Polres Aceh Timur Gelar Perkara Kematian Gajah di Areal PT. Citra Ganda Utama

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Satuan Reserse Kriminal (Satresrim) Polres Aceh Timur, pada Kamis (16/08/2018) pagi melakukan gelar perkara kasus kematian gajah di areal PT. Citra Ganda Utama yang terjadi pada Kamis (09/08/2018) lalu.

Gelar perkara dilakukan di Aula Wira Satya Polres Aceh Timur yang dipimpin langsung oleh, Tim Asistensi Bareskrim Mabes Polri yang diketuai oleh Kombes Pol. Adi Karya Tobing, S.H, M.H dan diikuti tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Sedangkan dari Polres Aceh Timur hadir diantaranya Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K, M. Si beserta anggotanya dari Unit Tipidter yang menangani kasus kematian satwa dilindungi tersebut.

AKP Erwin Satrio Wilogo usai gelar perkara mengatakan hasil lidik sementara ini sudah mulai mengarah tapi masih menunggu tim di lapangan bahkan dari Tipidter Mabes Polri juga sudah turun juga dan hari ini kita lakukan gelar perkara, yang mana hasilnya sudah mulai mengarah ke langkah-langkah penindakan. “Sudah ada beberapa identifikasi yang harus lebih dimatangkan sebelum bertindak,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, hasil uji sampel yang dianalisis dari Laboratorium Forensik Polri belum keluar. Hingga kini kematian gajah jantan ini diduga karena terkena setrum pagar kawat yang dialiri listrik, namun demikian masih kita dalami keterkaitan saksi dan hasil penyelidikan kita,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan kasus kematian gajah yang mati di areal PT. Citra Ganda Utama.

“Jadi kami sejak kejadian itu sudah melakukan langkah-langkah. Pertama dengan memback-up penanganan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh. Kemudian kami juga menerjunkan anggota Resmob kita, sehingga semakin banyak tim yang bergerak maka pengungkapannya semakin cepat dan bisa sekaligus menangkap pihak yang terkait dengan kematian satwa dilindung itu. ” urai Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K.

Hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi, namun ia enggan menyebutkan dugaan kuat tersangka utama yang telah dimiliki. Justru ia meminta publik diminta untuk bersabar dan mohon dukungan dari masyarakat segera terungkap. (JM)




Polres Aceh Timur Gelar Perkara Kematian Gajah

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Satuan Reserse Kriminal (Satresrim) Polres Aceh Timur,melakukan gelar perkara kasus kematian gajah di areal PT. Citra Ganda Utama pada Kamis (09/08/2018) lalu.

Gelar perkara dilakukan di Aula Wira Satya Polres Aceh Timur yang dipimpin langsung oleh, Tim Asistensi Bareskrim Mabes Polri yang diketuai oleh Kombes Pol. Adi Karya Tobing, S.H, M.H dan diikuti tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Kamis, (16 Agustus 2018).

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H, S.I.K, M.Si hadir beserta anggota dari Unit Tipidter yang menangani kasus kematian satwa dilindungi tersebut.

AKP Erwin Satrio Wilogo usai gelar perkara mengatakan “hasil lidik sementara ini sudah mulai mengarah tapi masih menunggu tim di lapangan bahkan dari Tipidter Mabes Polri juga sudah turun dan hari ini kita lakukan gelar perkara, yang mana hasilnya sudah mulai mengarah ke langkah-langkah penindakan,dan sudah ada beberapa identifikasi yang harus lebih dimatangkan sebelum bertindak,”jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur menambahkan,”hasil uji sampel yang dianalisis dari Laboratorium Forensik Polri belum keluar,hingga kini kematian gajah jantan ini diduga karena terkena setrum pagar kawat yang dialiri listrik, namun demikian masih kita dalami keterkaitan saksi dan hasil penyelidikan kita,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan kasus kematian gajah yang mati di areal PT. Citra Ganda Utama.

“Jadi kami sejak kejadian itu sudah melakukan langkah-langkah,pertama dengan memback-up penanganan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh,Kemudian kami juga menerjunkan anggota Resmob kita, sehingga semakin banyak tim yang bergerak maka pengungkapannya semakin cepat dan bisa sekaligus menangkap pihak yang terkait dengan kematian satwa dilindung itu,”urai Kasat Reskrim AKP Erwin Satrio Wilogo, S.H,S.I.K.

Hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi, namun ia enggan menyebutkan dugaan kuat tersangka utama yang telah dimiliki,justru ia meminta publik diminta untuk bersabar dan mohon dukungan dari masyarakat segera terungkap katanya. (sss)




Anggota Dewan Minta Pemprov Bangun Jalan Simpang Jernih Aceh Timur

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Anggota DPR Aceh asal Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Pemerintah Provinsi Aceh membangun jalan Gampong dan Kecamatan Simpang Jernih Aceh timur.

Menurutnya, dana otonomi khusus seharusnya bisa membuka keterisoliran warga pedalaman di Aceh. Jumat, (10 Agustus 2018)

Permintaan ini disampaikannya menanggapi berita Serambi terkait adanya warga yang sakit keras dan terpaksa dibawa ke Puskesmas memggunakan boat dari desanya ke pusat kecamatan yang berjarak belasan kilometer, karena tidak adanya sarana jalan di kawasan tersebut.

“Dana otsus harus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik seperti akses jalan. Saya akan sampaikan permintaan warga ini ke Plt Gubernur dalam pembahasan anggaran nanti. Camat Simpang Jernih dan dinas terkait di Kabupaten Aceh Timur juga kami minta menyiapkan permohonan, termasuk DED pembangunan jalan serta jembatan yang dibutuhkan masyarakat ungkap Iskandar.

Ia berharap dokumen dimaksud (permohonan dan DED) bisa dirampungkan sebelum pembahasan KUA/PPAS 2019 sebaiknya sudah rampung. “Nanti kami akan komunikasikan dengan camat dan dinas terkait, supaya disiapkan dokumennya. Kami berharap semua pihak mendukung perjuangan masyarakat di Simpang Jernih untuk melepaskan diri dari keterisoliran akibat tak adanya infrastruktur jalan di kawasan tersebut” ujarnya

Iskandar mengaku, sudah beberapa kali berkunjung ke Simpang Jernih untuk mengantarkan sejumlah bantuan bagi warga dan pelajar di kawasan terpencil itu. “Memang akses ke sana harus menggunakan boat mengikuti jalur sungai, karena sama sekali tidak ada jalan darat. Transportasi sungai itu pun sangat rawan, khususnya di kawasan batu katak yang telah beberapa kali menelan korban jiwa,” ungkapnya.

Terkait adanya desakan warga kepada pemerintah untuk membangun jalan di kawasan itu, ia pun meminta Dinas PUPR Aceh atau Perkim, untuk segera mengirimkan tim ke lokasi dimaksud guna melakukan survei pembangunan jalan.

Seperti dilaporkan warga, dari delapan gampong di Kecamatan Simpang Jernih, enam di antaranya hanya bisa diakses melalui sungai menggunakan boat. Keenam gampong itu adalah Gampong Meulidi, Tampor Paloh, Tampor Bor, HTI Ranto Naro, Pante Kera, dan Ranto Panjang Beudari.

“Topografi kawasan tersebut berbukit dan cukup tinggi dari permukaan laut. Karena itu tim teknis harus melakukan survei untuk menentukan metode yang tepat dalam membangun jalan di kawasan itu,” ujar anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Ia pun mendukung usulan warga agar untuk menghemat anggaran, minimal akses jalan yang sudah ada sebelumnya bisa diperbaiki. Yakni dari Gampong Simpang Jernih ke Gampong Pante Kera (butuh jembatan), lalu ke Pulo Munta (juga perlu jembatan), kemudian tembus ke Tualang Sawit, selanjutnya ke Gampong Paya Bili, Kecamatan Birem Bayeun. “Terkait usulan ini, kami percaya kepada tim teknis untuk memutuskannya. Yang penting, tim dari dinas terkait harus segera turun ke lapangan,” desaknya. (sss)




Kapolres Aceh Timur Himbau Masyarakat Untuk Tidak Percaya Dengan Adanya Penelpon Yang Mengaku Bisa Membebaskan Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Aceh Timur, Baranewsaceh.co – Banyak cara para penjahat untuk mendapatkan uang. Salahsatu diantaranya dengan mencatut nama pejabat Kepolisian. Penipuan semacam itu kian marak di Aceh Timur. Modusnya, para pelaku menelpon keluarga tersangka bahkan perangkat gampong dengan memanfaatkan nama pejabat untuk mengelabui korbannya. Para korban biasanya adalah keluarga tersangka yang kasusnya baru terungkap.Kamis 16/08/2018.

Seperti yang dialami oleh Geuchik Gampong Jawa, Muhammad Nasir, pada Rabu (15/08/2018) dirinya mengaku ditelpon oleh orang tak dikenal dengan mengaku dirinya KBO Narkoba Polres Aceh Timur dan mengatakan bisa membantu membebaskan warga Gampong Jawa yang belum lama ini tertangkap polisi dengan dugaan kepemilikan narkoba. Setelah ditelusuri nama dan nomor handphone tersebut bukan KBO Narkoba Polres Aceh Timur.

Menyikapi hal tersebut Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H menyampaikan, pemerasan atau penipuan dengan mencatut nama pejabat teras Kepolisian memang sangat rentan terjadi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memanfaatkan kondisi psikis keluarga tersangka.

