Kakek Usia 80 Tahun di Duga Santap Daun Muda Anak di Bawah Umur

 

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Usia tua ternyata tidak mengendorkan selera dalam hal sexsual. Buktinya seorang Kakek yang berinisial (YZL) usia 80 tahun status duda, yang Beralamat di Kecamatan Gajah Putih, di duga nekat melakukan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur, dengan nama Bunga (nama samaran) yang masih berusia 8 (delapan) tahun.

Kakek (YZL) 80 tahun di duga melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Sementara modus yang dia lakukan dengan cara memberikan uang jajan kepada korban (bunga) senilai Rp.2000;

Kapolres Bener Meriah AKBP Fahmi Irwan Ramli,SH.,SiK.,M.Si melalui Kapolsek Timang Gajah Ipda Jufrizal,SH saat di konfirmasi melalui hand Phone selulernya membenarkan kejadian tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, seorang saksi datang kerumah pelapor ” bik, kata (F) (anak saksi) sayang kali lah “Bunga” (nama samaran). Dia selalu di ejekin di sekolah.

Kemudian pelapor menanyakan terkait ejekan tersebut. Anak saksi (F) kemudian menjawab di ejekin, katanya, Bunga ceweknya kakek (YZL). Karena bunga buka celana di dalam kamarnya.

Mendengar penjelasan saksi tersebut, kemudian pelapor langsung menjumpai korban (bunga), yang di dampingi saksi lain, kemudian pelopor menanyakan perihal tersebut kepada (Bunga) Benarkah engkau diejekin di sekolah nak…? ” lalu korban (Bunga) menjawab “iya mak” kemudian pelapor bertanya kembali kenapa kamu sampai di ejekin orang kayak begitu, memang benar kamu ada dibawa oleh kakek (YZL) kedalam kamarnya?

Kemudian korban (Bunga) menjawab,  Ya… dan mengatakan benar bahwa tersangka membawa korban kedalam kamarnya, setelah itu tersangka melepas pakaian dalam korban. Mengetahui perbuatan biadab Kakek tua usia 80 tahun tersebut. Pelapor selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepolsek Timang Gajah atas tindakan dan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh kakek tua tersebut.

Selain itu Ifda Jufrizal Kapolsek Timang Gajah, juga mengatakan. Karena ini menyangkut kasus anak di bawah umur kita akan naikan kasus ini kebagian PPA Polres Bener Meriah untuk penanganan lebih lanjut. Karena berdasarkan hasil visum, benar telah terjadi pencabulan.

Sementara pelaku (YZL) sudah di jemput langsung di tempat anaknya di seputaran Rembele. Mungkin dalam beberapa jam ke depan Pelaku sudah di tetapkan sebagai tersangka pungkasnya.(DN)




Ini Kronoligi Penganiayaan SR Alami Luka Sayatan di Bagian Dahi Hingga ke Mata


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –  SR, 30 warga Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mengalami luka yang cukup mengenaskan dengan posisi wajah nyaris terbelah, akibat penganiayaan berat yang dilakukan D, (50)  Ibu Rumah Tangga beralamat dusun pasar lama Kp.Kota Blangkejeren Rabu ( 10/10) sekira pukul 14.00 wib.

Kapolres Gayo Lues melalui Kasatreskrim Iptu Abdul Hamid kepada wartawan Rabu (10/10) malam Via Telepon seluler sekira pukul 20.00 wib, membenarkan kejadian tersebut, dan tersangka beserta barang bukti sudah diamankan, jelasnya.

Sementara  abang kandung korban Kaharuddin, Pemilik warung Tenda Biru Rak Lunung, Blangkejeren Gayo Lues ketika di konfirmasi  wartawan Kamis (11/10), mengatakan dia pada Rabu (10/10) kemarin sekitar pukul 14.00 wib, mendapat kabar dari rekannya, bahwa adiknya SR menjadi korban Penganiayaan di Rumah sewa korban, di Dusun Blower, dekat warung Sidomulyo.

Setelah mengetahui keberadaan Siti Ramiah, selanjutnya korban segera di bawa ke RSUD Sangir guna mendapat pertolongan medis atas luka sayatan yang cukup parah tersebut, paparnya.

Dalam kondisi yang cukup kritis dan terbata bata Siti Ramiah masih dapat mengungkapkan siapa pelaku Penganiayaan terhadap dirinya, tidak lain adalah D,  yang sebelumnya merupakan tetangga dari korban, dan D juga  pernah menyewakan rumah nya kepada SR, ungkap Kaharuddin dengan nada sedih.

Dia sendiri tidak mengetahui dengan pasti apa motif dibalik penganiayaan adiknya SR, karena kesehariannya korban bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Dukcapil Kabupaten Gayo Lues, sementara Suami korban KH,35 , tengah menjalani hukuman beberapa Tahun di dalam Lembaga Permasyarakatan Blangkejeren, jelasnya.


Kronologis Kejadian

Sementara informasi lain yang diterima media ini Kamis (11/10), dari pihak Kepolisian Sektor Blangkejeren menyebutkan,  pihak Polsek Blangkejeren  melalui Kapolsek Iptu Suwandi , mengatakan pada Rabu (10/10) pihak nya mendapatkan informasi dari masyarakat dusun Blower Kp.Kota Blangkejeren,  bahwa adanya terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap sdri SR.

Setelah mendapatkan informasi,  selanjutnya Kapolsek Blangkejeren bersama Kanitintel, Kanitreskrim beserta beberapa anggota lainnya mengecek ke TKP ,  setibanya diTKP benar telah terjadinya penganiayaan.

Kemudian dilanjutkan pemotretan TKP dan mengamankan TKP, kemudian dilanjutkan mendatangi RSUD Gayo Lues guna mendata Identitas Korban sekaligus mengetahui luka apa terhadap korban, jelasnya.

Setelah itu terhadap korban terdapat luka sayatan di bagian dahi hingga kemata dengan berbentuk miring yang dilakukan oleh pelaku, kemudian pihak keluarga korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Gayo Lues.

Disebutkan, saat ini pelaku sudah diamankan oleh tim Buser dan dibawa ke Polres Gayo Lues guna  diproses lebih lanjut.

Barang bukti berupa sebilah pisau cater sistem dorong warna biru, setelah melakukan olah TKP, serta mendata saksi yang mendampingi pelaku disaat kejadian tersebut AR, (45) Tahun, Ibu  Rumah Tangga, Dsn. Pasar Lama Kp. Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues,, selanjutnya erkara tersebut ditangani oleh Polres Gayo Lues, sebut Iptu Suwandi.

Hingga berita ini diturunkan, menurut keterangan Kaharudin, korban SR terpaksa di rujuk ke RSU Adam Malik , Medan Sumatera Utara, Rabu (10/10) sekira pukul 22.00 wib, sebelum berangkat korban sempat berpesan ” Saya tidak tau apa salah saya, saya tidak salah, tolong suruh mereka kembalikan mata saya” papar Kaharudin menirukan ucapan adiknya. (J.PORANG)




IRT Aniaya Seorang Wanita Hingga Luka Sayatan di Bagian Dahi Hingga Kemata


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Telah terjadinya penganiayaan seorang perempuan bertempat dibelakang jualan bakso Sidomuliyo Dusun Blower Kp. Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sekira pukul 14.00 WIB, Rabu (10/10 2018)

Berdasarkan informasi yang diperoleh Korban berinisial (SR) 30 Tahun, seorang tenaga Honorer di kantor Dinas Duk & Capil Kabupaten Gayo Lues, beralamat sementara ditempat rumah kontrakan belakang jualan Bakso Sidomuliyo Dusun Blower Kp. Kota Blangkejeren Kecamatan Bkj Kabupaten  Gayo Lues dan korban beralamat tetap di Kp. Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten  Gayo Lues.

Sedangkan pelaku berinisial (D)  Umur 50 Tahun Seorang  Ibu rumah tangga beralamat di Dusun Pasar Lama Kp. Kota Blengkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini TKP di Belakang jualan Bakso Sidomulya Dsn. Blower Kp. Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib.


Kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pihak Polsek Blangkejeren mendapatkan informasi dari masyarakat Dsn. Blower Kp.Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues bahwa adanya terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap SR.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Kapolsek Blangkejeren bersama Kanitintel, Kanitreskrim beserta beberapa anggota lainnya mengecek ke TKP tsb.

