikuti tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Sedangkan dari Polres Aceh Timur hadir diantaranya Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K, M. Si beserta anggotanya dari Unit Tipidter yang menangani kasus kematian satwa dilindungi tersebut.

AKP Erwin Satrio Wilogo usai gelar perkara mengatakan hasil lidik sementara ini sudah mulai mengarah tapi masih menunggu tim di lapangan bahkan dari Tipidter Mabes Polri juga sudah turun juga dan hari ini kita lakukan gelar perkara, yang mana hasilnya sudah mulai mengarah ke langkah-langkah penindakan. “Sudah ada beberapa identifikasi yang harus lebih dimatangkan sebelum bertindak,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, hasil uji sampel yang dianalisis dari Laboratorium Forensik Polri belum keluar. Hingga kini kematian gajah jantan ini diduga karena terkena setrum pagar kawat yang dialiri listrik, namun demikian masih kita dalami keterkaitan saksi dan hasil penyelidikan kita,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan kasus kematian gajah yang mati di areal PT. Citra Ganda Utama.

“Jadi kami sejak kejadian itu sudah melakukan langkah-langkah. Pertama dengan memback-up penanganan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh. Kemudian kami juga menerjunkan anggota Resmob kita, sehingga semakin banyak tim yang bergerak maka pengungkapannya semakin cepat dan bisa sekaligus menangkap pihak yang terkait dengan kematian satwa dilindung itu. ” urai Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K.

Hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi, namun ia enggan menyebutkan dugaan kuat tersangka utama yang telah dimiliki. Justru ia meminta publik diminta untuk bersabar dan mohon dukungan dari masyarakat segera terungkap. (JM)




Polres Aceh Timur Gelar Perkara Kematian Gajah

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Satuan Reserse Kriminal (Satresrim) Polres Aceh Timur,melakukan gelar perkara kasus kematian gajah di areal PT. Citra Ganda Utama pada Kamis (09/08/2018) lalu.

Gelar perkara dilakukan di Aula Wira Satya Polres Aceh Timur yang dipimpin langsung oleh, Tim Asistensi Bareskrim Mabes Polri yang diketuai oleh Kombes Pol. Adi Karya Tobing, S.H, M.H dan diikuti tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Kamis, (16 Agustus 2018).

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K, M.Si hadir beserta anggota dari Unit Tipidter yang menangani kasus kematian satwa dilindungi tersebut.

AKP Erwin Satrio Wilogo usai gelar perkara mengatakan “hasil lidik sementara ini sudah mulai mengarah tapi masih menunggu tim di lapangan bahkan dari Tipidter Mabes Polri juga sudah turun dan hari ini kita lakukan gelar perkara, yang mana hasilnya sudah mulai mengarah ke langkah-langkah penindakan,dan sudah ada beberapa identifikasi yang harus lebih dimatangkan sebelum bertindak,”jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur menambahkan,”hasil uji sampel yang dianalisis dari Laboratorium Forensik Polri belum keluar,hingga kini kematian gajah jantan ini diduga karena terkena setrum pagar kawat yang dialiri listrik, namun demikian masih kita dalami keterkaitan saksi dan hasil penyelidikan kita,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan kasus kematian gajah yang mati di areal PT. Citra Ganda Utama.

“Jadi kami sejak kejadian itu sudah melakukan langkah-langkah,pertama dengan memback-up penanganan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh,Kemudian kami juga menerjunkan anggota Resmob kita, sehingga semakin banyak tim yang bergerak maka pengungkapannya semakin cepat dan bisa sekaligus menangkap pihak yang terkait dengan kematian satwa dilindung itu,”urai Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H,S.I.K.

Hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi, namun ia enggan menyebutkan dugaan kuat tersangka utama yang telah dimiliki,justru ia meminta publik diminta untuk bersabar dan mohon dukungan dari masyarakat segera terungkap katanya. (sss)




Kapolres Aceh Timur Himbau Masyarakat Untuk Tidak Percaya Dengan Adanya Penelpon Yang Mengaku Bisa Membebaskan Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Aceh Timur, Baranewsaceh.co – Banyak cara para penjahat untuk mendapatkan uang. Salahsatu diantaranya dengan mencatut nama pejabat Kepolisian. Penipuan semacam itu kian marak di Aceh Timur. Modusnya, para pelaku menelpon keluarga tersangka bahkan perangkat gampong dengan memanfaatkan nama pejabat untuk mengelabui korbannya. Para korban biasanya adalah keluarga tersangka yang kasusnya baru terungkap.Kamis 16/08/2018.

Seperti yang dialami oleh Geuchik Gampong Jawa, Muhammad Nasir, pada Rabu (15/08/2018) dirinya mengaku ditelpon oleh orang tak dikenal dengan mengaku dirinya KBO Narkoba Polres Aceh Timur dan mengatakan bisa membantu membebaskan warga Gampong Jawa yang belum lama ini tertangkap polisi dengan dugaan kepemilikan narkoba. Setelah ditelusuri nama dan nomor handphone tersebut bukan KBO Narkoba Polres Aceh Timur.

Menyikapi hal tersebut Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H menyampaikan, pemerasan atau penipuan dengan mencatut nama pejabat teras Kepolisian memang sangat rentan terjadi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memanfaatkan kondisi psikis keluarga tersangka.

Pelaku yang mengaku sebagai pejabat Kepolisian tersebut biasanya menjanjikan bisa membantu membebaskan anggota keluarga yang menjadi tersangka. Bahkan, pelaku diduga memanfaatkan pemberitaan sejumlah pengungkapan kasus dari media masa, baik cetak, online, maupun televisi.

“Maka saya minta kepada kawan-kawan wartawan, kalau bisa, nama tersangka itu disamarkan. Selain itu juga alamat tersangka tidak terlalu detail. Karena semakin detail identitas, maka semakin mudah para pelaku penipuan untuk melacaknya,” Terang AKBP Wahyu Kuncoro.

Lebih lanjut, ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anggota keluarga dan sedang terlibat masalah hukum, untuk berhati-hati agar tidak percaya jika ada oknum yang menawarkan bisa membebaskan dari jerat hukum. Apalagi dengan jaminan uang.  “Kalau ada nomor yang tak dikenal menelpon dan menawarkan janji-janji manis jangan ditanggapi dan langsung laporkan ke kami, kroscek dulu kebenarannya.” Pungkas Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Aceh Timur Iptu Hendra Gunawan Tanjung, S.H menegaskan anggota saya, baik yang ada di lapangan maupun yang melakukan penyidikan secara tegas kami peringatkan agar tidak bermain mata dengan keluarga tersangka karena hal itu akan menjadi tendensi buruk terhadap kinerja Kepolisian. Tegasnya. (JM)




Polisi Amankan Wanita Asal Aceh Bawa 1 Kg Sabu-Sabu di Bandara Kualanamu

Arsip Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah memeriksa narkoba jenis sabu-sabu hasil pengungkapan yang akan dimusnahkan di Semarang, Selasa (15/5/2018). BNNP Jateng memusnahkan sabu-sabu dengan total berat 3,2 kilogram atau senilai sekitar Rp3,2 miliar dari empat tersangka (satu diantaranya tewas ditembak karena melawan petugas) jaringan pengedar di Semarang, Kebumen, dan Cilacap. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Medan, Baranewsaceh.co  – Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengamankan wanita berinisial N (32) warga Desa Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh membawa 1 kg sabu-sabu, di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandy Priambodo di Medan, Selasa, mengatakan, penangkapan Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang membawa sabu-sabu dari Medan ke Bandara Kualanamu untuk berangkat ke Bandar Lampung.

Selanjutnya, menurut dia, tim melakukan pengawasan sampai ke Bandara Kualanamu.

“Setelah tersangka sampai di bandara, tim menunjukkan identitas dari kepolisian dan meminta Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, masuk ke mobil dan membawa barang koper miliknya,” ujar AKBP Raphael.