Pelaku yang mengaku sebagai pejabat Kepolisian tersebut biasanya menjanjikan bisa membantu membebaskan anggota keluarga yang menjadi tersangka. Bahkan, pelaku diduga memanfaatkan pemberitaan sejumlah pengungkapan kasus dari media masa, baik cetak, online, maupun televisi.

“Maka saya minta kepada kawan-kawan wartawan, kalau bisa, nama tersangka itu disamarkan. Selain itu juga alamat tersangka tidak terlalu detail. Karena semakin detail identitas, maka semakin mudah para pelaku penipuan untuk melacaknya,” Terang AKBP Wahyu Kuncoro.

Lebih lanjut, ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anggota keluarga dan sedang terlibat masalah hukum, untuk berhati-hati agar tidak percaya jika ada oknum yang menawarkan bisa membebaskan dari jerat hukum. Apalagi dengan jaminan uang.  “Kalau ada nomor yang tak dikenal menelpon dan menawarkan janji-janji manis jangan ditanggapi dan langsung laporkan ke kami, kroscek dulu kebenarannya.” Pungkas Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Aceh Timur Iptu Hendra Gunawan Tanjung, S.H menegaskan anggota saya, baik yang ada di lapangan maupun yang melakukan penyidikan secara tegas kami peringatkan agar tidak bermain mata dengan keluarga tersangka karena hal itu akan menjadi tendensi buruk terhadap kinerja Kepolisian. Tegasnya. (JM)




Oknum Pemuda Gampong Bandar Baroe Lecehkan Wartawan

Aceh Timur, Baranewsaceh. co – Tugas mulai seorang wartawan yang mengemban amanah sebagai mata telinga publik, dengan tugas pokok fingsinya adalah mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyajikan sebuah peristiwa yang dinantikan masyarakat, tentunya sebuah karya jurnalistik yang bertanggung jawab, dan dijadikan sebuah berita yang menjadi rujukan bagi masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan imformsi publik.

Sangat naif ada seorang oknum pemuda menurut informasi sebagai Wakil Ketua Pemuda Desa Gampong Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur bernama Darwin diduga telah melakukan tindakan menghina dan memojokkan wartawan.

Insiden tersebut berlangsung saat beberapa awak media dipanggil oleh warga untuk meliput kegiatan musyawarah Desa, Darwin yang turut hadir diacara tersebut, melontarkan kata – kata yang sangat menghina wartawan dengan kata kata yang sangat tidak pantas “Orang Media asal uang semua benar” kata Darwin dipenghujung acara musyawarah desa Bandar Baro dan setelah kegiatan bubar dihalaman Meunasah melakukan protes terhadap pemberitaan media selama ini di Desanya, Darwin tanpa memilki Legal Standing dalam isi berita, karena dalam pemberitaan terkait indikasi dugaan penyimpangan dana desa Gampong Bandar Baro alias Bortren beberapa hari lalu, tidak berkaitan langsung dengan orang yang bernama Darwin. Insiden tersebut terjadi Minggu malam (22.35 wib/12/08/2018).

Anggota wartawan dari beberapa media turut hadir dan juga mendengar pernyataan dan protes tersebut diantaranya Adi Selitonga , Wartawan Media Radar x.net wilayah Aceh.
Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Cabang Aceh Timur Nurdin Wahi yang merangkab sebagai Wartawan dan kabiro Media Brantas Kriminal terbitan medan.
Adi Silitonga kepada media membenarkan pernyataan Darwin katanya ‘Orang media kalau ada uang semua benar’. ucap Adi Selitonga mengulang kata – kara Darwin.
Selanjutnya Adi Selitonga menjelaskan, “Dari pertama kehadiran kami, Darwin sudah menyindir – nyindir kata – kata terhadap kami, malahan Darwin memancing bahasa sindiran kepada Syahrudin Adi Putra rekan saya dari Radar x.net wilayah Aceh padahal Darwin tidak punya hak komplen atas pemberitaan yang kami terbitkan, apa lagi tidak ada satu katapun dalam pemberitaan tersebut terkait nama dia”.kata Adi Selitonga.

Ketua AWI Cabang Aceh Timur Nurdin Wahi menegaskan “Peri laku seperti itu tidak dapat ditolerir karena telah melanggar Undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers, juga secara terang – terangan melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap awak media dihadapan aparat keamanan Babinsa dan Babinkantibmas Kec. Indra Makmu, serta terkesan sengaja menyudutkan kinerja pers” ungkap Nurdin.

Ini sama saja menghalang halangi kinerja wartawan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa ” Barang siapa dengan sengaja menghalang halangi kinerja wartawan dalam peliputan untuk mencari, memperoleh sekaligus menyampaikan informasi ke publik, jelas ranahnya pidana dan Melanggar UU sebagaimana dijelaskan ” Barang siapa yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan dapat dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara serta Denda Rp 500 juta” terang Ketua AWI Cabang Aceh Timur. (sss)




Lagi-Lagi Seekor Gajah Jantan Ditemukan Mati di Aceh Timur


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Personel Polres Aceh Timur bersama warga saat melihat gajah jantan yang ditemukan mati di perkebunan warga di Gampong Cek Mbon, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, Kamis Sore (9/8/2018)

Wakapolres, juga menemukan luka terbakar pada bagian belalai. “Selain itu juga terdapat kawat dekat bangkai gajah. Kawat tersebut diduga selama ini digunakan warga untuk pagar perkebunan warga setempat,” jelas Wakapolres.

Terkait penemuan gajah mati ini, jelas Wakapolres, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKSDA Aceh, dan LSM Forum Konservasi Leuser (FKL) untuk penananganan lebih lanjut.

Diduga kesetrum Jasman Keuchik Gampong Seumanah Jaya, mengatakan”, gajah jantan itu mati diduga akibat tersetrum aliran listrik yang disambungkan ke kawat yang digunakan warga untuk memagari kebun mereka.

“Benar diduga gajah mati karena kesetrum,” kata Jasman, seraya menyebutkan arus listrik untuk pagar kawat itu dialiri dari Gampong Seumanah Jaya, menggunakan kabel khusus dengan jarak sekitar 1,5 km

Jasman mengatakan hingga pukul 21.00 WIB Kamis malam tadi, ia dan Personel Polres telah menjagai bangkai gajah agar gading tidak hilang. “Setelah tiba petugas BKSDA Aceh dari CRU Serbajadi barulah kami pulang,” ungkap Jasman.

Kepala BKSDA Aceh Sapto Prabowo mengatakan gajah jantan tersebut mati akibat kesetrum aliran listrik.

“Mati karena terkena sengatan listrik,” tulis Sapto dalam Gorup Whatsapp Media Konservasi Aceh, seraya menyebutkan, tim dokter BKSDA Aceh telah meluncur ke Aceh Timur.

“Tim dokter sudah tiba di Aceh Timur. Setelah berkoordinasi dengan Polres Aceh Timur, selanjutnya tim akan langsung menuju ke lokasi,” jelas Sapto.(sss)




Alhamdulillah, Bantuan kepada Penderita Kanker Kulit di Aceh Timur Terus Mengalir

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Saiful Adi didampingi istrinya Rahmi memperlihatkan luka pada kaki suaminya akibat Leukosit di Gampong Keutapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Rahmi Ani (29) istri dari Saiful Adi (38) penderita kanker kulit (Leukosit) warga Gampong Keutapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, mengucapkan terimakasih kepada pihak dermawan yang telah membantu proses pengobatan suaminya baik secara moril maupun materil.

“Tidak hanya mengirimkan bantuan uang, tapi ada juga yang memberikan saran obat untuk penyembuhan kaki suami saya,” jelas Rahmi.

Rahmi mengatakan sedikitnya ada sekitar 7 orang yang telah mengkonfirmasi telah mengirimkan bantuan baik secara menelepon langsung maupun via SMS.

“Total ada 2 juta bantuan yang sudah kami terima. Pihak dermawan tersebut ada dari Sulawesi Selatan, Makasar, dan Sigli (Aceh). Selain itu ada juga yang tidak memberitahukan alamatnya,” jelas Rahmi.

Rahmi mengatakan bantuan uang yang dikirim pihak dermawan itu, telah digunakan pihaknya untuk biaya pengobatan suaminya.

Termasuk digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari”. Alhamdulillah dengan bantaun biaya ini kami sudah bisa membeli obat, dan membeli makanan yang diinginkan suami saya,” jelas Rahmi, seraya menyebutkan, suami masih tetap menjalani pengobatan oleh perawat dari klinik di Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, secara home visit.

“Alhamdulillah luka pada kaki suami saya kini terus mulai membaik. Terimakasih ya allah dan kepada semua pihak dermawan yang telah membantu kami selaku keluarga kurang mampu, semoga Allah SWT membalas kebaiakan para pihak dermawan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah SWT,” doa Rahmi.

Hingga kini, Rahmi masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dan pihak dermawan lainnya untuk membantu biaya pengobatan suaminya (Saiful).

Karena sebagai keluarga kurang mampu iya masih membutuhkan banyak biaya untuk proses penyembuhan kaki suaminya yang kini luka parah sehingga membuatnya masih terbaring.

Satu dari dua anak perempuan mereka yakni,Dafahani Zahira (6) yang telah mendaftar sekolah SD pun harus terhenti karena tak memiliki biaya membeli kebutuhan sekolah.

Semoga pemerintah dan pihak dermawan bisa hadir menyahuti keinginan Zahira, agar cita-citanya tak terhambat meski ayahnya sedang diberi cobaan melawan sakit yang dideritanya.

