H.Ali Basrah,S.Pd,MM Jadi Caleg DPRA Aceh

Kutacane, Baranewsaceh.co – H.Ali Basrah,S.Pd,MM yang mantan wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2012-2017 mendampingi H.Ir. Hasanuddin B. MM, akan mencalonkan jadi anggota Dewan perwakilan rakyat Aceh(DPRA) dari Partai Golkar daerah pemilihan Aceh Tenggara-Gayo Lues(Dapil VIII) periode 2019-2024 yang akan datang.

Beberapa sumber dan narasumber yang berkompeten mengatakan, bahwa H.Ali Basrah, S.Pd, MM layak menjadi anggota DPRA, karena dia adalah seorang yang sederhana, pekerja keras, peduli pendidikan,dan berpengalaman di bidang pemerintahan(Birokrasi).

Kini, H.Ali Basrah,S.Pd,MM sangat dipuji dan bersahaja , terutama di bidang pendidikan dan profesi Guru. Salah seorang mantan Kepala sekolah SMP Negeri yang sudah pensiun di Aceh Tenggara,mengatakan bahwa dia menjadi Kepala sekolah(Kepsek) tanpa ada pungutan apa-apa di zaman kepemimpinan H.Ali Basrah,S.Pd,MM sewaktu dia menjabat Kepala Dinas pendidikan dan Pemuda Olahraga(Dispora).

Pendukung dan simpatisan mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara ini, akan mendoakan dan memilihnya nanti di pemilihan legislatif(Pileg) yang akan berlangsung April 2019, terutama bagi orang Batak(Tapanuli) supaya dia sehat dan menang menjadi Parlemen. Kita tahu,H.Ali Basrah,S.Pd,MM adalah keturunan Batak dan ibunya adalah Suku Alas. Orangtua H.Ali Basrah S.Pd,MM adalah seorang Pegawai di Dinas pendidikan dan kebudayaan di Aceh Tenggara zaman dulu.

Juga, Sekarang H.Ali Basrah,S.Pd,MM di akar rumput sangat dirindukan, terutama warga Batak, dan profesi keguruan, karena mantan Guru SMK N di Kutacane ini dan Kepala bidang(Kabid) Dispora,dunia pendidikan maju. Sayang,Dewi fortuna(keberuntungan) tidak berada ditangannya,sewaktu Pilkada Aceh Tenggara(Agara) pada 15 Februari 2017 melawan pasangan Drs.Raidin Pinim,M.AP-Bukhari.

“Kami mendoakan dan mendukungmu Pak Ali, Karena Engkau adalah Mutiara yang terpendam di Bumi Sepakat-Segenap, menang dalam Pileg dan wakil kami di Banda Aceh,ujar salah seorang simpatisan H.Ali Basrah,S.Pd,MM  khusus kepada Jurnalis Baranews.Aceh.” (P.Lubis)




KIP Aceh Tenggara adakan Sosialisasi Pileg dan Pilpres

Poto Net

Kutacane, Baranewsaceh.co – Komisi Independen pemilihan(KIP) Aceh Tenggara adakan sosialisasi pemilihan legislatif(Pileg) dan pemilihan presiden(Pilpres) melalui spanduk yang dibentangkan di Kantor-kantor Camat, Warung-warung, dan Rumah penduduk.

KIP Aceh Tenggara mensyaratkan metode dan masa kampanye, dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembayaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial; iklan media cetak,media elektronik, dan media dalam jaringan; rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden,dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar.

Alat praktek kampanye dilarang dipasang di Tempat ibadah termasuk halaman,,Rumah sakit atau Tempat pelayanan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga pendidikan(Gedung dan Sekolah). Pemasangan alat peraga kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Selanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau Badan swasta harus disertai ijin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Kabupaten Aceh Tenggara dibagi 5 daerah pemilihan(Dapil) yaitu, Dapil I terdiri dari kecamatan Babussalam, kecamatan Lawe Bulan, dan kecamatan Deleng Pokhisen; Dapil II yaitu kecamatan Bambel, Lawe Sumur, dan Bukit Tusam; Dapil III terdiri dari Kecamatan Semadam dan Kecamatan Lawe Sigala-gala; Dapil IV yaitu Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas, Babul Rahmah, Babul Makmur dan KecamatanLeuser; dan terakhir Dapil V yaitu kecamatan Badar, Darul Hasanah, dan Ketambe.