Setibanya di TKP benar telah terjadinya penganiayaan, kemudian dilanjutkan pemotretan TKP dan mengamankan TKP, kemudian dilanjutkan mendatangi ke RSUD Gayo Lues guna mendata Identitas Korban sekaligus mengetahui luka apa terhadap korban, setelah itu terhadap korban terdapat luka sayatan di bagian dahi hingga kemata dgn berbentuk miring yang dilakukan oleh pelaku.

Kemudian pihak keluarga korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Gayo Lues, dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh team Buser dan dibawa ke Polres Gayo Lues guna  diproses lebih lanjut.

Polisi mengamankan barang bukti berupa Sebilah pisau cater sistem dorong warna biru, dan mendata saksi yang mendampingi pelaku disaat kejadian tersebut berinisial  (AR) 45 Tahun,  seorang Ibu  Rumah Tangga, yang beralamt di Dusun Pasar Lama Kp. Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten  Gayo Lues.

Kapolres Gayo Lues AKBP Eka Surahman melalui Kasat Reskrim Iptu Abdulah Hamid, saat dikonfirmasi Kamis, (11/10/2018) membenarkan kejadian tersebut. (J.PORANG)




Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman 7 Tahun Penjara Terhadap Fredrich Yunadi

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi (tengah) membawa berkas pembelaan (pleidoi) saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (22/6/2018) . Sidang tersebut beragendakan pembacaan surat pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa Fredrich Yunadi. Dengan demikian, vonis terhadap Fredrich tetap 7 tahun penjara.

“Putusannya menguatkan putusan tingkat pertama, pidana badan tetap 7 tahun,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Salinan putusan tersebut diterima jaksa KPK pada 9 Oktober 2018. Dalam putusannya, pengadilan tinggi mengambil alih seluruh fakta persidangan tingkat pertama.

Selanjutnya, tim jaksa KPK akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Mantan pengacara Setya Novanto tersebut awalnya divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500  juta subsider 5 bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto.

PenulisAbba Gabrillin

Sumber : KOMPAS.com




Panwaslih Aceh Timur Putuskan Sidang Adjudikasi Partai Hanura

Majelis Hakim Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu Panwaslih Aceh Timur akhirnya memutuskan sidang adjudikasi antara Partai Hanura ( Pemohon) dengan KIP Aceh Timur ( Termohon) , selasa 9/10/2018.

Baranewsaceh.co | Aceh Timur — Majelis Hakim Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu Panwaslih Aceh Timur akhirnya memutuskan sidang adjudikasi antara Partai Hanura ( Pemohon) dengan KIP Aceh Timur ( Termohon) , Selasa 9/10/2018.

Sidang Penyelesaian Sengketa dengan nomor registrasi 001/PS.Reg/01.15/IX/2018 ini di Pimpin Ketua Majelis Hakim Iskandar A Gani, SE dengan Hakim Anggota masing-masing Maimun, SPd, Muhammad Jafar, SE, Saifullah, ST dan Musliadi, SPd.

Sidang yang berlangsung di Aula Penyelesaian Sengketa Pemilu Kantor Panwaslih Aceh Timur sempat ‘ molor ‘ sekitar setengah jam lebih akibat  termohon dari unsur Komesioner Komisi Independen Pemilihan (KIP)  Aceh Timur datang terlambat.

Dalam amar putusan adjudikasi yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim  menolak seluruhnya atas permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon.

Menanggapi Putusan tersebut, Ketua DPC Hanura Aceh Timur, Ismail Abda didampingi sekretarisnya Fuadi, AMd. T mengatakan siap menerima putusan hukum dari majelis Hakim.

” Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus taat dan patuh hukum”. Ujar Ismail Abda.

Seperti diketahui sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Aceh Timur menggugat KIP setempat menyusul Bacaleg  dari Partai tersebut atas nama Abdullah dicoret dari Daftar Calon Tetap. (Jm)




KPK Sita Rp4,3 Miliar Milik Gubernur Non Aktif Aceh Irwandi Yusuf

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp4,3 miliar dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Uang tersebut disita lantaran diduga terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

“Sejauh ini, penyidik telah menyita Rp4,3 miliar uang milik tersangka IY, baik yang diduga terkait dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi yang disangka kepadanya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 8 Oktober 2018.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, eks Kombantan GAM itu diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi dengan nilai komitmen Rp1,5 miliar. Suap ini berkaitan penggunaan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018.

Sementara pada gratifikasi Irwandi, selaku Gubernur Aceh 2007-2012, dan orang kepercayaannya Izil Azhar diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 32 miliar terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Sumber : VIVA




Ditanya Fee Proyek Bener Meriah, Stafsus Irwandi Yusuf Bantah BAP

Pengadilan Tipikor/Foto: Ari Saputra

Jakarta , Baranewsaceh.co – Staf khusus gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Bantahan dilontarkan saat Hendri bersaksi di persidangan.

Jaksa pada KPK awalnya bertanya soal pertemuan Hendri dengan Muyassir ajudan Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi.

Hendri menyebut Yassir meminta bantuannya untuk membantuk list proyek dan meminta dikordinasikan kepada Irwandi Yusuf.

Namun saat ditanya soal commitment fee proyek, Hendri membantah semua BAP saat dirinya diperiksa di KPK.

“Apa saudara tahu mengenai commitment fee? Karena di BAP saudara ada mengatakan mengenai commitment fee?” tanya jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

“Comitment fee nggak pernah saya bicarakan itu,” jawab Hendri.

“Soal fee 5 persen?” tanya jaksa lagi.

“Nggak ada, nggak itu bukan keterangan saya,” kata Hendri menegaskan.

“Waktu itu karena posisi saya lagi dalam kondisi panik dan tertekan. Ya ketika pemeriksaan berkepanjangan seperti itu dari pagi sampai malem, ya saya akhirnya ambil sikap, apa yang ditulis ya sudahlah,” sambung Hendri.

Jaksa lalu melanjutkan pertanyaan soal pertemuannya dengan Irwandi. Jaksa menyebut Hendri mengkonfirmasi perintah agar Hendri mengawasi Teuku Saiful Bahri.

“Gini ya saksi, oke setelah Bupati temui saudara untuk koordinasi ke gubernur, gubernur bilang apa?” tanya jaksa

“Saya pernah tanya, dia bilang suruh kontrol saudara Saiful,” jawab Hendri.

Jaksa kemudian membacakan BAP Hendri yang menyebut Irwandi memerintahkan untuk mengontrol Saiful untuk proyek PUPR di Aceh. Lagi-lagi hal itu dibantah oleh Hendri.

“Tidak tidak benar. Saya klarifikasi sekarang,” tuturnya.

Mendengar keterangan yang berbeda, hakim mengambil alih tanya jawab dengan jaksa.

“Ini gimana, saudara terus berputar-putar padahal lulusan luar negeri. Terus saudara gimana, mau ditunda apa gimana? Mungkin saudara tertekan, apa mau ditunda atau gimana?” tanya hakim Ni Made Sudani.

“Untuk saya sudah di-break dulu,” jawab Hendri.

Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa memberikan suap kepada Irwandi Yusuf sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan ke Irwandi agar proyek pembangunan di Bener Meriah yang sumber dananya dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau dana otsus dapat dikerjakan rekanan dari wilayah itu.

Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (zap/fdn)

Zunita Amalia Putri – detikNews




Kejari Nagan Raya Cambuk 3 Pelanggar Syariat Islam di Alun-Alun

Suka Makmue, Baranewsaceh.co – Kejaksaan Negeri Nagan Raya cambuk 3 pelanggar syariat Islam di Alun-Alun setempat, Senin (8/10) sekira pukul 10 pagi.

Ketiga terdakwa yang dieksekusi itu, masing-masing bernama Bustami, Sulastri, dan Suwarman.

Pada eksekusi tersebut, terdakwa Bustami dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 24 kali, sedangkan rekannya Sulastri sebanyak 20 kali cambuk dan Suwarman sebanyak 9 kali cambuk dimuka Umum.

Kepala kejaksaan Negeri Nagan Raya Sri Kuncoro,SH, mengatakan eksekusi cambuk yang dilaksanakan pihaknya berdasarkan keputusan Makamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 030/JN/2018/MS-MBO Tanggal 31 juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Para terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Khamar (Minuman Keras)  sebagaimana diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, tentang Hukum jinayat, dengan cara menghukum para terpidana, sesuai ketentuan yang telah disepakati melalui Uqubat Ta’zir Cambuk.