Karena itu, bagi pihak dermawan yang ingin membantu biaya pengobatan Saiful, dapat menghubungi nomor handphone istrinya (Rahmi) di nomor 0853 4060 6343 atau mengirimkan donasi ke nomor rekening bank 1069-01-008065-50-6 atas nama Muji Mulyani, adik dari Rahmi. (sss)




Maju Caleg DPRA, Ketua MAA Aceh Timur Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Mantan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Timur, Tgk Muhammad Yunus, menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Ketua MAA Aceh Timur, seiring dengan keputusannya maju sebagai calon legislatif DPRA dari daerah pemilihan Aceh Timur melalui Partai Aceh, saat dikonferensi pers didampingi dua Kasubagnya Mariyani, dan Iskandar, saat konfrensi pers di kantor MAA setempat, Selasa (14/8/2018).

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Timur, Tgk Muhammad Yunus, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MAA kabupaten setempat.

Karena ia maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPRA dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh Timur, melalui Partai Aceh (PA).

“Saya Ketua MAA Aceh Timur, menyatakan secara resmi bahwa saya telah mengundurkan diri dari ketua MAA karena mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRA melalui Partai Aceh,” kata Tgk M Yunus dalam konferensi pers di Kantor MAA setempat, Selasa (14/8/2018)

“Pernyataan mengundurkan diri ini, sebagai bukti bahwa saya ingin fokus untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRA,” kata M Yunus.

Secara administrasi, jelas M Yunus, surat pengunduran diri dari jabatan ketua MAA telah dibuat pada 16 Juli 2018 sebagai syarat sebagai caleg yang diajukan ke KIP Aceh Timur.

Pimpinan Darul Mutaalimin ini, mengatakan salah satu motivasinya mencalonkan diri sebagai caleg, yaitu ingin menjaga kelestarian syariat Islam yang berlaku di Aceh katanya. (sss)




Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah Bantah Peryataan Jailani Ali Manager PT.Triangle.Pase Ins

 

Aceh timur, Baranewsaceh. Co – Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah Bantah Peryataan Jailani Ali Manager PT.Triangle.Pase Ins.

Peryataan Meneger Jailani Ali di sebuah media Online pada tanggal (07/08/2018) di Banda Aceh, yang mengatakan “bahwa sudah hampir seluruhnya tenaga kerja Putra Aceh itu tidak seluruhnya benar,” demikian disampaikan oleh Keuchik Gampong Sujudo Alamsyah di Idi Raiyeuk Senin (13/8/2018).

Dikutip dalam pers rilisnya menyebutkan bahwa, PT.Triangle Pase Inc, Ikut serta dalam upaya mendukung dan menyukseskan kemajuan Provinsi Aceh, baik dibidang ekonomi maupun budaya melalui Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di Banda Aceh.

TPI (Triangle Pase Inc) ikut berpartisipasi pada event tersebut di bawah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya,” kata Jalani Ali, Representatif Manager Triangle Pase Inc, selasa (7/08/2018).

Jalani Ali mengatakan, “tujuan Triangle Pase Inc berpartisipasi dalam even tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa TPI peduli dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sekaligus ingin mempublikasikan kepada masyarakat luas, bahwa TPI bergerak di bidang eksplorasi dan produksi gas bumi,”Jelasnya.

Untuk itu, TPI (Triangle Pase Inc) sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar karena tanpa dukungan tersebut akan sangat sulit bagi perusahaan mencapai tujuan dan target seperti yang tersebut di atas. “Jika target tercapai maka kehadiran perusahaan dapat membawa dampak positif baik bagi pemerintahan maupun masyarakat sekitar,” Ungkapnya Jalani Ali.

Dia menjelaskan saat ini TPI sudah mempekerjakan hampir seluruh nya putra daerah Aceh. “Khusus di Pase Field, pihak kita selalu menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh khususnya,” Ujar Jalani Ali.

Menurut Jalani Ali, pihak TPI Jakarta yang ikut hadir dalam even Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VII ini yaitu Miza Ocviza dan Sakti Alamsyah.

Selanjutnya Harapan saya sebagai Keuchik Gampong Sujudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh timur kepada PT.Triangle.Pase Ins, kedepan, “Tenaga kerja setempat diberi kesempatan setidaknya 50 persen biar ada keseimbangannya, ini yang dipakai hanya dari Aceh Utara saja, memang dari security-nya ada, dan selanjutnya PT.Triangle pase ins juga dapat memberikan dana CSR kepada masyarakat gampong sejudo dan kami tidak mau dijadikan sebagai penonton dirumah sendiri,Tutup geuchik alamsyah.(sss)




Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib, lepas 236 Jamaah Calon Haji

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pelepasan Haji Dipusatkan di Masjid Agung Darussalihin Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (11/8/2018) sekira pukul 22:00 Wib.

Dalam pelepasan jamaah calon haji ikut dihadiri Kapolres Aceh Timur AKBP H. Wahyu Kuncoro, S.Ik, M.Hum, Wakapolres Kompol Apriadi, Kepala Kankemenag Aceh Timur H. Marzuki Anshari, Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri, M.AP, Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur, Usman. A. Rahcman, SH, SP, MM, para kepala SKPK, dan para kapolsek.

Dalam amanatnya, H. Hasballah HM.Thaib selaku Kepala Daerah (KDh) berpesan agar para jamaah menjaga kekompakan, kebersamaan dan saling membantu selama berada di tanah suci, baik saat sedang dalam ihram atau di luar ihram. “Laksanakan rukun haji ini dengan penuh keikhlasan, sehingga nantinya ibadah haji para jamaah menjadi haji yang mabrur, amin,” Pesannya.

Dihadapan jamaah Calon haji, bupati juga meminta agar “jamaah ikut mendo’akan Aceh Timur agar selalu dalam ketentraman dan kenyamanan, sehingga pembangunan yang sedang digalakkan terus berjalan sesuai perencanaan tata ruang,”Ungkapnya.

“Begitu juga dengan petugas haji yang sudah ditunjuk agar selalu mendampingi dan membimbing jamaah selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air, karena sangat besar pahala disisiNya bagi siapapun yang ringan tangan membantu sesama muslim,” kata Rocky.

Sementara itu Kepala Kankemenag Aceh Timur, H. Marzuki Anshari, MA, dalam laporan sebelumnya mengatakan, 2365 jamaah Aceh Timur akan bergabung dengan 150 jamaah asal Kota Lhokseumawe di Kloter XI. “Setelah proses administrasi dan diinapkan di Asrama Haji Banda Aceh, sejak Minggu (12/8) pagi, para jamaah akan diterbangkan ke tanah suci melalui Bandara SIM Blang Bintang, Senin (13/8) pagi,” Jelasnya.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM. Thaib, didampingi Ketua PKK Aceh Timur, Hj. Fitriani D. Hasballah, melambaikan tangan pada Pelepasan Calon haji di Masjid Agung Darussalihin Idi Rayeuk, Sabtu (11/8/2018) malam.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM. Thaib, bersama Forkpopimda adakan foto bersama dengan sebagian jamaah calon haji usai Pelepasan Calon haji Aceh Timur di Masjid Agung Darussalihin Idi Rayeuk.(sss)




LSM-KPK Nusantara Siapkan Pelaporan Dugaan Penyimpangan ADD Desa Bandar Baroe Ke Unit Krimsus


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Kabid Investigasi LSM-KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Investigasi DPD provinsi aceh siapkan laporkan dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2015-2017 gampong atau desa alue patong, kecamatan indra makmu, kabupaten aceh timur ke pihak reserse kriminal khusus (Reskrimsus) polres Aceh timur.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung kabid investigasi Syahrudin Adi Putra, HAM kepada awak media BaraNewsAceh co. Jum’at (10/08/2018) dikawasan pusat kantor pemerintahan aceh timur di idi.

” Kami sedang menggodok dan menganalisa temuan bukti-bukti dokumen serta alat bukti yang selama ini telah berhasil kami kumpulkan, ternyata sudah sangat cocok untuk dilaporkan ke pihak hukum ” . ujar Syahrudin Adi Putra, HAM.

Syahrudin menjelaskan, Saya terus melakukan pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai amanat undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), PP No 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pembrantasan Korupsi. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

PP No 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pengelolaan Informasi Publik. Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Sengketa Informasi.

Hasil konfirmasi dengan Kadis DPMG Aceh Timur, Maimun, SE. Ak, M. Si. diruang kerjanya terkait pernyataan Furqan TPK desa bandar baru alias botren ” Kalau mau periksa berkas kami, harus ada surat tugas, kalau tidak bawa surat tugas harus ke pihak kecamatan, terangnya.

Ini hasil konsultasi saya dengan pihak Dinas PMG aceh timur, ” Yang berhak periksa kami hanya Inspektorat dan pihak kecamatan, ” itu pernyataan Furqan kepada awak media Rabu (01/08/2018).

Menurut pengamatan saya, Pernyataan Ketua TPK desa bandar baroe tersebut telah melakukan pembohongan publik, apa lagi pernyataan itu disampaikan didepan awak media, ” pernyataan tersebut diduga dengan tujuan membela diri dari indikasi dugaan korupsi DD semasanya ” . tambah Syahrudin AP.