Ia mengatakan, setelah sampai di Jalan Letda Sudjono simpang pintu tol Bandar Selamat Medan, tim melakukan pemeriksaan koper tersangka dan ditemukan satu bungkus plastik besar yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

Saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa narkoba itu miliknya dan akan diantar ke Bandar Lampung.

“Petugas mengamankan tersangka dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucap dia.

Raphael menambahkan, tersangka pernah sekali berhasil mengirimkan 0,5 kg sabu-sabu ke Palembang. Narkoba tersebut dimasukkan ke pakaian, kemudian dibungkus dan dimasukan ke dalam koper.

“Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan penangkapan narkoba itu, dan kemungkinan melibatkan jaringan Malaysia-Aceh-Medan dan Bandar Lampung,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan.

Pewarta: Munawar Mandailing
Sumber: Antara




Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah Bantah Peryataan Jailani Ali Manager PT.Triangle.Pase Ins

 

Aceh timur, Baranewsaceh. Co – Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah Bantah Peryataan Jailani Ali Manager PT.Triangle.Pase Ins.

Peryataan Meneger Jailani Ali di sebuah media Online pada tanggal (07/08/2018) di Banda Aceh, yang mengatakan “bahwa sudah hampir seluruhnya tenaga kerja Putra Aceh itu tidak seluruhnya benar,” demikian disampaikan oleh Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah di Idi Raiyeuk Senin (13/8/2018).

Dikutip dalam pers rilisnya menyebutkan bahwa, PT.Triangle Pase Inc, Ikut serta dalam upaya mendukung dan menyukseskan kemajuan Provinsi Aceh, baik dibidang ekonomi maupun budaya melalui Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di Banda Aceh.

TPI (Triangle Pase Inc) ikut berpartisipasi pada event tersebut di bawah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya,” kata Jalani Ali, Representatif Manager Triangle Pase Inc, selasa (7/08/2018).

Jalani Ali mengatakan, “tujuan Triangle Pase Inc berpartisipasi dalam even tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa TPI peduli dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sekaligus ingin mempublikasikan kepada masyarakat luas, bahwa TPI bergerak di bidang eksplorasi dan produksi gas bumi,”Jelasnya.

Untuk itu, TPI (Triangle Pase Inc) sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar karena tanpa dukungan tersebut akan sangat sulit bagi perusahaan mencapai tujuan dan target seperti yang tersebut di atas. “Jika target tercapai maka kehadiran perusahaan dapat membawa dampak positif baik bagi pemerintahan maupun masyarakat sekitar,” Ungkapnya Jalani Ali.

Dia menjelaskan saat ini TPI sudah mempekerjakan hampir seluruh nya putra daerah Aceh. “Khusus di Pase Field, pihak kita selalu menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh khususnya,” Ujar Jalani Ali.

Menurut Jalani Ali, pihak TPI Jakarta yang ikut hadir dalam even Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VII ini yaitu Miza Ocviza dan Sakti Alamsyah.

Selanjutnya Harapan saya sebagai Keuchik Gampong Sujudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh timur kepada PT.Triangle.Pase Ins, kedepan, “Tenaga kerja setempat diberi kesempatan setidaknya 50 persen biar ada keseimbangannya, ini yang dipakai hanya dari Aceh Utara saja, memang dari security-nya ada, dan selanjutnya PT.Triangle pase ins juga dapat memberikan dana CSR kepada masyarakat gampong sejudo dan kami tidak mau dijadikan sebagai penonton dirumah sendiri,Tutup geuchik alamsyah.(sss)




TNI/Polri dan Petugas TNGL Aceh Selatan Temukan 1 Hektar Ladang Ganja

 

Aceh Selatan, Baranewsaceh. Co – Anggota Kodim 0107/Aceh Selatan dan personil Satuan Sabhara Polres Asel beserta petugas Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) berhasil menemukan seluas 1 hektar ladang di Desa Sineubok Keranji, Kecamatan Kota Bahagia, Selasa (07/08/2018) lalu.

Penemuan tersebut berawal saat tim gabungan melakukan patroli kawasan nasional hutan gunung lauser di seputaran wilayah Desa Seunebok Keranji yang berjarak puluhan kilometer dari perkampungan.

Adapun personil yang tergabung dalam pelaksanaan patroli gabungan diantaranya Aipda Zulfikar anggota Sabhara Polres Asel, Sertu Azrun Daulay Babinsa Koramil 07/KS dan Herman, Jafar, Wahidin, Hermanto, Fakruddin dari petugas Taman Nasional Gunung Louser (TNGL).

Menurut informasi yang diperoleh dari Sertu Azrun Daulay, kronologis penemuan ladang ganja sekitar pukul 09.00 WIB, tim yang dipimpin Herman bergerak dari pos peristirahatan pertama menuju kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) yang berada dalam wilayah Desa Seunebok Keranji.

Selanjutnya, pada pukul 04.00 WIB akan melaksanakan istirahat malam di atas ketinggian dengan koordinat
N 03 ’01’21.4″ E 097’30’ 01.5″, tim menemukan ladang ganja seluas lebih kurang 1 hektar.

“Setelah berjalan malam sekitar beberapa kilometer kami beristirahat sejenak. Kemudian pas melanjutkan perjalan kami temukan ladang ganja itu di wilayah Desa Seunebok Keranji yang merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL),” terangnya.

Azrun mengaku, tidak menemukan siapa pemilik lahan ganja tersebut namun diperkirakan sebanyak lebih kurang 2 ribu batang ganja siap panen.

“Ada sekitar 1 hektar dan sebayak lebih kurang 2 ribu batang bahkan kami temukan sebagian yang sudah dipanen oleh pemiliknya,” ungkap Azrun.

Sambungnya, pada hari Rabu (08/08/2018) pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB tim gabungan mulai melakukan pemusnahan dengan cara mencabut dan membakar seluruh batang ganja di lahan tersebut.

“Hampir 4 jam lebih kita cabut dan kemudian membakar semua batang ganja. Setelah itu kami kembali lanjutkan patroli ke atas puncak gunung lauser,” terangnya.
Tim gabungan kembali melanjutkan patroli ke puncak gunung lauser dan melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke- 73 tahun 2018.

Hal tersebut juga disampaikan Humas Polres Aceh Selatan kepada awak media melalui pesan Whatsapp, Sabtu (11/08/2018) bahwa ladang ganja yang belum diketahui pemiliknya ditemukan tim gabungan TNI, Polri dan petugas PAM TNGL saat melakukan patroli keamanan.
“Ladang ganja itu tidak sengaja ditemukan oleh tim gabungan saat patroli di kawasan TNGL Desa Seunebok Keranji Kecamatan Kota Bahagia,” katanya.

Humas Polres Asel menyebutkan lahan ganja sekitar satu hektar memiliki kurang lebih 2 ribu batang pohon ganja yang kemudian langsung dimusnahkan oleh tim gabungan.

“2 ribu batang ganja dalam kebun seluas 1 hektar langsung dimusnahkan oleh tim patroli gabungan,” demikian sebut Humas Polres Aceh Selatan. (sarman)




KPK Sita Dokumen Aceh Marathon di BPKS Sabang

Jubir KPK, Febri Diansyah. Foto: cr-1/INDOPOS

Sabang,  Baranewsaceh.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan membawa dokumen kegiatan Aceh International Marathon (AIM).

“Dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh Marathon dari Kantor BPKS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima awak media, Sabtu.

Febri mengakui, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh sejak pulai 09.30 WIB hingga Jumat.

Selain dokumen DOKA dan Aceh International Marathon, informasi yang dihimpun Antara KPK juga menyita dokumen Sail Sabang 2018 serta dokumen pembangunan Dermaga CT-3 BPKS yang sumber dananya dari APBN sejak 2006-2011 senilai Rp793 miliar.