Asisten I Setdakab Nagan Raya, Said Azman, SH, mengatakan, Hukuman cambuk yang dilaksanakan Kejari Nagan Raya agar dapat dijadikan pelajaran bagi semua lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepan tidak terulang lagi dan ini pertama dan terakhir untuk kita,’’ pinta Said Azman. (ARIF)




Berikut Skenario Hoax Ratna Sarumpaet Sampai Terbang ke Chile

 

Baranewsaceh.co – Jika tidak ada aral melintang dan semuanya berjalan lancar, kemungkinan skenario kasus hoax Ratna sarumpaet akan berlangsung seperti ini:

31 Januari 2018
RS meminta dana perjalanan ke Chile kepada Dinas Pariwisata DKI via Anies.

21 Juli 2018
Disposisi diberikan oleh Anies berupa dana dan dukungan 100% kepada RS.

21 September 2018 (sore)
H-13 sebelum keberangkatan, RS sengaja operasi plastik sebagai alat bukti penganiayaan.

2 Oktober 2018 (dini hari)
H-2 isu Penganiayaan pertama kalinya mulai disebarkan oleh Fadli Z, Rachel M, Dahnil S, Fahri H.

2 Oktober (sore)
H-2 Prabowo bertemu RS utk menguatkan isu ini dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM.

3 Oktober 2018
Sejumlah elite Partai Gerindra menduplikasi isu ini dan meminta Tito mundur bila tak bisa menangkap dalangnya.

3 Oktober 2018
Amien Rais, Hanum, FPI, Zulkarnaen, dll memperbesar isu tersebut, bahwa telah terjadi kekerasan oleh pemerintah.

4 Oktober 2018 (malam)
Berita penganiayaan terhadap RS (yang diposisikan sebagai oposisi), yang diduga dilakukan oleh rezim berkuasa makin santer.

4 Oktober 2018 (malam)
RS berangkat ke Chile melalui Soekarno Hatta.

4 Oktober 2018 (malam),
RS berada diluar yurisdiki RI.

5 Oktober 2018
RS tiba di tujuan, Santiago, Chile.

5 Oktober 2018
Kepada pers RS menyatakan kabur dari Republik Indonesia karena merasa ketakutan dan keselamatannya terancam.

12 Oktober 2018
RS memberikan kesaksian di acara Women Playrights International, bahwa ia adalah Saksi Hidup korban kekerasan oleh negara, dengan disertai bukti berupa foto-foto dan caption pemberitaan berbagai media massa.

Akhir Oktober 2018
RS meminta suaka ke beberapa negara lain, dengan alasan keselamatannya terancam bila kembali.

Oktober 2018 – April 2019
RS yang telah mendapat suaka di negara lain terus-menerus menggaungkan pernyataan bahwa pemerintah Jokowi adalah rezim otoriter yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan, untuk menghancurkan elektabilitas beliau.

Catatan:
RS sengaja memilih waktu oplas 13 hari (H-13) sebelum keberangkatannya, agar ketika tiba di Chile bengkaknya telah pulih sehingga tak ada orang yang bisa memastikan apakah itu karena oplas atau dianiaya.

Fadli Zon sengaja me-release berita penganiayaan 2 hari sebelum keberangkatan RS, dengan pertimbangan tidak akan cukup waktu bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membongkar kasus ini, sehingga RS tidak akan dicekal saat terbang ke Chile.

Prabowo dengan sigap mendatangi RS di rumahnya. Hal yang sangat jarang dilakukan Prabowo untuk menjenguk satu per satu anak buahnya.

Apalagi langsung disusul dengan acara konferensi pers. Ini adalah kejadian yang amat langka.

Semuanya dilakukan dengan Sistematis, dan dirancang dengan timing yang matang.

Sayangnya, ada keteledoran di sisi RS.

Posisi HP-nya bisa terlacak 8 hari sebelumnya dari record jaringan selular dan pembayaran oplas yang menggunakan kartu debit atas namanya, menghancurkan skenario tersebut.

Padahal brosur sudah siap diedarkan dan massa tinggal turun ke jalan.

Ini kelihatannya hanya seperti sebuah Kekeliruan kecil.

Tapi di baliknya ada Skenario besar untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Sumber: Kaskus.co.id




BPK Temukan 447 Kasus Berindikasi Pidana Senilai Rp45,6 Triliun

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin oleh ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta hari ini untuk menyampaikan Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.

Dalam siaran pers yang dibagikan di sela-sela pertemuan, BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun pada semester I tahun 2018.

Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

“Penyetoran ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017. Terkait dengan koreksi cost recovery, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” bunyi siaran pers itu seperti dilansir setkab, Jakarta, seperti dikutip dari Okezone.com Kamis (4/10/2018).

Dalam IHPS I Tahun 2018 disebutkan bahwa selama periode 2003 – 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun.

“Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun,” ungkap BPK.

IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Terkait LHP keuangan, menurut BPK, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga menyebutkan, pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Divon/ES)




Laka Lantas di Gumpang Lempuh, Seorang Pelajar Pengendara Sepeda Motor Tewas


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) kembali menelan korban  Antara Sepeda Motor Honda CRF 150 No. Pol. BL 5815 BC Dengan Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa No. Pol, sekira pukul 11.45 Wib Jum’at (05/10/2018), di Jalan Blangkejeren – Kutacane Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Akibat peristiwa tersebut 1 Orang menginggal dunia dan 2 orang mengalami luka – luka. Adapun  Pengendara Sepmor Honda Crf No.Pol. BL 5815 BC bernama Hidayatul Muslim  (25) Tahun (Mengalami Luka Ringan), pekerjaan Pengemudi beralamat di Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, dan Penumpang Sepmor Honda Crf 150 No.Pol. BL 5815 BC  bernama Yendri Yuspa  (31) Tahun (Mengalami Luka Ringan) yang beralamat di Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Sedangkan Pengendara Sepmor Suzuki Shogun Tanpa No.Pol. seorang Pelajar bernama Sahputra GP (15) tahun (Meninggal Dunia) beralamat di Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

Pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Genap Arifin (45) penduduk Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan disaksikan oleh seorang pelajar bernama Zeky (16) beralamat di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.


Informasi yang diterima dari Kejadian tersebut Sebelumnya pengemudi Sepmor Suzuki Shogun tanpa No.Pol. yang dikendarai Sahputra GP datang dari Arah Kutacane ke arah Blangkejeren Yang baru pulang Sekolah dari SMPN 1 Putri Betung.

Sesampai di jalan Blangkejeren – Kutacane Tepatnya di Kampung Gumpang Lempuh Sahputra GP dengan kecepatan tinggi Menyalip kendaraan Rekan sekolahnya lalu datang Sepmor Honda Crf 150 No.Pol. BL 5815 BC yang dikendarai Hidayatul Muslim berpenumpangkan Yendri Yuspa datang dari Arah Blangkejeren Menuju Kutacane dengan kecepatan sedang kecelakaan tidak bisa terelakan lagi karena Sahputra GP menyalip dan mengambil jalur Hidayatul Muslim.

Akibat dari laka tersebut Hidayatul Muslim mengalami Luka ringan, Yendri Yuspa mengalami luka ringan dan Sahputra GP meninggal dunia saat dibawa keperjalanan ke Puskesmas Putri Betung.

Polisi mengambil langkah-langkah  dengan Melakukan olah TKP, Identifikasi Saksi dan mengamankan barang  barang bukti ,Mengunjungi rumah duka/korban. (J.Porang)




Temuan Mayat Ditepi Aliran Sungai Belakang PT. Pelita Nusa Hebohkan Warga Gayo Lues


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Penemuan satu mayat di ditepi aliran sungai belakang PT. Pelita Nusa, desa Gunyak, Kecamatan Blangkejeren,  Kabupaten Gayo Lues, menggegerkan warga, Jum’at (05/10/2018). Satu mayat yang ditemukan, berjenis kelamin laki-laki. Hingga saat ini, Polisi masih mendalami temuan  mayat tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun  Mayat yang ditemukan di Daerah sungai Desa Gunyak kecamatan Blangkejeren pada jum’at (05/10/18) sekira pukul 12:40 ternyata Warga Desa Raklunung Kecamatan Blagkejeren Gayo Lues.

Almarhum biasa dipanggil oleh rekan-rekannya Jeki (37 tahun) bekerja sebagai sopir mobil tangki air (Water Tank) di PT Lembah Alas. dikabarkan dia berasal dari Kota Medan Sumut yang saat ini berdomisili di Desa Raklunung.