Jadi sudah satu paket pelaporan terkait dugaan korupsi pengelolaan DD oleh para oknum, juga dugaan pembohongan publik dan keterangan, pungkasnya Syaripuddin adi futra. (sss)

 




Kadis PMG Aceh Timur: Kami tidak Perintahkan Desa Sembunyikan Dokumen Desa Kepada Publik

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur tidak pernah perintahkan Keuchik dan Perangkat Desa/Gampong untuk tidak transparan kepada publik terkait Dokumen Alokasi Dana Desa (ADD).

Pernyataan tersebut disampaikan Kadis PMG Aceh Timur Maimun, SE. Ak, M. Si kepada awak media diruang kerjanya Jum’at (10/08/2018) di Idi.

“Kami tidak pernah melarang pihak Keuchik beserta perangkatnya untuk tidak transparan kepada pihak publik, terkait Dokumen realisasi Dana Desa (DD) karena itu melanggar aturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk kepada pihak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertupoksi Anti Korupsi atau Pemantau/Pengawasan Anggaran Negara”.tegas Kadis DPMG Aceh Timur Maimun, SE, Ak, M. Si.

Justeru kami berharap pihak independen membantu kami melakukan pembinaan terhadap realisasi DD di Gampong – gampong dalam wilayah Aceh Timur”. jelasnya.

“Jika ditemukan masalah di Desa yang tidak bisa dilakukan pembinaan lagi, laporkan sama saya, untuk kita panggil ke Dinas. Dan saya tekankan agar fungsikan perangkat kerja sesuai Tupoksi yang diamanatkan dalam Regulasi”.katanya

Ketika ditanya awak media terkait pernyataan Sekdes Desa Alur Patong Safrijal dan Ketua TPK Desa Bandar Baro alias Botren Furqan kepada media, Maimun, SE, Ak, M. Si menjawab “Itu semua tidak benar, kami tidak pernah sampaikan itu, justeru Desa harus terbuka kepada LSM dan Media, karena juga memiliki hak pengawasan dan pemantauan”. Papar Kadis DPMG. (SSS).




LSM – KPK Soroti Sekdes Gampong Alue patong Ada Apa Merahasiakan APBG


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – LSM-KPK Nusantara menilai para oknum perangkat gampong atau desa alue patong, kecamatan indra makmu, kabupaten aceh timur telah melanggar undang- undang terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan pelayanan publik.

Kabid investigasi LSM-KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM Mengatakan, Menurut Penilaian Kami Berdasar Informasi dari warga.

” Para Oknum Perangkat Gampong Telah Melanggar Produk Hukum yang Meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik Serta UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ” . ujarnya, Kamis (9/8/2018).

Tindakan sekdes gampong alue patong merahasiakan APBG Tahun 2017 dan Mengabaikan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).

Disamping itu Mengatas Namakan orang lain serta Menghambat dan Menyembunyikan dokumen, ” Disinyalir adanya dugaan Korupsi atau penyimpangan lainnya dan penyalah gunaan Kewenangan selaku pejabat Tehnis pengelolaan keuangan gampong (PTPKG), hal Tersebut Termasuk Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor “. Urai Syahrudin Adi Putra, HAM.

Syahrudin Menambahkan, ” Semua akan menjadi jelas, Mana saja produk hukum Terduga kepada Sekdes Setelah laporannya masuk ke ranah hukum ” . imbuhnya.

Disamping itu, Keuchik gampong alur patong juga diduga telah mengabaikan aturan tentang pelayanan publik. menurut informasi, salah seorang warga Berinisial JFR ditendang oleh Keuchik saat menanyakan Perihal jumlah anggaran APBG pada pertemuan Musyawarah pertanggung Jawaban LPD tahun 2016.

Menurut Syahrudin Adi Putra, HAM, saya menilai Salah seorang anggota tuha Peut desa alue patong Diduga telah menebarkan Cerita bohong kepublik Terkait informasi dan data Tata kelola anggaran APBG, Hal tersebut saya telaah dari Hasil rekaman salah seorang Media.

Dalam hal ini, pihak media Akan terus melakukan Kendalaman informasi Terkait dugaan adanya Penyimpangan dan Penyalahgunaan anggaran APBG desa alue patong, agar Semua bisa terungkap, Pungkasnya. (sss)




Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Suami Istri di Peureulak Ditangkap polisi


Aceh Timur, Baranewaceh. Co – Kapolsek Peureulak AKP S Purba memperlihatkan pasangan suami istri yang terlibat narkoba pasca ditangkap dan diamankan di Mapolsek Peureulak Aceh timur.

Pasangan suami istri diamankan jajaran Polsek Peureulak, Aceh Timur, karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Mereka ditangkap Selasa (7/8/2018) sekitar pukul 16.25 WIB, di areal persawahan di Dusun Blang Batee, Gampong Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.

Pasangan suami istri itu merupakan warga Kota Langsa. Suami berinisial RA (39) dan istrinya berinisial RM (36).

Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro melalui Kapolsek Peureulak AKP S Purba mengatakan, dari pasangan suami istri itu pihaknya mengamankan narkoba sebanyak satu paket berisi narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti lainnya yang disita dua unit HP.

Kapolsek mengatakan, pasangan suami istri itu diamankan saat melintas di jalan Dusun Blang Batee, Gampong Blang Batee, Kecamatan Peureulak, mengendarai Honda Beat BL 5508 FP.

Saat itu, kata S Purba, personel Polsek langsung melakukan pemberhentian sepmor tersebut, tapi sepmor tersebut berbalik arah ke arah areal persawahan yang mengakibatkan suami istri tersebut jatuh ke sawah bersama sepmornya.

Selanjutnya personel polisi memeriksa sepmor dan badan kedua tersangka sehingga ditemukan satu paket sabu yang sempat dibuang oleh tersangka ke areal persawahan,” jelas Kapolsek, dalam keterangan tertulis yang diterima media

Kemudian  kedua pelaku tersebut beserta barang buktinya dibawa ke Mapolsek Peureulak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penangkapan pasangan suami istri ini, jelas Kapolsek, menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan kedua tersangka.

“Pascamenerima laporan kita langsung bergerak dan berhasil menangkap kedua pelaku,” jelas AKP S Purba. (sss)




Warga Kembali Soroti Adanya Dugaan Penyimpangan Penggunaan DD Dan Silpa Tahun 2017

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Masyarakat desa bandar baroe, kecamatan indra makmu, kembali menyoroti adanya dugaan penyimpangan dana desa (DD) tahun anggaran 2016-2017, serta simpang siur kebenaran penggunaan pagu dana silpa tahun 2017 semakin lama semakin jelas, bukan seperti laporan tahunan atau pertanggung jawaban dana (LPD).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media selasa (7/8/2018), dari sejumlah tokoh diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta masyarakat setempat menyebutkan, dana silpa tahun anggaran 2017 dalam LPD hanya tercantum senilai 20 juta, Namum nilai sebenarnya mencapai 100 jutaan.

Edi Saputra salah seorang warga desa bandar baroe yang berhasil ditemui awak media mengatakan, terkait adanya dugaan penyimpangan APBG Tahun 2017 serta praktik penggelapan penggunaan anggaran diluar perencanaan dari Dana Silpa APBG 2017 menjadi bahan perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, ” Para oknum pengelola merasa dirinya telah berhasil melakukan pembohongan publik, termasuk kepada tim media yang telah melakukan konfirmasi langsung kepada mereka ” . ujarnya.

Saya mendapat informasi dari sejumlah tokoh bahwa, dana silpa tahun 2017 ternyata senilai 100 jutaan rupiah, ” disinyalir ada kelebihan anggaran dalam perehapan jalan desa yang volumenya kurang lebih 1.400 meter dengan pagu 180 juta rupiah dan silpa senilai 80 juta rupiah plus silpa kegiatan bangunan tower air bersih dengan pagu 51 juta rupiah, silpa 7 juta rupiah ” . ungkap Edi Saputra.

Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, ” dana silpa tahun 2017 yang nilai anggarannya mencapai 100 jutaan, serta sisa yang 80 juta tersebut dibawa kemana ” . terangnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola anggaran 2017, yang dilaporkan kepada Negara (LPD) hanya 20 juta rupiah. Saya menilai kinerja oknum para pengelola anggaran desa patut diduga adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Furqan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa bandar baroe, kecamatan indra makmu kepada awak media saat dirumah keuchik setempat mengatakan, ” Dana silpa Tahun 2017 desa bandar baroe sebesar 20 juta rupiah sudah kami laporkan, dan dananya sudah dikembalikan ke Rekening Kas Desa (RKD), katanya rabu (1/8/2018), keterangan tersebut disampaikan dihadapan keuchik.

Ketika disinggung dana silpa dikembalikan oleh pelaksana kegiatan rehab jalan desa dikerjakan salah seorang kepala dusun Cut Lem, Furqan menjelaskan, Sebenarnya kalau bapak sudah tau dana tersebut.

” ada kelebihan dana dari Cut Lem sebesar 30 juta dan sudah dikembalikan. uang tersebut saya beli mesin untuk pompa air atas permintaan dusun BPM seharga 14 juta rupiah, karena mesin tersebut tidak ada dalam APBG, rencananya sisanya uang akan dipergunakan untuk kebutuhan lainnya yang tidak ada dalam APBG tahun 2017 ” . ungkapnya.

