Presiden Ajak Kembali Pada Semangat Persatuan dan Kepedulian

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia serta semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa semangat persatuan dan kepedulian akan membawa kejayaan Indonesia.

“Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” katanya.

Presiden juga yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, Indonesia akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa hingga menjadi Indonesia maju yang gemilang.

Pada kesempatan itu, hadir Wapres Jusuf Kalla dan Hj Mufidah Kalla, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Hadir pula Mantan Wapres Try Sutrisno dan Boediono, serta para Duta Besar negara sahabat.

Pewarta: Hanni Sofia
Sumber : Antara




Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR 2018

Jakarta, 16/8 (BARANEWSACEH.CO) – Berikut disampaikan versi lengkap Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 yang dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis:

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018

Jakarta, 16 Agustus 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas;

Yang mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat;

Hadirin yang berbahagia,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Esok hari, kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para

pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang maha-dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu Tanah Air.

Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi, kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut, kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya, bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran.

Tidak berlebihan pada momentum peringatan hari kemerdekaan tahun ini, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun di mana pun saudara-saudara berada untuk kembali

pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa: Indonesia maju yang gemilang.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui Sidang Majelis ini, saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Penyampaian laporan kinerja Lembaga-Lembaga Negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik, agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Lembaga-Lembaga Negara, untuk menghadirkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai amanat konstitusi.

Forum ini juga menghadirkan kembali semangat kebersamaan dan persatuan antar Lembaga-Lembaga Negara dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa dan negara, terutama dalam memenuhi janji kemerdekaan, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kepercayaan rakyat kepada Lembaga-lembaga Negara adalah sumber kekuataan utama kita dalam melangkah. Lembaga-Lembaga Negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional yang diembannya. Dengan demikian, kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut. Oleh karena itu, kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Sudah hampir empat tahun ini, Pemerintahan yang saya pimpin berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia. Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki.

Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development.

Kita tidak berhenti bekerja, rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.

Tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.

Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Langkah Indonesia dalam melangkah maju membutuhkan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara. Selama setahun terakhir, MPR sesuai tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dalam menunaikan perannya, MPR antara lain telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di negeri kita.

MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara.

Sementara itu, DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama tahun 2018, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships. Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. DPD juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. DPD juga turut mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah. Hal ini menjamin kepastian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019. Di tahun 2018, BPK berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan Dana Desa yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah. Tidak kalah penting, BPK juga melanjutkan komitmennya untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional, guna menyukseskan pembangunan antarbangsa, di bawah agenda PBB. BPK terus aktif dalam berbagai Kongres Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah mengkoordinasikan persiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang telah ditetapkan PBB.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berinovasi, guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik, seperti penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma itu, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu, dan lain-lain.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang terus bekerja keras dalam menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan rule of law, konstitusionalisme, dan penerapan prinsip berdemokrasi di negeri kita. Sebagai wujud nyatanya, sampai dengan Juli 2018, MK sudah menerima 63 perkara. Secara keseluruhan, pada tahun 2018 ini MK telah memutus dan mengadili sebanyak 112 perkara 19 yang menjadi perhatian publik, seperti pengujian UU MD3 terkait dengan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas Anggota DPR, pengujian UU LLAJ yang berkaitan dengan Keberadaan Ojek Daring, hingga putusan MK yang memastikan Advokat dapat menjadi kuasa hukum di Peradilan Pajak.

Sama pentingnya, kita turut apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan melalui penegakan kehormatan dan pemeliharaan keluhuran martabat hakim. Selama tahun 2018, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 30 hakim. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi 117 hakim. Melalui upaya-upaya tadi, KY berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan yang makin berbasis pada keseimbangan, yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman dengan penguatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara adalah modal kita bersama untuk melangkah menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sebagai bangsa yang besar, kita akan menghadapi tantangan yang juga besar. Kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan antardaerah, dan kesenjangan pendapatan antarwarga. Kita bersama harus mampu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di antara anak-anak bangsa. Kita bersama harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, serta mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Tapi, saya yakin, sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, kita akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun.

Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar:

Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar: Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar: Bareng bejukung, bareng bebose. Kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar: Waja sampai kaputing. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.

Saya yakin, dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar-Lembaga Negara, kita akan mampu melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan. Saya yakin, dengan teladan dari Lembaga-Lembaga Negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seluruh rakyat akan bergerak membantu. Saya yakin, dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita, prestasi bangsa.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Pewarta: Budi Setiawanto
Sumber : Antara

 




Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia

BARANEWSACEH.CO – Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia, MPR Bentuk Panitia Ad Hoc

Bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama di hari ini menyampaikan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. “Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki,” ucap Presiden RI ketujuh itu.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun ini, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa dalam menunaikan perannya, MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hal itulah, MPR membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menerangkan, MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. “Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan Negara,”

Di depan para anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Salah satunya terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Sebagai lembaga representasi daerah, Presiden Joko Widodo menjelaskan juga bahwa DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. (DEW-Humas Kemensetneg)




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Produktif dan Kompetitif

BARANEWSACEH.CO,  GAYO LUES – Masih dalam Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), Presiden Jokowi juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Presiden Jokowi melaporkan Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia. “Tujuan utama kemudahan itu adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” jelasnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi bahasan laporan Presiden Jokowi. “Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah,” tandas Jokowi.

Empat tahun terakhir, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM. Jaminan perlindungan sosial juga kerap menjadi fokus Pemerintah.

“Pemerintah  bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019,” jelas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Mental dan Pendidikan Fokus Pemerintah Empat Tahun Ini

BARANEWSACEH.CO – Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam empat tahun terakhir. “Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui sidang majelis ini saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelas Jokowi.

Jokowi menyampaikan di tahun pertama pemerintahannya, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. “Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertingggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air,” terangnya.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, membangun mental dan karakter bangsa juga menjadi highlight dalam laporan ini. “Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia, inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki. Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju,” kata Jokowi.

Pendidikan juga menjadi fokus pemerintah dalam empat tahun terakhir. “Dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” tandas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Presiden Jokowi Sampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2019

BARANEWSACEH.CO, Jakarta – Tepat sehari sebelum HUT ke-73 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya yang bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08).