Pembangunan Dermaga CT-3 BPKS di Gampong (desa) Kuta Bawah Timu, Surakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar.

Terkait penggeledahan Kantor BPKS Sabang itu, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi, sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini,” kata Jubir KPK.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018 sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2018 sempat memimpin rapat kesiapan Aceh Internasional Marathon di Sabang.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Pewarta: Irman Yusuf
Sumber : Antara




KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif

MI/Susanto

Jakarta, Baranewsaceh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh nonaktif Ahmadi dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf dalam penyidikan kasus suap DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, Ahmadi juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Ahmadi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus itu antara lain Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi pengetahuan dari para saksi yang dipanggil terkait penerimaan tersangka Irwandi sebagai Gubernur Aceh dalam alokasi DOKA.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.?

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.?

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Sumber: Antara




KPK Geledah Kantor BPKS Sabang

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait kasus suap Bupati Kebumen di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/1). KPK menetapkan tiga orang tersangka diantaranya Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi dan dari pihak swasta Hojin Anshori dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

Sabang, Baranewsaceh.co –  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Jumat.

“KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh. Penggeledahan dilakukan mulai 09.30 WIB hingga sore,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima awak media, Jumat.

Febri menyatakan, dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh International Marathon (AIM)?dari Kantor BPKS.

KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi, sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini,” ujar Jubir KPK.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018 sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2018 sempat memimpin rapat kesiapan Aceh Internasional Marathon di Sabang.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Pewarta: Irman Yusuf
Sumber : Antara




Diduga Telah Melakukan Ujar Kebencian, Polisi Diminta Ringkus Pemilik Akun facebook RangGa YOs


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri diminta menangkap seorang pelaku penyebar ujaran kebencian melalui media sosial yang di duga di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

Pelaku diduga telah menyebarkan konten muatan ujaran kebencian melalui ‘Facebook’ dan debat di Grup Facebook Blangkejeren – Gayo Lues pada sekitar pukul 11.30 , Sabtu (11/08/2018).

Akun Facebooknya : RangGa YOs Linknya https://www.facebook.com/groups/1089160304476720/permalink/1925176967541712/

Link di Grup Blangkejeren – Gayo Lues : https://www.facebook.com/groups/1089160304476720/permalink/1925176967541712/

Tidak Hanya itu Akun Facebook ini juga diduga telah menyebar ujar kebencian di Akun Facebooknya sendiri yang bernama RangGa YOs .  Amatan Media Akun RangGa YOs ini diduga telah menghina Presiden Jokowi.

Menanggapi Hal itu Koordinator Barisan Relawan Jokowi (BARA JP) Kabupaten Gayo Lues Norman Sembiring.M mengatakan “ Pelaku akun facebook RangGa YOs  diminta segera ditangkap dan pelaku diduga tinggal di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kami sudah cek semua bukti buktinya dan kami sudah cek Akun RangGa YOs dia adalah kemungkinan tinggal di Kutacane Aceh Tenggara, Ujarnya.

Norman Sembiring meminta Kasus tersebut segera ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dan Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Norman Sembiring, akun RangGa YOs kerap membuat konten-konten dalam bentuk gambar dan tulisan atau meme yang menjelek jelekkan Jokowi, seluruh meme yang ia hasilkan tersebut kemudian diunggah dan disebar luaskan melalui akun Facebook RangGa YOs katanya.

Mayoritas konten yang disebarkan akun RangGa YOs menyudutkan dan menjelekkan Presiden Jokowi dan salah satu etnis sehingga, orang yang membaca unggahannya tersebut terpengaruh dan ikut menghujat melalui kolom komentar, jelas Koordinator Bara JP Gayo Lues.

Menurut Norman Sembiring dalam hal ini pelaku dapat dijerat dengan Pasal berlapis dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara. dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bahkan Akun RangGa YOs itu, dapat dijerat dengan Pasal 16 Jo, pasal 4 huruf (b) angka (1) UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 157 ayat (1) dan atau pasal 207 KUHP, jelas Norman Sembiring. (RED)

Sumber Foto Akun Facebook RangGa YOs




Aceh Tengah : Warga Temukan Bayi Dalam Kardus

Takengon, Baranewsaceh.co – Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 15.00 wib digegerkan dengan penemuan Bayi mungil laki-laki di dalam sebuah Kardus yang telah di lengkapi dengan peralatan Bayi. Penemuan bayi tersebut tepatnya di Kampung Belang Gele, Dusun Masjid, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Sabtu 11 agustus 2018.

Karma (30) Sumber Baranewsaceh.co di lokasi kejadian mengatakan.” kronologis penemuan bayi yang berjenis kelamin Laki-laki tersebut, di awali dengan seorang Gadis bernama DN di dalam sebuah bilik kecil disamping rumah yang biasa digunakan untuk tempat memasak dengan kayu bakar”.

Awalnya DN hendak membuang sampah dibelakang rumahnya, tiba-tiba ia mendengar seperti suara kucing, lalu ia bertanya kepada temannya SL, dan mendekati suara tersebut dan melihat sebuah Kardus yang telah diletakkan dengan rapi disamping rumahnya.

lalu ia (SL) penasaran dengan isi kardus itu, ternyata setelah dibuka isinya anak bayi yang baru dilahirkan, ia berteriak kepada warga setempat untuk meminta pertolongan. Anehnya bayi itu diletakkan lengkap dengan, Bedong, Susu 2 Kotak, Botol Susu, Beberapa pakaian Bayi dan Roti”, terang Warga tersebut

Hingga berita ini diturunkan, Bayi yang ditemukan itu sudah dibawa ker Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon cek kesehatan lebih lanjut.

Sementara memurut penuturan bidan, bayi yang baru ditemukan itu baru dilahirkan selama dua jam, karena sudah terbungkus rapi, sedangkan ari-arinya mungkin sudah di tanam oleh orangtuanya. (DN)




Kadis PMG Aceh Timur: Kami tidak Perintahkan Desa Sembunyikan Dokumen Desa Kepada Publik

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur tidak pernah perintahkan Keuchik dan Perangkat Desa/Gampong untuk tidak transparan kepada publik terkait Dokumen Alokasi Dana Desa (ADD).

Pernyataan tersebut disampaikan Kadis PMG Aceh Timur Maimun, SE. Ak, M. Si kepada awak media diruang kerjanya Jum’at (10/08/2018) di Idi.

“Kami tidak pernah melarang pihak Keuchik beserta perangkatnya untuk tidak transparan kepada pihak publik, terkait Dokumen realisasi Dana Desa (DD) karena itu melanggar aturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk kepada pihak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertupoksi Anti Korupsi atau Pemantau/Pengawasan Anggaran Negara”.tegas Kadis DPMG Aceh Timur Maimun, SE, Ak, M. Si.

Justeru kami berharap pihak independen membantu kami melakukan pembinaan terhadap realisasi DD di Gampong – gampong dalam wilayah Aceh Timur”. jelasnya.

“Jika ditemukan masalah di Desa yang tidak bisa dilakukan pembinaan lagi, laporkan sama saya, untuk kita panggil ke Dinas. Dan saya tekankan agar fungsikan perangkat kerja sesuai Tupoksi yang diamanatkan dalam Regulasi”.katanya

Ketika ditanya awak media terkait pernyataan Sekdes Desa Alur Patong Safrijal dan Ketua TPK Desa Bandar Baro alias Botren Furqan kepada media, Maimun, SE, Ak, M. Si menjawab “Itu semua tidak benar, kami tidak pernah sampaikan itu, justeru Desa harus terbuka kepada LSM dan Media, karena juga memiliki hak pengawasan dan pemantauan”. Papar Kadis DPMG. (SSS).




LSM – KPK Soroti Sekdes Gampong Alue patong Ada Apa Merahasiakan APBG


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – LSM-KPK Nusantara menilai para oknum perangkat gampong atau desa alue patong, kecamatan indra makmu, kabupaten aceh timur telah melanggar undang- undang terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan pelayanan publik.