Sebenarnya masih sangat banyak lagi persoalan dan temuan dugaan penyimpangan anggaran di desa bandar baroe alias Bohtren, kecamatan Indra makmu. Kami masih terus mendalami temuan tersebut hingga semua terkuak praktik yang merugikan keuangan negara. (SSS)




Perusahaan PT.Medan Smart Jaya Bantu Perbaikan Jalan warga Dusun Sosial Desa Jering Kecamatan Serbajadi Aceh Timur

Aceh Timur,Baranewsaceh. Co – Masyarakat dusun sosial aman win saat di konfirmasi media di dusun tersebut menyampaikan bahwa masyarakat dusun sosial sangat bersyukur dengan adanya bantuan perbaikan jalan ke daerah perkebunan mereka dikarenakan selama ini sangat sulit dilalui oleh kendaraan roda dua dan sangat sulit juga membawa hasil pertanian dan perkebunan mereka ke kota kecamatan, disebabkan jalanya becek dan berlumpur  sehingga warga masyarakat harus berjalan kaki untuk menempuh jalan sepanjang kurang lebih 3 km dari perkebunan warga ke simpang tiga dusun sosial desa jering kata aman win dengan seriyus. (27/06/2018).

Dan warga masyarakat juga sangat sulit mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka ke ibu kota kecamatan disebabkan mereka harus menggendong hasil pertanian mereka sambil berjalan kaki sehingga mereka tidak bisa banyak membawa hasil pertanian mereka ke kota kecamatan.

Kini warga merasa senang dan lega, semenjak adanya bantuan perbaikan jalan oleh PT.Medan Smart Jaya masyarakat sangat bersyukur dan mengucapkan banyak ribuan terimakasi kepada pimpinan perusahaan PT.Medan Smart Jaya Ir.Ridwan yang telah mau membantu perbaikan dan penyiraman batu sepanjang kurang lebih 3 km dari simpang tiga dusun sosial sampai ke perkebunan warga.

Dengan adanya perbaikan jalan tersebut kini warga sudah bisa membawa kendaraan roda dua dan empat untuk membawa hasil perkebunan dan pertanian mereka ke kota kecamatan serbajadi lokop katanya  aman win.(SSS)




PT.Medan Smart Jaya Ganti Rugi Lahan Milik Warga Masyarakat Dusun Sosial Desa Jering Kecamatan Serbajadi Aceh Timur


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pimpinanan Perusahaan PT.Medan Smart Jaya Ir.Ridwan saat di tanyai media Bara News Aceh co.di Resscco kafe (01/08/2018).

PT.Medan Smart Jaya Telah Menyetujui sekaligus Telah Membayar Uang Ganti Rugi Lahan Milik Warga Dusun Sosial Untuk Lokasi penempatan Pengambilan Matreal Batu sungai beserta lokasi pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 1. Km.

Pembayaran ganti rugi lahan  tersebut diserahkan kepada kepala desa jering japar Melalui Humas PT.Medan Smart Jaya Eje.ST  di desa setempat.

Pengukuran Lahan Masyarakat pun terus dilakukan oleh gecik dan perangkat desa dan dihadiri oleh pemilik lahan beserta para saksi masyarakat dusun sosial desa jering (24/06/2018).

Setelah pengukuran selesai dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa jering, kepala desapun langsung membayar uang ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut pada tgl (25/06/2018).dengan harga berpriasi ada yg 3 jt ada juga yang 5 jt per orang tergantung dengan luas areal lahan yang dimiliki warga  dan ganti rugi lahan tersebut di tanda tangani oleh warga masyarakat dusun sosial melalui kuwitansi dan surat keterangan sporadik desa kata Ir.Ridwan Selaku Pimpinan Perusahaan PT.Medan Smart Jaya. (SSS)




Diduga Galian C Yang Dikelola PT Medan Smart Jaya Di Jering Lokop Ilegal

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co  – Pantauan Langsung Awak Media ke Lokasi Bersama Kabid Pengendalian DAS & Hutan Lindung Lembaga Louser Aceh (LLA) Selaku Lembaga Lingkungan di Aceh Timur Said Syamsuddin (18/07/2018) Membenarkan Bahwa Perusahaan PT.Medan smart Jaya Sudah Menghentikan Semua Kegiatan Pengelolaan Galian C di Dusun Sosial Gampong Jering kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur oleh PT Medan Smart Jaya (MSJ)

Keuchik Desa Jering kecamatan serbajadi Jafar saat di temui awak media di Salah Satu losmen pase (19/07/2018) menjelaskan “Perusahaan PT MEDAN SMART JAYA sudah melapor kepada sekretaris desa dan sudah memberikan surat rekomendasi desa untuk di lanjutkan ke tingkat camat dan pemkab aceh timur dan provinsi aceh selanjutnya geuchik menjelaskan tentang lokasi perizinan adalah benar lahan garapan masyarakat dusun sosial desa jering dan tidak masuk kawasan hutan lindung katanya.

Menurut keterangan Camat Serbajadi Drs.Ahmad MM saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya (19/07/2018) Camat menjelaskan Pihak Perusahaan Sudah Melapor kepada Camat sesuwai dengan Surat Rekomendasi dari kepala desa Jering

Selanjutnya Camat Drs. Ahmad, MM.juga Sudah Menandatangani Surat Rekomendasi Geucik jering tersebut agar dapat untuk di teruskan ke dinas perijinan di pemkab Aceh timur / ke dinas terkait di provinsi aceh dan Camat Drs. Ahmad,MM. Menekankan Kepada Pihak Perusahaan PT. (Msj)

Setelah semua perizinan selesai dibuat Pihak perusahaan PT.(Msj) bisa kembali untuk bekerja dan Mengambil batu sungai di wilayah tersebut dan Camat menambahkan kepada pihak perusahaan PT.Medan Smart Jaya selaku pengusaha Agar dapat membantu perbaikan jalan Masyarakat diwilayah Tersebut dan Agar dapat kiranya juga Membantu Kapasitas Umum Warga Setempat, Katanya Drs. Ahmad, MM.Selaku Camat di Wilayah Kecamatan Serbajadi Aceh Timur.

Pimpinan perusahaan PT.Medan Smart Jaya           Ir.Ridwan saat di temui awak media dan Lembaga Louser Aceh (LLA) kabid DAS & Hutan Lindung Said Syamsuddin di salah satu Royal Kaffe (20/07/2018)-

PT. Medan Smart Jaya Menjelaskan bahwa Perusahaan PT.Medan Smart jaya Saat ini sedang Melakukan Pengurusan Surat Perizinan Galian c di dinas DLH Aceh Timur dan Dinas DLH Provinsi Aceh dan pihaknya juga sudah menghentikan pengambilan dan pengangkutan matrial batu di wilayah tersebut mulai akhir tahun 2017 yang lalu,sementara tahun 2018 PT.Medan Smart jaya belum bisa untuk mengambil/mengangkut matrial di lokasi tumpun kolak dusun sosial tersebut dikarenakan surat izin galian c sedang dalam pengurusan kata Ir. Ridwan-

sebelum surat perijinan selesai maka Pihak perusahaan belum bisa mengerjakan kegiatan pengambilan dan pengolahan batu di dusun sosial namun apa bila surat perijinan sudah selesai maka pihak perusahaan dapat kembali bekerja seperti semula kata Ir.Ridwan. (sss)




FPRM Aceh Pertanyakan Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Dinkes Aceh Timur

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh Selasa (07/08/2018) pertanyakan pihak Polres Aceh Timur terkait proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran biaya perawatan kenderaan bermotor anggaran APBK TA 2016 dan 2017.

Dugaan Korupsi biaya perawatan dan perbaikan kenderaan bermotor tahun anggaran 2016 – 2017 tersebut sudah ditangani pihak Polres Aceh Timur melalui Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) bidang Kriminal Khusus (Krimsus) sejauh ini terkesan senyap tanpa kabar selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur FPRM Aceh Nasruddin kepada awak media Bara News Aceh co. di Idi.

“Saya minta pihak polres untuk lebih transparan terhadap kasus tersebut, serta mempercepat proses hukum yang mengikat karena pada saat itu sejumlah pegawai  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Timur juga terpanggil untuk memberikan kesaksian mereka terhadap adanya dugaan korupsi anggaran biaya perawatan kenderaan bermotor anggaran APBD Tahun 2016 dan 2017, Jum’at (23/2/2018). jelas Nasruddin.

Nasrudin lebih lanjut “Mantan Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto melalui mantan Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap juga pernah membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pejabat dari Dinas Kesehatan Aceh Timur terkait . adanya dugaan kasus korupsi tersebut, kutipan pada pemberitaan media online”.papar Nasrudin.

“Kami dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemantauan publik di Provinsi Aceh khususnya Aceh Timur  menegaskan kepada pihak penyelidik Khususnya bidang Reskrimsus Polres Aceh Timur supaya tidak main mata pada kasus dugaan korupsi Dinkes kab. Aceh Timur tersebut.

Dugaan Korupsi di instansi Dinkes Aceh Timur tersebut sudah berstatus  Laporan Polisi (LP),Semoga saja dalam bulan agustus 2018 sudah ada yang dijadikan tersangka”. harapnya.

Selain itu FPRM juga mendesak pihak kepolisian di Aceh Timur agar segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan markup harga pada pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes), laptop, komputer, dan kamera poket digital di 26 Puskesmas di Aceh Timur pada tahun 2015 yang lalu.