“Empat tahun terakhir, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dalam mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan,” ucap Jokowi.

Lanjut dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat, dan produktif serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018. Lalu tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen di tahun 2018.

“Kerja keras bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan,” ujar Jokowi.

Pertumbuhan yang berfokus dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak hanya itu, dengan menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas dan mendorong efisiensi serta inovasi pembiayaan. (GIE–Humas Kemensetneg)




KPK Dalami Peran Steffy Burase di Proyek Dana Otonomi Khusus Aceh 2018

Juru bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

BARANEWSACEH.CO – KPK tengah mendalami peran dari teman dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase dalam sejumlah proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Hal ini didalami penyidik dari pemeriksaan 16 saksi pada Senin (13/8) kemarin.

“KPK menggali keterkaitan sejumlah proyek dengan saksi Steffy Burase yang telah beberapa kali diperiksa KPK di Jakarta sebelumnya,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/8).

Dalam pemeriksaan itu, Febri menjelaskan penyidik tengah menggali lebih jauh mengenai peran dan perintah Irwandi dalam sejumlah proyek DOKA 2018 dan dugaan penerimaan aliran dana yang diterima Irwandi dalam proyek itu.

“Penyidik mendalami dugaan peran dan perintah tersangka IY (Irwandi Yusuf) serta penerimaan-penerimaan lain yang terkait dengan proyek-proyek Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh,” jelas Febri.

Untuk mendalami aliran dana itu, Febri menjelaskan, tim penyidik tengah mencermati sejumlah bukti baru. Bukti baru itu dapat digunakan KPK untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap DOKA 2018.

“KPK sedang mencermati bukti-bukti baru tentang aliran dana lain terkait sejumlah proyek di Aceh,” kata Febri.

KPK pada hari ini juga kembali memeriksa 13 saksi di aula Diskrimsus Polda Aceh.13 saksi itu terdiri dari 11 ketua kelompok kerja (pokja), swasta, hingga staff Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, Irwandi diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Penyerahan uang itu diduga dilakukan melalui dua orang bernama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA 2018. Namun kemudian praktik rasuah ini terungkap dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada awal Juli lalu.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sekitar 9 orang, termasuk Ahmadi dan Irwandi. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah bukti berupa uang senilai Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan, serta catatan proyek.

KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Irwandi bersama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal ditetapkan sebagai pihak yang diduga menerima suap. Sementara Ahmadi ditetapkan sebagai pihak yang diduga memberikan suap.

Sementara Steffy Burase selain menjadi teman dekat Irwandi juga berperan penting dalam proyek Aceh Marathon 2018, karena diangkat sebagai tenaga ahli. Aceh Marathon merupakan salah satu proyek yang menggunakan DOKA 2018.

Sumber :  Kumparan.com



KPK Kembali Panggil 13 Saksi Suap Dana Otonomi Khusus Aceh

Jakarta, Baranewsaceh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 13 saksi dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (IY), Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi (AMD), Hendri Yuzal (HY) yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri (TSB) dari pihak swasta.

“Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi di Aula Diskrimsus Polda Aceh untuk tersangka IY. Para saksi terdiri dari 11 Ketua Pokja, swasta, dan staf PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK pada Senin (13/8) mendalami dugaan peran dan perintah tersangka Irwandi serta penerimaan-peneriman lain yang terkait dengan proyek-proyek Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh.

Baca Juga:  Steffy Burase 1 Jam Diperiksa KPK

“KPK juga menggali keterkaitan sejumlah proyek dengan saksi Steffy Burase yang telah beberapa kali diperiksa KPK di Jakarta sebelumnya. KPK sedang mencermati bukti-bukti baru tentang aliran dana lain terkait sejumlah proyek di Aceh,” ungkap Febri.

Steffy yang juga model itu merupakan panitia Aceh Marathon International yang sedianya berlangsung di Sabang pada 29 Juli 2018. Uang suap yang diduga diterima Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon 2018.

Steffy adalah satu dari empat orang yang sejak 7 Juli 2018 lalu dicegah bepergian keluar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Selain Steffy, tiga orang lain yang dicegah adalah Nizarli, Rizal Aswandi dan Teuku Fadhilatul Amri.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Baca Juga:  Wakil Ketua PNA Banda Aceh akan Praperadilankan KPK

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.?

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Baca Juga:  Besok, KPK Rencana Periksa Darwati A Gani

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Kunto Wibisono

Sumber: Antara/ Mercinews.com




KPU : Prabowo Belum Lengkapi Berkas Syarat Tanggungan Utang

Prabowo-Sandiaga daftar ke KPU. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Baranewsaceh.co – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, bakal pasangan calon capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diharuskan melengkapi atau memperbaiki beberapa dokumen syarat calon pendaftaran.

Pada Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus itu diharuskan menyerahkan surat tanggungan utang.

“(Pada Prabowo) ternyata ada satu. Syarat tentang tanggungan utang. Surat tanggungan utang,” ujar Ilham, di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Menurut Ilham, keberadaan surat itu penting. Guna, terlihat bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau memiliki tanggung jawab yang dapat merugikan keuangan negara.

“Itu kan penting juga untuk dikeluarkan nah itu tinggal dilengkapi saja. Saya kira sudah ada tinggal dilengkapi saja,” ucap Ilham menjelaskan.

Sedangkan, untuk pasangan Ketum Partai Gerindra itu di pilpres 2019, KPU meminta agar Sandiaga melengkapi surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kewarganegaraan bakal calon dan istrinya.

“Itu penting ya, itu juga belum dilengkapi. Nah itu beberapa hal yang harus dilengkapi mereka,” kata Ilham.

Melalui Liaison Officer koalisi bakal pasangan capres dan cawapres tersebut, KPU akan akan meminta mereka untuk menyerahkan beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi itu.

Tahapan perbaikan atau melengkapi persyaratan administrasi 18-20 Agustus 2018. Paslon diberikan waktu tiga hari untuk mengembalikan perbaikan dokumen sejak tanggal 20-22 Agustus 2018.

“Memang hari ini kami akan serahkan ke LO beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi. Dan kami berikan waktu beberapa hari ini,” katanya.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [bal]/Merdeka.com




Terkait Kasus DOKA, KPK Periksa Plt Gubernur Aceh

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah/Aceh Image

BARANEWSACEH.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Rabu  akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (15/8/2018).

