Terungkap di Sidang Ahmadi, Teuku Fadhilatul Akui Transfer Uang Rp 1 Miliar ke Steffy Burase

Sidang kasus suap dengan terdakwa Ahmadi di Pengadilan Tipikor, Senin (15/10/2018) Foto: Faiq Hidayat-detikcom

Jakarta, Baranewsaceh.co – Teuku Fadhilatul Amri mengaku pernah mentransfer uang sekitar Rp 1 miliar untuk Fenny Steffy Burase. Namun Amri tidak mengetahui tujuan transfer uang tersebut.

Amri merupakan keponakan Saiful Bahri, orang kepercayaan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Amri mengaku diminta Saiful Bahri untuk mengirimkan uang tersebut kepada Steffy Burase.

“Anda di sini BAP, pernah transfer Rp 1 miliar ke Steffy atas perintah Saiful Bahri, betul?” kata jaksa KPK Ali Fikri saat sidang terdakwa Ahmadi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (15/10/2018).

Amri membenarkan pernah mentransfer uang itu kepada Steffy. Setelah itu, dia juga melaporkan kepada Saiful dan Irwandi.

“Saya laporkan Pak Saiful dan Pak Irwandi. Ada juga slip transfernya, kalau uang sudah dikirim,” kata Amri.

Selain itu, Amri menyebut Saiful dengan Steffy juga mengurusi kegiatan Aceh Marathon yang dibiayai Pemprov Aceh. Steffy menggunakan CV Rata Karya untuk mengerjakan kegiatan tersebut.

“Perusahaan Steffy nggak punya izin jadi pakai bendera perusahaan saya CV Rata Karya. Saya dapat fee 2,5 persen,” ujar Amri.

Jaksa KPK bertanya soal peruntukkan uang yang tertulis untuk Aceh Marathon.

“Kan sudah ada anggaran dari Pemprov Aceh, kok sudah ambil uang dari Muyassir, disuruh transfer kegiatan Aceh Marathon. Di sini ditulis untuk kegiatan Aceh Marathon?” kata jaksa KPK.

Tapi Amri membantah uang transfer kepada Steffy untuk kegiatan Aceh Marathon. Sebab, Saiful kerapkali meminjam uang kepada Steffy.

“Itu memang Steffy dan Pak Saiful sering pinjam meminjam uang. Saiful memang sering pinjam ke Steffy. Jadi Steffy minta talangin dulu,” kata Amri.

Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa memberikan suap kepada Irwandi Yusuf sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan ke Irwandi agar proyek pembangunan di Bener Meriah yang sumber dananya dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau dana otsus dapat dikerjakan rekanan dari wilayah itu.

Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.   (fai/fdn)/Faiq Hidayat – detikNews




Punishment Bagi Pelaku Money Politics Masih Lemah

Jerry Massie, Dr., Ph.D. Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

 

Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

BARANEWSACEH.CO – Sejauh ini money politics hanya sekadar small talk atau (basa-basi). Pasalnya, kekuatan hukumnya masih lemah. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terlalu banyak mengatur akan hal ini. Sejauh ini, belum pernah ada punishment terkait kasus ini.

Apa alasan? saya pernah mengusulkan agar ada polisi kepemiluan. Tupoksi mereka adalah memeriksa setiap orang yang terlibat dalam money politics. Sebagai contoh, di birokrat atau ASN, ada polisinya atau Satuan Pol-PP. Yang tugasnya memeriksa jika ada pelanggaran baik kode etik maupun moral dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

Jika dibandingkan aturan money politik antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada, maka bisa dikatakan lebih impresif dan progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sejatinya, Pasal 187 poin A hingga D harus diperkuat saja. Seperti disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga harus dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Meski demikian, saya nilai antara weakness and strengthen (kelemahan dan kekuatan) sama-sama tetap ada.

Secara evidensia, maka sangat sulit membuktikan pelaku politik uang. Paling yang bersangkutan akan berkelit, dengan  alasan ini bagian cost politik. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang mencatumkan secara eksistensi, esensi dan substansi akan hal ini, biar tidak kabur.

Tapi akan sulit bagi penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Contoh, kongkrit saja petinggi PSI sudah ditetapkan tersangka dalam pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Bahkan lembaga ini, sudah meminta pihak kepolisian menetapkan Sekjen dan Wasekjen sebagai tersangka namun hanya SP3 yang dikeluarkan.

Sudah saatnya polisi tidak lagi memeriksa pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti; mahar politik, money politics, politik dinasti dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan ke Bawaslu atau KPU. Kalau tidak, maka tidak pernah akan ada hukuman. Perlunya ini ditetapkan pasal pidana. Biar the power of law cukup kuat. Kalau kita benar-benar mau menegakkan keadilan, maka jangan takut mengambil tindakan jika itu merugikan orang banyak.

Kalau tidak sekarang kapan lagi. Memang resikonya akan di tentang oleh partai-partai peserta Pemilu. Paling tidak ujung-ujungnya akan digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi percuma saja bikin aturan, jika itu hanya untuk dilanggar. Benar sekali istilah: “Political is queen of social science” (politik adalah ratu dari semua ilmu sosial). Hukum pun tak berkutik menghadapi ilmu politik. Padahal, peraturan dibuat untuk melindungi. (RED)




“Peluang Emas Lulusan Serjana”

Oleh : Rikardus Nompa (Putra Daerah Manggarai Barat)

Akhir-akhir ini pengumuman pemerintah tentang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) disambut hangat dan antusias oleh para pencari kerja,  terutama para sarjana yang baru lulus maupun sarjana yang sudah lama menganggur.

Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah bekerja pun, masih tetap mengidolakan impiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berita penerimaan CPNS mengalahkan popularitas berita lainnya. Hangatnya pemberitaan penerimaan CPNS mengindikasikan bahwa hingga kini masyarakat masih tetap menganggap bahwa profesi sebagai  PNS, merupakan profesi bergengsi yang diincar oleh banyak pencari kerja.

Fenomena Kerja PNS
Ukuran keberhasilan orang tua menyekolahkan anaknya dikaitkan dengan status pekerjaan setelah selesai kuliah. Jika kelak anaknya tamat dan bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dikatakan anaknya telah sukses, dan jika bekerja di luar PNS  seolah-olah dianggap sebagai pekerjaan percuma.

Di sini prestise lebih diunggulkan dibandingkan dengan prestasi. Pencitraan seperti ini terwariskan dari generasi ke generasi yang  menjelajah pemikiran masyarakat kita.

Menjadi orang gajian lebih baik dari pekerjaan sebagai wirausaha. Orang berlomba mengejar status, kedudukan dan materi, alasannya sangat pragmatis, jadi PNS memiliki keunggulan dibanding dengan profesi lainnya.

Di samping kerjanya ringan, pakain kerjanya rapi dan necis,  masa depan dirinya dan keluarganya dijamin pemerintah, tidak ada target produksi, status sosialnya terangkat, gajinya cukup besar, mau minjam uang ke bank pun relatif lebih mudah, dan masih banyak kesenangan lain yang dimiliki oleh seorang yang menjadi PNS.

Menurut Bung Rikardus Nompa hidup ini adalah pilihan. Dalam hidup ada dua jalan kehidupan berbeda, kita berhak untuk memilih dan meraihnya: apakah kita memilih jadi karyawan yang berarti kita sudah dibeli oleh instansi/ perusahaan, atau memilih sebagai pengusaha yang memberi peluang untuk menikmati hidup bahagia.

Perbedaan yang mendasar, bila jadi karyawan kita bekerja keras untuk uang, sedangkan bila jadi pengusaha uang bekerja untuk kita. Ini semua bergantung pada kita.

Bila kita memilih jadi pengusaha konsekuensinya adalah harus mampu dan mau bekerja keras dengan berbagai risiko yang akan dihadapi. Namun jika kita ingin santai dan menjadi orang gajian dengan penghasilan datar maka pilihlah menjadi pegawai.

Fakta yang teramati sekarang ini, lulusan kuliah terus bertambah setiap tahunnya, tetapi tingkat pengangguran juga semakin banyak. Hal ini menandakan para lulusan tidak sanggup berkompetisi pada dunia kerja.

Akankah mereka terus menunggu dalam ketidakpastian, menunggu ada lowongan kerja? Sementara ada profesi lain sebagai wirausaha yang setiap hari terus membuka lowongan tanpa harus memakai surat lamaran dan tanpa ada seleksi ujian tertulis dan ujian teori; yang ada adalah ujian praktik yaitu praktik berwirausaha.

Saat ini untuk menjadi sarjana tidaklah sulit, namun untuk menanamkan roh jiwa wirausaha kepada mahasiswa merupakan pekerjaan yang sangat sulit.

Persoalannya, mind set masyarakat kita sulit untuk diubah, seolah-olah hasil akhir dari proses pendidikan adalah untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Jika tidak ada perubahan paradigma berpikir kritis, maka ledakan angka pengangguran di negeri kita akan mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

Lantas mau dikemanakan sarjana-sarjana tersebut jika ternayata mereka menganggur? Haruskah mereka kita biarkan berstatus sebagai pengangguran intelektual?

Karena itu maka kiat mengatasi pengangguran adalah  menanamkan jiwa wirausaha  sejak dini  kepada mereka, bila perlu sejak masih pada tingkat sekolah dasar.

Pendidikan merupakan jalan mengantarkan seseorang menjadi entrepreneur. Melalui pendidikan orang akan memperoleh pengaruh yang baik untuk menjadi wirausaha.