Pemilihan legislatif yang akan memperebutkan kursi di DPR RI, DPD, DPRD Tk.I(DPRA),DPRD Tk.II(DPRK) dan pemilihan presiden akan dilakukan serentak pada bulan April 2019.(P.Lubis)




Proyek Desa Tahap II Lagi Direalisasikan

poto Ilustrasi

Kutacane, Baranewsaceh.co – Proyek fisik desa dari anggaran dana desa Tahap II yang berjumlah 40 % di Kabupaten Aceh Tenggara(Agara), khususnya di 4 kecamatan yaitu kecamatan Lawe Sigala-gala, kecamatan Babul Makmur, kecamatan Semadam, dan kecamatan Leuser lagi direalisasikan.

Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh di lapangan, bahwa proyek fisik desa berupa pembangunan jalan Rabat beton, rehab Kamar mandi, Saluran pembuangan air limbah(SPAL), pemipaan air minum, pembangunan Gedung Serbaguna, Jembatan desa, Jamban, pengerasan jalan, dll.

Disamping proyek fisik, dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan menambah modal usaha untuk Badan usaha milik desa(BUMDes/BUMKute). Sekalipun Di Aceh Tenggara sekarang musim hujan yang berpengaruh pada kelangsungan pekerjaan proyek fisik, tetapi kepala-kepala desa dan pelaksana kegiatan (PK) desa tetap semangat dan optimis melakukannya.(P.Lubis)




Desa Lawe Desky Tongah adakan Posyandu dan Senam Lansia

Poto Ilustrasi

Kutacane, Baranewsaceh.co – Desa(Kute) Lawe Desky Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, lakukan Posyandu dan senam bagi warga lanjut usia(Lansia), pada hari Selasa(16/10) pukul 10.00 Wib. Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh di lapangan, beberapa warga terlihat untuk menghadiri acara Posyandu, dan senam lansia.

Monitor Wartawan media ini, hadir Kepala desa(Pengulu kute) desa Lawe Desky Tongah, A.Nainggolan dan Kepala Puskesmas Gurgur Pardomuan, dr.Indah Tambunan beserta staff Puskesmas.(P.Lubis)




Kemenkes RI Ajak Masyarakat Lakukan Hidup Sehat

Kutacane,Baranewsaceh.co – Kementerian kesehatan (Kemenkes) RI mengajak warga  untuk mendukung Gerakan masyarakat untuk hidup sehat(Germas). Hal tersebut terlihat di spanduk yang dipampangkan di Kantor Camat Lawe Sigala-gala pada hari Senin(15/10).

Dalam spanduk tertulis ayo kita dukung Germas, untuk lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari,makan buah dan sayur setiap hari, periksa kesehatan secara rutin, peningkatan kualitas lingkungan, tidak merokok, menggunakan jamban sehat,dan tidak mengkonsumsi alkohol.

Gerakan masyarakat hidup sehat itu, didukung oleh Bupati Aceh Tenggara, Drs.Raidin Pinim,M.AP dan wakil Bupati, Bukhari, serta Camat Lawe Sigala-gala, Ramadhani,S.STP,MM.( P.Lubis)




Ini Biografi Ir. Amarullah Leman, M.Si, Caleg DPR Aceh Dapil 8 Nomor Urut 1 Partai PPP

UNTUK MEMENUHI HASRAT DAN KEINGINAN MASYARAKAT,

 Ir. AMARULLAH LEMAN, M.Si, SOSOK YANG DIKENAL RAMAH DAN SUPEL

DALAM BERGAUL INGIN MAJU MENJADI WAKIL RAKYAT (DPRA)

DARI WILAYAH TENGAH PROVINSI ACEH

Bagi masyarakat wilayah tengah Aceh khususnya Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara tentunya sudah tidak asing lagi mendengar nama Ir. Amarullah Leman, M.Si. Betapa tidak, pria yang berpenampilan sederhana ini dikenal sangat humoris, supel dan peramah dalam bergaul sehingga tidaklah mengherankan dalam kesehariannya sangat digandrungi oleh para komunitas anak muda, komunitas ibu-ibu, kaum bapak dan masyarakat luas serta sangat familier dengan para insan pers dan LSM di kedua Kabupaten ini.

Tak mengherankan pria yang berperawakan tidak terlalu tinggi ini selalu mencetuskan ide-ide cemerlang yang dapat dikembangkan sebagai konsep dalam pembangunan kemasyarakatan dan kewilayahan yang fakta serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kecil menengah ke bawah di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.