Menurut Juru Bicara KPK Febridiansyah dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap  saksi untuk ‎tersangka Irwandi Yusuf (IY). Pemeriksaan dilakukan di kantor Dirkrimsus Polda Aceh,” ujarnya.

Selain itu pula ungkapnya, KPK akan memeriksa juga 13 saksi lainnya untuk penyidikan Irwandi Yusuf (IY). Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Aceh.

“Tigabelas  saksi itu seperti pejabat di Aceh, Kepala BPKS‎, Kadis Pendidikan, Kadispora, Kadis Pengairan, Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Insepktur, Kadis PUPR, ajudan Bupati, istri Irwandi Yusuf, dan pihak swasta,” kata Febri.

Untuk kasus ini, kata dia, KPK akan terus menelusuri data-data proyek dan alokasi anggaran di sejumlah dinas di Aceh terkait di DOKA. Bukti-bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOKA ini.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Editor : Divon/Esensinews.com



Mahfud MD: Jokowi Tidak Korupsi, Anak dan Keluarganya Tidak Ikut Proyek

Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,

Jakarta, Baranewsaceh.co – Meski tidak menjadi pendamping Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019, Mahfud Md tetap menghormati Jokowi sebagai pemimpin yang baik. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Jokowi tidak terlibat korupsi.

“Secara pribadi Beliau (Jokowi) orangnya baik, secara pribadi Beliau tidak korupsi, anak-anaknya, keluarganya enggak ada ikut-ikut proyek,” kata Mahfud Md di Indonesia Lawyer Club (ILC), Rabu, 14 Agustus 2018.

Mahfud lalu menceritakan bagaimana peran seorang Jokowi hadir dalam sebuah kasus yang melibatkan korban kejahatan.

Kasus tersebut sempat menjadi buah bibir di masyarakat lantaran anak yang menjadi korban begal malah menjadi tersangka pembunuhan pelaku begal. Padahal, anak itu terpaksa menghabisi pelaku untuk membela diri.

“Setelah saya sampaikan ke Beliau, besoknya si anak ini bebas dan diberi penghargaan polisi. Ini bukti negara hadir,” tegas Mahfud.

Kasus-kasus seperti ini, kata Mahfud, banyak terjadi di Indonesia, ” Dan tidak semua diperhatikan, maka dibutuhkan orang seperti Jokowi.”

olitikus PDIP Pramono Anung menyatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji berpeluang masuk struktur tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya, nama-nama yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi,tentunya nanti diakomodasi (masuk timses),” kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Pramono mengatakan, hingga kini para Sekjen Parpol koalisi pendukung Jokowi masih menggodok nama-nama yang akan masuk dalam Tim Pemenangan. Termasuk juga membahas nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina Tim Pemenangan.

“Sampai hari ini, nama-nama untuk dewan pengarah, ketua dewan pembina, memang sedang difinalkan,” ucap Pram.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap semua pihak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, bisa masuk ke dalam timses, termasuk Mahfud dan TGB.

“Ya, kita berharap masuk semua,” kata Muhaimin.

Sumber :  Liputan6.com

#2019TETAPJOKOWI

Posted by Baranews on Wednesday, 15 August 2018




Mahfud MD Tetap Bicara 3 Kelebihan Jokowi

Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)

JakartaMahfud Md tetap memuji Jokowi meski batal jadi cawapres. Mahfud menyebut 3 kelebihan Jokowi soal kinerja dan track record.

“Saya katakan secara personal Pak Jokowi sangat baik karena 4 hal. Satu, semua lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya nggak ada sampai sekarang. Kalau ada korupsinya (sudah ) kena. Keluarganya ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia (Jokowi) sendiri bersih,” ujar Mahfud Md dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne seperti dikutip detikcom, Rabu (15/8/2018). Meski mengatakan ada 4 hal, Mahfud akhirnya bicara 3 poin.

Kedua, Jokowi disebut Mahfud Md sosok yang tegas. Mahfud mencontohkan soal gugatan UU No 2/2018 tentang MD3 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang kemudian pasal tersebut dibatalkan MK.

Soal UU MD3, Jokowi disebut Mahfud mengajak bicara sejumlah ahli hukum tata negara, di antaranya Harjono dan Maruarar Siahaan. Jokowi disebut menolak lobi politik seperti yang disarankan Mahfud Md terkait UU MD3.

“Pak Jokowi bilang, ‘Pak Mahfud, untuk apa lobi? Itu kan sudah benar hukumnya, kalau saya ambil keputusan ini, hukumnya sudah benar kan? Karena itu, untuk apa saya lobi, biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan saja,'” sambung Mahfud.

Ketiga, Jokowi disebut Mahfud sangat responsif terhadap masukan. Mahfud mencontohkan soal perlawanan M Irfan Bahri terhadap begal di Bekasi yang malah membuat Irfan berstatus tersangka.

“Saya bersama Bu Yenti Garnasih ketemu Presiden, ‘Pak ini nggak bener nih. Menurut Kitab UU Hukum Pidana, orang bela diri ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kok tiba-tiba tersangka?’ Pak Presiden, ‘Oh betul, Pak, ada aturan itu?’ ada,” kata Mahfud menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi membahas kasus pemotor melawan begal.

“Saya biasanya peristiwa ini nggak dengar, saya catat saya selesaikan,” ujar Mahfud bicara soal janji Jokowi. “Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden responsif,” sambungnya.

Di luar apresiasi itu, Mahfud menegaskan tetap membantu Jokowi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi Mahfud tak ingin ikut campur dalam urusan politik.

“Saya ikut Pak Jokowi dalam kenegaraan, dalam politik ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik tentu saya di BPIP harus mundur karena ini ideologi, sehingga saya di sini saja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya,” papar Mahfud.

(fdn/tor)/Ferdinan – detikNews




Sulitnya Air Bersih Di Lembah Seulawah- Saree Aceh

DAERAH SUMBER AIR BAKU

Saree merupakan salah satu bagian dari wilayah kabupaten aceh besar dengan posisi di kaki gunung seulawah. Terdiri dari beberapa gampong dan lebih dikenal sebagai tempat transit bagi orang yang sedang bepergian ke luar daerah, sehingga banyak dari warganya yang berprofesi selain sebagai petani atau peternak juga pedagang/ jualan makanan.