Namun untuk mencapai hal tersebut perlu ada sistem pendidikan yang menyeluruh, agar mampu menghasilkan orang-orang yang mandiri dan utuh,  agar mampu memperbaiki kualitas kehidupannya.

Budaya Feodalisme
Secara historis masyarakat kita memiliki sikap feodal yang diwarisi dari penjajah Belanda, dimana profesi sebagai pegawai memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan sangat ini memberatkan, pilihan untuk menjadi PNS agaknya dijadikan harapan demi mengamankan kestabilan perekonomian rumah tangga. Inilah yang menjadikan minat untuk menjadi seorang PNS demikian kuat berkembang di tengah masyarakat.

Jiwa dan roh feodalistik masih melekat, dimana ada kecenderungan sikap masyarakat selalu memposisikan atau mengistimewakan status sosial seseorang khususnya kepada  PNS, apalagi yang bersangkutan memegang jabatan. Pemerintahpun  juga menjadi sumber penyebab praktik pola hubungan yang feodalistik.

Kita bisa melihat bagaimana pejabat publik mendapatkan perlakuan istimewa, ketika yang bersangkutan melakukan kegiatan kedinasan.

Fakta tersebut yang menyebabkan profesi sebagai PNS menjadi incaran semua orang, terkesan mewah, dilayani, dihormati dan selalu didahulukan.

Siapa yang tidak tertarik dengan kemewahan dan kemegahan seperti itu? Padahal sejatinya kita adalah pelayan masyarakat bukan malah sebaliknya minta dilayani.

Selanjutnya jika kita menekuni  profesi sebagai pegawai akan menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan di kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hidupnya bagaikan robot saja yang secara terus menerus menjalankan aktivfitas rutin.

Karena itulah tidak usah ngotot ingin menjadi PNS, karena ia merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Kita bisa bayangkan, satu formasi lowongan kerja PNS bisa diperebutkan ribuan calon pelamar, berarti sangatlah sempit peluang kita untuk bisa meraihnya.

Namun kalau jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak, karena ada yang menilai pekerjaan yang paling enak di dunia adalah menjadi PNS, kerjanya enak dan bila perlu enak-enakan, gajinya pasti dan hidupnya ditanggung pemerintah.

Mohon maaf sebesarnya bagi rekan-rekan saya yang sedang berkompetisi menuju panggung PNS. Disini saya hanya mencoba membuka wawasan berpikir rekan-rekan semua, melihat kondisi ril yang sudah ada. Saya disini menawarkan solusi dimana kebaradan Kab. Manggarai Barat salah satu icon destinasi wisata yang sangat berpotensi untuk membangun perekonomian masyarakat.

Untuk merinci sebagai bentuk dari dongkraknya ekonomi masyatakat, disini masyarakat dituntut untuk berwirausaha.

Pesan Rikardus Nompa dalam hal ini yaitu, “Berhentilah berpikir dari segi keterbatasan dan mulailah berpikir dari segi kemungkinan” karna sejatinya Hidup ini adalah Kompetisi.

Disini kita sama-sama meneropong hal ini, lebih khusus di Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana yang dimuat oleh “Indonesiakoran.com” pada Rabu, 10 Oktober 2018 | 13:07 WIB.

Sebanyak 5.163 orang melamar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan mendaftar secara online di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat, Sebas Wantung, dari jumlah tersebut sebanyak 2.166 orang di antaranya telah menyerahkan berkas asli pendaftaran ke Panitia Penyelenggara di Kantor BKPPD.

“Sisanya sebanyak 2.997 pelamar, belum memasukkan berkas kepada Panitia Penyelenggara,” tuturnya, di Labuan Bajo, Selasa (9/10/2018). (RED)




Presiden Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Premium Ditunda

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Presiden Joko Widodo meminta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ditunda.

“Saya sudah lapor bapak presiden, bahwa PT Pertamina (Persero) tidak siap melaksanakan  kenaikan harga BBM hari ini. Jadi Presiden memberi arahan agar ditunda kenaikan harga BBM Premium dan dibahas ulang,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada Tribunnews.com di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (10/10/2018) pukul 17.30 Wita.

Sebelumnya, sekitar pukul 17.00 Wita, usai menjadi pembicara pada satu acara di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Rabu sekitar pukul 10.45 WIB, setibanya di ruang VIP Bandara I Gusti Ngurahrai, Bali, Jonan juga mengumumkan kenaikan harga BBM jenis non-subsidi.

Terkait penundaan kenaikan barga BBM jenis premium, memang terkesan mendadak. Ia mengaku mendapat telepon dari Presiden Joko Widodo.

Sore itu, Jonan sudah berada di ruang VIP Bandara Ngurah Rai, hendak bersiap kembali ke Jakarta.

Wartawan Tribunnews, satu-satunya pewarta yang ikut serta rombongan Jonan, mantan Menteri Perhubungan.

“Sampai kapan ditunda?” tanya Tribun.

“Sampai Pertamina siap. Jadi ditunda sampai waktu yang tidak ada waktunya. Demikian sesuai arahan bapak presiden,” ujar Jonan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, mulai Rabu (10/10) sore ini, pukul 18.00 WIB.

“Kenaikannya sekitar 6-7 persen, lebih kecil dibandingkan persentasi kenaikan harga minyak mentah dunia sekitar 25 persen,” ujar Jonan di Hotel Sofitel Bali, pukul 17.00. Namun 30 menit kemudian, keputusan itu dianulir.

Jika terealisasi, maka harga jual premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya dari Rp 6.450 per liter.

Sedangkan, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya Rp 6.400 per liter. “Kenaikannya mulai malam (Rabu/10/10) ini paling cepat pukul 18.00 WIB,” ujar Jonan.

PENULIS : Domu D Ambarita

SUMBER : TRIBUNNEWS.COM




IMF-WB : Untung atau Buntung?

Dr Jerry Massie MA, PhD peneliti Kebijakan Publik (Indonesian Public Institute)

Oleh : Dr Jerry Massie MA, PhD peneliti Kebijakan Publik (Indonesian Public Institute)

Kalau grand designya SBY jangan mengklaim bahwa iven IMF ini besutan Presiden Jokowi.

Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998, kala itu economic growth bisa tumbuh rata-rata 6%.

Kala itu ekonomi Indonesia anjloknya paling berkisar 2–0 %. Namun justru berbeda, saat mengundang IMF, malahan ekonomi kita terperosok alias anjlok 13%. Sungguh ironis!

Salah satu ekonom yang memperingatkan tentang aspek probabilitas krisis dan bencana ekonomi yakni, Rizal Ramli.

Tapi, Economic Forecast-nya (ramalan ekonominya) tak ada yang percaya atau distrust. Tapi, apa yang terjadi ramalannya tepat, benar dan tak meleset.

Seyogianya kita belajar dimasa lalu siapa IMF sebetulnya? Apa rencana mereka di Indonesia? Adakah keuntungan secara finansial bagi kita? Jadi kita bisa tahu. Saya menilai sama saja kan Sri Mulyani Menteri keuangan di era SBY begitu pula saat ini di pemerintahan Jokowi.

Apa untungnya IMF ini? Memang budgeting atau event cost yang kita keluarkan tidak kecil yakni mencapai Rp868 miliar. Sebelumnya harus ada financial analysis, apa dan profit bagi kita?. Bukan hanya keuntungan bagi Bali semata.

Lucunya, bantuan gempa dan tsunami di Sulteng tak berbanding. Pemerintah hanya mengucurkan bantuan Rp560 miliar. Sedangkan bantuan asing yang masuk berjumlah Rp220 miliar.

Juatru saya lebih tertarik annual confrence on disaster terkait kasus tsunami? Ini masih wajar dilakukan, pasalnya Indonesia berada diperingkat ke-12 untuk ring of fire.

Pikirkan! mana yang needs program or wants program (program kebutuhan dan program hanya keinginan).

Disisi lain, pertemuan ini, akan jadi pembicaraan dunia, tapi apakah hanya sampai di situ? dengan menggelar iven akbar ini.

Padahal dana kita terkuras untuk Asian Games 2018 Rp 23,9 Triliun dan Asian Para Games Rp1,6 triliun. Harus berbanding antara masuk dan keluar.

Untuk menyelamatkan bank-bank, BLBI maka disuntik $80 milyar, biaya penyelamatan bank terbesar relatif GDP, perusahaan banyak yang bangkrut, penggangguran naik 40%.

Sementara IMF berhasil membujuk Indonesia pada 1 Mei 1998, untuk menaikkan harga bensin 74% dan minyak tanah 44%.

Director IMF, Hubert Neiss seminggu sebelumnya sempat mengundang Rizal Ramli di Grand Hyatt. Mereka membujuknya untuk mendukung usulan itu Tapi, Rizal menolak dan bahkan ingatkan bisa terjadi kerusuhan. DR Neiss katakan: “ DR. Ramli, you are aggregating”. Jawaban RR ke Neiss saat itu, “just take a note of what I said !”.

Tanggal 1 Mei 1998, atas bujukan IMF, pemerintah naikkan harga bensin 74% dan minyak tanah 44%. Tanggal 2 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran anti kenaikan BBM di Makassar, tanggal 4 Mei di Medan, 9 Mei dst Solo hancur, Jakarta minggu ke-2 Mei rusuh. Ini apa yang disebut literatur : “IMF Provoked Riots”.

Malaysia kena krisis 1998 menolak saran IMF atas saran DR.Zeti Acting Governor Central Bank. Malaysia selamat dari krisis, ringgit dan ekonomi stabil! Pres Kim Dae Yung, bawa 100 pengutang Korea untuk restrukturisa utang ke New York. Namun negeri Ginseng ini selamat, Indonesia manut IMF, paling hancur.