Terakhir Nasruddin menginginkan Supaya RAKYAT bangga terhadap keseriusan aparat hukum dalam hal ini  kepolisian di Aceh Timur, “Buktikanlah kinerja terbaik sesuai amanat Undang – undang, sebagai mitra sejati OMS dan Media utamakan transparansi publik. (SSS)




FPRM Aceh: Pihak DPMG Aceh Timur Agar Ciptakan Iklim Kemitraan Dengan OMS Terkait Pemantauan ADD

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur diharapkan menjadi mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terutama yang miliki kewenangan atau Tupoksi Pemantauan Anggaran Negara khususnya DD.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPRM) Aceh Nasruddin Senin (06/08/2018) saat Diskusi terkait Transparansi Anggaran menuju Desa Mandiri dan Terberdaya bersama unsur aktivis serta awak media di Idi.

“Anggaran Desa jika dibiarkan terselubung serta dilindungi praktik mencari keuntungan pribadi dan kelompok, selamanya Desa tetap terpuruk dan tetap tidak bisa bangkit. Tanamkan i’tikad baik untuk membangun kemandirian Desa, dan Pihak DPMG selaku Instansi yang ditunjuk sebagai pengayom dan supervisi harus profesional”.kata Nasrudin.

Nasrudin berharap “Kepala DPMG Aceh Timur agar intruksikan para bawahannya untuk hargai aturan Regulasi yang telah ditetapkan Negara yang proses menelan Anggaran tidak sedikit terkait penyelenggaraan Anggaran Negara. Terutama tentang memandirikan Desa. Buka ruang bagi masyarakat sipil dalam mengawasi Anggaran sesuai dengan aturan berlaku. Bermitralah dengan OMS terutama bertupoksi pemantauan dan pengawasan Anggaran Negara. Tetapi OMS dengan sungguh – sungguh dan ikhlas mengawal anggaran kearah lebih baik serta disiplin anggaran. Bukan OMS pemeras”. himbau Nasruddin.

“Buka ruang azas transparansi Anggaran seperti diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5), PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.urainya.

Selanjutnya Nasruddin tekankan kepada pihak OMS serta unsur media agar berkerja sesuai kode etik, agar Anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terlaksana sesuai amanat Regulasi hendaknya. Fahami dengan benar situasi dan kondisi di Desa serta tindak lanjuti laporan dan temuan secara profesional”. tutup Nasruddin. (SSS).




Oknum DPMG Aceh Timur, Diduga Melanggar Aturan Undang-Undang

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) aceh timur diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan dan Informasi publik pengelolaan dana desa.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tim pengelola kegiatan (TPK) gampong bandar baru alias bohtren kecamatan indra makmu aceh timur saat mengkonfirmasi kepada Keuchik dan perangkatnya atas laporan warga terhadap dugaan penyimpangan Anggaran DD tahun 2016 – 2017 di Desa tersebut Rabu (01/08/2018).

Furqan Ketua TPK Desa Bandar Baru tersebut meminta surat tugas pemeriksaan kepada awak media terhadap konfirmasi dugaan penyimpangan realisasi ADD yang dikelolanya. Saya sudah telepon pihak DPMG terkait kehadiran orang LSM & Media.

” Mana surat tugas untuk pemeriksaan dokumen anggaran desa, Karena yang berhak memeriksa APBG dan RAB kegiatan kami adalah Inspektorat dan pihak kecamatan ” . tantang Furqan.

Berkenaan dengan persoalan dugaan penyimpangan tersebut, Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM angkat bicara, kepada media, ia menyampaikan, ” Tindakan dan sistem yang dibangun oknum DPMG aceh timur dan oknum perangkat kecamatan Indra makmu menunjukkan lemahnya profesionalisme transparansi terhadap hak warga negara dalam melaksanakan amanat regulasi, sabtu (4/8/2018).

Jika sudah sesuai aturan dan tidak adanya dugaan penyimpangan dalam mengelola anggaran, ” kenapa mesti tertutup atau buat aturan pembatasan, sebenarnya semua itu telah melanggar aturan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) ” papar Syahrudin Adi Putra, HAM.

Dana Desa itu adalah hutang Negara kepada Asing dengan beban seluruh rakyat Indonesia menanggungnya. Diamanatkan dalam regulasi agar terbuka kepada seluruh rakyat implementasinya, agar terpenuhi dan terselenggaranya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

” Bukan sesuka hati pihak oknum pengelola mengolah realisasi dan tertutup bagi masyarakat ” . tegasnya.

Syahrudin menduga, Jangan-jangan pihak oknum DPMG yang terlibat bidang dana desa buta hukum, sehingga sesuka hati melarang transparansi pengawasan dan pemantauan DD oleh Independen.

” Ada beberapa regulasi mengatur tegas terhadap transparansi APBG bersumber Anggaran Negara, seperti Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ” . jelas Syahrudin AP, HAM.

Sementara peran serta masyarakat terhadap pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Korupsi diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mari hentikan pembodohan publik demi kepentingan pribadi dan kelompok, tutup Syahrudin AP, HAM. (sss)




APBG Desa Alue Patong Kecamatan Indra Makmu Diduga Sarat Penyimpangan


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co  –  Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2017 sumber Dana Desa (DD) Desa Alue Patong, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh diduga sarat dengan penyimpangan.

Saat awak media melakukan pemantauan langsung ke desa tersebut terkait di temukan hasil realisasi yang diduga telah melanggar tahapan perencanaan. (05-08-2918)

Safrijal sekretaris desa alue patong saat ditemuai awak media dikantornya sabtu (4/8/2018), merasa agak kurang nyaman ketika diminta untuk melihat dokumen APBG Tahun 2017.

Permintaan untuk melihat dokumen yang dimaksud, sekedar untuk menyesuaikan dengan laporan masyarakat. dirinya berdalih dengan alasan bila ingin melihat harus ada izin pihak dari kecamatan.

Menurut Safrijal, Saya harus berkoordinasi dulu dengan pihak Kecamatan terkait Dokumen APBG serta berkaitan dengannya. ” Saya tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut tanpa izin dari Kecamatan. Jika mau melihatnya, maka sebaiknya ke kecamatan saja ” . terang sekdes yang diketahui menantu langsung dari Keuchik Jafaruddin.

Warga menduga Sekdes desa alue patong rangkap jabatan, berdasarkan informasi ia juga sebagai ketua TPK Desa Alue Patong.

Sumber dari warga setempat menyebutkan, pengelolaan APBG yang ada di desa tidak transparansi ke publik. Kemungkinan besar karena diduga adanya penyimpangan dalam realisasi dana serta laporan pertanggung jawaban dana.

” Anggaran tahun 2017 ada, dibangun 1 unit plat beton gagal program, padahal plat beton buangan tersebut tidak berfungsi di dusun tupin jalo. Berarti anggaran negara telah di buang percuma, seharusnya bisa dialihkan untuk kegiatan lainnya ” . ujar sumber tersebut.

Sementara itu Keuchik desa alur patong, Jafaruddin saat dikonfirmasi awak media mengatakan, kalau mau bertanya terkait kegiatan bangunan di desa, silahkan tanya langsung dengan Safrijal (Sekdes) dan Adi (operator Desa).

” Saya tidak bisa menjelaskan, karena semua urusan mereka yang kendalikan, saya sudah tidak sehat akibat pernah mengalami stroke sudah setahun ” . jelas Keuchik Jafaruddin.

Di dusun tupin jalo semua diatur oleh Muhammad Ali selaku kepala dusun, ” Semua bangunan didusun dia yang veto, termasuk rehab rumah dhu’afa semua dia yang atur, seharusnya itu saya punya kebijakan ” . terangnya.

” Ditunjuknya untuk perehapan rumah sesuka dia, ditanya langsung sama warga waktu rapat di Meunasah. Termasuk juga talud saluran pembuangan didusun tersebut dia yang minta mengerjakan, tidak boleh orang lain, supaya tidak terjadi protes dan keributan diberikan juga ” . papar keuchik lagi. (sss)




Diduga Proyek Siluman Dikerjakan Di Komplek SMAN 2 Rantau Selamat

 

Aceh timur. Baranewsaceh. Co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara soroti adanya dugaan proyek siluman alias Proyek Overlay tanpa memasang Papan Informasi proyek. Paket kegiatan Overlay tersebut berada di Komplek SMAN 2 Rantau Selamat Desa Alue Punti kecamatan Rantau selamat kabupaten Aceh timur.

Menurut Syahrudin Adi Putra Jum’at (03/08/2018) kepada Media BaraNews Aceh.co, perusahaan tersebut diduga telah melanggar undang undang Nomor.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Pemasangan papan informasi proyek diharuskan ka­rena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres Nomor. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut syahrudin AP, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk me­ngawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk pe­ran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saat ini, paket pe­kerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran Otsus Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,” tegas Syarifuddin AP.

Seperti yang diamanahkan oleh Kepres No.80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada pu­blik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan. “Kemudian ukuran bangunan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan.” Ujar Syarifuddin AP.

Syarifuddin AP mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek over lay tersebut. Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi. “Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek overlay,”Syarifuddin AP.(sss)




LSM KPK Nusantara Syafaruddin Adifutra Soroti Proyek Tanpa Plang Nama Diduga proyek siluman

 


Aceh timur. Baranewsaceh. Co – Kabid Investigasi Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara menyoroti adanya Proyek Overlay yang tanpa memasang plang nama. Proyek Overlay tanpa plang tersebut berada di desa alue punti kecamatan Rantau selamat kabupaten Aceh timur.

Menurut Syarifuddin Adi futra sepertinya perusahaan tersebut telah melanggar undang undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasi publik.

Kata kabid investigasi LSM KPK Nusantara syarifuddin adifutra, dengan tegas pada jumat (03/08/2018).