Juga tempat keberadaan dari lembaga pendidikan bidang pertanian, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMKPP) dan Balai Latihan Penyuluh Pertanian (BLPP) serta beberapa area berdiri lembaga perbankan (BRI dan Bank Aceh) dan kantor pos.  Sebagai tempat yang sangat strategis ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, apakah pemerintah, masyarakat, swasta dan semua yang peduli dengan pembangunan daerah supaya dapat menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kemajuan wilayahnya.

Adapun sarana dan prasarana kebutuhan pokok dalam menstimulan (meransang) suatu tempat agar tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan, yaitu adanya listrik, air, jaringan komunikasi, transportasi/ jalan, rumah sakit yang representatif, penginapan, komplek perumahan dan lain sebagainya yang mendukung sebagai tempat melepas penat dan lelah dalam perjalanan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sangat terasa oleh warga disana akan sulitnya distribusi air.

Sebagai daerah penyedia sumber air baku tidak seharusnya  masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air seandainya ada sebuah lembaga yang menanganinya, misalnya perusahaan daerah air minum (PDAM). Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mengadakannya, sehingga tidak terjadi ketiadaan air bersih pada sebagian warga dan melimpahnya air bagi sebagian warga lainnya akibat ketiadaan penanggungjawab distribusi nya.

Seperti kita ketahui sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah sebagai elemen yang bertanggungjawab menyangkut kepentingan orang banyak/ rakyat, yaitu:

1.        Melayani secara adil;

2.        Memberdayakan sampai mandiri;

3.        Membangun sampai tercapai kesejahteraan.

Kenapa tanggungjawab ini ada pada pemerintah? yaitu selain amanah konstitusi juga karena pemerintah memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

1.        Memiliki sumber daya manusia yang setiap saat diberdayakan (dengan peningkatan kompetensi);

2.        Memiliki kekuasaan mengelola bidang sumber daya alam;

3.        Membuat undang- undang/ aturan dan menjalankannya.

Seandainya masalah ini dapat diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh warga saree maka akan berdampak ganda (effect multy player) bagi kemajuan pembangunan kedepannya. Semoga hal ini menjadi kenyataan sehingga pembangunan saree lebih cepat dan bukti suksesnya pemerintah daerah kabupaten aceh besar dalam membangun daerahnya untuk mencapai suatu kemandirian dan kesejahteraan. Aamiin




KIP Kabupaten Gayo Lues Tetapkan Daftar Calon Sementara Bacaleg 2019

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –   Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues menetapkan 271 figur sebagai calon anggota legislatif (caleg) sementara untuk DPRK Gayo Lues.

Penetapan daftar calon sementara itu dilakukan dalam rapat pleno KIP Kabupaten Gayo Lues, pada Rabu 11 Agustus 2018.

Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Said Abdullah, SE, Senin, (13/08/2018) mengatakan  “Kami sudah menetapkan DCS. Dari semua figur yang diusulkan partai politik, KIP sudah menetapkan 217 sebagai caleg sementara untuk DPRK Gayo Lues,” ujar Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues.

Said Abdullah, SE  juga mengatakan, 217 caleg sementara tersebut telah lulus semua syarat yang ditetapkan KIP Kabupaten Gayo Lues. Untuk itulah KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkannya sebagai caleg sementara dan mengumumkannya kepada publik.

Maksud dari pengumuman DCS tersebut, kata Said Abdullah, adalah mendapat respon masyarakat. Artinya, jika seorang caleg ada masalah, terutama bermasalah dengan syarat pencalonan, maka masyarakat silahkan mengadu ke KIP. Dia berharap agar masyarakat senantiasa aktif melihat DCS melalui media.

Berikut Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues  Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tiga Dapil. (ABDI)

Dapil I

Dapil II

Dapil III




Ketua Timses Jokowi Sebaiknya Tokoh Muda Islam

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(DETIK.COM)

Jakarta, Baranewsaceh.co : Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mematangkan komposisi susunan tim sukses dan pemenangan Pilpres 2019. Ketua Timses Jokowi diharapkan sosok muda dan mewakili kalangan Islam.

“Saya kira sebaiknya ketua timses punya elemen warna hijau, lagi-lagi untuk bisa jawab isu sara,” kata Pengamat Politik Indobarometer M.Qodari di acara Primetime News Metro TV, Minggu, 12 Agustus 2018.

Qodari menilai posisi Ma’ruf Amin sebagai cawapres masih belum cukup membentengi isu sara. Untuk itu, ketua timses dari kalangan Islam nantinya memiliki tugas menangkis segala macam isu sara yang menyerang Jokowi saat masa kampanye nanti.

“Jadi ibarat pertarungan sepakbola itu yang namanya bek ada dua, bek kiri dan kanan sama-sama dia jawab isu yang sama,” ujarnya.

Selain mewakili kalangan Islam, ketua timses juga diharapkan diemban oleh sosok muda. Ada kekhawatiran ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya pemilih dari kalangan usia muda beranjak pergi.

“Karena lihat figur Ma’ruf Amin yang sudah sangat senior,” ucapnya.

Meski begitu, Qodari yakin suara Jokowi dari kalangan pemilih muda tak pergi. Apalagi, gaya komunikasi Jokowi dalam beberapa kesempatan banyak menggandeng kalangan milenial.

“Tetapi kalau timsesnya juga orang muda akan lebih mudah jangkau kalangan milenial,” pungkasnya.

(JMS)

Whisnu Mardiansyah – Metrotvnews.com




Jokowi Pakai Kemeja Ala Generasi Milenial Bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata”

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, Baranewsaceh.co – Kemeja putih bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” yang dipakai bakal calon presiden Joko Widodo mencuri perhatian masyarakat yang mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (12/8/2018).

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mengatakan, gaya berpakaian itu atas inisiatif dan kreativitas ayahnya sendiri. Menurut Kaesang, gaya berpakaian tersebut bentuk representasi anak muda atau generasi milenial.

“Bapak kan sudah gaul, iyalah (milenial). Anaknya juga masih muda-muda,” kata Kaesang usai mengantar Jokowi tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu.