Presiden pun sempat menyampaikan terkait IMF pada Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center di Senayan, Rabu, 22 April 2015 silam. Kepala negara menekankan, negara-negara Asia-Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan pada institusi keuangan global.

Dalam paparan presiden saat itu dia mengatakan, pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), dan ADB (Asian Development Bank) adalah pandangan usang yang perlu dibuang.

Begitu pun pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan di Bali tak minta utang pada IMF. Persoalan disini seberapa besar bantuan IMF atas bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dalam case ini Menkeu sudah sadar atau hanya lip service saja.

Jadi ini sebuah pelajaran berharga. Agar dengarkan nasehat orang bijak. Gunakanlah pemikiran dan gagasan mereka yang ahli di bidangnya. “Make it our country from ordinary to extraordinary”, we hope so. (RED)




Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman 7 Tahun Penjara Terhadap Fredrich Yunadi

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi (tengah) membawa berkas pembelaan (pleidoi) saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (22/6/2018) . Sidang tersebut beragendakan pembacaan surat pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa Fredrich Yunadi. Dengan demikian, vonis terhadap Fredrich tetap 7 tahun penjara.

“Putusannya menguatkan putusan tingkat pertama, pidana badan tetap 7 tahun,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Salinan putusan tersebut diterima jaksa KPK pada 9 Oktober 2018. Dalam putusannya, pengadilan tinggi mengambil alih seluruh fakta persidangan tingkat pertama.

Selanjutnya, tim jaksa KPK akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Mantan pengacara Setya Novanto tersebut awalnya divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500  juta subsider 5 bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto.

PenulisAbba Gabrillin

Sumber : KOMPAS.com




Perpres No. 86/2018: Inilah Tanah Yang Akan Jadi Objek Reforma Agraria dan Subjeknya

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat hak tanah kepada kelompok masyarakat, di Istana Negara, Jakarta, bulan September lalu. (Foto: Dok. Humas Setkab)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Dengan pertimbangan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (tautan: Perpres Nomor 86 Tahun 2018).

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan: a. perencanaan Reforma Agraria; dan b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Perencanaan Reforma Agraria itu meliputi: a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA; b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA; c. perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; d. perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan e. perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

“Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan: a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan b. rencana pembangunan daerah,” bunyi Pasal 4 ayat (2a,b) Perpres ini.

Sementara pelaksanaan Reforma Agraria, menurut Perpres ini, dilaksanakan melalui tahapan: a. Penataan Aset; dan b. Penataan Akses.

Penataan Aset sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset.

Menurut Perpres ini, objek redistribusi tanah meliputi:

a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;

c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;

d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi: 1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; 2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;

f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;

g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;

i. tanah timbul;

j. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi: 1. Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan; 2. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4. Tanah Negara yang dikuasai masyarakat;

k. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

“Objek redistribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Redistribusi tanah untuk pertanian; dan b. redistribusi tanah untuk non-pertanian,” bunyi Pasal 8 Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud diredistribusi kepada  Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA, dengan pemberian sertifikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Subjek Reforma Agraria

Subjek Reforma Agraria, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau c. badan hukum.

Untuk orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. WNI; b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah.

Sedangkan pekerjaan orang perseorangan tersebut di antaranya adalah: a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; d.  guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; e. pekerja harian lepas; f. pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kenapa Pajak; g. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan h. anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  27 September 2018 itu. (Pusdatin/ES)/SETKAB




Menteri Keuangan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Pinjam Dana Dari IMF

Menkeu Sri Mulyani bersama sejumlah pejabat menyampaikan keterangan pers di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (8/10) siang. (Foto: Humas Kemenkeu)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Meskipun menjadi tuan rumah Annual Meeting Indonesia Monetary Fund (IMF) – World Bank Group, di Bali, 8-14 Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia tidak akan memanfaatkan forum itu untuk meminta pinjaman dana dari IMF.

Menkeu mengingatkan, bahwa IMF hanya akan memberikan pinjaman bagi negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran. Sementara Indonesia saat ini tidak sedang dalam posisi krisis. Bahkan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga telah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

“Sehingga kami tegaskan bahwa kami tidak meminjam IMF,” kata Sri Mulyani saat media briefing Annual Meeting IMF-World Bank Group, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin (8/10) siang.

Menurut Sri Mulyani, banyak yang ingin mencoba untuk membuat seolah-olah ini (pinjaman ke IMF) menjadi isu.

Namun ditegaskan oleh Menkeu, bahwa Indonesia hanya menjadi anggota IMF seperti 189 negara yang lain, sama seperti Indonesia sebagai anggota Bank Dunia dengan 189 negara atau Indonesia sebagai anggota PBB dengan 192 negara lain di dunia.

Sebagai anggota IMF, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia seperti juga negara lain mencoba berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.

“Indonesia berupaya berkontribusi terhadap pemikiran untuk membuat perekonomian global lebih baik, sehingga dunia bisa menjadi tempat yang aman dan bisa menciptakan kesejahteraan bersama,” tandas Menkeu.

Tidak Membutuhkan

Sementara itu Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde memastikan, Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan maupun pinjaman dari IMF.

“Pinjaman dari IMF bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya,” kata Lagarde dalam pernyataan tertulisnya di Nusa Dua, Bali, Senin kemarin.

Lagarde menilai, ekonomi Indonesia saat ini telah dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan rekan-rekan mereka.(Humas Kemenkeu/*/ES)




Dari Total 438.590, 13.345 Tenaga Honorer K-II Berhak Ikuti Seleksi CPNS

Ilustrasi/net

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Dari total 438.590 tenaga honorer Kategori II (K-II) yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018, sebanyak 13.345 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018.

Data tersebut terdapat dalam surat yang dikirimkan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto, kepada: 1. Kepala Regional BKN; dan 2. Kepala BKD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 1 Oktober 2018.

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 pada lampiran F disebutkan, untuk dapat mengikuti seleksi CPNS Tahun 2018, Tenaga Honorer K-II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, masih aktif bekerja terus-menerus sampai sekarang;
  2. Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer KII pada tanggal 3 November 2013; dan
  3. Bagi Tenaga Kesehatan berijazah Diploma 3 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer KII pada tanggal 3 November 2013.

“Berdasarkan proses seleksi di atas, maka jumlah rekapitulasi data Tenaga Honorer K-II yang memenuhi syarat adalah 13.345,” tulis Iwan Hermanto.

Terhadap Tenaga Honorer K-II yang dinilai layak mengikuti seleksi itu, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN itu juga mengingatkan, seluruh eks Tenag Honorer K-II wajib melakukan pencetakan ulang kartu tanda bukti peserta Tenaga Honorer Kategori II melalui helpdesk SSCN 2018 yang mencantumkan kualifikasi/tingkat pendidikan yang digunakan pada saat pengangkatan tenaga honorer pertama kali dan kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan Tenaga Honorer K-II, dan membawa kartu tersebut ke BKD masing-masing untuk diverifikasi dan vaisasi.

Kepada Admin Instansi, BKN mengingatkan bhwa mereka wajib melakukan proses verifikasi dan validasi serta mencetak salinan kartu ujian Tenaga Honorer K-II melalui helpdesk SSCN 2018 dengan memasukkan nomor tiket yang tertera pada kantu tanda bukti peserta Tenaga Honorer K-II dan membubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang. (*/ES)/SETKAB




Presiden Teken PP Pelapor Kasus Korupsi Diberi Hadiah Rp 200 Juta

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatra Utara, Medan, Senin (8/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018. Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp 200 juta.

PP ini menjelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya
dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung.

“Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan,” bunyi Pasal 13 ayat (I) PP ini.

Penghargaan bakal diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau pelapor. “Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi,” bunyi Pasal 13 ayat (3).

Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Sedangkan besaran penghargaan berupa uang yang akan diberikan oleh pemerintah dijelaskan pada Pasal 17.

“Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara,” bunyi Pasal 17 ayat (1).

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” tulis Pasal 17 ayat (2).

Selain itu, dalam Pasal 17 ayat (4) menyebut bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kasus korupsi berupa akan mendapat hadiah maksimal Rp 10 juta. Peraturan Pemerintah ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 18 September 2018.

PP ini dibuat sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Reporter: Ahmad Faiz Ibnu Sani

Sumber : TEMPO.CO




“Kegaduhan Demokrasi Bangsa Hari ini”

Oleh : Rikardus Nompa, S.Pd (Wakil Sekertaris Liga Mahasiswa Nasional Demokrat NTB)

BARANEWSACEH.CO – Demokrasi menjadi sangat penting dalam suatu negara bahkan seperti menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan, tampak kehilangan hakikat pun jati dirinya. Sebut saja seperti demokrasi di Indonesia, yang akhir-akhir ini justru banyak melahirkan kegaduhan dan kisruh tak berkesudahan.

Hal ini justru dibanggakan oleh para politisi, ormas, bahkan akademisi. Mewujudkan semua agenda kepentingan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan menodai demokrasi itu sendiri, yang sudah diluar batas seperti fitnah, hoax, ujaran kebencian, dipaksakan untuk menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri.

Suhu politik tahun ini sengaja dibuat panas, dari dimunculkannya Pemberitaan Kegaduhan atas kebohongan ibu Ratna Sarumpaet.
Ya, politik sengaja dibuat gaduh. Bahkan kegaduhan tersebut harus dinikmati kalangan masyarakat agar terjadi konflik, dengan adanya konflik bahkan tercerai berai.