Informasi ini diperoleh dari salah satu rekan Almarhum yang bekerja di PT Lembah Alas Sebagai kepala Lapangan bagian pengaspalan bernama Khairul (40).

“Magrib kemaren Beliau masih bisa dihubungi, terakhir saya Telepon jam sebelas tadi siang HPnya sudah tidak aktif” kata Khairul di RSUD Gayo Liues Jumat (05/10/18).

Kejanggalan yang ditemukan terkait peristiwa ini, Mobil yang dikemudikan oleh Jeki (Almarhum) posisinya di Desa Rema Baru Kecamatan Kutapanjang, namun mayatnya ditemukan di Gunyak Blangkejern.

Jarak mobil dengan lokasi mayat ditemukan berjarak lebih kurang lima kilo meter malah antara lekosi tersebut beda kecamatan.

Mengenai hal ini, pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Jeki sebelum mereka menerima hasil otopsi dari pihak RSUD Gayo Lues.

“Kita belum mengetahui penyebab peristiwa ini sebelum ada hasil otopsi” kata Kapolres Gayo Lues melalui kabag Ops Polres Gayo Lues tersebut Kompol Masri (NS)




Politisi Muda NasDem NTB, Kraeng Hamid : RS Berbohong ! Penerapan Budaya Ketimuran Diterapkan

Mataram, Baranewsaceh.co  – Beberapa hari terakhir ini, Indonesia dihebokan oleh informasi terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet(RS) yang merupakan salah satu Tim Pemenangan Pilpres Prabowo-Sandi oleh tiga oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut informasi yang disampaikan oleh RS, kejadian itu berlangsung sekitar kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (21/9/2018) lalu.

Ia bercerita, kejadian itu berlangsung ketika RS berada didalam taxi bersama dua orang peserta dari Sri Lanka dan Malaysia selepas menghadiri sebuah konferensi.

Tiba-tiba taksi yang mereka tumpangi diberhentikan dilokasi sepi oleh tiga orang. Dua rekan yang bersamanya, turun dan berjalan menuju Bandara. Sementara Ratna ditarik tiga orang ke tempat gelap.

Ia pun dihajar habisan dan diinjak perutnya oleh tiga pelaku tersebut serta dilempar ke aspal. Akibatnya, bagian samping kepala RS mengalami luka robek. Dan wajahnya pun mengalami lebam.

Tapi kenyataannya, informasi yang disampaikan oleh RS itu skenario yang dibuat, pemberitaan yang disampaikan RS adalah informasi hoaks yang dibuat-buat.

Ia pun mengakui kebohonganya melalui channel TV Nasional, Net.TV, Rabu (3/10).

Politisi Muda dari Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB), Kraeng Hamid menyayangkan sekali atas cerita-cerita bohong yang diinformasikan oleh RS.

” Beberapa hari terakhir ini, Kita dihebokan dengan cerita hoaks yang disampaikan oleh RS. Pemberitaan hoaks itu, sedikit membuat ketegangan ditengah Masyarakat. “, terang Kraeng Hamid, Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem NTB

Lanjut Kraeng Hamid yang merupakan Komando Gerakan Pemuda Mahasiswa SEKRETARIAT Nasional (SEKNAS) Jokowi NTB, Bu RS menciptakan informasi hoaks yang cukup hebat. Tapi lambat laun, pembenaran itu pasti datang. Secerdas apapun Kita menciptakan kebohongan. Pembenaran akan selalu ada.

” Tuhan tidak pernah menutup mata “, tegasnya lagi

Kita sudah terlanjur mengkonsumsi berita hoaks dari RS. Maka dari itu, Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia lebih khususnya warga NTB untuk saling memaafkan. Memaafkan itu, merupakan implementasi budaya ketimuran yang sudah turun temurun.

” Kita menyadari, pemberitaan hoaks efeknya besar. Yang terpenting, jadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi dan pelajaran buat Kita semua. Agar sekirannya, ketika informasi ada, jangan ditelan menta-menta. Yakinkan dulu sumbernya benar dan jelas “, tutupnya

Mengingat pesta demokrasi sedang berlangsung, masyarakat harus cerdas menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi sehat, jujur, aman dan damai. (RED)




Kasus Ratna Sarumpaet, Pengamat: Ini Gaya Politik Ular yang Cerdik

Peneliti politik Indonesian Public Institute (IPI), DR Jerry Massie

Jakarta, BARANEWSACEH.CO – Menanggapi kasus kebohongan Ratna Sarumpaet, Peneliti politik Indonesian Public Institute (IPI), DR Jerry Massie MA, PhD menilai, secara tindak lansung tindakan Ratna Sarumpaet merusak branding image tim Prabowo. Tapi anehnya sandiwara politiknya diikuti.

“Ini gaya politik ular yang cerdik tapi gagal juga. Harusnya ini jangan di blow up. Ataupun sebelum viral Ratna langsung press confrence.Jangan sudah heboh baru dia mau mengungkap kebohongannya. Menurut saya itu great pretender and lie dari Ratna,” kata Jerry kepada INDONEWS di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Atas terungkapnya kasus ini, Jerry memberi apresiasi atas kinerja polri. Pasalnya untuk mencegah dampak dari kebohongan yang dilakukan  Ratna Sarumpaet, pihak kepolisian berhasil mengungkap kebohongan Ratna Sarumpaet.

Jerry mengaku,  menjelang pilpres 2019 akan banyak hoaks yang akan terus dimainkan. Begitu pun fake news. “Dan ini bisa menurunkan tingkat elektabilitas pasangan capres yang didukung oknum tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Jerry menambahkan, kasus ini sebaiknya menjadi pembelajaran politik bagi warga Indonesia sampai politisi agar jangan bermain api. Ini strategi paling buruk dalam politik. Carilah strategi yang cerdas bukan menyerang lawan politik.

“Saya melihat gerakan ini masih tetap menjadi komsumsi publik. Serangan terhadap lawan dengan hate speech masih akan marak. Belum lagi character assisanation (pembunuhan karakter) masih akan berlanjut,” ungkapnya.

Jerry memperingatkan, jika kasus seperti Ratna Sarumpaet tidak diantisipasi maka hal bisa terjadi chaos. Karena itu sebaiknya dalam pembelajaran berpolitik kasus Ratna diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

“Orang seperti ini tak pantas di jadikan tim pemenangan. Tapi ada juga yang percaya pada trik murahan Ratna. Jangan bikin gaduh, galau dan gamang,” tutupnya. (Hdr)/INDONEWS.ID 




Kadiv Humas : Status Ratna, Bisa Ditingkatkan jadi Tersangka

BARANEWSACEH.CO, JAKARTA– Ratna Sarumpaet telah mengakui kebohongannya terkait pengeroyokan terhadap dirinya beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Pol Irjen Setyo Wasisto mengapresiasi pengakuan Ratna Sarumpaet terkait kebohongan penganiayaannya pada 21 September 2018.

Namun kata Irjen Pol Setyo, masalah ini telah menimbulkan keresahan publik.

“Maka yang bertanggung jawab adalah yang mengunggah berita berita itu di media sosial,” ujarnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (3/10/2018)

Demikian pula kata Setyo, kebohongan Ratna bermula saat wajahnya lebam akibat operasi plastik. Saat ditanya anaknya, Ratna menyebut wajahnya lebam karena dipukuli orang. Cerita itu pun bergulir hingga disebarkan sejumlah elite politik.

Dia pun melanjutkan penjelasanya, yang mana pengunggah pertama berita bohong penganiayaan Ratna bisa ditelusuri di media sosial. Saat ini, status Ratna masih sebagai saksi.

“Nanti tetap akan diminta keterangan, tapi sebatas saksi,” kata dia.

Status Ratna sendiri ungkap Kadiv Humas, tak bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Karena, Ratna tak berbohong langsung kepada publik.

Namun, Polri tak bisa serta merta memproses kasus ini. Polri baru bisa bergerak jika ada yang melaporkan kasus ini. Disisi lain, ia menjamin seluruh pihak terkait akan diperiksa jika laporan telah diterima.

“Nanti penyidik meminta keterangan semua yang terkait baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Dia pun mencontohkan yakni  Waketum Fadli Zon menyebut mendapat informasi dari Ratna. Maka, kata Irjen Pol Setyo penyidik bisa menaikan status Ratna menjadi tersangka. Tapi pihaknya akan menyelidiki lebih dulu.

“Nanti akan dilihat, misalnya Fadli Zon dia mendapatkan info dari Bu Ratna, nah itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka juga. Kalau Fadli Zon (bilang), ‘lho kan saya dapat info dari Bu Ratna’,” ucap Setyo.