Kaesang yang tampil kasual dengan kaos putih, celana jeans, dan sneakers keluar bersamaan dengan putri bungsu bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa.

Jokowi memang tampil unik dengan kemeja putih bercorak tulisan yang ada di bagian depan. Tulisan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” itu tampak ngejreng dalam aneka warna.

Adapun, tes kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus diikuti bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Nantinya, tim dokter akan memberikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Selanjutnya, KPU akan menggunakan hasil itu untuk mengumumkan apakah dapat disahkan sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Kompas TV Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba di RSPAD Gatot Soebroto pada Minggu (12/8) pagi.

PenulisReza Jurnaliston

Sumber : KOMPAS.com




Koalisi Jokowi Gaet Ulama Untuk Masuk Dalam Tim Pemenangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menyertakan unsur ulama dalam tim pemenangan. Perwakilan dari kelompok keagamaan dinilai penting dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya akan mengusulkan beberapa tokoh agama untuk memenuhi unsur tersebut.

“Ya tentu kita akan mengusulkan siapa yang masuk kepada tim dari berbagai kelompok agama, itu penting,” ujar Karding usai rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Saat ditanya apakah tokoh agama tersebut dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Karding mengiyakan unsur agama diambil dari dua lembaga keagamaan tersebut. Namun ia enggan mengungkap apakah tokoh-tokoh tersebut berasal dari NU dan MUI atau hanya salah satunya.

“Kita sepakat merahasiakan dulu,” katanya.

Sementara itu, diwawancara di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membenarkan kalau KIK akan menggandeng tokoh dari ormas agama ke dalam struktur tim pemenangan. Tokoh dari Muhammadiyah hingga NU akan digandeng.

“Karena banyaknya minat kalangan di luar parpol yang mendukung juga menjadi tim sukses, maka kita ya sesuaikanlah proporsinya nanti dengan kebutuhan, bahkan ada juga dari kalangan di luar nonparpai politik yang ormas. Yang tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Nanti akan diumumkan oleh Pak Jokowi,” ucap Arwani.

Seperti diketahui, Koalisi Jokowi telah membentuk tim pemenangan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Rencananya, tim pemenangan tersebut akan terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengarah dan Ketua Tim Kampanye Nasional yang nantinya akan membawahi 11 direktorat. (mae/gbr)/Marlinda Oktavia Erwanti, Peti – detikNews




Maruarar Sirait dan Bupati Sumedang terpilih siap menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Ara dan Bupati Sumedang. ©2018 Merdeka.com

BARANEWSACEH.CO – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meyakini bakal capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kerja nyata berupa pembangunan dan lainnya sudah dapat dirasakan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Ara sapaan Maruarar mengatakan, munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, Ma’ruf dipilih sebagai penghormatan kepada ulama.

“Pak Jokowi memilih Ma’ruf Kiai Haji Amin, tokoh muslimnya luar biasa, dia sangat senior,” kata Ara di sela-sela pagelaran budaya bertema ‘Atraksi Kuda Renggong Menggetarkan Dunia’ di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (12/8).

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Sumedang Dony Munir Ahmad, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Tokoh Masyarakat Sumedang, Seniman dan ribuan masyarakat Sumedang.

Menurut Ara, tepatnya dengan Ma’ruf Amin yang dipilih menunjukkan jika Jokowi sangat menghargai para ulama. “Jadi pak Jokowi tidak merasa terjebak, saya berteman dengan Pak Jokowi sudah lama. Dia mengajarkan perilaku politik. Kami bersaing visi, misi, rekam jejak, dan program tidak pernah menjebak jebakan,” katanya.

Ara optimistis rakyat akan bekerja keras memenangkan Jokowi. “Menang di Jawa Barat dan Indonesia. Saya pikir di Jawa Barat, banyak pengembangan telah dilakukan oleh Jokowi,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumedang itu.

Bupati Sumedang terpilih yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dony Munir Ahmad mengaku sebagai kader NU sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya sebagai kader NU dan PPP punya tanggung jawab untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dia (Ma’ruf) adalah pemimpin besar NU. Sebagai kader NU memiliki tanggung jawab moral untuk menang,” kata Dony.

Dony menyatakan, pihaknya akan berkerja keras untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 medatang. Dia beralasan, Jokowi sudah banyak memberikan kerja nyata bagi rakyat Sumedang. Jokowi juga dinilai bersih, merakyat dan perfomnace tidak berubah dan lainnya.

“Kegiatannya jelas, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya sudah dapat dirasakan rakyat Sumedang,” katanya. [gil]/Merdeka.com/Muhamad Agil Aliansyah




Tetap Dukung Jokowi, PSI Minta Tidak Golput

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan bahwa PSI tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Meskipun Jokowi akhirnya tidak memilih calon wapres ideal PSI Mahfud MS.

“Sampai sekarang (PSI) tetap mendukung Presiden Joko Widodo meskipun Jokowi tidak memilih Mahfud MD sebagai cawapres,” ujar Grace di Jakarta, Sabtu (11/8).

PSI, kata Grace memahami situasi pelik yang dihadapi presiden dalam mengambil keputusan mengenai calon wakil presiden. PSI juga tetap akan mendukung Jokowi sampai hari ini dan dalam Pemilihan Presiden 2019.

“PSI memohon kepada semua pemilih agar tetap solid mendukung Pak Jokowi, tidak golput dan sama-sama mencoblos pada tanggal 17 April tahun depan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” imbuh dia.

Bagi PSI, kata Grace, sosok Jokowi mencerminkan perubahan penting elite politik Indonesia dan mewakili nilai yang kami yakini tentang pembaharuan, egalitarianisme, kerja keras, dekat dengan rakyat, sederhana dan bersih. Jokowi, menurut dia adalah pendobrak atas kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli oleh para ningrat politik nasional.

“Jokowi mewakili semangat zaman, semangat kami kaum muda, dan karena itu kami akan terus melanjutkan dukungan itu,” ungkap dia.

Dari sekian elite nasional, lanjut Grace yang paling dekat dengan semangat PSI adalah sosok Mahfud MD. Menurut dia, Mahfud adalah tokoh independen, berintegritas, profesional, berpengalaman dalam melayani publik dalam skala nasional, dan relatif masih muda.