Kabid investigasi LSM-KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM Mengatakan, Menurut Penilaian Kami Berdasar Informasi dari warga.

” Para Oknum Perangkat Gampong Telah Melanggar Produk Hukum yang Meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik Serta UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ” . ujarnya, Kamis (9/8/2018).

Tindakan sekdes gampong alue patong merahasiakan APBG Tahun 2017 dan Mengabaikan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).

Disamping itu Mengatas Namakan orang lain serta Menghambat dan Menyembunyikan dokumen, ” Disinyalir adanya dugaan Korupsi atau penyimpangan lainnya dan penyalah gunaan Kewenangan selaku pejabat Tehnis pengelolaan keuangan gampong (PTPKG), hal Tersebut Termasuk Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor “. Urai Syahrudin Adi Putra, HAM.

Syahrudin Menambahkan, ” Semua akan menjadi jelas, Mana saja produk hukum Terduga kepada Sekdes Setelah laporannya masuk ke ranah hukum ” . imbuhnya.

Disamping itu, Keuchik gampong alur patong juga diduga telah mengabaikan aturan tentang pelayanan publik. menurut informasi, salah seorang warga Berinisial JFR ditendang oleh Keuchik saat menanyakan Perihal jumlah anggaran APBG pada pertemuan Musyawarah pertanggung Jawaban LPD tahun 2016.

Menurut Syahrudin Adi Putra, HAM, saya menilai Salah seorang anggota tuha Peut desa alue patong Diduga telah menebarkan Cerita bohong kepublik Terkait informasi dan data Tata kelola anggaran APBG, Hal tersebut saya telaah dari Hasil rekaman salah seorang Media.

Dalam hal ini, pihak media Akan terus melakukan Kendalaman informasi Terkait dugaan adanya Penyimpangan dan Penyalahgunaan anggaran APBG desa alue patong, agar Semua bisa terungkap, Pungkasnya. (sss)




Ada Apa Dengan Dana Bos, Pejabat Dinas Pendidikan Tidak Mau Ditemui LSM TOPAN – RI

Bagansiapiapi, Baranewsaceh.co – Ketua DPD TOPAN-RI Pekanbaru – Riau berkunjung kekantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sekaligus mengantarkan surat pemberitahuan dan surat tugas khusus untuk melakukan Investigasi dan Monitoring DANA BOS ke setiap sekolah yang ada di bawah naungan Dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Kamis, 09/08/2018.

Setibanya disana Kasubag Umum Dinas Pendidikan Rohil (Pak Dedi) tidak berada di tempatnya menurut pengakuan  salah satu staff, kemudian ketua DPD TOPAN-RI kota Pekanbaru (Devi Afrianty) meminta kepada staff kantor untuk bertemu dengan Kepala dinas pendidikan Rohil, Wan Rusli Syarief setelah menunggu lebih kurang 1/2 jam lebih ternyata yang bersangkutan tidak mau di jumpai,  dengan alasan lagi sarapan didalam ruangannya.

Selanjutnya ketua DPD TOPAN-RI Pekanbaru di arahkan ke Sekretaris dinas pendidikan bapak M. Nasir namun sayang beliau tidak mau menerima surat pemberitahuan monitoring dan investigasi dari LSM TOPAN-RI Pekanbaru dengan alasan lagi di tunggu oleh wakil Bupati ada urusan kantanya.

Namun M. Nasir memerintah kan staff nya yang masih pegawai honorer untuk menerima surat dari LSM TOPAN-RI Pekanbaru setelah itu LSM TOPAN-RI Pekanbaru di tinggalkan di tempat.

Dengan nada emosi Devi Afrianty ketika dikonfirmasi awak Media Baranewsaceh.co mengenai kedatangannya mengantakan beginikah cara pelayanan publik yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Rohil ada apakah gerangan mereka sampai enggan menerima surat pemberitahuan dari kami LSM TOPAN-RI Pekanbaru untuk melaksanakan monitoring dan investigasi terkait DANA BOS..?. (AB)




Baliho APBDes Belum Terpasang

Kutacane. Baranewsaceh  – Setelah lebih dari sebulan realisasi Dana Desa tahap pertama TA.2018,sangat banyak desa yang belum memasang baliho APBDes di setiap desa masing masing di kecamatan Babul Makmur.

Demikian pengamatan jurnalis media ini pada hari Kamis 9 Agustus 2018 yang melakukan kunjungan ke setiap desa di kecamatan Babul Makmur.

Padahal sesuai pasal 2 ayat (1) Permendagri 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Desa poin transparansi yang menyatakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBDes,disini ditekankan supaya pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara terbuka terhadap masyarakat.

Bila di kaji,secara tidak langsung memperkosa hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan Dana Desa yang direalisasikan. Dari 21 desa di kecamatan Babul Makmur, hanya 1 desa yang telah memasang baliho APBDes TA. 2018 tahap pertama, yaitu desa Tanoh Alas dengan kepala desa ibu Ernawati yang benar benar mengikuti aturan Permendagri 113 pasal 2 ayat (1) tahun 2015 mengenai Transparansi, yang kemudian mungkin akan mengikuti aturan berikutnya dalam pengelolaan yaitu partisipatif dan akuntabilitas yang akan menuju pada Disiplin Anggaran yang menjadi tujuan Dana Desa.

Semoga perjalanan pengelolaan Dana Desa bisa sesuai dengan sistem dan tata aturan yang tepat. (N.Depari)




Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Suami Istri di Peureulak Ditangkap polisi


Aceh Timur, Baranewaceh. Co – Kapolsek Peureulak AKP S Purba memperlihatkan pasangan suami istri yang terlibat narkoba pasca ditangkap dan diamankan di Mapolsek Peureulak Aceh timur.

Pasangan suami istri diamankan jajaran Polsek Peureulak, Aceh Timur, karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Mereka ditangkap Selasa (7/8/2018) sekitar pukul 16.25 WIB, di areal persawahan di Dusun Blang Batee, Gampong Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.

Pasangan suami istri itu merupakan warga Kota Langsa. Suami berinisial RA (39) dan istrinya berinisial RM (36).

Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro melalui Kapolsek Peureulak AKP S Purba mengatakan, dari pasangan suami istri itu pihaknya mengamankan narkoba sebanyak satu paket berisi narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti lainnya yang disita dua unit HP.

Kapolsek mengatakan, pasangan suami istri itu diamankan saat melintas di jalan Dusun Blang Batee, Gampong Blang Batee, Kecamatan Peureulak, mengendarai Honda Beat BL 5508 FP.

Saat itu, kata S Purba, personel Polsek langsung melakukan pemberhentian sepmor tersebut, tapi sepmor tersebut berbalik arah ke arah areal persawahan yang mengakibatkan suami istri tersebut jatuh ke sawah bersama sepmornya.

Selanjutnya personel polisi memeriksa sepmor dan badan kedua tersangka sehingga ditemukan satu paket sabu yang sempat dibuang oleh tersangka ke areal persawahan,” jelas Kapolsek, dalam keterangan tertulis yang diterima media

Kemudian  kedua pelaku tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Mapolsek Peureulak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penangkapan pasangan suami istri ini, jelas Kapolsek, menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan kedua tersangka.

“Pascamenerima laporan kita langsung bergerak dan berhasil menangkap kedua pelaku,” jelas AKP S Purba. (sss)




Warga Kembali Soroti Adanya Dugaan Penyimpangan Penggunaan DD Dan Silpa Tahun 2017

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Masyarakat desa bandar baroe, kecamatan indra makmu, kembali menyoroti adanya dugaan penyimpangan dana desa (DD) tahun anggaran 2016-2017, serta simpang siur kebenaran penggunaan pagu dana silpa tahun 2017 semakin lama semakin jelas, bukan seperti laporan tahunan atau pertanggung jawaban dana (LPD).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media selasa (7/8/2018), dari sejumlah tokoh diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta masyarakat setempat menyebutkan, dana silpa tahun anggaran 2017 dalam LPD hanya tercantum senilai 20 juta, Namum nilai sebenarnya mencapai 100 jutaan.