Setyo pun mengimbau, agar masyarakat bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tak sembarangan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

“Kecuali ada niat tertentu. Kalau tidak tahu sangat muskil, sangat mustahil kalau tidak tahu akan berdampak pada masyarakat. Dia menggunakan media sosial itu dia udah tahu, atau sadar akan dampaknya,” tutup dia. ( Donny Parera/ES)




Aneh! Oknum TU Mtsn IDI CUT Demo Protes Isi Berita Dalam Dua Jabatan Lain

 

IDI, Baranewsaceh.co – Wartawan Baranewaceh wilayah kerja Aceh Timur bernama Nurdin nyaris jadi korban intimidasi dan pengeroyokan amuk massa dalam aksi demo tanpa pengawalan polisi yang dilakukan oleh sekelompok orang, kejadian tersebut terjadi di sebuah desa di kecamatan Darul Falah, Kronologis kejadian di rumah adik korban, hari Senin 24 September 2018 sekira pukul 17 sore, korban mendapat telpon dari keuchik setempat, mengatakan bahwa ada warga yang mau bertemu, karena hari sudah sore Nurdin menolak bertemu, namun keuchik tidak mengijinkan, sehingga mau tidak mau sodara Nurdin harus menghadapi para pendemo yang diduga dimotori oleh oknum perangkat desa.

Dalam video yang sempat terekam oknum perangkat dan pendemo sahut menyahut melontarkan kata kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Wartawan yang intinya protes terkait isi pemberitaan yang menurut mereka bikin malu kampung.

Terlihat dalam video yang berdurasi 3 menit 20 detik, Sofyan PNS TU Mtsn IDI CUT, merangkap dua jabatan lainnya yaitu sebagai Ketua TPG Buket Tufah dan merangkap Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Darul Falah melakukan aksi berbagai ujaran kebencian terhadap wartawan.

Dalam waktu singkat Para pendemo mulai melakukan Tekanan tekanan dengan pertanyaan yang bertubi tubi sehingga wartawan yang bernama Nurdin mulai tersdesak dan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa wartawan memiliki Kode Etik Jurnalistik, sehingga pertanyaan siapa yang memberi informasi terkait berita yang dipertanyakakan oleh oknum perangkat, wartawan menjawab bahwa dalam Kode Etik Jurnalistik nara sumber dalam berita suatu kasus harus di rahasiakan tidak bisa diberitahukan disini.

Beruang ulang Nurdin menjelaskan bahwa kalau ada berita yang tidak sesuai fakta dan dapat merugikan seseorang atau sekelompok orang wartawan berkewajiban Membuat berita hak jawab.

Seperti terlihat dalam rekaman video Sopyan Oknum PNS TU Mtsn IDI CUT melakukan protes yang tidak ada sangkut paut dengan isi dalam berita dugaan penyelewengan BUMG, dalam video jelas terlihat dan terdengar bahwa Sofyan menyebut nyebut nama Amad wartawan kawannya yang baik, dan mempertanyakan kasus lain terkait jalan katanya fitnah semua dan tuduhan pungutan Siswa SMA yang dituduhkan oleh oknum wartawan lain, Sofyan tidak mau menyebutkan siapa wartawan tersebut.

Sekira pukul 17 30 Anggota Polsek Nurussalam datang ke TKP dan mengamankan korban ke Mapolsek, korban baru diijinkan pulang setelah suasana tidak memanas sekira pukul 22.30 malam. (Red)




Polisi Berhasil Tangkap Pelaku KDRT di Nagan Raya

NAGAN RAYA, BARANEWSACEH.CO – Polisi berhasil menangkap pelaku yang diduga Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , pada hari Sabtu 29 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib  di Dusun Syuhada Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kab. Nagan Raya.

Kejadian tersebut merupakan Tindak pidana KDRT  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44  Ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilaporkan NAZAR MAWI, 47 Thn, Wiraswasta Gampong Ujong Fatihah Kec Kuala Kab Nagan Raya, sebagai terlapor / Pelaku HSN, 44 Thn, PNS, Dusun Syuhada Gampong Ujong Fatihah kec. Kuala Kab. Nagan Raya, atas korban  WR,47 th, IRT, Dusun Syuhada Gampong Ujung Fatihah Kec Kuala Kab Nagan Raya.

Baca : KDRT, di Nagan Suami Lukai dan Sekap Istri di Atas Loteng Rumah

Berdasarkan inforamasi yang dihimpun TKP di Rumah Terlapor Dusun Syuhada Gampong Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya pada Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB .

Kejadian tersebut berawal Pada Hari Rabu Tanggal  26 September 2018 Sekira Pukul 19. 30 Wib di duga Telah Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) terhadap   WR( Istri Terlapor ) yang mana dilakukan oleh  HSN yang terjadi di gampong Ujong Patihah Dusun Syuhada Kec Kuala Kab Nagan Raya dikarnakan HSN cemburu terhadap WR (istri terlapor) ,Menurut Keterang Korban Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sekira Pukul 17.00.Wib HSN.

Suami koraban pulang kerumah dikarenakan sudah satu minggu lebih tidak pulang kemudian Suami korban HSN Meminta Uang Sebesar RP 1.000.000. (Satu juta rupiah) Kepada  WR ( Istri terlapor) Namun tidak diberikanya Kemudian Pelaku Marah dan menampar Korban.

Namun pada malam Jum’at Sekira pukul 22.00.Wib korban sedang beristirahat bersama anaknya dirumah tepatnya dilantai dua dan keamarahan HSN semakin berutal terus pelaku mengambil sebilah parang dan menyusul korban di lantai dua rumahnya, pelaku melihat Istrinya yang sedang terbaring bersama anakya kemudian pelaku membacok Korban dibagian lutut sebelah kanan  dan jari tangan kiri tergores dengan mengunakan sebilah parang.

Adapun kejadian tersebut di ketahui pada hari Sabtu pukul 16.00.Wib. Aisyah bertemu dengan Anak kandung Pelaku dan Korban dengan tidak sengaja menanyakan kepada Aswatun Mauliza” Nak Mamak dimana ngak nampak nampak, Aswatun Mauliza menjawab yang bahwa Mamak dan abah ribut dan mamak dibacok Abah” pada saat itupun Aisyah Memberitaukan kejadian tersebut kepada kadus dan kepala desa melaporkan pada pihak Polsek kuala kemudian pihak kepolisian Mendatang TKP dan Meevaluasi Korban ke rumah Sakit SIM Nagan Raya guna penaganan medis, kemudian  pelapor selaku Geuchik Gampong Ujong Fatihah Mendatangi Polsek Kuala Untuk Membuat Laporan Polisi.

Kapolres AKBP Giyarto  melalui Kasat Reskrim AKP Boby Sibayang mengatakan berdasarkan hasil Interogasi pelaku menyatakan bahwa Benar telah melakukan KDRT di Dusun Syuhada Gampong Ujong Fatihah Kec Kuala Kab Nagan Raya.

Saat ini pihak yang berwenang  telah melakukan pemerikanaan guna penyelidikan lebih lanjut kata Kapolres AKBP Giyarto  melalui Kasat Reskrim AKP Boby Sibayang (ARIF)




KDRT, di Nagan Suami Lukai dan Sekap Istri di Atas Loteng Rumah

Ilustrasi/net

Suka Makmue, Baranewsaceh.co – Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), WR (39) di sekap suaminya HS (44) diatas rumahnya di Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kemarin (29/9) sekira pukul 5 sore.

Saat ditemukan warga, korban dalam kondisi kritis, akibat sayatan parang di bagian lutut dan jarinya. Diduga korban telah di”inapkan” di loteng selama dua hari.

Korban yang diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat di Ujong Patihah melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian dan langsung melakukan evakuasi bersama pada sore kemarin.

Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto melalui Kapolsek Kuala Ipda Saiful Bahri saat ditanyai perihal itu, Minggu (30/9) membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan mengamankan pelaku.

Peristiwa tersebut berawal saat sang suami meminta uang Rp 1 juta kepada istrinya. Sedangkan istri tidak dapat memenuhi permintaan pelaku. Sehingga pelaku merasa gerah dan bersikap kasar, dengan melakukan pembacokan terhadap istrinya dan menyekapnya di loteng rumah mereka.