“Mahfud adalah juga figur yang relatif inklusif untuk berbagai golongan, dan karena itu kami sejak awal berharap dan mendukung Mahfud MD untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi,” terang dia.

Namun, Grace mengatakan rupanya partai-partai yang ada di dalam koalisi mempunyai pandangan lain soal calon wakil presiden. Dia beranggapan pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah hasil maksimal yang didapatkan dari komunikasi antara partai dan presiden Jokowi.

“Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran tentang perlunya partai politik yang mempunyai visi inklusif untuk seluruh bangsa,” tutur dia.

Sumber: BeritaSatu.com




Cak Imin: PKB Tetap Dukung Jokowi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, Baranewsaceh.co — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri acara pertemuan seluruh ketua umum serta sekretaris jenderal partai pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Kehadiran Muhaimin dinantikan sebab bendera PKB tak terlihat di antara bendera-bendera partai pendukung lainnya yang dipajang sebelum pintu masuk Restoran Plataran, Menteng. Ketiadaan bendera PKB memunculkan kabar PKB akan hengkang dari koalisi pendukung Jokowi.

Kepada wartawan, Muhaimin menegaskan bahwa PKB tetap bergabung di koalisi pendukung Jokowi. Pernyataan Cak imin itu sekaligus membantah kabar PKB akan hengkang dari koalisi Jokowi.


“PKB tetap bergabung. Bahasa bisnisnya apa?,” kata Cak Imin, Kamis (9/8).

Joint,” jawab sejumlah orang di Restoran Plataran.

Cak Imin yang mendengar hal itu langsung tertawa dan memilih masuk restoran. Istilah Join merupakan istilah yang didengungkan Muhaimin untuk menjadi cawapres Jokowi. Dia bahkan mendirikan posko Join atau Jokowi-Imin di sejumlah daerah.

Cak Imin datang ke estoran Plataran mengenakan kemeja putih dengan logo PKB di dada kirinya. Muhaimin datang didampingi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

PKB belum pernah secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi meski telah menghadiri sejumlah pertemuan koalisi sebelumnya.

Selain Cak Imin, sejumlah ketua umum partai koalisi lainnya telah hadir seperti Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum Nasdem Surya Paloh, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. juga hadir di Restoran tersebut.

“Yang penting kita Join dulu,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, saat disinggung soal hasil Muspimnas PKB yang mengasilkan tiga opsi, ia hanya mengisyaratkan tetap bergabung dengan koalisi Jokowi.

Ketika disinggung soal nama Mahfud MD yang akan dideklarasikan sebagai cawapres, Cak imin hanya mengatakan, “Pak Mahfud adalah keluarga kita juga.”(ugo)/Christie Stefanie & Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia




Jawara dan Ulama Banten Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Massa Jawara dan Ulama mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin (Bahtiar/detikcom)

Serang , Baranewsaceh.co – Massa mengatasnamakan Jawara dan Ulama Banten melakukan deklarasi di Lapangan Boru, Curug, Serang. Mereka memberikan dukungan kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin, yang asli Banten.

Dalam deklarasi itu, hadir beberapa ulama, seperti Embay Mulya Syarief, Kiai Yusuf Al Mubarok, dan beberapa organisasi jawara. Embay Mulya Syarief, yang datang dalam deklarasi, mengatakan munculnya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden memberikan euforia kepada warga Banten.

Jokowi dinilai memberikan penghargaan kepada masyarakat Banten dengan dipilihnya nama tersebut sebagai wakil presiden.

“Memang ini semacam euforia. Masyarakat Banten merasa dihargai dengan dimunculkannya Kiai Ma’ruf,” ujarnya di Serang, Banten, Jumat (10/8/2018).

Ma’ruf, yang asli Banten, selama ini dikenal sebagai ulama yang pendekatannya adalah dakwah. Dia juga dinilai mampu meredam gejolak politik, khususnya terkait isu SARA.

“Beliau mampu meredam gejolak SARA dan kompeten,” ujarnya.

Selama ini, menurutnya, Ma’ruf juga punya kepedulian terhadap warga Banten, khususnya di selatan Banten. Ia ingat, pada Sabtu (4/8), bertemu dengan Ma’ruf Amin dan membicarakan soal pemberdayaan masyarakat di Banten.

“Beliau bicara soal Banten selatan, soal pemberdayaan supaya masyarakat bisa menikmati terus menyejahterakan santri dan kiai salafi,” ujarnya.

Kiai lainnya, Matin Syarqawi, mengatakan Ma’ruf Amin dinilai sebagai putra terbaik Banten. Ada hubungan dia dengan kakek buyutnya dengan Syekh Nawawi Al Bantani asal Tanara.

Yang jelas, beliau putra terbaik Banten dan memang dalam sejarah harus terjadi. Harus ada tokoh lokal yang punya pengaruh nasional,” ujarnya.

Sebagai pembina relawan Bintang 9 Wali, Matin juga mengatakan yakin isu SARA bisa diredam. Alasannya, jika dibiarkan, isu tersebut menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa yang cinta Pancasila dan NKRI. (bri/rvk)

Bahtiar Rifa’i – detikNews




Gelombang Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin dari Banten

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin, terus mengalir dari Banten. Deklarasi dukungan antara lain berasal dari Kabupaten Lebak, Kota Cilegon (dari Koordinator Besar Relawan Jokowi Banten), dan dari Kota Serang (jawara dan ulama, serta Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Banten).

“Kita akan terus melakukan gerakan-gerakan rekrutmen terhadap masyarakat ke arus bawah. Target suara di Banten minimal 70 persen,” kata Ketua Dewan Pebina Forum Bintang Sembilan WALI, Matin Sarkowi, di Serang, Minggu (12/8/2018).

Menurut pengampu Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fataniyah itu, dipilihnya Ma’ruf Amien menjadi pendamping Jokowi merupakan kegembiraan tersendiri bagi warga Banten.

Sebab, Ma’ruf Amin merupakan putra asli Bumi Seribu Kiai Sejuta Santri itu yang juga cicit dari Syaikh Nawawi al-Bantani.

“Strategi (memilih) KH Ma’ruf Amin menjawab tantangan isu SARA, masyarakat bisa membuka mata hatinya, selama ini tuduhan tuduhan ke Jokowi anti-Islam dan sebagainya terjawab,” ujar Matin soal Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pecah Belah Bangsa

Koordinator ponpes salafi di Banten itu menilai, jika masih ada yang menggunjing kehadiran Jokowi bersama Ma’ruf, berarti sedang mengancam keutuhan NKRI.