Pemasangan plang papan proyek diharuskan memasang plang sebelum memulai kegiatan namun anehnya rekanan sudah melakukan pekerjaan di lokasi tersebut namun anehnya plang nama belum di pasang, padahal pemasangan plang nama merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Menurut syarifuddin AP, proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk me­ngawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk pe­ran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saat ini, paket pe­kerjaan yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran Otsus Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,” tegas Syarifuddin AP.

Seperti yang diamanahkan oleh Kepres No.80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada pu­blik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan. “Kemudian ukuran bangunan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan.” Ujar Syarifuddin AP.

Syarifuddin AP mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek over lay tersebut. Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi. “Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek overlay imbuhnya”Syarifuddin AP.(sss)




Diduga Mantan Keuchik Desa Sekualan Lecehkan Wartawan

 

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co –  Mantan Keuchik Desa Sekualan Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur bernama Samsir alias Aman Ayu diduga melecehkan/menghina wartawan Radar x net dan BaraNewsAceh.co dengan bahasa “wartawan cilet – cilet” kepada warga.

Informasi berhasil dihimpun awak media sumber dari warga termasuk Tokoh Desa Sengkualan Jum’at (03/08/2018) melaporkan perihal penghinaan/pelecehan kepada awak media Radar x.net lainnya agar segera ditindak lanjuti secara prosses hukum.

Salah satu sumber terpercaya akurat di Desa Sengkualan mengatakan pernyataan Mantan Keuchik Samsir kepada mereka “Silahkan kalian lapor kemanapun masalah Dana Desa masa saya, saya tidak takut. Wartawan yang kalian bawa itu, wartawan cilet – cilet untuk proses saya”. ujar salah satu sumber tersebut.

“Kami siap jadi saksi kalau keuchik Samsir diproses hukum atas kesalahannya. Kami ingin keuchik Samsir mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena merasa dirinya hebat dan sombong”. pinta warga tersebut.

Sumber dari Tokoh masyarakat juga berikan keterangan dari warga terkait pernyataan Keuchik Samsir kepada warga di warung kopi”Saya memang mendengar perbincangan dari warga terkait masalah dugaan korupsi ADD di Desa kami. Keuchik Samsir sampaikan kepada warga kalau dia tidak takut dengan laporan kasus dugaan korupsinya. Wartawan yang dibawa Aman Mega pun wartawan cilet – cilet”.ungkap Seorang Tokoh masyarakat tersebut.

M.Nurdin salah seorang Jurnalis Berantas kriminal di Aceh Timur kepada media menegaskan “Perilaku Oknum Keuchik Samsir tersebut diduga mengina wartawan harus ditindak tegas, Satu orang wartawan dilecehkan, sama dengan melecehkan seluruh wartawan lainnya. Saya menganggap oknum mantan keuchik tersebut terlalu berani”. tegas M.Nurdin.

“Oknum Keuchik Samsir tersebut diduga telah melanggar Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan sanksi hukumnya bisa 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Kami para wartawan siap kumpulkan bukti akurat dan segera laporkan kepihak hukum”. paparnya. (sss).




Diduga Pengelolaan ADD Di Gampong Bandar Baru Terkesan Langgar Tahapan Regulasi

 


Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong/Desa Bandar Baru kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diduga langgar tahapan Regulasi.

Hasil Investigasi langsung awak media di Gampong tersebut Rabu (01/08/2018) serta mendapat pengakuan langsung dari Keuchik dan perangkatnya terutama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Gampong Bandar Baru terkait mekanisme pengelolaan dan realisasi anggaran terkesan carut – marut alias banyak melenceng dari perencanaan seperti diatur dalam peraturan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Desa.

Beberapa sumber terpercaya dari warga setempat berhasil dihimpun awak media Senin (30/07/2018) memberikan keterangan “Pengelolaan dan realisasi anggaran Dana Desa tertuang dalam APBG di Desa kami diduga banyak tidak jelas serta tidak transparan berdasarkan aturan Dasar Dana Desa Undang – undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, rujukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Keterbukaan Publik (KIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.ujar sumber tersebut.

Sumber lainnya mengungkapkan kepada media Selasa (31/07/2018), “Perencanaan dan Realisasi APBG tahun 2016 – 2017 terkesan lari dari perencanaan yang telah ditetapkan serta terikat oleh hukum, selain itu juga diduga telah ingkari fakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh Keuchik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap uang rakyat tersebut”.jelas sumber warga Desa.

“Ada beberapa item kegiatan pembangunan diduga tidak sesuai aturan dan sarat dugaan korupsi. Diantaranya, Pengerasan Jalan Desa volume 1.400 meter, Pembangunan Tower dan Penampung Air Bersih Dusun Bukit Johan, Pengadaan Mesin Pompa Air merk Mitshubishi (PS100), serta perehapan jalan usaha tani”. ungkapnya.

Rabu (01/08/2018) Keuchik Gampong Bandar Baru Kecamatan Indra Makmu Muhammad Jamil saat dikonfirmasi media mengatakan “Penyimpangan dibidang apa dilapor masyarakat? Untuk Anggaran 2015 – 2016 sekdesnya lain, namanya akhyar, terkait masalah pembangunan Embung dan bak Air di Dusun Bukit Johan.
Pembangunan pertama dibangun oleh Rekanan sumber Dana Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Anggaran lebih kurang 500-an juta rupiah”. terang Keuchik M. Jamil.

“Kalau uang 1 milyar dikasih sama pemerintah untuk instalasi Air Bersih, sudah sangat mewah sekali bangunannya. Dan sudah tersalur semua rumah Air bersihnya. Tetapi dibangun Dinas PU ukurannya kecil”.papar Keuchik M. Jamil.

“Kalau kayak gini mulus kerja, tetapi masih dikomplen masyarakat, kita sudah tidak tau lagi cara kerja. Kalau saya diperiksa selalu siap. Jika ada menyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) kita siap diperiksa dan siap mempertanggung jawabkan semuanya”.tegasnya.

Saat diperdalam sedikit oleh awak media terkait item – item kegiatan Anggaran Tahun 2016 – 2017, Keuchik M. Jamil mengatakan itu semua harus kita lihat RAB dan yang pegang semua itu bukan saya. Semua dipegang oleh TPK. Keuchik M.Jamil hanya menyebut beberapa item kegiatan seperti perbaikan jalan, plat beton, pengerasan jalan serta instalasi Air bersih.(SSS)




LSM KPK Nusantara: Dana Desa Banyak Menuai Konflik dan Disalah Gunakan Oleh Oknum Kepala Desa

Aceh timur, Baranewsaceh. co – Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK) Nusantara, dalam hal ini, Kabid investigasi LSM KPK Nusantara Aceh, menilai akibat penyimpangan dan pelanggaran terjadi di Desa – desa dalam pengelolaan APBG oleh pihak oknum Keuchik dan perangkatnya, menimbulkan konflik internal dalam Desa tersebut.

Kepada awak media, Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara Aceh Syahrudin Adi Putra, HAM menyampaikan “Kami akan turun ke desa-desa untuk melakukan pemantauan dan investigasi sesuai tupoksi dan amanat UU Tipikor terkait anggaran dana desa di Wilayah Kabupaten Aceh timur”. ujar Syahrudin Adi Putra, HAM kepada media bara news aceh co ( 31/07/2018)

Syahrudin menghimbau” Kepada inspektorat kabupaten aceh timur untuk melakukan Audit Investigasi dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat tentang dana desa yang diduga realisasinya diduga sarat penyimpangan berdampak pada kesenjangan sosial sehingga menuai konflik internal di Desa dalam wilayah aceh timur”.ungkapnya

Dalam konfirmasi awak media tersebut, tim lsm KPK-Nusantara meminta kepada inspektorat harus benar-benar melakukan audit ke desa-desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalah gunaan anggaran dana desa tersebut.
Selain itu bagi desa-desa yang diduga ada penyimpangan dan penyalahagunaan agar bisa untuk ditindaklanjuti keranah hukum.

” Sampai detik ini kita terus menanggapi laporan dari masyarakat. Dan terkadang masyarakat juga terus melapor kepihak Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) KPK Nusantara,”

Tim infestigasi LSM KPK Nusantara Sarifudin Adi Putra menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan inspektorat ada dua hal. Yaitu, pengawasan pemeriksaan reguler dan pengawasan kasus.

“Sampai detik ini tim dari pengauditan inspektorat Aceh timur kurang melakukan pemeriksaan tentang desa – desa yang di duga bermasalah dari tahun 2015 sampai ke tahun 2017,” terangnya.

Sementara, LSM KPK-Nusantara tim Investigasi Aceh, Syarifudin Adi putra bersama rekan media terus melakukan pemantauan terhadap pemerintah kota dan kabupaten kota dan termasuk dana desa yang saat ini marak di lakukan dugaan KKN diseluruh Indonesia.

” Maka dari itu, di harapkan kedepanya bagi para kepala desa yang ada dalam wilayah Pemkab aceh timur, agar mengunakan dana desa harus tepat sasaran baik membangun bidang fisik maupun yang lain-lainya dan yang sangat di harapkan bagi geuchik/kepala desa ke transparanan dengan masyarakat setempat dalam penggunaan anggaran ADG/DD dan jangan menyalahi aturan dan UU.yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yg tidak kita inginkan bersama” ungkap tim LSM KPK Nusantara Syarifudin Adi putra Menyampaikan.(sss)




Pentas Apresiasi Seni Budaya Aceh Timur Disinyalir Korupsi

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Pentas Apresiasi Seni Budaya Aceh Timur yang diadakan didua titik lokasi yang berbeda diduga sarat dengan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme sehingga hal ini mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat serta LSM yang konsen terhadap isu korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin kepada Media ini Minggu 29 Juli 2018.dikawasan Idi Rayeuk.