Rumor dari warga pelaku diduga selama ini memiliki wanita idaman lain. (Arif)




“Hentikan Kekerasan Terhadap Wartawan”

Ketua AWI Aceh Timur : Nurdin Wahi

IDI, BARANEWSACEH –  Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Cabang Aceh Timur, Nurdin Wahi dalam siaran pers yang Dikirimkan ke media BaraNewsAceh Kamis 27 September 2018 menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat dan Instansi Pemerintah, untuk menjunjung tinggi hak dan kewaniban wartawan dalam menjalankan tugas dan profesi kewartawanan.

Kami mohon semua pihak mau menghormati dan mentaaati UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kalau ada dalam pemberitaan wartawan menyudutkan dan merugikan para pihak di mohon agar dapat di selesaikan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Undang Undang.

Kalau ada pemberitaan yang tidak sesuai dan dapat merugikan seseorang ataupun kelompok gunakanlah hak jawab sesuai instrumen hukum UU RI No. 40 Tahun 1999 BAB I Pasal 1 Ayat 11 Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Apabila hak jawab, tidak dipindahkan oleh seorang wartawan baru dapat diambil tindakan hukum, sesuai dengan Aturan hukum yang berlaku.

Karena Setiap orang sama di hadapan hukum, gunakanlah instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, dan hentikan cara-cara kekerasan, intimidasi, ancaman dan sebagainya terhadap wartawan.

Dalam menjalankan tugas, wartawan memiliki Kode Etik Jurnalistik BAB III Pasal 7 Ayat 2 Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

jadi jangan paksakan wartawan untuk Melanggar Kode Etik, wartawan berkewajiban merahasiakan nara sumber kecuali dalam persidangan di pengadilan.

Lindungi wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesi kewartawanan yang telah diatur dalam UU RI No 40 Tahun 1999 Pasal 8 Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat petlindungan hukum. (Red)




Bupati Bener Meriah Segera Disidang

Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/8). Ahmadi diperiksa sebagai tersangka terkait suap proyek infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh Anggaran 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/18.

Jakarta, Baranewsaceh.co : Perkara suap Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi segera dibawa ke pengadilan. Berkas perkara Ahmadi dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Penyidikan untuk Ahmadi, Bupati Bener Meriah telah selesai dan dilimpahkan pada Penuntut Umum sejak 31 Agustus 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, 14 September 2018 lalu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 21 September 2018

Febri menambahkan, rencana persidangan untuk terdakwa Ahmadi akan dilakukan pada Kamis, 27 September 2018. Sidang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ia memastikan, penanganan perkara pokok saat ini masih terus berlangsung. Setidaknya, masih ada berkas perkara tiga tersangka lainnya yang belum rampung, antara lain; Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, dan dua tersangka dari pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Dalam perkara ini, Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018. Irwandi meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Ahmadi baru menyerahkan uang Rp500 Juta kepada Irwandi lewat dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian tersebut diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pihak penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (REN)/Damar Iradat /MEDCOM




Proyek Jalan Lumban Sianturi-Kuta Tengah Belum Dipasang Plang

Poto Ilustrasi. *Pengakuan warga, Jalan ini pernah dijanjikan H.Umuruddin

Kutacane, Baranewsaceh. co  – Proyek Jalan Lumban Sianturi menuju desa Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) belum dipasang Plang proyeknya. Hal tersebut terlihat Jurnalis Baranews.Aceh pada hari Sabtu(22/9) pukul 11.15 Wib. Karena  Plang proyek belum dipasang, maka masyarakat Lumban Sianturi tidak mengetahui tentang profil proyek jalan tersebut, mulai dari sumber proyek, anggaran proyek, tanggal dimulai, pelaksana, nomor  kegiatan, sumber dana,dll.

Warga Dusun Lumban Sianturi desa Kedataran Gabungan yang menyampaikan uneg-unegnya kepada Wartawan media ini,yang namanya tidak bersedia dipublikasikan  menyatakan bahwa proyek jalan ini, sudah pernah dijanjikan H.Umuruddin kala  dia Ketua DPRK Aceh Tenggara, dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRA Aceh .Lebih lanjut, Masyarakat yang menyampaikan keluhannya khusus kepada Awak media ini, menyebutkan supaya proyek jalan itu dikerjakan dengan bagus, jangan asal-asalan.

“Mulai Tahun 2016 sudah ada proyek di desa ini, khususnya Lumban Sianturi-Lumban Sinaga, tetapi Pak Wartawan kerja dan kualitasnya terkesan asl-asalan, kayak yang saya lihat hanya pengikisan tanah, dan TPTnya kurang bagus, ujarnya.”

Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh di lapangan,bahwa Tembok penahan tanah di jalan Lumban Sianturi-Lumban Sinaga, dibeberapa titik sudah retak dan ambruk. Padahal, menurut sumber berita ini bahwa keturunan H.Umurruddin sudah banyak yang berhasil, mulai dari Kadis PUPR Aceh Tenggara, Kasdim 0108/Agara,dokter,  eks Direktur RS.Sahudin, dan menantunya sekarang Bupati Aceh Tenggara. (P.Lubis)




Tenaga Honor : Dalam Keadaan Devisit Tetap Cinta Dengan Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir, Baranewsaceh.co – Mungkin inilah lebih  cocok diungkapkan oleh seorang honorer yang namanya enggan disebut,” mulai tahun 2017 sampai hari ini Kabupaten Rokan hilir mengalami devisit keuangan daerah, hal itu terlihat dari kurangnya pembangunan, banyak hutang belum di bayar bahkan sampai gaji karyawan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir  tidak dapat dibayar. Minggu 23/09/2018.

“Walaupun begitu kami tetap cinta dengan kabupaten ini, kami di tuntut untuk melaksanakan tugas tetapi hak kami tidak kami terima, supaya atasan kami tidak di salahkan, maka di buatlah suatu permainan seolah-olah itu atas kemauan kami sendiri,salah satu contoh di dinas satuan polisi pamong praja ( SATPOL-PP ) yang mana di pimpin oleh orang tua kita bapak yang terhormat SY,seluruh honorer di dinas tersebut di suruh membuat surat pernyataan sebagai tenaga sukarela alias tidak di gaji, yang mana surat pernyataan itu sudah di persiapkan dan bagi honorer yang masih mau memakai baju kebanggaan Pemerintah Rokan Hilir itu untuk segera menanda tangani surat pernyataan yang bermatrai 6000.

Sungguh sangat miris memang tetapi akan cintanya kami kepada kabupaten ini maka dengan berat hati terpaksa di tanda tangani, mungkin inilah wujud rasa cinta kami terhadap Daerah tetapi kami juga berharap seluruh pimpinan Kabupaten Rokan Hilir ini tolong tunjukkan wujud cinta bapak-bapak yang terhormat terhadap kabupaten ini.

Apakah dengan cara ini para pemimpin negeri menunjukkan kecintaannya terhadap Daerah, Satu kata yang bisa saya ucapkan mudah2an bapak-bapak yang terhormat di beri allah SWT hidayah dan di perpanjang umurnya”. (AB)




LSM LIRA ROHIL : Usut Penyalahgunaan Dana Bankeu Tahun 2015 Desa Sinaboi

Rokan Hilir, Baranewsaceh.co – Pada tahun 2015 silam bantuan dana keuangan ( BANKEU ) dikucurkan pemerintah propinsi Riau ke desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Minggu 23/09/2018.

Namun sangat disayangkan bankeu tersebut di salah gunakan oleh penghulu Sinaboi saat itu dijabat Asmadi.

Dari pantauan di lapangan dijumpai kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana bankeu tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan atau Rincian anggaran belanja ( RAB )

Adapun kegiatan yang di buat salah satunya adalah pembuatan sumber air bersih yang di mana tower dan tangki air tidak ada, televisi di kantor kepala desa tidak sesuai dengan RAB, pakaian seragam perangkat penghulu tidak sesuai RAB dan yang paling aneh lagi sampai hari ini surat pertanggung jawaban (SPJ ) tidak ada.

Terpisah mantan penghulu Sinaboi, Asmadi pada saat di konfirmasi mengatakan akan membangun tower dan tangki itu. “Mengenai spj itu bukan tugas saya itu tugas bendahara,” ujar Asmadi.

Guna melengkapi melengkapi informasi awak media mencoba mengkonfirmasi mantan bendahara kepenghuluan Sinaboi, Weni.

“Benar pak, spj nya tidak saya bikin karena semua kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan RAB dan yang mencairkan dana tersebut bukan saya sebagai bendahara tetapi pak kades ( Asmadi ),” katanya.

Jika ini sampai keranah hukum, Weni menegaskan, siap memberi semua keterangan nya.