Kegaduhan politik yang tercipta juga menjadi senjata untuk mengguncang rezim yang sedang berkuasa. Kita disini harus belajar dari sejarah bahwa politik yang gaduh kerap berdampak pada stabilitas ekonomi bahkan dapat mengguncang domestik.

Lalu, apakah kegaduhan politik merupakan bagian dari demokrasi? Iya, akan tetapi lebih menunjukan pada persoalan demokrasi yang belum mapan.

Mereka yang mempunyai hasrat ambisi kekuasaan, seperti tak peduli untuk menguras energi bangsa hari ini dengan kegaduhan politik, lalu memunculkan isu-isu yang tidak produktif.

Kenapa kegaduhan politik ini justru makin dibuat kisruh? Ya, tak akan dihentikan, justru mereka akan memelihara kegaduhan tersebut, karena bisa jadi salah satu yang diharapkan kegaduhan tersebut untuk menghambat akselerasi (percepatan) kerja pemerintah.

Akan tetapi saya melihat justru pemerintah tahu betul kondisi yang ada, dan tidak reaksioner dalam menanggapi polemik yang sengaja diciptakan lawan politiknya. Hal ini dapat kita lihat dari beragam isu yang dimunculkan yang berujung kegaduhan, satu-persatu seperti terbuang dan masuk ke tong sampah.

Kita harus lawan kegaduhan hari ini yang semesti terjadi dengan tidak ikut gaduh di dalamnya. Sebenarnya Kita harus beruntung punya presiden seperti Bapak Ir. H. Joko Widodo yang tenang dan tidak bertindak reaksioner dalam kegaduhan politik yang diciptakan lawan politiknya.

Masyarakat harus lebih dewasa menyikapi proses demokrasi lima tahun kedepan baik itu pileg maupun pilpres. Berbeda pilihan itu adalah hal biasa. Jangan sampai Pileg dan Pilpres justru membuat bangsa ini terpecah belah dan bermusuhan.

Kita harus menyadari bahwa semua anak bangsa bertanggung jawab untuk menjaga negeri ini dari berbagai persoalan. Jangan sampai hanya karena kepentingan satu kelompok kita bisa bercerai berai. (RED)




KPK Sita Rp4,3 Miliar Milik Gubernur Non Aktif Aceh Irwandi Yusuf

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp4,3 miliar dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Uang tersebut disita lantaran diduga terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

“Sejauh ini, penyidik telah menyita Rp4,3 miliar uang milik tersangka IY, baik yang diduga terkait dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi yang disangka kepadanya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 8 Oktober 2018.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, eks Kombantan GAM itu diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi dengan nilai komitmen Rp1,5 miliar. Suap ini berkaitan penggunaan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018.

Sementara pada gratifikasi Irwandi, selaku Gubernur Aceh 2007-2012, dan orang kepercayaannya Izil Azhar diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 32 miliar terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Sumber : VIVA




Gubernur Non Aktif Aceh Irwandi Yusuf Diduga Terima Gratifikasi Rp 32 Miliar

Gubernur Non Aktif Aceh Irwandi Yusuf/net

Jakarta, Baranewsaceh.co – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima gratifikasi Rp 32 miliar terkait proyek pembangunan dermaga di Sabang.

“Total dugaan gratifikasi sekitar Rp 32 miliar,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Selain Irwandi, orang kepercayaannya yang bernama Izil Azhar juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hingga saat ini, KPK telah menyita Rp 4,3 miliar dari Irwandi. Perkara ini berawal dari penyidikan KPK pada korupsi pembangunan dermaga yang dibiayai APBN 2006-2011 itu pada 2013. Nilai total proyek itu Rp 793 miliar.

KPK menduga ada kerugian keuangan negara Rp 313 miliar karena adanya penyimpangan dalam proyek itu. Dalam perjalanannya, ada sejumlah orang yang sudah divonis yaitu Heru Sulaksono (mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara), Ramadhani Ismy (mantan PPK), Ruslan Abdul Gani (mantan kepala BPKS sekaligus KPA), Teuku Syaiful Ahmad (unfit to trial/dilimpahkan ke Kejagung untuk digugat perdata TUN), serta 2 korportasi yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati.

Sedangkan Irwandi sebelumnya lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Dia diduga menerima duit suap Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi Dana Otsus. KPK menduga bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten. (haf/dhn)

Haris Fadhil – detikNews



Ditanya Fee Proyek Bener Meriah, Stafsus Irwandi Yusuf Bantah BAP

Pengadilan Tipikor/Foto: Ari Saputra

Jakarta , Baranewsaceh.co – Staf khusus gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Bantahan dilontarkan saat Hendri bersaksi di persidangan.

Jaksa pada KPK awalnya bertanya soal pertemuan Hendri dengan Muyassir ajudan Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi.

Hendri menyebut Yassir meminta bantuannya untuk membantuk list proyek dan meminta dikordinasikan kepada Irwandi Yusuf.

Namun saat ditanya soal commitment fee proyek, Hendri membantah semua BAP saat dirinya diperiksa di KPK.

“Apa saudara tahu mengenai commitment fee? Karena di BAP saudara ada mengatakan mengenai commitment fee?” tanya jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

“Comitment fee nggak pernah saya bicarakan itu,” jawab Hendri.

“Soal fee 5 persen?” tanya jaksa lagi.

“Nggak ada, nggak itu bukan keterangan saya,” kata Hendri menegaskan.

“Waktu itu karena posisi saya lagi dalam kondisi panik dan tertekan. Ya ketika pemeriksaan berkepanjangan seperti itu dari pagi sampai malem, ya saya akhirnya ambil sikap, apa yang ditulis ya sudahlah,” sambung Hendri.

Jaksa lalu melanjutkan pertanyaan soal pertemuannya dengan Irwandi. Jaksa menyebut Hendri mengkonfirmasi perintah agar Hendri mengawasi Teuku Saiful Bahri.

“Gini ya saksi, oke setelah Bupati temui saudara untuk koordinasi ke gubernur, gubernur bilang apa?” tanya jaksa

“Saya pernah tanya, dia bilang suruh kontrol saudara Saiful,” jawab Hendri.

Jaksa kemudian membacakan BAP Hendri yang menyebut Irwandi memerintahkan untuk mengontrol Saiful untuk proyek PUPR di Aceh. Lagi-lagi hal itu dibantah oleh Hendri.

“Tidak tidak benar. Saya klarifikasi sekarang,” tuturnya.

Mendengar keterangan yang berbeda, hakim mengambil alih tanya jawab dengan jaksa.

“Ini gimana, saudara terus berputar-putar padahal lulusan luar negeri. Terus saudara gimana, mau ditunda apa gimana? Mungkin saudara tertekan, apa mau ditunda atau gimana?” tanya hakim Ni Made Sudani.

“Untuk saya sudah di-break dulu,” jawab Hendri.

Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa memberikan suap kepada Irwandi Yusuf sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan ke Irwandi agar proyek pembangunan di Bener Meriah yang sumber dananya dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau dana otsus dapat dikerjakan rekanan dari wilayah itu.

Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (zap/fdn)

Zunita Amalia Putri – detikNews




Pemerintah Aceh Janjikan Bonus Bagi Peraih Juara MTQN


Medan, Baranewsaceh.co – Pemerintah Aceh bakal memberikan penghargaan bagi peserta asal Aceh yang meraih juara pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara.  Janji itu diutarakan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menjumpai kafilah Aceh di Hotel Grand Antares, Sabtu (06/10) malam. Selain itu, Nova meminta seluruh peserta tampil maksimal, sehingga keluar sebagai juara umum.

Bonus yang dijanjikan Nova bakal diberikan pada seluruh peserta yang  meraih juara. Bagi peraih juara 1 akan diberikan total Rp.250 juta. Sementara juara 2 sebesar Rp.150 juta, Rp.100 juta bagi peraih juara 3, Rp.50 juta bagi yang meraih juara harapan 1, serta peraih harapan 2 dan 3 akan disesuaikan. Seluruh bonus itu akan diusahakan untuk dianggarkan dalam APBA tahun 2019 mendatang.

“Semuanya tolong persiapkan diri sebaik mungkin, latihan serta jaga kesehatan agar dapat tampil maksimal sehingga meraih nilai terbaik dan menjadi juara,” ujar Nova.

Kehadiran Nova di Medan dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh peserta asal Aceh. Di sana ia didampingi Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh. Juga hadir Kepala Dinas Syariat Islam, Alidar, Asisten I Setda Aceh Jakfar serta Kepala Biro Kesra Setda Aceh, Zahlul Fajri. (ABDI)




Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi Dermaga Sabang

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (Detik.com)

JAKARTA, Baranewsaceh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan dua tersangka dalam pengembangan kasus pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011.

Dua tersangka itu adalah Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (IY) dan seseorang dari pihak swasta, Izil Azhar (IA).

“KPK menemukan permulaan yang cukup untuk meningkatkan status 2 orang lagi sebagai tersangka dalam penyidikan ini yaitu IY, Gubernur Aceh pada periode 2007-2012, kemudian yang kedua IA, ini swasta, diduga sebagai orang kepercayaan IY,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

KPK menduga keduanya menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan IY sebagai gubernur.

Total dugaan gratifikasi yang diterima adalah sebesar Rp 32 miliar. Febri menambahkan, KPK menduga IY tidak melaporkan gratifikasi tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk itu, KPK akan menjerat keduanya dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PenulisDevina Halim

Sumber : KOMPAS.com

 




“Mahasiswa Jangan Malu Berpolitik”

MATARAM, BARANEWSACEH.CO – Kesadaran berpolitik mahasiswa kini mulai memudar. Hal itu terjadi akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis idealisme. Padahal dalam bentangan sejarah negeri ini, mahasiswa memiliki peran besar sebagai agen perubahan. Karena itu, kesadaran berpolitik mahasiswa perlu ditingkatkan. Mahasiswa jangan hanya kuliah saja, lebih dari itu harus merakyat dan peduli akan kepentingan rakyat.