“Apabila dalam hal ini masih ada isu berbau SARA terhadap Jokowi, tentu itu sesuatu yang tidak normal. Berarti orang-orang yang membuat SARA adalah yang memecah belah bangsa, yang belum tentu juga ke sebelah (Prabowo-Sandi),” kata Matin.

Sementara itu, pada 6 Juni 2018, Charta Politica merilis hasil surveinya. Dalam surveinya, Jokowi meraih suara 26,9 persen di Banten. Sedangkan Prabowo, meraih suara 28,5 persen.

Survei yang dilakukan pada 23-29 Mei 2018 melalui wawancara kepada 800 responden di Banten itu, juga dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,46 persen untuk Banten, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Yandhi Deslatama)/Liputan6.com




Menko Luhut: 80% Warga Banten Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019

Jenderal purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan pada Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Capres-Cawapres 2019, Jakarta, Minggu (12/8). Kata Cakra diambil dari bahasa Sansekerta. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

 

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, warga Banten sangat bangga karena KH Ma’ruf Amin dipinang Joko Widodo atau Jokowi sebagai cawapresnya di Pilpres 2019. Hal itu terjadi saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Sabtu 11 Agustus 2018.

“Karena beliau salah satu dari cucu dari Syeh Nawawi. Jadi beliau betul-betul sangat dihormati. Sampai kemarin jawaranya kumpul, pesantren-pesantrennya kumpul, semua memberikan deklarasi,” kata Luhut saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Menurut Luhut, 80% persen masyarakat Banten siap mendukung Jokowi dan KH Ma’ruf Amin di konstelasi Pilpres 2019. Purnawirawan jenderal inipun kaget karena Jokowi bisa merebut hati warga Banten.

“Mereka bilang ada 80 persen di sini. Saya dengarnya ngeri juga. Padahal tahun 2014 kan Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) kalah di Banten. Ini saya pikir akan ada perubahan-perubahan,” tutur Luhut.

Luhut hadir dalam acara Purnawirawan Jenderal TNI yang membentuk kesatuan bernama Cakra 19, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Cakra 19 mendeklarasikan Jokowi – KH Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Ada sejumlah alasan yang membuat Cakra 19 mendukung pasangan tersebut.

“Pertama keberhasilan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019 karena dapat merebut kembali lokasi lokasi sumber daya alam strategis,” kata Ketua Tim Cakra 19 Andi Widjajanto saat mendeklarasikan Jokowi – Ma’ruf Amin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat meningkatkan jumlah infrastruktur sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang sama. Kemudian, Jokowi mampu meningkatkan jumlah program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan putra-putri bangsa.

Jokowi juga dinilai bisa menerapkan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Di pemerintahan Jokowi juga jumlah kemiskinan semakin tergerus.

“Kelima, Jokowi dapat meningkatkan daya saing yang baik kualitas manusia ataupun produk olahan Indonesia di dunia Internasional,” tutur mantan Seskab tersebut.

“Dengan pertimbangan tersebut Tim Cakra 19, mendeklarasikan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk kembali menjadi calon presiden pada periode kedua yaitu tahun 2019 hingga 2024,” ucap Andi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com/




Belasan Purnawirawan Jenderal TNI Mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin

Belasan purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Cakra 19 menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Foto/SINDOnews/Saiful Munir

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Cakra19 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Pilpres (Pilpes) 2019.

Deklarasi digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Cakra19 merupakan kumpulan purnawirawan jenderal TNI. Ada sebanyak 12 pensiunan jenderal berkumpul di dalamnya. Mereka dipimpin mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Andi mengatakan, pihaknya meyakini pasangan Jokowi-Ma’ruf mampu melanjutkan kemajuan pembangunan di berbagai sektor bagi Indonesia lima tahun mendatang.

“Muara dari demokrasi adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mereka sebagai pemimpin mampu membawa kemajuan itu,” kata Andi saat menyampaikan sambutan.

Andi menuturkan, Cakra berasal dari bahasa Sansakerta. Artinya pusat energi. Biasanya, cakra berlambang roda atau lingkaran yang dianggap sebagai pusaran kekuatan-kekuatan positif. Di dalamnya terdapat kreatifitas dan kebebasan berekspresi.

Andi berharap keberadaan Cakra19 bisa menjadi motor perjuangan politik pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyongsong Pilpres 2019.

“Cakra menjadi landasan pemikiran anak bangsa dari berbagai kalangan khususnya purnawirawan TNI yang sepanjang karirnya mengabdi untuk bangsa dan negara. Cakra19 diharapkan bisa menjadi motor pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019,” tuturnya.

Adapun 12 purnawirawan jenderal TNI yang mengikuti deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf, yakni eks Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Mayjen TNI Purn Andogo Wiradi, mantan Wakil KSAD Letjen TNI Purn Hinsa Siburian, mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Purn Lodewijk F Paulus, Sekjen Partai Golkar, mantan Kapuspen TNI laksda TNI Purn lskandar Sitompoel, mantan Pangdam l/ Bukit Barisan Wisnton Pardamean Simanjuntak, mantan Deputi I bidang Hukum Politik Dalam Negeri Kemenkumham Mayjen TNI Purn Yudi Harianto, eks Koorsahli KSAUMarsda TNI Purn Usra Hendra Harahap, Mayjen TNI Purn Istu Hari Subagio, Mayjen TNI  Harry Purdianto, Brigjen TNI Purn Juanda, Kolonel Purn Harry Guritno, Brigjen TNI Purn Nur Godang. (dam)

Sindonews.com/




Setelah Dampingi Jokowi – Ma’ruf Tes Kesehatan, Seluruh Sekjen Koalisi Gelar Rapat Bersama

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja dijadwalkan akan menggelar rapat bersama hari ini, seperti dikutip Kumparan.com Minggu (12/8/2018). Rapat akan dilakukan setelah mendampingi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti rangkaian tes kesehatan.

Seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja dijadwalkan akan menggelar rapat bersama hari ini, Minggu (12/8). Rapat akan dilakukan setelah mendampingi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti rangkaian tes kesehatan.