Terpisah salah seorang pengurus LSM LIRA Rohil, Zulkifli mengatakan, pihaknya meminta kepada inspektorat untuk mengaudit mantan penghulu Sinaboi itu

Pihaknya meminta kepada inspektorat Propinsi Riau untuk mengaudit penggunaan dana bankeu itu karena ini uang rakyat dan sangat lucu sekali masak anggaran tahun 2015 bisa sampai hari ini SPJ nya tidak ada.

“Kok malah sekarang baru mau di perbaiki sudah tidak menjabat pula. Apakah karena mulai terkuak kepermukaan persoalan ini baru mau memperbaiki?” cetusnya. (AB)




Mengapa Begitu Mudah Korupsi Dana Desa, Begini Alasannya

IDI, Baranewsaceh. Co – Korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti mark-up proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, serta manipulasi LPJ dengan cara nota pembelian palsu, stempel toko palsu, dan tanda tangan peserta musyawarah yang dipalsukan.

Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih.
Sebagai mana disebutkan oleh seorang warga Desa di Aceh Timur Senin (03/09) beberapa waktu lalu usai rapat dengan kepala Inspektorat Aceh-Timur di kantor Inspektorat.

“Inspektorat selalu pengawas dana desa nyaris tidak berfungsi, dengan dalih jumlah desa yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah tenaga auditor, maka kepala Inspektorat beralasan tidak bisa turun ke lapangan karena belum ada perintah dari Bupati setempat” ujar seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.

Pegiat Sosial media moeshs menulis dalam sebuah artikel bahwa ada tiga faktor penyebak yang mudah dalam praktik korupsi dana Desa
Pertama, Monopoli Anggaran,
Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar. Hanya mereka saja yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Akibatnya, walau mereka memanipulasi, mark-up, mengubah spesifikasi barang, atau menyunat anggaran, tidak akan ada yang tahu dan protes.

Kedua, Kemauan dan Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah.

Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka. Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara-cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksaan proyek dan yang Ketiga, Tekanan Struktur
Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan pun turut terlibat.

Mereka biasanya menggunakan kewenangan memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa” tulis moeshs dalam sebuah artikel.

Bukan hanya itu, pengawasan juga kurang berfungsi karena terjadinya praktik kolusi dengan Tuha Peut Gampoung (TPG) sehingga pengawasan lapangan tidak berjalan sebagai mana mestinya. (Nurdin)




Ini Video Maling Kotak Amal di Masjid Al Mutaqin Simpang Balik Kecamatan Weh Pesam

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Berdasarkan sumber resmi pihak kepolisian yang di kutip dari laporan Babinkatibmas Polsek Weh Pesam. Telah terjadi aksi pencurian kotak Amal Masjid Al Mutaqin Simpang Balik Kecamatan Weh Pesam Kabupaten Bener Meriah. Rabu (19/09).

Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang di dalam dan di luar Masjid Al Mutqin. Terlihat seorang pelaku pencuri berhasil membobol kotak amal serta membawa lari sejumlah uang isi kotak Amal dalam kantong plastik seukuran 3 Kg. (DN)




Temuan Sel Mewah Novanto, Bukti Pembenahan Lapas Belum Serius dan Politik Kalahkan Hukum

Jakarta, Baranewsaceh. co – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz, menilai pemerintah belum serius memberikan efek jera kepada para koruptor.

Menurutnya, terungkapnya sel mewah Mantan Ketua DPR RI Setyo Novanto setelah sidak yang dilakukan Ombudsman RI adalah bukti tak seriusnya pemerintah.

“Ini sebenarnya tidak pernah menjadi pemikiran serius pihak pengadilan, maupun Kemenkum HAM. Kalau saja ini tidak ada perilaku pengistimewaan, khususnya muncul dari pihak lapas ini nggak akan mungkin terjadi. Ini terjadi karena adanya kondisi-kondisi karena memang adanya upaya, sikap, kompromi dugaan kongkalikong Setya Novanto dengan oknum tertentu. Ini rahasia umum kan,” ujar  saat dikonfirmasi, Minggu (16/9/2018).

Menurutnya, fasilitas lapas untuk para koruptor butuh perbaikan serius dalam hal manajemennya.

Dirinya mengatakan, jangan sampai terjadi ketidakadilan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya seperti maling, perampok, atau kejahatan teroris.

“Lapas butuh pembenahan serius dari segi manajemen fasilitas. Masak iya ada perbedaan langit-bumi, di kasus kejahatan lain, orang berdesak-desakan ingin tidur. Ini problem masif, nggak hanya Sukamiskin, tapi di banyak lapas masih seperti itu. Menkum HAM harus cepat menangani perkara itu dan melakukan penegasan, penindakan terhadap orang yang memberikan fasilitas tersebut,” kata Donal.

Sementara itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menilai, temuan Ombudsman membuktikan bahwa hukum kalah oleh power politik.

Apalagi, mantan Ketua DPR RI itu diduga mendapatkan fasilitas bukan pada umumnya.

“Secara hukum di tahan secara politis dia berkeliaran ada apa? Karena hukum kita kalah sama politik,” katanya.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di Lapas Sukamiskin itu seharusnya jadi pertanyaan besar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Hukum dan HAM.

Sumber : Tribunjakarta.com




Polri Buru Pembuat Video Hoax Demo Ricuh di MK

Telah beredar video di Media Sosial terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung depan MK adalah Tidak Benar/HOAX. Kejadian sebenarnya adalah Simulasi Pelaksanaan Ops Mantap Brata yang dilaksanakan Polri untuk menghadapi pemilu 2019 yang sukses dan aman terkendali. #PolriPromoterhttps://twitter.com/i/status/1040591457243947009

Posted by Baranews on Friday, 14 September 2018

Jakarta – Polri memburu pembuat video hoax berkonten demo ricuh di Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya pembuat, pihak yang menyebarkan video itu juga diburu.

“Dari tim Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Multimedia akan mengambil langkah. Langkah pertama yang dilakukan akan mengidentifikasi siapa yang melakukan pembuatan dan penyebaran video tersebut,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, Jumat (14/9/2018) malam.

Polri juga menegaskan akan men-takedown video tersebut dari laman internet. Dan jika pembuat serta penyebar telah ditemukan, polisi akan meminta pertanggungjawaban mereka secara hukum.

“Kedua, akan melakukan takedown; dan ketiga, lalu akan melakukan tindakan hukum, baik kepada seseorang atau kelompok yang menyebarkan berita bohong tersebut,” ujar Dedi.

Polri dan TNI melakukan simulasi pengamanan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang Pemilu 2019 pagi tadi. Polri menyebut kegiatan simulasi itu ‘digoreng’ di media sosial menjadi seakan-akan ada demo ricuh di sekitar MK dan Istana Presiden.

“Berkaitan dengan berita yang cukup banyak di media sosial, di WhatsApp Group, bahwa ada kericuhan di sekitar MK, itu hoax,” tandas Dedi sebelumnya.
(aud/dkp)/Audrey Santoso – detikNews




Zacky Al Masry : Kepala Dinas Berbohong, Uji Lab. Sudah Keluar Tetapi Tidak di Publikasikan ke Publik

Rokan Hilir, Baranewsaceh.co – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suwandi S.o.s. Diduga Menyembunyikan Hasil Uji Laboratorium Baku Mutu  PT.Sawit Riau Makmur (PT.SRM) sudah keluar tetapi hingga saat ini belum di Publikasikan ke Publik,memang nya ada apa?

Tudingan sekaligus Pertanyaan ini di lontarkan ketua LSM LIRA Zacky Al Masry lantaran kecewa dengan sikap salah satu anak buah Bupati Rokanhilir yang terkesan tidak Komitment dengan janji sebelumnya.sabtu 15/09/2018.