Demikian dikatakan Bunda Ferdinanda Vera Witomo M. sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 1 (Kota Mataram) periode 2019-2024, saat berbagi cerita dengan kader muda Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMNasDem) NTB usai istrahat siang dalam agenda “Pekan Orientasi” Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi & DPRD Kab./ Kota Partai NasDem Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung di Hotel Grand Madani Mataram, 06 Oktober 2018.

Berkaca pada sejarah, ujung tombak perubahan khususnya pada dunia politik selalu dilakukan oleh mahasiswa. Sebab, mahasiswa bukan hanya berfungsi sebagai inteletual akademisi, lebih dari itu mahasiswa berfungsi sebagi inteletual sosialis, katanya.

Menurut Ferdinanda Vera Witomo M, mahasiswa perlu memiliki kesadaran politik dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Karena ilmu yang didapat di bangku kuliah tidak cukup untuk menjawab segala tantangan zaman yang dinamis. Banyak ilmu yang dapat dipetik dari aktivitasnya di luar kampus, meskipun tidak memiki bobot kredit.

Aktivitas pergerakan mahasiswa seperti demonstrasi, orasi, seminar, kongres, pernyataan sikap, tuntutan dan lainnya, sebenarnya merupakan aktivitas politik. Semua itu adalah sarana komunikasi politik lisan dan tulisan. Jadi secara jujur tak bisa dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik.

Namun untuk menyampaikan aspirasi agar didengarkan oleh pemerintah ada mekanisme yang kita lalui, misalnya ada konsep dan rumusan yang jelas supaya bisa didengarkan dan mahasiswa bisa dikatakan sebagai pelopor.

Ferdinanda Vera Witomo M melanjutkan, idealnya gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral dan politik nilai, bukan gerakan politik kekuasaan. Karena mahasiswa masih mempunyai tugas akademis dan kaderisasi kepemimpinan di kampus. Dua hal itu akan menjadikan mahasiswa siap sebagai para pemimpin masyarakat yang memiliki konsistensi idealisme seperti ketika masih di kampus.

Sementara itu, Wakil Sekertaris Informasi Dan Database Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMNasDeM) NTB Rikardus Nompa, S.Pd atau lebih akrab disapa Bung Rikardus menilai satu sisi bahwa mahasiswa saat ini masih malu untuk mau berpolitik dan masih pada posisi zona nyaman.

Tambahannya, Mahasiswa tidak perlu lagi apolitis dan anti partai politik, tinggal memilih partai mana yang lebih baik untuk bergabung saja, karena mempertahankan budaya anti partai, sama saja dengan mengizinkan perompak dan penjahat politik untuk menginterfensi kebijakan.

Meskipun negeri ini sudah menemukan pemimpin yang tepat, namun tidak dibarengi dengan kekuatan politik yang mendominasi, realisasi kebijakan yang pro terhadap rakyat akan tetap sulit terlaksana. (RED)




Transformasi Forum Penataan Kampung Nusantara

 

Oleh Ipunk Satriani

Forum Penataan Kampung Jakarta atau yang biasa disebut FPKJ sejak pembentukan ditanggal 31 Maret 2018 sudah mempunyai struktural diseluruh wilayah Ibukota DKI Jakarta sampai dengan ditingkatan Koordinator Kelurahan, bahkan Animo Masyarakat terhadap FPKJ sampai juga keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti dibeberapa wilayah Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Banten, dan masih banyak wilayah provinsi lainnya yang terbilang sangat antusias ingin bergabung serta dalam gerakan Forum Penataan Kampung Jakarta pada khususnya.

Karena begitu banyak dan kuatnya Animo Masyarakat yang dari luar wilayah provinsi Ibukota DKI Jakarta untuk bergabung, maka dengan respon para struktur pimpinan pusat di FPKJ maka hal ini dibawa dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Pusat bersama beberapa Dewan Pembina dan Dewan Penasehat yang ada dalam struktural FPKJ itu sendiri untuk segera dan secepatnya dapat disikapi secara bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah mufakat secara bersama-sama.

Dalam rapat koordinasi pimpinan pusat FPKJ membahas beberapa point diantaranya ialah :
1. Mentransformasi Nama Forum Penataan Kampung Jakarta (FPKJ) untuk bisa lebih dicakup oleh beberapa para Masyarakat yang berada diluar Provinsi Ibukota DKI Jakarta. Maka dalam hasil Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah nama ; “Forum Penataan Kampung Nusantara (FPKN)”.
2. Segera membentuk struktural sampai ditingkatan Koordinator Wilyah/Provinsi yang Notabene nya berada diluar Provinsi Ibukota DKI Jakarta.
3. Merumuskan AD/ART, Tata Tertib, juga rencana pembuatan Legalitas sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam hal ini secara bersepakat pula struktur FPKJ dibuat dan dikomposisikan dengan formasi-formasi yang baru yang lebih mencakup skala Nasional.

Kongres ke I Forum Penataan Kampung Nusantara (FPKN) dilaksanakan di :
Jl. Walang Sari Raya 1 No.17, RT.011/RW.012, Kel.Tugu Utara, Kec.Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara -14260.
Pada tanggal : 01 Oktober 2018 bertepatan pada hari lahir Pancasila.

Harapan dan Tujuan para pendiri FPKN ini adalah agar Konsep Penataan Kampung bisa juga diterapkan diseluruh wilayah Provinsi Indonesia nantinya, agar penataan kampung bisa juga terjangkau diwilayah kampung-kampung pedalaman yang ada di seluruh kampung-kampung Indonesia.

“BERGERAK BERSAMA MENATA KAMPUNG NUSANTARA”

IPUNK SATRIANI
Ketua Umum




Berikut Skenario Hoax Ratna Sarumpaet Sampai Terbang ke Chile

 

Baranewsaceh.co – Jika tidak ada aral melintang dan semuanya berjalan lancar, kemungkinan skenario kasus hoax Ratna sarumpaet akan berlangsung seperti ini:

31 Januari 2018
RS meminta dana perjalanan ke Chile kepada Dinas Pariwisata DKI via Anies.

21 Juli 2018
Disposisi diberikan oleh Anies berupa dana dan dukungan 100% kepada RS.

21 September 2018 (sore)
H-13 sebelum keberangkatan, RS sengaja operasi plastik sebagai alat bukti penganiayaan.

2 Oktober 2018 (dini hari)
H-2 isu Penganiayaan pertama kalinya mulai disebarkan oleh Fadli Z, Rachel M, Dahnil S, Fahri H.

2 Oktober (sore)
H-2 Prabowo bertemu RS utk menguatkan isu ini dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM.

3 Oktober 2018
Sejumlah elite Partai Gerindra menduplikasi isu ini dan meminta Tito mundur bila tak bisa menangkap dalangnya.

3 Oktober 2018
Amien Rais, Hanum, FPI, Zulkarnaen, dll memperbesar isu tersebut, bahwa telah terjadi kekerasan oleh pemerintah.

4 Oktober 2018 (malam)
Berita penganiayaan terhadap RS (yang diposisikan sebagai oposisi), yang diduga dilakukan oleh rezim berkuasa makin santer.

4 Oktober 2018 (malam)
RS berangkat ke Chile melalui Soekarno Hatta.

4 Oktober 2018 (malam),
RS berada diluar yurisdiki RI.

5 Oktober 2018
RS tiba di tujuan, Santiago, Chile.

5 Oktober 2018
Kepada pers RS menyatakan kabur dari Republik Indonesia karena merasa ketakutan dan keselamatannya terancam.

12 Oktober 2018
RS memberikan kesaksian di acara Women Playrights International, bahwa ia adalah Saksi Hidup korban kekerasan oleh negara, dengan disertai bukti berupa foto-foto dan caption pemberitaan berbagai media massa.

Akhir Oktober 2018
RS meminta suaka ke beberapa negara lain, dengan alasan keselamatannya terancam bila kembali.

Oktober 2018 – April 2019
RS yang telah mendapat suaka di negara lain terus-menerus menggaungkan pernyataan bahwa pemerintah Jokowi adalah rezim otoriter yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan, untuk menghancurkan elektabilitas beliau.

Catatan:
RS sengaja memilih waktu oplas 13 hari (H-13) sebelum keberangkatannya, agar ketika tiba di Chile bengkaknya telah pulih sehingga tak ada orang yang bisa memastikan apakah itu karena oplas atau dianiaya.

Fadli Zon sengaja me-release berita penganiayaan 2 hari sebelum keberangkatan RS, dengan pertimbangan tidak akan cukup waktu bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membongkar kasus ini, sehingga RS tidak akan dicekal saat terbang ke Chile.

Prabowo dengan sigap mendatangi RS di rumahnya. Hal yang sangat jarang dilakukan Prabowo untuk menjenguk satu per satu anak buahnya.

Apalagi langsung disusul dengan acara konferensi pers. Ini adalah kejadian yang amat langka.

Semuanya dilakukan dengan Sistematis, dan dirancang dengan timing yang matang.

Sayangnya, ada keteledoran di sisi RS.

Posisi HP-nya bisa terlacak 8 hari sebelumnya dari record jaringan selular dan pembayaran oplas yang menggunakan kartu debit atas namanya, menghancurkan skenario tersebut.