Edi Saputra salah seorang warga desa bandar baroe yang berhasil ditemui awak media mengatakan, terkait adanya dugaan penyimpangan APBG Tahun 2017 serta praktik penggelapan penggunaan anggaran diluar perencanaan dari Dana Silpa APBG 2017 menjadi bahan perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, ” Para oknum pengelola merasa dirinya telah berhasil melakukan pembohongan publik, termasuk kepada tim media yang telah melakukan konfirmasi langsung kepada mereka ” . ujarnya.

Saya mendapat informasi dari sejumlah tokoh bahwa, dana silpa tahun 2017 ternyata senilai 100 jutaan rupiah, ” disinyalir ada kelebihan anggaran dalam perehapan jalan desa yang volumenya kurang lebih 1.400 meter dengan pagu 180 juta rupiah dan silpa senilai 80 juta rupiah plus silpa kegiatan bangunan tower air bersih dengan pagu 51 juta rupiah, silpa 7 juta rupiah ” . ungkap Edi Saputra.

Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, ” dana silpa tahun 2017 yang nilai anggarannya mencapai 100 jutaan, serta sisa yang 80 juta tersebut dibawa kemana ” . terangnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola anggaran 2017, yang dilaporkan kepada Negara (LPD) hanya 20 juta rupiah. Saya menilai kinerja oknum para pengelola anggaran desa patut diduga adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Furqan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa bandar baroe, kecamatan indra makmu kepada awak media saat dirumah keuchik setempat mengatakan, ” Dana silpa Tahun 2017 desa bandar baroe sebesar 20 juta rupiah sudah kami laporkan, dan dananya sudah dikembalikan ke Rekening Kas Desa (RKD), katanya rabu (1/8/2018), keterangan tersebut disampaikan dihadapan keuchik.

Ketika disinggung dana silpa dikembalikan oleh pelaksana kegiatan rehab jalan desa dikerjakan salah seorang kepala dusun Cut Lem, Furqan menjelaskan, Sebenarnya kalau bapak sudah tau dana tersebut.

” ada kelebihan dana dari Cut Lem sebesar 30 juta dan sudah dikembalikan. uang tersebut saya beli mesin untuk pompa air atas permintaan dusun BPM seharga 14 juta rupiah, karena mesin tersebut tidak ada dalam APBG, rencananya sisanya uang akan dipergunakan untuk kebutuhan lainnya yang tidak ada dalam APBG tahun 2017 ” . ungkapnya.

Sebenarnya masih sangat banyak lagi persoalan dan temuan dugaan penyimpangan anggaran di desa bandar baroe alias Bohtren, kecamatan Indra makmu. Kami masih terus mendalami temuan tersebut hingga semua terkuak praktik yang merugikan keuangan negara. (SSS)




Diduga Galian C Yang Dikelola PT Medan Smart Jaya Di Jering Lokop Ilegal

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co  – Pantauan Langsung Awak Media ke Lokasi Bersama Kabid Pengendalian DAS & Hutan Lindung Lembaga Louser Aceh (LLA) Selaku Lembaga Lingkungan di Aceh Timur Said Syamsuddin (18/07/2018) Membenarkan Bahwa Perusahaan PT.Medan smart Jaya Sudah Menghentikan Semua Kegiatan Pengelolaan Galian C di Dusun Sosial Gampong Jering kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur oleh PT Medan Smart Jaya (MSJ)

Keuchik Desa Jering kecamatan serbajadi Jafar saat di temui awak media di Salah Satu losmen pase (19/07/2018) menjelaskan “Perusahaan PT MEDAN SMART JAYA sudah melapor kepada sekretaris desa dan sudah memberikan surat rekomendasi desa untuk di lanjutkan ke tingkat camat dan pemkab aceh timur dan provinsi aceh selanjutnya geuchik menjelaskan tentang lokasi perizinan adalah benar lahan garapan masyarakat dusun sosial desa jering dan tidak masuk kawasan hutan lindung katanya.

Menurut keterangan Camat Serbajadi Drs.Ahmad MM saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya (19/07/2018) Camat menjelaskan Pihak Perusahaan Sudah Melapor kepada Camat sesuwai dengan Surat Rekomendasi dari kepala desa Jering

Selanjutnya Camat Drs. Ahmad, MM.juga Sudah Menandatangani Surat Rekomendasi Geucik jering tersebut agar dapat untuk di teruskan ke dinas perijinan di pemkab Aceh timur / ke dinas terkait di provinsi aceh dan Camat Drs. Ahmad,MM. Menekankan Kepada Pihak Perusahaan PT. (Msj)

Setelah semua perizinan selesai dibuat Pihak perusahaan PT.(Msj) bisa kembali untuk bekerja dan Mengambil batu sungai di wilayah tersebut dan Camat menambahkan kepada pihak perusahaan PT.Medan Smart Jaya selaku pengusaha Agar dapat membantu perbaikan jalan Masyarakat diwilayah Tersebut dan Agar dapat kiranya juga Membantu Kapasitas Umum Warga Setempat, Katanya Drs. Ahmad, MM.Selaku Camat di Wilayah Kecamatan Serbajadi Aceh Timur.

Pimpinan perusahaan PT.Medan Smart Jaya           Ir.Ridwan saat di temui awak media dan Lembaga Louser Aceh (LLA) kabid DAS & Hutan Lindung Said Syamsuddin di salah satu Royal Kaffe (20/07/2018)-

PT. Medan Smart Jaya Menjelaskan bahwa Perusahaan PT.Medan Smart jaya Saat ini sedang Melakukan Pengurusan Surat Perizinan Galian c di dinas DLH Aceh Timur dan Dinas DLH Provinsi Aceh dan pihaknya juga sudah menghentikan pengambilan dan pengangkutan matrial batu di wilayah tersebut mulai akhir tahun 2017 yang lalu,sementara tahun 2018 PT.Medan Smart jaya belum bisa untuk mengambil/mengangkut matrial di lokasi tumpun kolak dusun sosial tersebut dikarenakan surat izin galian c sedang dalam pengurusan kata Ir. Ridwan-

sebelum surat perijinan selesai maka Pihak perusahaan belum bisa mengerjakan kegiatan pengambilan dan pengolahan batu di dusun sosial namun apa bila surat perijinan sudah selesai maka pihak perusahaan dapat kembali bekerja seperti semula kata Ir.Ridwan. (sss)




FPRM Aceh Pertanyakan Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Dinkes Aceh Timur

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh Selasa (07/08/2018) pertanyakan pihak Polres Aceh Timur terkait proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran biaya perawatan kenderaan bermotor anggaran APBK TA 2016 dan 2017.

Dugaan Korupsi biaya perawatan dan perbaikan kenderaan bermotor tahun anggaran 2016 – 2017 tersebut sudah ditangani pihak Polres Aceh Timur melalui Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) bidang Kriminal Khusus (Krimsus) sejauh ini terkesan senyap tanpa kabar selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur FPRM Aceh Nasruddin kepada awak media Bara News Aceh co. di Idi.

“Saya minta pihak polres untuk lebih transparan terhadap kasus tersebut, serta mempercepat proses hukum yang mengikat karena pada saat itu sejumlah pegawai  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Timur juga terpanggil untuk memberikan kesaksian mereka terhadap adanya dugaan korupsi anggaran biaya perawatan kenderaan bermotor anggaran APBD Tahun 2016 dan 2017, Jum’at (23/2/2018). jelas Nasruddin.