Kegiatan ini merupakan sebuah ajang promosi tentang kebudayaan Aceh di tingkat Internasional, namun kenyataanya masyarakat lokal saja tidak banyak yang tidak tau apa saja yang dipentaskan dan negara mana saja yang ikut menjadi peserta pentas seni tersebut.

Ketidak transparan panitia, kami menaruh curiga bahwa pihak rekanan dalam melaksankan kegiatan tidak sesuai dengan speak kerja sama antara Perusahaan Gidong Bumoe dengan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh.

Kegiatan Apresiasi Seni Budaya Aceh Timur bersumber anggaran dari (Otsus) yang dianggarkan melalaui Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh  Anggaran 2018 – APBD Nilai Pagu Paket Rp 1.070.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 1.069.995.557,33 lokasi Pekerjaan Aceh Timur dan Thailand – (Kabupaten Aceh Timur).

Dan dalam ULP yang ikut tender lelang 42 perusahaan ikut serta namun yang oleh Perusahaan Gidong Bumoe Seujahtera yang keluar sebagai pemenang juga patut dipertanyakan? 74.505.516.0-101.000 Rp 1.055.065.000,00 Rp 1.055.065.000,00.

Diantaranya promosi Seni Budaya Aceh Timur di tingkat internasional ( Bangkok Thailand tertanggal 20-23 Juli 2018) luput dari media massa, cetak, dan elektronik onlene tidak terekspos ini patut di pertanyakan, padahal sebuah Acara bertaraf internasional yang menghabiskan Anggaran 385.000.000 juta Rupiah serta tidak terpublikasi oleh media menjadi tanda tanya dan terkesan ditutup-tutupi dan ini sangat aneh ujar Nasruddin dan dititik lokasi yang di Aceh Timur diadakan dilapangan Upacara Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh timur pada tanggal 28-29 Juli 2018 Aceh Timur.

Terkait hal tersebut FPRM meminta penegak hukum segera menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, menurutnya berapapun kerugian negara penegak hukum harus  mengusut hal tersebut secara tuntas.

Saat dikonfirmasi oleh Media ini ketua panitia pelaksana penerima manfaat Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rahmat Syah.SPd Kepada Media ini mengatakan bahwa dirinya tidak tahu berapa jumlahnya Anggaran selama Pentas Apresiasi Seni Budaya Aceh Timur selama dua hari berturut-turut, dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas, oleh karena itu kita disini hanya penerima manfaat demikian ujarnya, tapi anehnya semalam saat dikonfirmasi diruang kerjanya Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rahmat Syah.Spd mengetahui Bahwa seluruh biaya perjalanan ke Thailand menghabiskan biaya sebesar Rp.385.000.000 jt Rupiah.ini semakin aneh.

Saat dikonfirmasi oleh awak Media ini Dirut perusahaan Gidong Bumoe Sejahtera Rido panggilan akrabnya melaui telfon selulernya tidak terkoneksi hingga berita ini diturunkan. (sss)




Pengakuan Mantan Keuchik Gampong Sekualan Samsir, Terkait ADD Tahun 2015 – 2016

Aceh Timur, Baranewsaceh. co – Mantan Keuchik Gampong Sengkualan Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Samsir kepada Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara dan awak media terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 – 2016 tertuang dalam APBG mengakui dugaan pelanggaran dan penyimpangan olehnya.

Pengakuan Samsir, “Setiap penarikan Dana Negara tersebut disetor untuk Camat Rp. 1.500.000, Sekcam Rp. 300.000, Kapolsek Rp.300 000, Dan Ramil Rp. 300.000, Bendahara Camat Rp.300.000, KPA/GAM per tahun Rp. 1.000.000.

Kepada Media Bara News Aceh Sabtu (21/07/2018) Keuchik Samsir mengaku “Semua yang miliki tanda tangan di berkas Desa dikantor Camat harus kita kasih uangnya. Kalau kegiatan Hari besar Nasional kami keuchik-keuchik semua dimintai uang sama Camat untuk kegiatan, tiap Desanya Rp.1.000.000”.katanya.

Saat ditanyai tentang pengelolaan kegiatan Keuchik Samsir jawab “Saya yang bertanggung jawab sama Desa, jadi kelola sendiri saja, saya takut saya lepas sama yang lain, nanti uangnya dihabiskan katanya. Saya yang kena hukum. Kalau saya kelola sendiri, saya yang bertanggung jawab”.paparnya.

Disinggung oleh media, jika dilaporkan ke hukum dugaan korupsi dana tersebut dan termasuk pemotongan gaji/honor perangkat, Dia menjawab “Sudah resiko saya menanggung semua akibatnya”.pungkasnya.

Belakangan terkait pemberitaan di media, Keuchik Samsir “Kenapa langsung di beritakan, seharusnya kita bicarakan dulu, seharusnya kan ada cara untuk penyelesaiannya “.pintanya. (sss).




Pj. Keuchik Rumah Taring Diduga Pungli, Potong Honor Perangkat/Siltab Bermodus Pajak

Aceh Timur, Baranewsaceh. Co – Dugaan Pungutan Liar  (Pungli) oleh Pj Keuchik/ Kepala Desa Rumah Taring Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Idris terhadap honor perangkat Gampong Umah taring 5 (lima) persen tiap penerimaan penghasilan tetap (Siltap) bermodus pajak.

Hasil temuan tim media dari beberapa sumber terpercaya perangkat Desa tersebut membenarkan terjadinya pemotongan 5 (Lima) persen Siltap/Honor perangkat Desa diperintahkan oleh Pj. Keuchik umah taring berdalih pajak. Hal itu sudah berlangsung sejak akhir Tahun Anggaran DD.2016 – 2018 pembayaran honor tahap pertama 4 (empat) bulan, Minggu (22/07/2018)

Salah seorang perangkat Desa Rumah Taring enggan disebut namanya membenarkan terjadi pemotongan gajinya sebagai perangkat Desa sejak Pj. Keuchik Idris menjabat di Desa Rumah Taring kecamatan serbajadi kabupaten aceh timur”

Keuchik sebelumnya tidak melakukan pemotongan Honor/gaji kami yang sebenarnya tidak seberapa perbulannya. Wajar kalau kami pertanyakan. Kalau tidak ada peraturan dari pemerintah, itu bisa mengarah ke dugaan pungutan liar (Pungli),terang perangkat tersebut.

Jika benar – benar ada peraturan dari Pemerintah terkait pajak, kami tidak merasa keberatan, tetapi setelah kami tanya beberapa orang mengerti tentang aturan siltap tersebut ternyata kalau gaji perangkat hanya sebesar 800 per bulan itu tidak dikenakan pajak Siltap. Tetapi bendahara menyampaikan sama kami, katanya untuk pajak”. ujarnya kepada awak media Jum’at (27/07/2018).

Sementara Pj. Keuchik Rumah Taring Idris, Jum’at (27/07/2018) berhasil dikonfirmasi awak media mengaku “Benar saya memerintahkan Pemotongan gaji/honor/siltap perangkat 5 (lima) persen tersebut dan dibayar oleh bendahara desa, bertujuan untuk biaya Administrasi pembuatan laporan serta biaya keluar tak terduga lainnya. Pemotongan tersebut atas dasar musyawarah dan semua perangkat setuju. Jika yang tidak setuju, maka tidak dipotong gajinya”.jelas Idris.

“Saya melanjutkan tradisi dari pemimpin terdahulu, terkait pemotongan tersebut. Karena sebelum saya sebagai Pj. Keuchik, pemotongan itu sudah dilakukan. Bahkan bukan hanya Desa kami, Desa – desa lain juga melakukan pemotongan yang sama”. ngaku Idris.

Selanjutnya saat awak media bertanya buat laporan apa, Dana Biaya Operasional Pemerintahan (BOP) dibawa kemana, jawab Idris “Untuk pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Dana (LPD), Dana dialokasikan Pemerintah tidak cukup untuk buat laporan”.kata Idris.

Perangkat Desa lainnya berhasil awak media konfirmasi dan akurat pengakuannya “Pemotongan gaji/siltap oleh Pj. keuchik Idris tanpa musyawarah dengan perangkat, semua pemotongan gaji/siltap perangkat diduga untuk bayar operator mencapai Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 /tahun biaya pembuatan laporan keseluruhan”.papar Perangkat tersebut serius.

Sementara Bendahara Desa Rumah Taring dengan  penjelasannya sangat akurat berdasarkan perintah langsung dari keuchik,umah taring membenarkan pemotongan honor/siltab 5 (lima) persen tersebut untuk pajak.” Semua uang saya setor sama keuchik Idris, saya diberikan dana untuk bayar gaji perangkat”. Katanya

Gaji/siltap perangkat disuruh bayar sudah dipotong sama pak Keuchik. Saya hanya membayar, selain itu dikasih gaji saya 4(empat) bulan Rp. 4.000.000 ditambah lagi Rp. 1.000.000 untuk saya. Untuk dana sisa dari bayar gaji perangkat saya serahkan semua sama keuchik tanpa ada bukti serah terima/kwitansi apapun pungkasnya. (sss)