Padahal brosur sudah siap diedarkan dan massa tinggal turun ke jalan.

Ini kelihatannya hanya seperti sebuah Kekeliruan kecil.

Tapi di baliknya ada Skenario besar untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Sumber: Kaskus.co.id




Rupiah Aman, Peneliti IPI : Jangan Bodohi Publik!

DR Jerry Massie MA, PhD Peneliti Politik Indonesian Public Institute (IPI)

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO –  Beberapa pekan ini Kurs rupiah terus terperosok. Jumat (5/10/2018), telah menembus level Rp 15.400 per dolar AS, jauh meninggalkan level penutupannya Rp 15.075 kemarin.

Menurut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dalam batas aman.

“Yang penting supply dan demand-nya berjalan dengan baik, inflasi juga terjaga dengan baik. Jadi, jangan terpaku pada level,” kata Mirza di kantor BI, Jakarta pada Kamis (4/10/2018).

Lanjut kata dia, hal itu cukup kuat karena rasio kecukupan modal (CAR) minimal perbankan adalah 8,5 persen sampai dengan 14 persen. “Sekarang CAR di atas 20 persen, jadi sektor perbankan masih kuat,” katanya.

Menanggapi hal itu, peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI) mengkritisi apa yang dikatakan Mirza sangat irasional.

“Miris dan tak masuk akal, udah di level Rp15.400 per 1 dollar kok masih aman. Barangkali, ini easy listening, tapi membodohi publik, dengan pernyataan yang menyesatkan” kata Jerry.

Orang kita sulit berkata jujur dan mengakui kelemahan ujar Jerry. Paling tidak ditanya kenapa rupiah ambruk pasti jawabanya “aman”.

“Ini sebuah : economic and finacial warnings bagi kita, jangan hal ini dianggap remeh dan sepele. Pada prinsipnya jangan runyam. Ini punya great influence and impact (punya pengaruh besar). Buntutnya bisa ke arah economic crisis,” ujar Jerry.

Selanjutnya kata Jerry, orang bodoh saja yang percaya akan pernyataan ini. “Lebih baik mengakui keteledoran dan kelemahan jangan hanya berkelit dan membenarkan diri,” ucapnya. (Hipatios/ES)




Caleg Muda Kader Bangsa Deklarasi #mudakanindonesia, Rahmat Asri Sufa : Ini Gerakan Awal Perubahan

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Perwakilan caleg muda dari berbagai daerah di Indonesia menginisiasi Gerakan Ayo #mudakanindonesia. Gerakan ini diawali oleh caleg-caleg muda yang berasal dari Aceh hingga papua. Caleg Muda Kader Bangsa merupakan gerakan awal menepis setiap isu-isu miring terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia, Jakarta (6/10/2018)

Rahmat Asri Sufa, caleg muda asal Bireuen Provinsi Aceh dari Partai Demokrat menegaskan,
” Gerakan #mudakanindonesia merupakan refleksi 90 tahun sumpah pemuda dan inisiasi yang dilakukan oleh kaum muda yang terdiri dari calon anggota legislatif millenial lintas partai yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam Caleg Muda Kader Bangsa”, ungkap Tokoh Muda asal Aceh ini

Lanjutnya, “Adapun isi dari deklarasi ini berisikan tentang beberapa problem-problem yang masih tersisa baik dalam tataran makro maupun mikro seperti ideologi, ekonomi, hukum hingga korupsi. Selain memaparkan masalah yang belum selesai, gerakan caleg muda kader bangsa ini juga menyatakan sikap secara publik apa saja komitmen kami sebagai politisi muda baik selama proses pemilu maupun pasca pemilu ketika terpilih maupun tidak”, Kata Wakil Sekretaris Partai Demokrat Bireuen ini

Rahmat Asri Sufa juga menyampaikan, bahwa caleg muda dari berbagai parpol baik parpol koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi berharap ada perubahan iklim demokrasi di Indonesia,
“Harapan dari gerakan ini adalah mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa, baik negara, parpol dan caleg serta masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya untuk menghadirkan optimisme, iklim positif dan perbaikan demokrasi menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat”, tutup Bendahara Eksekutif Tamaddun Institute (RED)




Azhari Cage Jenguk Bocah Penderita Bocor Jantung

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO –  Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Azhari Cage SIP, menjenguk Raima Nadira yang baru berusia 9 (sembilan) bulan, bocah penderita bocor jantung asal Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, di “Rumah Singgah Peduli” (RSUCM), Senen, Jakarta Pusat, sabtu malam (06-10-2018).

Alhamdulillah malam ini didampingi Almunizar kepala badan penghubung Aceh di Jakarta kita sudah sempat menjenguk adik kita Raima Nadira yang menderita penyakit bocor jantung, anak dari Pasangan Safrizal (35) dan Nurida (31), semoga adik kita tersebut lekas sembuh, “kata Azhari Cage.

“Kita do’akan adik kita Raima Nadira lekas sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Dan semoga adik kita tersebut segera pulih dari penyakitnya, dan untuk keluarganya kita do’akan selalu semangat dan tabah dalam menghadapi cobaan ini, “Lanjut Politisi Partai Aceh tersebut.

Sementara itu, Safrizal selaku ayah dari Raima Nadira mengatakan, Raima Nadira sudah 10 (sepuluh) hari belakangan ini di rawat di Jakarta, sebelumnya Raima sudah pernah di rawat di Aceh di Rumah sakit umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh, dan akhirnya Doktor mumutuskan bahwa, Raima harus di rujuk ke Jakarta, “ujarnya.

Saya sangat berterimakasih kepada saudara Azhari Cage yang telah mengejuk anak kami yang sedang dirawat disini, “tutupnya. (Adam)




Kementan RI Uji Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK-PP Negeri Saree


ACEH BESAR, BARANEWSACEH.CO – Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaksanakan Uji Sertifikasi Kompetensi kepada 25 orang siswa SMK-PP Negeri Saree pada 3 – 5 Oktober 2018. Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P2) Kementan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK-PP Negeri Saree. Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan ke 25 orang siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Agribisbis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang fokus pada skema Pelaksana Produksi Benih Tanaman.

Kegiatan ini diawali dengan upacara pembukaan oleh Muhammad Amin, SP, MP selaku kepala SMK-PP Negeri Saree yang diikuti oleh para Wakasek, Kasubbag TU, Ketua Kompetensi Keahlian ATPH, Ketua TUK, Asesor BNSP dari LSP-P2 Kementan dan juga para siswa selaku peserta Uji Sertifikasi Kompetensi. Setelah pembukaan, langsung dilaksanakan Uji Kompetensi yang diawali dengan tahap pra konsultasi Asesmen, Asesmen, Ujian Tulis di laboratorium Komputer, Observasi dan Re-asesmen jika peserta tidak lulus ujian tulis pertama. Setelah semua tahapan dilakukan dengan benar, kegiatan akan diakhiri dengan rekomendasi Kompeten.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini diuji oleh 3 orang asesor dari LSP-P2 Kementan yaitu ; Ir. Mursidin, Dr. Dwi Febrimeli, SP, M.Sc, dan Binsar Simatupang, SP, MP. Dimana langsung diawasi oleh bapak Andy Susilo, S.Kom selaku utusan LSP-P2 Kementan dan bapak Agus Warsito selaku utusan BNSP. Setelah melalui berbagai tahapan yang telah dilaksanakan dan diuji selama 3 hari, para siswa tersebut dinyatakan Kompeten dalam bidang Pelaksana Produksi Benih Tanaman. Kamaruzzaman, SP, MP selaku Ketua TUK SMK-PP Negeri Saree yang juga sebagai penanggungjawab kegiatan Sertifikasi Kompetensi ini mengaku senang dan bersyukur bahwa seluruh peserta dinyatakan kompeten, ini menjadi motivasi bagi kami selaku ketua TUK dan guru pertanian untuk terus meningkatkan kompetensi para siswa, karena kedepan setiap siswa yang tamat dari SMK khususnya SMK pertanian harus memiliki kompetensi yang dibuktikan denga sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP, begitu imbuhnya. Beliau juga berharap program Sertifikasi Kompetensi ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh Kementerian Pertanian karena program ini sangat membantu dan dibutuhkan oleh pihak sekolah serta siswa dan alumni. (RED)




BPK Temukan 447 Kasus Berindikasi Pidana Senilai Rp45,6 Triliun

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin oleh ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta hari ini untuk menyampaikan Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.

Dalam siaran pers yang dibagikan di sela-sela pertemuan, BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun pada semester I tahun 2018.

Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

“Penyetoran ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017. Terkait dengan koreksi cost recovery, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” bunyi siaran pers itu seperti dilansir setkab, Jakarta, seperti dikutip dari Okezone.com Kamis (4/10/2018).

Dalam IHPS I Tahun 2018 disebutkan bahwa selama periode 2003 – 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun.

“Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun,” ungkap BPK.

IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Terkait LHP keuangan, menurut BPK, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga menyebutkan, pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Divon/ES)




Infrastruktur Wah! Alat Pendeteksi Tsunami Memble

 

Oleh : Jerry Massie (Peneliti Kebijakan Publik- Indonesian Public Institute)

Kerugian akibat gempa di Palu, Sigi dan Donggala ditaksir BNPB sebanyak Rp10 triliun. Coba kalau kita punya alat pendeteksi tsunami maka jumlah korban tak sebanyak yang dilaporkan.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara membutuhkan anggaran infrastruktur lebih dari Rp5.000 triliun hingga 2019.