Ya nanti akan dilakukan finalisasi termasuk dengan Jokowi,” ujarnya.

“Nanti akan diumumkan. Itu juga bagian dari momentum politik mengumumkan ketua tim pemenangan,” ujar dia.

Adapun, dalam penentuan tersebut tak hanya fokus dalam satu aspek saja. Namun, semua aspek untuk memenangkan pasangan yang diusung ke depan.

Oleh karena itu Hasto menuturkan, dalam tim tersebut akan diisi oleh beberapa perwakilan parpol, relawan hingga tokoh masyarakat

“Tim pemenangan karena kepemimpinan Pak Jokowi itu melibatkan partisipasi masyarakat yang begitu besar maka ini merupakan perpaduan antara tim parpol yang mengusung beliau dengan para relawan dengan tokoh masyarakat semua bersatu padu untuk kemenangan ini, ” pungkasnya.

Editor : Adang/Esensinews.com 




Jokowi-Ma’ruf Amin Jalani Tes Kesehatan

Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin siap menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).(Reza Jurnaliston)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin siap menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin siap menjalani serangkaian tes yang merupakan bagian dari tahapan sebelum ditetapkan sebagai capres-cawapres dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Jokowi-Ma’ruf keluar dari ruang Medical Check Up RSPAD Gatot Soebroto sambil melaimbaikan tangan kepada wak media. Tampak Jokowi-Ma’ruf mengenakan pakaian yang disiapkan RSPAD untuk pasien, yang berwarna abu-abu.

“Tadi sudah dimulai pemeriksaannya didammpingi oleh Kiai Ma’ruf Amin, cek darah, rontgen, periksa gigi, yang terakhir sarapan pagi,” kata Jokowi sambil terkekeh.

Ma’ruf menunjukkan lengannya kepada wartawan sebagai bukti ia telah diambil darahnya.

Jokowi dan Ma’ruf akan menjalani serangkaian tes kesehatan mulai dari mata, telinga, gigi, hingga organ dalam. Selain itu akan ada pemeriksaan kejiwaan lewat psikotes serta tes narkoba. Standar pemeriksaan akan ditentukan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemeriksaan kesehatan capres-cawapres tercantum dalam SK KPU Nomor 1004 Tahun 2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilu 2019.

PenulisReza Jurnaliston

Sumber : Kompas.com

Jokowi-Ma'ruf Amin di RSPAD Gatot Soebroto

Posted by Kompas.com on Saturday, 11 August 2018




Putri Ma’ruf Amin Pastikan Kondisi Ayahnya Sehat Walafiat

Putri bungsu cawapres Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa (berkerudung coklat) saat mendampingi ayahnya menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. (ikbal)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Tidak sedikit yang meragukan kemampuan fisik dan kesehatan Ma’ruf Amin usai diumumkan sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Ma’ruf yang tahun ini berusia 75 tahun dinilai terlalu tua menjalankan jabatan Wakil Presiden jika terpilih.

Putri bungsu Ma’ruf, Siti Haniatunnisa menjawab keraguan itu. Dia meyakinkan ayahnya dalam kondisi sehat. Menurutnya, Ma’ruf tidak memiliki riwayat penyakit yang mengkhawatirkan.

“Baik, baik beliau (sehat). Tidak (ada penyakit yang mengkhawatirkan). Biasa saja,” ujar Siti saat mendampingi Ma’ruf menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Subroto, Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Siti menuturkan dalam menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan cawapres, Ketua MUI itu tidak mempersiapkan diri secara khusus. Ma’ruf, katanya hanya tidur lebih awal dari biasanya.

“Gak ada persiapan-persiapan khusus. Biasa saja. Cuma tidur lebih cepat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, wanita berhijab itu mengungkapkan keluarganya merasa bangga dan memberikan dukungan penuh kepada Ma’ruf menjadi Wakil Presiden.

“Kami senang dan bangga dengan beliau. Dan sangat mendukung kemajuan beliau untuk ke depannya” pungkas Siti. (ikbal/ys)/(Sumber : POSKOTA)




KPK Sita Dokumen Aceh Marathon di BPKS Sabang

Jubir KPK, Febri Diansyah. Foto: cr-1/INDOPOS

Sabang,  Baranewsaceh.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan membawa dokumen kegiatan Aceh International Marathon (AIM).

“Dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh Marathon dari Kantor BPKS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima awak media, Sabtu.

Febri mengakui, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh sejak pulai 09.30 WIB hingga Jumat.

Selain dokumen DOKA dan Aceh International Marathon, informasi yang dihimpun Antara KPK juga menyita dokumen Sail Sabang 2018 serta dokumen pembangunan Dermaga CT-3 BPKS yang sumber dananya dari APBN sejak 2006-2011 senilai Rp793 miliar.

Pembangunan Dermaga CT-3 BPKS di Gampong (desa) Kuta Bawah Timu, Surakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar.

Terkait penggeledahan Kantor BPKS Sabang itu, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi, sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini,” kata Jubir KPK.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018 sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2018 sempat memimpin rapat kesiapan Aceh Internasional Marathon di Sabang.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Pewarta: Irman Yusuf
Sumber : Antara




KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif

MI/Susanto

Jakarta, Baranewsaceh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh nonaktif Ahmadi dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf dalam penyidikan kasus suap DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, Ahmadi juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Ahmadi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus itu antara lain Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi pengetahuan dari para saksi yang dipanggil terkait penerimaan tersangka Irwandi sebagai Gubernur Aceh dalam alokasi DOKA.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.?

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.?

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Sumber: Antara




KPK Geledah Kantor BPKS Sabang

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait kasus suap Bupati Kebumen di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/1). KPK menetapkan tiga orang tersangka diantaranya Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi dan dari pihak swasta Hojin Anshori dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

Sabang, Baranewsaceh.co –  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Jumat.

“KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh. Penggeledahan dilakukan mulai 09.30 WIB hingga sore,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima awak media, Jumat.

Febri menyatakan, dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh International Marathon (AIM)?dari Kantor BPKS.

KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi, sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini,” ujar Jubir KPK.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018 sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2018 sempat memimpin rapat kesiapan Aceh Internasional Marathon di Sabang.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Pewarta: Irman Yusuf
Sumber : Antara