Nasrudin lebih lanjut “Mantan Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto melalui mantan Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap juga pernah membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pejabat dari Dinas Kesehatan Aceh Timur terkait . adanya dugaan kasus korupsi tersebut, kutipan pada pemberitaan media online”.papar Nasrudin.

“Kami dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemantauan publik di Provinsi Aceh khususnya Aceh Timur  menegaskan kepada pihak penyelidik Khususnya bidang Reskrimsus Polres Aceh Timur supaya tidak main mata pada kasus dugaan korupsi Dinkes kab. Aceh Timur tersebut.

Dugaan Korupsi di instansi Dinkes Aceh Timur tersebut sudah berstatus  Laporan Polisi (LP),Semoga saja dalam bulan agustus 2018 sudah ada yang dijadikan tersangka”. harapnya.

Selain itu FPRM juga mendesak pihak kepolisian di Aceh Timur agar segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan markup harga pada pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes), laptop, komputer, dan kamera poket digital di 26 Puskesmas di Aceh Timur pada tahun 2015 yang lalu.

Terakhir Nasruddin menginginkan Supaya RAKYAT bangga terhadap keseriusan aparat hukum dalam hal ini  kepolisian di Aceh Timur, “Buktikanlah kinerja terbaik sesuai amanat Undang – undang, sebagai mitra sejati OMS dan Media utamakan transparansi publik. (SSS)




FPRM Aceh: Pihak DPMG Aceh Timur Agar Ciptakan Iklim Kemitraan Dengan OMS Terkait Pemantauan ADD

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur diharapkan menjadi mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terutama yang miliki kewenangan atau Tupoksi Pemantauan Anggaran Negara khususnya DD.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPRM) Aceh Nasruddin Senin (06/08/2018) saat Diskusi terkait Transparansi Anggaran menuju Desa Mandiri dan Terberdaya bersama unsur aktivis serta awak media di Idi.

“Anggaran Desa jika dibiarkan terselubung serta dilindungi praktik mencari keuntungan pribadi dan kelompok, selamanya Desa tetap terpuruk dan tetap tidak bisa bangkit. Tanamkan i’tikad baik untuk membangun kemandirian Desa, dan Pihak DPMG selaku Instansi yang ditunjuk sebagai pengayom dan supervisi harus profesional”.kata Nasrudin.

Nasrudin berharap “Kepala DPMG Aceh Timur agar intruksikan para bawahannya untuk hargai aturan Regulasi yang telah ditetapkan Negara yang proses menelan Anggaran tidak sedikit terkait penyelenggaraan Anggaran Negara. Terutama tentang memandirikan Desa. Buka ruang bagi masyarakat sipil dalam mengawasi Anggaran sesuai dengan aturan berlaku. Bermitralah dengan OMS terutama bertupoksi pemantauan dan pengawasan Anggaran Negara. Tetapi OMS dengan sungguh – sungguh dan ikhlas mengawal anggaran kearah lebih baik serta disiplin anggaran. Bukan OMS pemeras”. himbau Nasruddin.

“Buka ruang azas transparansi Anggaran seperti diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5), PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.urainya.

Selanjutnya Nasruddin tekankan kepada pihak OMS serta unsur media agar berkerja sesuai kode etik, agar Anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terlaksana sesuai amanat Regulasi hendaknya. Fahami dengan benar situasi dan kondisi di Desa serta tindak lanjuti laporan dan temuan secara profesional”. tutup Nasruddin. (SSS).




Oknum DPMG Aceh Timur, Diduga Melanggar Aturan Undang-Undang

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) aceh timur diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan dan Informasi publik pengelolaan dana desa.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tim pengelola kegiatan (TPK) gampong bandar baru alias bohtren kecamatan indra makmu aceh timur saat mengkonfirmasi kepada Keuchik dan perangkatnya atas laporan warga terhadap dugaan penyimpangan Anggaran DD tahun 2016 – 2017 di Desa tersebut Rabu (01/08/2018).

Furqan Ketua TPK Desa Bandar Baru tersebut meminta surat tugas pemeriksaan kepada awak media terhadap konfirmasi dugaan penyimpangan realisasi ADD yang dikelolanya. Saya sudah telepon pihak DPMG terkait kehadiran orang LSM & Media.

” Mana surat tugas untuk pemeriksaan dokumen anggaran desa, Karena yang berhak memeriksa APBG dan RAB kegiatan kami adalah Inspektorat dan pihak kecamatan ” . tantang Furqan.

Berkenaan dengan persoalan dugaan penyimpangan tersebut, Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM angkat bicara, kepada media, ia menyampaikan, ” Tindakan dan sistem yang dibangun oknum DPMG aceh timur dan oknum perangkat kecamatan Indra makmu menunjukkan lemahnya profesionalisme transparansi terhadap hak warga negara dalam melaksanakan amanat regulasi, sabtu (4/8/2018).

Jika sudah sesuai aturan dan tidak adanya dugaan penyimpangan dalam mengelola anggaran, ” kenapa mesti tertutup atau buat aturan pembatasan, sebenarnya semua itu telah melanggar aturan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) ” papar Syahrudin Adi Putra, HAM.

Dana Desa itu adalah hutang Negara kepada Asing dengan beban seluruh rakyat Indonesia menanggungnya. Diamanatkan dalam regulasi agar terbuka kepada seluruh rakyat implementasinya, agar terpenuhi dan terselenggaranya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

” Bukan sesuka hati pihak oknum pengelola mengolah realisasi dan tertutup bagi masyarakat ” . tegasnya.

Syahrudin menduga, Jangan-jangan pihak oknum DPMG yang terlibat bidang dana desa buta hukum, sehingga sesuka hati melarang transparansi pengawasan dan pemantauan DD oleh Independen.

” Ada beberapa regulasi mengatur tegas terhadap transparansi APBG bersumber Anggaran Negara, seperti Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ” . jelas Syahrudin AP, HAM.

Sementara peran serta masyarakat terhadap pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mari hentikan pembodohan publik demi kepentingan pribadi dan kelompok, tutup Syahrudin AP, HAM. (sss)




APBG Desa Alue Patong Kecamatan Indra Makmu Diduga Sarat Penyimpangan


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co  –  Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2017 sumber Dana Desa (DD) Desa Alue Patong, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh diduga sarat dengan penyimpangan.

Saat awak media melakukan pemantauan langsung ke desa tersebut terkait di temukan hasil realisasi yang diduga telah melanggar tahapan perencanaan. (05-08-2918)

Safrijal sekretaris desa alue patong saat ditemuai awak media dikantornya sabtu (4/8/2018), merasa agak kurang nyaman ketika diminta untuk melihat dokumen APBG Tahun 2017.

Permintaan untuk melihat dokumen yang dimaksud, sekedar untuk menyesuaikan dengan laporan masyarakat. dirinya berdalih dengan alasan bila ingin melihat harus ada izin pihak dari kecamatan.

Menurut Safrijal, Saya harus berkoordinasi dulu dengan pihak Kecamatan terkait Dokumen APBG serta berkaitan dengannya. ” Saya tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut tanpa izin dari Kecamatan. Jika mau melihatnya, maka sebaiknya ke kecamatan saja ” . terang sekdes yang diketahui menantu langsung dari Keuchik Jafaruddin.

Warga menduga Sekdes desa alue patong rangkap jabatan, berdasarkan informasi ia juga sebagai ketua TPK Desa Alue Patong.

Sumber dari warga setempat menyebutkan, pengelolaan APBG yang ada di desa tidak transparansi ke publik. Kemungkinan besar karena diduga adanya penyimpangan dalam realisasi dana serta laporan pertanggung jawaban dana.

” Anggaran tahun 2017 ada, dibangun 1 unit plat beton gagal program, padahal plat beton buangan tersebut tidak berfungsi di dusun tupin jalo. Berarti anggaran negara telah di buang percuma, seharusnya bisa dialihkan untuk kegiatan lainnya ” . ujar sumber tersebut.