Padahal sudah jelas sambung Zacky bahwa PT SRM Teluk Mega di duga telah melanggar kesepakatan bersama serta tidak mengindahkan surat Keputusan Bupati nomor 544 tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 memutuskan dan menetapkan PKS. (SRM) telah melakukan pelanggaran pasal 69 ayat (1) huruf a.UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita sudah minta ke pada LIRA Propinsi untuk menanyakan ke MA tempat uji lab di jln. Arifin Ahmad di Pekan Baru perihal hasil lab limbah PT. SRM yang di uji oleh Dinas DLH Rohil

Dan pihak MA mengatakan sudah di ambil sama orang DLH Rohil” Saat ini sambung nya lagi Publik sedang menunggu hasil Lab dari Sample yang di ambil serta di antar oleh petugas DLH beberapa bulan yang lalu ke MA jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Tentunya lanjut Zacky Hasil tersebut paling lama satu bulan sudah selesai sehingga tugas selanjutnya pihak DLH yang saat ini di Pimpin oleh Suwandi wajib mengadakan konprensi Pers, jika memang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan maka Pemkab Rohil Wajib memberikan sanksi berikutnya berupa Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan dan Sanksi Pidana  sesuai dengan pasal 79,  UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jangan karena undangan dan hadir saat acara tabur benih Ikan yang di laksanakan PT SRM kemarin membuat Pemda rohil segan untuk mengambil tindakan berikutnya

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terpisah Kadis DLH Suwandi Sos ketika di Konfirmasi Media Baranewsaceh.co mengatakan kalau pihaknya sampai sekarang belum ada menerima hasil uji lab tersebut.

“Hasil uji lab nya belum kami terima.. mereka tetap melaksanakan sangsi Administrasi  Paksaan Pemerintah.. termasuk menghitung kerugian lingkungan yang di lakukan oleh UMRI…saya dapat info minggu depan UMRI sudah turun ke lapangan untuk mengambil Data2..”

Kita ketahui bersama, pada Statment berita sebelum nya baik Kepala Dinas Suwandi Sos maupun Kepala Bagian Muhammad Nur Hidayat sepakat akan mengambil tindakan tegas terhadap PT SRM karena terbukti sudah beberapa kali melanggar kesepakatan bersama bahkan sudah di layangkan surat Keputusan Bupati nomor 544 tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 memutuskan dan menetapkan PKS. (SRM) telah melakukan pelanggaran pasal 69 ayat (1) huruf a.UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertemuan kedua belah pihak sebelumnya PT.SRM diwajibkan untuk melakukan penanggulangan  terhadap sumber pencemaran yaitu dengan menutup dan membongkar pipa pembuangan air limbah ke Media lingkungan yang tidak mempunyai izin.

Kemudian Membayar biaya kerugian lingkungan hidup yang dihitung oleh ahli yang ditunjuk oleh DLH. Serta melaporkan pelaksanaan Paksaan Administrasi langsung kepada Bupati Rohil.

Dan Apabila PKS. SRM tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dalam jangka 60 hari sejak diterbitkannya surat keputusan ini, maka PKS SRM akan dikenakan sanksi berupa Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan dan Sanksi Pidana  sesuai dengan pasal 79,  UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sebelum merevisi izin limbah cairnya ia tak boleh membuang limbah cairnya,iya itu kata undang-undang bukan kata saya,kita nanti akan serahkan hal ini ke Pak Bupati supaya jangan kami yang di persalahkan”,Ujar Zacky menirukan  Kepala Dinas DLH melalui Kabid nya baru baru ini.

Zacky juga menantang Dinas DLH Rohil ke MA ( Mutu Agung) untuk Membutikan Bahwasanya DLH Rohil telah Berbohong kepada Publik. (AB)




Sel Mewah Setya Novanto Perlu Diusut

Tedakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie, meminta pemerintah mengusut sel mewah yang ditempati terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto. Ombudsman RI menemukan sel penjara Novanto di Lapas Sukamiskin berbeda dengan narapidana lainnya.

“Jangan sampai hukum kalah oleh power politik,” kata Jerry melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 September 2018.

Menurut dia, kondisi yang terjadi di Lapas Sukamiskin itu seharusnya menjadi pertanyaan besar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi kedua lembaga itu berperan dalam menangani persoalan yang terjadi di Sukamiskin.

Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak_ ke Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Kamis, 13 September 2018. Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan masih ada hal diskriminatif di Lapas Sukamiskin.

Saat hendak masuk ke dalam lapas, Ninik mengaku sempat ditahan selama 30 menit oleh petugas gerbang. Saat sidak, dia mendapati kamar terpidana Setya Novanto dua kali lebih besar dari narapidana lainnya.

“Kamarnya berukuran dua kali lipat, ukurannya tidak bisa saya pastikan. Itu punya Pak Setya Novanto. Memang lebih luas, tapi dijelaskan bahwa kamar itu bekas diisi terpidana sebelumnya. Tidak ada TV,” kata Ninik di Kantor Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Kota Bandung, Jumat, 14 September 2018.

Setya Novanto membantah temuan Ombudsman RI tersebut. “Enggak ada itu. Biasa itu, bukan besar,” kata mantan ketua umum Partai Golkar itu saat dijumpai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 14 September 2018.

Ia menyatakan kamar yang ditempatinya saat ini adalah bekas tahanan lain. Oleh sebab itu, ukuran kamarnya sesuai dengan standar Lapas Sukamiskin. “Itu kan bekas lapas, enggak ada kok yang besar, sama sajalah, standardisasi sama,” ujar dia./(UWA)/MEDIA INDONESIA




“It’s Not Beyond Belief”

Oleh : Jerry Massie Peneliti IPI, Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK)

“Sungguh aneh tapi nyata takkan ku lupa”, itulah sepenggal lagu yang dipopulerkan oleh Obbie Messakh.

Baru saja lembaga tertinggi dibidang hukum Mahkamah Agung (MA) mensahkan gugatan mantan napi korupsi bisa diikut sertakan pada pileg 2019.

What’s going on MA? It’s not beyond belief (tidak masuk akal) kok! bisa mantan korupsi dilegalkan bisa nyaleg. Ada pepatah terkenal : Fiat Justitia Fuat Caelum “sekalipun langit runtuh hukum harus ditegakkan” Tapi istilah ini tidak berlaku di negeri hukum ini.

Nah, UU No 7 Tahun 2017 melarang hal. UU pemilu ini khusus soal napi korupsi maju sebagai caleg ditafsirkan dengan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg

Sangat jelas terkait tafsir larangan mantan narapida korupsi menjadi caleg itu berasal dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Negara dalam hal ini bagi saya gagal total dalam mengurus masalah korupsi. Tidak ada istilah “Say No to Corruption” Kalau model seperti ini masih berlaku, maka sampai kiamat pun Indonesia tidak akan jadi negara maju, don’t you dream!! Hal yang paling aneh dimana para koruptor kita saat diambil gambarnya malahan tersenyum tidak ada penyesalan atau kesedihan. Ini wong edan!

Boleh saya katakan “Negara kita mundur satu abad” Bisa kita bayangkan kalau legislator yang duduk rata-rata mantan napi korupsi? Mau jadi apa bangsa ini. Apakah kita masih bermartabat? Ngapain membela koruptor, Apa untungnya?

Otomatis spirit korupsinya tetap ada. Apa beda pencuri dan pembunuh? Barangkali yang lebih cepat bertobat pembunuh ketimbang pencuri! Nanti Setya Novanto, Anas Urbaninggrum, Angelina Sondakh dan para koruptor lainnya di saat bebas bisa mencalonkan kembali.

Masih waraskah kita?

Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, Kanada tidak ada yang maju di parlemen adalah mantan napi koruptor. Ini merupakan orang antara waras dan kurang waras. Belum lagi sebanyak 2357 ASN yang akan di nonaktifkan ramai-ramai akibat terlibat korupsi. Tapi persoalanya mereka belum di fired dipecat.

Kalau di luar bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dimiskinkan, hak politik dicabut seumur hidup, bahkan bukan hanya itu, adapula yang dihukum mati seperti di Cina, Taiwan, Korut dan Vietnam. Berbeda dengah di Indonesia yang mana di dalam penjara pun masih ada saja kasus suap.

Saya pastikan, ke depan 41 koruptor di DPRD Malang akan maju lagi, bisa jadi maling lapor maling dan maling tangkap maling agak susah.

Salah satu indikator negara maju tidak ada koruptor yang maju nyalegini Undang-undang yg salah atau manusianya! Tuhan tak pernah salah. Tapi, kitalah yang setiap saat salah dan hilaf. Berarti UU Tipikor 31 Tahun 1999, UU 20 Tahun 2001 dan juga UU Pemilu No 7 Tahun 2007 masih lemah?

Apa bisa undang-undang lawan UU, ini sangat konyol. Kalau begitu tidak usalah kita merevisi, merubah UU tak ada gunanya. Paling-paling mentok di gugat di MK maupun MA.

Bagaimana generasi berikut kalau petinggi sudah mempertontonkan hal yang paling aneh dan di luar nalar. Masih beradab dan bermartabatkah kita? (RED)