Bisa dibayangkan! Anggaran infrastruktur kita tahun 2017 dipatok sebesar Rp 387,3 triliun. 2018, dana infrastruktur dicanangkan mencapai Rp409 triliun.

Sejauh ini, Rp409 triliun anggaran yang dipakai untuk 245 proyek infrastruktur dan dua program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga 2019.

Hingga Juni 2017 saja, sebanyak lima proyek telah rampung dan 130 proyek dalam tahap konstruksi. Ada 14 proyek yang dicoret Jokowi. Bukan hanya itu ada 33 proyek pelabuhan mangkrak.

Belum lagi, pengerjaan jalur kereta api sepanjang 80 kilometer dari stasiun besar kereta api Medan menuju Besitang atau daerah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh itu kini terlihat ditinggalkan begitu saja.

Dengan pembiayaan infrastruktur yang besar dari APBN 2018 dengan total belanja: Rp2.220,6 triliun, tapi tak mampu membeli alat pendeteksi tsunami. Pemerintah Jokowi harus menyiapkan alat ini. Jangan menunggu ribuan korban bahkan ratusan ribu baru disiapkan. Jangan lambat berpikir.

Langkah yang Tepat

Langkah yang baik selain menanam mangrove di bibir pantai bahkan laut, perlu juga menanam pohon kelapa. Pasalnya, pohon ini banyak membantu saat terjadi tsunami.

Hampir sebagian wilayah Indonesia ternyata berada pada Ring of Fire. Jadi sangat rentan terkena bencana baik itu gempa bahkan tsunami.

Indonesia tak belajar pada peristiwa Tsusnami di Aceh pada 26 Desember 2004 berkekuatan 9,1 Skala Richter.

Akibat Gempa dan tsunami di Aceh tercatat lebih dari 230 ribu korban. Korban tersebut tersebar di 14 negara yang juga terkena dampak dari gempa dan tsunami tersebut. Indonesia sendiri, terdapat 160 ribu jiwa menjadi korban.

Sementara, korban gempa Palu dan Donggala seperti dikabarkan sudah mencapai 1424 orang. Atas kejadian ini maka pemerintah mulai saat ini harus think out of the box. Jangan hanya lagi berpikir membangun jalan tol dan jembatan tapi lebih membeli alat pendeteksi tsunami.

Menurut BNPB alat ini sudah tak berfungsi sejak 2012 lalu. Menurut saya nyawa manusia lebih berharga dari pembangunan infrastruktur. Saat ini Jokowi mulai change the concept (merubah konsep).

Jadi what the matter most or first things first (hal-hal utama) yang harus dilakukan yaitu; menyiapkan alat pendeteksi tsunami atau early warning system. Masakan alat ini tidak bisa dibeli. Anggaran untuk pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali sebanyak Rp1 Triliun saja bisa apalagi dengan alat ini.

4 Model alat pendeteksi tsunami

1) Accelerometer
Fungsinya merekam dan mencatat gelombang gempa.

2) GPS geodetik dan Tide Gauge
Alat ini difungsikan untuk tujuan mitigasi gempa.

Sedangkan tide gauge bertujuan untuk mendeteksi pasang surutnya air laut pasca terjadinya gempa bumi.

3) Buoy
Buoy adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penanda yang dipasang di laut.

4) Sistem Komunikasi Accelamator, GPS, Tide Gauge dan Buoy
masing- masing alat menghasilkan data.

Belajarlah ke Chili, negara terkuat dalam penanganan masalah gempa dan tsunami.

Dikutip dari The Guardian, ketika gelombang tsunami setinggi 4,5 meter menerjang Coquimbo pada 16 September 2010, lingkungan tempat tinggal para nelayan hancur disapu gelombang.

Tak kurang dari 200 perahu hancur, beberapa di antaranya terseret ke laut, dan sebagian lainnya menumpuk di darat bak tumpukan kayu bekas.

Kendati wilayah tersebut dihuni sekitar 150.000 orang, saat peristiwa ini terjadi hanya 13 orang yang meninggal dunia. Sembilan di antaranya adalah warga Coquimbo dan empat lainnya adalah warga yang tinggal di wilayah lain di Chile.

Lantas mengapa hanya 13 orang yang meninggal pada saat gempa bermagnitudo 8,4 terjadi? Sementara di beberapa belahan dunia lain, seperti Haiti, Nepal, bahkan Indonesia, yang mengalami gempa dengan magnitudo lebih lemah tetapi menimbulkan korban lebih banyak? Ternyata mereka menggunakan metode “Chile Prepares”.

Di mana bagian utama dan yang paling penting adalah latihan evakuasi. Setiap tahun negara ini minimal menjalankan enam hingga tujuh evakuasi di semua wilayah.

Selain Chile adapula Jepang. Negara ini punya alat canggih yang dikenal dengan broadband Strong Motion Meters, yang terpasang di 80 titik di Jepang. Perangkat ini akan mendeteksi gelombang seismik dalam cakupan yang luas yang diakibatkan gempa bumi.

Teknologi ini didukung operasional berskala besar untuk memastikan warga yang tinggal di area paling berisiko dapat menerima peringatan tsunami serius dalam waktu 3 menit.

Sedangkan berpikirnya lambat dan tidak belajar peristiwa tsunami di Aceh. Tak salah pemerintah membangun insfrastruktur  tapi ketika ada gempa dan tsunami maka semua yang dibangun itu hancur lebur dilulu-lantakan gempa.

Padahal, Indonesia sedang membangun bekerja sama dengan Yayasan Sains Nasional Amerika Serikat terkait pengembangan sistem teknologi canggih yang terdiri dari sensor bawah laut, pengumpulan data lewat gelombang suara, serta kabel optik.

Bayangkan jumlah total Pulau di Indonesia sebanyak 14.572. Jadi, penduduk kita tinggal di pulau-pulau bahkan pesisir yang rentan dengan tsunami.

Mulai saat ini, pemerintah lebih fokus ke penyedian alat pendeteksi tsunami ketimbang membangun infrastruktur yang wah!. Nyawa manusia lebih berharga dari infrastruktur. Langkah preventif perlu dilakukan.

Lakukanlah metode : Cepat, Tangkas dan Tanggap (CTT).




Fake Account dan Fake News Bagian Gaming Politik Pilpres

Fake account dan fake news adalah bagian black campaign terselubung juga saat pemilihan presiden di Amerika Serikat 2016 lalu.

Saya menilai bahwa media sosial merupakan sasaran empuk bagi para haters untuk menyebarkan berita fake news (berita bohong) atau lebih dikenal dengan “Hoax“.

Donald Trump pun sempat diserang dengan isu “woman” sedangkan Hillary Clinton dengan 33 ribu fake email. Entah itu hoax, tapi itulah realita pada pilpres AS.

Sekarang ini, perang politik yang sebenarnya bukan lagi terjadi di darat , tapi on the air (atau di udara) atau on the sky (di angkasa). Disanalah orang saling melakukan black campaign. Istilah tersebut lebih keren dengan nama “Algoritma”, ini merusak branding image tim Prabowo. Tapi anehnya, sandiwara politik ini diikuti.

Lihat saja gaya politik ular yang cerdik yang dimainkan Ratna Sarumpaet, tapi gagal juga. Harusnya kabar bohong ini jangan di blow up. Ataupun sebelum viral, Ratna harus langsung press confrence. Jangan sudah heboh baru dia mau mengungkap kebohongannya. Inilah sebuah great pretender and lie (kepura-puraan dan kebohongan terbesar) dari seorang aktivis Ratna Sarumpaet. Tapi salut terhadap kepolisian yang langsung mengungkap dan mengusut dibalik kebohongan Ratna tersebut.

Memang hoax jelang pilpres akan terus dimainkan. Begitu pun fake news. Dan ini bisa menurunkan tingkat elektabilitas pasangan capres masing-masing kubu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih ketat lagi. Buat seperti yang dilakukan Kominfo dengan menutup situs-situs porno. Ini pembelajaran politik bagi warga Indonesia sampai politisi agar jangan bermain api. Ini strategi paling buruk dalam politik. Carilah strategi yang cerdas bukan menyerang lawan politik.

Saya melihat gerakan ini masih tetap menjadi komsumsi publik. Serangan terhadap lawan dengan hate speech masih akan marak. Belum lagi character assisanation (pembunuhan karakter) masih akan berlanjut. Seracen, PKI, pelanggaran HAM, Isu Cina, Isu Keturunan sampai ke keluarga akan terus diangkat ke publik. Ini bisa terjadi chaos jika tidak diantisipasi.

Ratna secara tidak langsung merusak tim koalisi Prabowo-Sandi. Dia terlalu over acting and over confidence. Bisa jadi dengan case ini suara Prabowo jeblok. Orang seperti ini tak pantas dijadikan tim pemenangan. Tapi ada juga yang percaya pada trik murahan Ratna. Jangan bikin gaduh, galau dan gamang.

Asa terbesar kita melihat pilpres tanpa skandal, hoax, konspirasi tapi jurdil.(arh/RED)




Politisi Muda NasDem NTB, Kraeng Hamid : RS Berbohong ! Penerapan Budaya Ketimuran Diterapkan

Mataram, Baranewsaceh.co  – Beberapa hari terakhir ini, Indonesia dihebokan oleh informasi terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet(RS) yang merupakan salah satu Tim Pemenangan Pilpres Prabowo-Sandi oleh tiga oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut informasi yang disampaikan oleh RS, kejadian itu berlangsung sekitar kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (21/9/2018) lalu.

Ia bercerita, kejadian itu berlangsung ketika RS berada didalam taxi bersama dua orang peserta dari Sri Lanka dan Malaysia selepas menghadiri sebuah konferensi.