Sementara itu Keuchik desa alur patong, Jafaruddin saat dikonfirmasi awak media mengatakan, kalau mau bertanya terkait kegiatan bangunan di desa, silahkan tanya langsung dengan Safrijal (Sekdes) dan Adi (operator Desa).

” Saya tidak bisa menjelaskan, karena semua urusan mereka yang kendalikan, saya sudah tidak sehat akibat pernah mengalami stroke sudah setahun ” . jelas Keuchik Jafaruddin.

Di dusun tupin jalo semua diatur oleh Muhammad Ali selaku kepala dusun, ” Semua bangunan didusun dia yang veto, termasuk rehab rumah dhu’afa semua dia yang atur, seharusnya itu saya punya kebijakan ” . terangnya.

” Ditunjuknya untuk perehapan rumah sesuka dia, ditanya langsung sama warga waktu rapat di Meunasah. Termasuk juga talud saluran pembuangan didusun tersebut dia yang minta mengerjakan, tidak boleh orang lain, supaya tidak terjadi protes dan keributan diberikan juga ” . papar keuchik lagi. (sss)




Diduga Proyek Siluman Dikerjakan Di Komplek SMAN 2 Rantau Selamat

 

Aceh timur. Baranewsaceh. Co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara soroti adanya dugaan proyek siluman alias Proyek Overlay tanpa memasang Papan Informasi proyek. Paket kegiatan Overlay tersebut berada di Komplek SMAN 2 Rantau Selamat Desa Alue Punti kecamatan Rantau selamat kabupaten Aceh timur.

Menurut Syahrudin Adi Putra Jum’at (03/08/2018) kepada Media BaraNews Aceh.co, perusahaan tersebut diduga telah melanggar undang undang Nomor.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Pemasangan papan informasi proyek diharuskan ka­rena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut syahrudin AP, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk me­ngawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk pe­ran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saat ini, paket pe­kerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran Otsus Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,” tegas Syarifuddin AP.

Seperti yang diamanahkan oleh Kepres No.80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada pu­blik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan. “Kemudian ukuran bangunan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan.” Ujar Syarifuddin AP.

Syarifuddin AP mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek over lay tersebut. Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi. “Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek overlay,”Syarifuddin AP.(sss)




LSM KPK Nusantara Syafaruddin Adifutra Soroti Proyek Tanpa Plang Nama Diduga proyek siluman

 


Aceh timur. Baranewsaceh. Co – Kabid Investigasi Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara menyoroti adanya Proyek Overlay yang tanpa memasang plang nama. Proyek Overlay tanpa plang tersebut berada di desa alue punti kecamatan Rantau selamat kabupaten Aceh timur.

Menurut Syarifuddin Adi futra sepertinya perusahaan tersebut telah melanggar undang undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasi publik.

Kata kabid investigasi LSM KPK Nusantara syarifuddin adifutra, dengan tegas pada jumat (03/08/2018).

Pemasangan plang papan proyek diharuskan memasang plang sebelum memulai kegiatan namun anehnya rekanan sudah melakukan pekerjaan di lokasi tersebut namun anehnya plang nama belum di pasang, padahal pemasangan plang nama merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut syarifuddin AP, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk me­ngawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk pe­ran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saat ini, paket pe­kerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran Otsus Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,” tegas Syarifuddin AP.

Seperti yang diamanahkan oleh Kepres No.80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada pu­blik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan. “Kemudian ukuran bangunan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan.” Ujar Syarifuddin AP.

Syarifuddin AP mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek over lay tersebut. Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi. “Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek overlay imbuhnya”Syarifuddin AP.(sss)




Diduga Mantan Keuchik Desa Sekualan Lecehkan Wartawan

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co –  Mantan Keuchik Desa Sekualan Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur bernama Samsir alias Aman Ayu diduga melecehkan/menghina wartawan Radar x net dan BaraNewsAceh.co dengan bahasa “wartawan cilet – cilet” kepada warga.

Informasi berhasil dihimpun awak media sumber dari warga termasuk Tokoh Desa Sengkualan Jum’at (03/08/2018) melaporkan perihal penghinaan/pelecehan kepada awak media Radar x.net lainnya agar segera ditindak lanjuti secara prosses hukum.

Salah satu sumber terpercaya akurat di Desa Sengkualan mengatakan pernyataan Mantan Keuchik Samsir kepada mereka “Silahkan kalian lapor kemanapun masalah Dana Desa masa saya, saya tidak takut. Wartawan yang kalian bawa itu, wartawan cilet – cilet untuk proses saya”. ujar salah satu sumber tersebut.

“Kami siap jadi saksi kalau keuchik Samsir diproses hukum atas kesalahannya. Kami ingin keuchik Samsir mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena merasa dirinya hebat dan sombong”. pinta warga tersebut.

Sumber dari Tokoh masyarakat juga berikan keterangan dari warga terkait pernyataan Keuchik Samsir kepada warga di warung kopi”Saya memang mendengar perbincangan dari warga terkait masalah dugaan korupsi ADD di Desa kami. Keuchik Samsir sampaikan kepada warga kalau dia tidak takut dengan laporan kasus dugaan korupsinya. Wartawan yang dibawa Aman Mega pun wartawan cilet – cilet”.ungkap Seorang Tokoh masyarakat tersebut.

M.Nurdin salah seorang Jurnalis Berantas kriminal di Aceh Timur kepada media menegaskan “Perilaku Oknum Keuchik Samsir tersebut diduga mengina wartawan harus ditindak tegas, Satu orang wartawan dilecehkan, sama dengan melecehkan seluruh wartawan lainnya. Saya menganggap oknum mantan keuchik tersebut terlalu berani”. tegas M.Nurdin.

“Oknum Keuchik Samsir tersebut diduga telah melanggar Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan sanksi hukumnya bisa 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Kami para wartawan siap kumpulkan bukti akurat dan segera laporkan kepihak hukum”. paparnya. (sss).




Diduga Pengelolaan ADD Di Gampong Bandar Baru Terkesan Langgar Tahapan Regulasi

 


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong/Desa Bandar Baru kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diduga langgar tahapan Regulasi.

Hasil Investigasi langsung awak media di Gampong tersebut Rabu (01/08/2018) serta mendapat pengakuan langsung dari Keuchik dan perangkatnya terutama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Gampong Bandar Baru terkait mekanisme pengelolaan dan realisasi anggaran terkesan carut – marut alias banyak melenceng dari perencanaan seperti diatur dalam peraturan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Desa.

Beberapa sumber terpercaya dari warga setempat berhasil dihimpun awak media Senin (30/07/2018) memberikan keterangan “Pengelolaan dan realisasi anggaran Dana Desa tertuang dalam APBG di Desa kami diduga banyak tidak jelas serta tidak transparan berdasarkan aturan Dasar Dana Desa Undang – undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, rujukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Keterbukaan Publik (KIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.ujar sumber tersebut.

Sumber lainnya mengungkapkan kepada media Selasa (31/07/2018), “Perencanaan dan Realisasi APBG tahun 2016 – 2017 terkesan lari dari perencanaan yang telah ditetapkan serta terikat oleh hukum, selain itu juga diduga telah ingkari fakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh Keuchik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap uang rakyat tersebut”.jelas sumber warga Desa.

“Ada beberapa item kegiatan pembangunan diduga tidak sesuai aturan dan sarat dugaan korupsi. Diantaranya, Pengerasan Jalan Desa volume 1.400 meter, Pembangunan Tower dan Penampung Air Bersih Dusun Bukit Johan, Pengadaan Mesin Pompa Air merk Mitshubishi (PS100), serta perehapan jalan usaha tani”. ungkapnya.