Tiba-tiba taksi yang mereka tumpangi diberhentikan dilokasi sepi oleh tiga orang. Dua rekan yang bersamanya, turun dan berjalan menuju Bandara. Sementara Ratna ditarik tiga orang ke tempat gelap.

Ia pun dihajar habisan dan diinjak perutnya oleh tiga pelaku tersebut serta dilempar ke aspal. Akibatnya, bagian samping kepala RS mengalami luka robek. Dan wajahnya pun mengalami lebam.

Tapi kenyataannya, informasi yang disampaikan oleh RS itu skenario yang dibuat, pemberitaan yang disampaikan RS adalah informasi hoaks yang dibuat-buat.

Ia pun mengakui kebohonganya melalui channel TV Nasional, Net.TV, Rabu (3/10).

Politisi Muda dari Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB), Kraeng Hamid menyayangkan sekali atas cerita-cerita bohong yang diinformasikan oleh RS.

” Beberapa hari terakhir ini, Kita dihebokan dengan cerita hoaks yang disampaikan oleh RS. Pemberitaan hoaks itu, sedikit membuat ketegangan ditengah Masyarakat. “, terang Kraeng Hamid, Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem NTB

Lanjut Kraeng Hamid yang merupakan Komando Gerakan Pemuda Mahasiswa SEKRETARIAT Nasional (SEKNAS) Jokowi NTB, Bu RS menciptakan informasi hoaks yang cukup hebat. Tapi lambat laun, pembenaran itu pasti datang. Secerdas apapun Kita menciptakan kebohongan. Pembenaran akan selalu ada.

” Tuhan tidak pernah menutup mata “, tegasnya lagi

Kita sudah terlanjur mengkonsumsi berita hoaks dari RS. Maka dari itu, Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia lebih khususnya warga NTB untuk saling memaafkan. Memaafkan itu, merupakan implementasi budaya ketimuran yang sudah turun temurun.

” Kita menyadari, pemberitaan hoaks efeknya besar. Yang terpenting, jadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi dan pelajaran buat Kita semua. Agar sekirannya, ketika informasi ada, jangan ditelan menta-menta. Yakinkan dulu sumbernya benar dan jelas “, tutupnya

Mengingat pesta demokrasi sedang berlangsung, masyarakat harus cerdas menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi sehat, jujur, aman dan damai. (RED)




Riset LIPI : Mangrove Bisa Hadang Tsunami

BARANEWSACEH.CO  – Peneliti Geofisika Kelautan LIPI Nugroho Dwi Hananto, mengatakan mangrove dengan akar tunjangnya yang tumbuh rapat dan melebar akan bekerja seperti jaring untuk menghadang gelombang laut seperti tsunami.

“Seperti baskom berisi air lalu dimasuki spon, maka akan ada bagian air yang bergolak namun ada pula yang tenang karena terhalang oleh spon tadi,” kata Nugroho di Jakarta, seperti dikutip Antaranews Rabu (3/10/2018).

Ia mengatakan sama halnya ketika ada pesisir yang rapat ditumbuhi mangrove, maka akan ada reaksi di mana air yang ada di sisi daratan akan lebih tenang.

“Sekarang kita perlu lihat apakah pantai-pantai kita masih ada mangrovenya atau tidak. Kalau ada kita perlu pelihara, kalau tidak ada tapi (daerahnya) potensial ditanami mangrove maka tanami lah,” ujar dia.

Karena selain bisa meredam tsunami, Nugroho mengatakan mangrove juga bisa memberikan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan menjadi tempat memelihara ikan-ikan dan satwa laut lainnya.

Mangrove, lanjutnya, juga memiliki karekter tumbuh di pantai yang tidak curam. Karena di sana tumbuhan ini tidak terhantam ombak.

“Bisa saja kita tegakkan dengan bambu, tapi memang tidak semua pantai bisa kita kasih mangrove. Jadi perlu dilihat cocok atau tidak,” kata Nugroho.

Jika tidak cocok maka untuk keperluan mitigasi di daerah pesisir bisa dibangun tembok penahan tsunami, seperti yang dilakukan di Jepang. Atau cara lain dengan membuat jalur evakuasi, lanjutnya.

Untuk pantai-pantai di Teluk Palu, menurut Nugroho, memang akan jarang ditumbuhi mangrove mengingat daerah itu merupakan perairan dalam. Kecenderungannya jika teluk dalam dan menyisakan sedikit pantai maka gelombangnya akan besar, sehingga tumbuhan seperti mangrove akan sulit berkembang.

“Jaman dulu orang memang suka membuat kota di teluk karena biasanya ombaknya tenang. Tapi kita juga belajar, seharusnya kota tidak dibangun di atas sesar aktif,” kata Nugroho.

Jadi, menurut dia, memang perlu dipetakan lagi lokasi-lokasi rawan gempa dan tsunami di Indonesia. Agar mitigasi bencana yang diupayakan menjadi efektif. (ES)




Kadiv Humas : Status Ratna, Bisa Ditingkatkan jadi Tersangka

BARANEWSACEH.CO, JAKARTA– Ratna Sarumpaet telah mengakui kebohongannya terkait pengeroyokan terhadap dirinya beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Pol Irjen Setyo Wasisto mengapresiasi pengakuan Ratna Sarumpaet terkait kebohongan penganiayaannya pada 21 September 2018.

Namun kata Irjen Pol Setyo, masalah ini telah menimbulkan keresahan publik.

“Maka yang bertanggung jawab adalah yang mengunggah berita berita itu di media sosial,” ujarnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (3/10/2018)

Demikian pula kata Setyo, kebohongan Ratna bermula saat wajahnya lebam akibat operasi plastik. Saat ditanya anaknya, Ratna menyebut wajahnya lebam karena dipukuli orang. Cerita itu pun bergulir hingga disebarkan sejumlah elite politik.

Dia pun melanjutkan penjelasanya, yang mana pengunggah pertama berita bohong penganiayaan Ratna bisa ditelusuri di media sosial. Saat ini, status Ratna masih sebagai saksi.

“Nanti tetap akan diminta keterangan, tapi sebatas saksi,” kata dia.

Status Ratna sendiri ungkap Kadiv Humas, tak bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Karena, Ratna tak berbohong langsung kepada publik.

Namun, Polri tak bisa serta merta memproses kasus ini. Polri baru bisa bergerak jika ada yang melaporkan kasus ini. Disisi lain, ia menjamin seluruh pihak terkait akan diperiksa jika laporan telah diterima.

“Nanti penyidik meminta keterangan semua yang terkait baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Dia pun mencontohkan yakni  Waketum Fadli Zon menyebut mendapat informasi dari Ratna. Maka, kata Irjen Pol Setyo penyidik bisa menaikan status Ratna menjadi tersangka. Tapi pihaknya akan menyelidiki lebih dulu.

“Nanti akan dilihat, misalnya Fadli Zon dia mendapatkan info dari Bu Ratna, nah itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka juga. Kalau Fadli Zon (bilang), ‘lho kan saya dapat info dari Bu Ratna’,” ucap Setyo.

Setyo pun mengimbau, agar masyarakat bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tak sembarangan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

“Kecuali ada niat tertentu. Kalau tidak tahu sangat muskil, sangat mustahil kalau tidak tahu akan berdampak pada masyarakat. Dia menggunakan media sosial itu dia udah tahu, atau sadar akan dampaknya,” tutup dia. ( Donny Parera/ES)




Masa Pendaftaran CPNS 2018 Diperpanjang Lima Hari

Jakarta,Baranewsaceh.co –– Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperpanjang lima hari. Badan Kepegawaian Negara (BKN) awalnya merencanakan pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id dimulai pada 19 September dan ditutup 10 Oktober 2018.

Namun, BKN kemudian memperpanjang masa pendaftaran hingga 15 Oktober 2018. Informasi perpanjangan masa pendaftaran itu diumumkan BKN melalui akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, Selasa (2/10) malam.

#SobatBKN, Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS untuk seluruh instansi s.d. 15 Oktober 2018,” demikian pernyataan BKN.

BKN tak menjelaskan secara rinci alasan perpanjangan masa pendaftaran CPNS itu. Perpanjangan masa pendaftaran nantunya juga dilakukan secara otomatis di web SSCN tanpa perlu mengubah setting.

Hingga Rabu (3/10), pukul 02.04 WIB, postingan BKN itu direspon belasan ribu pengguna Instagra. Tercatat 19.841 pengguna Instagram menyukai postingan itu.

https://www.instagram.com/p/Bob32IZHvjA/?utm_source=ig_embed

Pada tahun 2018 ini, pemerintah membuka lowongan CPNS untuk 238.015 formasi.

Namun, sejak sepekan setelah pendaftaran CPNS resmi dibuka, belum 100 persen instansi yang membuka formasi lowongan bisa dilamar.

Data terakhir Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (2/10), pukul 16.00 WIB, baru 91 persen instansi yang bisa dilamar dengan jumlah pelamar 284,740 orang. Dari angka tersebut, yang telah diverifikasi oleh instansi sebanyak 58,626 orang.

Ada lima instansi pusat yang paling diminati oleh peserta, yakni Kementerian Hukum/HAM (68,860 pelamar), Kementerian Agama (34,388), Kejaksaan Agung (7,924), Kementerian ATR/BPN (6,565) dan Mahkamah Agung RI (6,005).

Kementerian Agama (Kemenag) merupakan instansi yang paling banyak membuka slot CPNS 2018 yakni 17.175 posisi.(kst/ugo)

Sumber : CNN Indonesia