Rabu (01/08/2018) Keuchik Gampong Bandar Baru Kecamatan Indra Makmu Muhammad Jamil saat dikonfirmasi media mengatakan “Penyimpangan dibidang apa dilapor masyarakat? Untuk Anggaran 2015 – 2016 sekdesnya lain, namanya akhyar, terkait masalah pembangunan Embung dan bak Air di Dusun Bukit Johan.
Pembangunan pertama dibangun oleh Rekanan sumber Dana Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Anggaran lebih kurang 500-an juta rupiah”. terang Keuchik M. Jamil.

“Kalau uang 1 milyar dikasih sama pemerintah untuk instalasi Air Bersih, sudah sangat mewah sekali bangunannya. Dan sudah tersalur semua rumah Air bersihnya. Tetapi dibangun Dinas PU ukurannya kecil”.papar Keuchik M. Jamil.

“Kalau kayak gini mulus kerja, tetapi masih dikomplen masyarakat, kita sudah tidak tau lagi cara kerja. Kalau saya diperiksa selalu siap. Jika ada menyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) kita siap diperiksa dan siap mempertanggung jawabkan semuanya”.tegasnya.

Saat diperdalam sedikit oleh awak media terkait item – item kegiatan Anggaran Tahun 2016 – 2017, Keuchik M. Jamil mengatakan itu semua harus kita lihat RAB dan yang pegang semua itu bukan saya. Semua dipegang oleh TPK. Keuchik M.Jamil hanya menyebut beberapa item kegiatan seperti perbaikan jalan, plat beton, pengerasan jalan serta instalasi Air bersih.(SSS)




“Laskar Anti Korupsi Indonesia” Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Seputaran Kecamatan Blangkejeren


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Gayo Lues  melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa di Seputran Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, ke Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Jum’at, (03/08/2018).

Kepala Bidang investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  Bursli Jum’at, (03/08/2018) mengatakan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kecamatan Blangkejeren, namun saat ditanya desa mana yang mereka laporkan, Brusli tidak menyebutkan Desa mana yang dilaporkan.

Baca : LAKI Akan Laporkan Sejumlah Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues

Dia juga mengatakan laporan itu disampaikan langsung oleh Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) bersama saya dan rekan lainnya  kepada Kejari Gayo Lues .

Dalam laporannya, Bursli menyebut ada indikasi mark-up DD dan ADD Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh pengguna anggaran di tingkat desa, selain itu juga ada dugaan penyelewengan dana pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2015 sampai tahun 2017, dokumen langsung disampaikan ke Kejaksaan Negeri Gayo Lues, ujarnya

“Kita berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Gayo Lues agar segera menindak lanjuti laporan teresebut serta mengusut tuntas dugaan penyelewengan uang negara yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut,” kata Bursli didampingi rekan-rekannya.

Dia menegaskan, apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Kejati Aceh, “Sampai hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya,” cetus Bursli. (TIM)




LAKI Akan Laporkan Sejumlah Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues

 

ORMAS LAKI kab gayo lues pada tgl 30 -7-2018 pukul 10 wib dengan pihak kejari kab gayo lues kunjungan ORMAS LAKI yang mana langsung di sambut oleh kasi pidsus Rajes kahna.SH

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –  Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Gayo Lues  berencana melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues, ke Kejaksaan Negeri Gayo Lues.

Pasalnya, dari beberapa rangkaian investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Kepada sejumlah Desa  di Kabupaten Gayo Lues diduga ditengarai melakukan aksi tak sehat, terutama pada pelaksanaa Dana Desa dan Anggaran Dana Desa.

Bidang investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  Bursli Rabu, (1/08/2018)  mengatakan “ Kita lihat ada di beberapa tempat, angka kemiskinan yang tak pernah beranjak turun sejak puluhan tahun; probabilitas kebahagiaan masyarakat yang tidak pernah meningkat; dan konflik horizontal masyarakat yang terus-menerus berlanjut,”.

Bursli  juga mengatakan, di Gayo Lues di beberapa Desa sempat menjadi perbincangan banyak orang. Bukan karena kualitas perangkat desa, tetapi karena kenyataan-kenyataan memprihatinkan di tengah suburnya perhatian pemerintah pusat dan daerah melalui kucuran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang berjumlah milyaran.

Sangat tidak masuk akal, besarnya dana desa yang dikucurkan pada sejumlah desa dari hasil pantauan kami dilapangan banyak belum terlihat bukti riilnya, terutama pada sektor pembenahan infrastruktur desa,” tegas Bursli.

Bursli menambahkan, pemerintah desa, terutama Kepala Desa di Kabupaten Gayo Lues, wajib akuntabel dan transparan terhadap penggunaan Dana Desa, kami tau banyak yang tidak  rill yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh karena itulah kami melakukan  kordinasi pada Rabu (1/8-2018)  pukul 10 wib tadi dengan pihak Kejari Gayo Lues langsung bekoordinasi dengan Kasi Pidsus Kejari Gayo Lues Rajes Kahna,SH, jelasnya. (TIM)




LSM KPK Nusantara: Dana Desa Banyak Menuai Konflik dan Disalah Gunakan Oleh Oknum Kepala Desa

Aceh timur, Baranewsaceh. co – Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK) Nusantara, dalam hal ini, Kabid investigasi LSM KPK Nusantara Aceh, menilai akibat penyimpangan dan pelanggaran terjadi di Desa – desa dalam pengelolaan APBG oleh pihak oknum Keuchik dan perangkatnya, menimbulkan konflik internal dalam Desa tersebut.

Kepada awak media, Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM menyampaikan “Kami akan turun ke desa-desa untuk melakukan pemantauan dan investigasi sesuai tupoksi dan amanat UU Tipikor terkait anggaran dana desa di Wilayah Kabupaten Aceh timur”. ujar Syahrudin Adi Putra, HAM kepada media bara news aceh co ( 31/07/2018)

Syahrudin menghimbau” Kepada inspektorat kabupaten aceh timur untuk melakukan Audit Investigasi dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat tentang dana desa yang diduga realisasinya diduga sarat penyimpangan berdampak pada kesenjangan sosial sehingga menuai konflik internal di Desa dalam wilayah aceh timur”.ungkapnya

Dalam konfirmasi awak media tersebut, tim lsm KPK-Nusantara meminta kepada inspektorat harus benar-benar melakukan audit ke desa-desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalah gunaan anggaran dana desa tersebut.
Selain itu bagi desa-desa yang diduga ada penyimpangan dan penyalahagunaan agar bisa untuk ditindaklanjuti keranah hukum.

” Sampai detik ini kita terus menanggapi laporan dari masyarakat. Dan terkadang masyarakat juga terus melapor kepihak Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) KPK Nusantara,”

Tim infestigasi LSM KPK Nusantara Sarifudin Adi Putra menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan inspektorat ada dua hal. Yaitu, pengawasan pemeriksaan reguler dan pengawasan kasus.

“Sampai detik ini tim dari pengauditan inspektorat Aceh timur kurang melakukan pemeriksaan tentang desa – desa yang di duga bermasalah dari tahun 2015 sampai ke tahun 2017,” terangnya.

Sementara, LSM KPK-Nusantara tim Investigasi Aceh, Syarifudin Adi putra bersama rekan media terus melakukan pemantauan terhadap pemerintah kota dan kabupaten kota dan termasuk dana desa yang saat ini marak di lakukan dugaan KKN diseluruh Indonesia.

” Maka dari itu, di harapkan kedepanya bagi para kepala desa yang ada dalam wilayah Pemkab aceh timur, agar mengunakan dana desa harus tepat sasaran baik membangun bidang fisik maupun yang lain-lainya dan yang sangat di harapkan bagi geuchik/kepala desa ke transparanan dengan masyarakat setempat dalam penggunaan anggaran ADG/DD dan jangan menyalahi aturan dan UU.yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yg tidak kita inginkan bersama” ungkap tim LSM KPK Nusantara Syarifudin Adi putra Menyampaikan.(sss)