Pria kelahiran Blangkejeren  Gayo Lues 18 Januari 1958 ini merupakan anak ke 9 dari 11 bersaudara dari ayah Sulaiman (Leman) dan ibu Hj. Fatimah. Pada  tahun 1991 menikah dengan Onie Septarina R seorang gadis Jawa yang lembut dan ramah dari kota dingin Magetan Jawa Timur, yang kini telah dikaruniai 2 orang putra  yaitu Arawe Kenrisky Bhaskara 25 th dan Nabil Warih Laksana 22 th yang kedua putranya telah menyelesaikan kesarjanaannya, Arawe Kenrisky Bhaskara Sarjana Teknik Sipil dan Nabil Warih Laksana Sarjana Akuntansi.

Pada tahun 1965 Amarullah Leman masuk SD, dan dilanjutkan SMP nya di Blangkejeren, sedangkan  SMA ditempuh di SMA Negeri 1 Bambel Kutacane Aceh Tenggara sampai naik ke kelas II dan dilanjutkan di SMA Negeri 24 Jakarta tahun 1978. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta walaupun juga diterima di IPB Bogor. Beliau rupanya tidak merasa puas kalau hanya sampai di jenjang D3 dan sejalan dengan keinginan orang tuanya  agar Amarullah Leman mendapat gelar Insinyur, sehingga beliau tidak menyelesaikan D3 nya di STAN dan pada tahun ke 2 ikut tes dan lulus masuk di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto Jawa Tengah.

Karir birokrasi yang digelutinya berawal di tahun 1987 di Departemen Transmigrasi dan PPH di Jakarta, selanjutya tahun 1991 ditugaskan sebagai Tenaga Proyek Tranmigrasi di Kanwil Transmigrasi dan PPH Provinsi Sulawesi Tengah dan diangkat sebagai Pemimpin Proyek sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, dan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 merangkap sebagai Pemimpin Proyek Integrated Rural Settlement Devlopment Programme ­­– OECF IV (IRSDP – OECF IV) Proyek Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta  Pengembangan Ternak Sapi berintegrasi dengan pengembangan Budidaya Kakao  di daerah Transmigrasi. Di Palu Sulawesi Tengah naluri berorganisasinya kembali bangkit dan bergabung dengan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tengah sebagai salah satu pengurus.

Tahun 2000 saat diberlakukannya Otonomi Daerah, Amarullah Leman mendapat tawaran dan promosi Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah dan diangkat sebagai pejabat eselon III  Kasubdin Persampahan dan Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu dan selanjutnya mendapatkan kesempatan tugas belajar untuk Pendidikan Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar dengan Program Studi Manajemen Perkotaan sehingga tidak mengherankan bahwa dalam kesehariannya terus mencetuskan hal – hal pengembangan wilayah strategis dan tata ruang daerah.

Atas inisiatif dan keinginan keluarga besarnya di Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tamiang maka awal tahun 2005 pasca bencana alam Tsunami di Aceh, Amarullah Leman pindah tugas ke Kab. Aceh Tamiang dengan awal karir sebagai Staf Senior di Bappeda Kab. Aceh Tamiang selama 3 bulan selanjutnya ditunjuk oleh Bupati Aceh Tamiang sebagai pejabat eselon III  Kasubdin Pajak dan Retribusi Dispenda Kab. Aceh Tamiang selama 6 bulan. Berikutnya ditunjuk kembali oleh Bupati sebagai Kabag Tata Usaha Dinas PU Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya awal tahun 2007  dipercayakan oleh Bupati Aceh Tamiang sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Aceh Tamiang. Di Kabupaten tersebut telah menelorkan sejuta ide yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh Tamiang diantaranya mencetuskan Program Revitalisasi Modal pada pelaku Industri Kecil dan Mikro dengan Pilot Project Revitalisasi berupa bantuan  Kredit Usaha Ekonomi (KUE) terutama bagi pelaku industri kecil dan mikro yang terkena musibah bencana alam Banjir Bandang yang melanda Aceh Tamiang tahun 2006 dimana beliau beranggapan bahwa akibat bencana alam banjir bandang maka seluruh peralatan (faktor) produksi mengalami kerusakan sehingga perlu dibantu oleh pemerintah. KUE dalam pelaksanaan penyalurannya sesuai MoU yang dilaksanakan oleh BRI dan Bank Aceh (BPD pada waktu itu).

Awal tahun 2008  atas permintaan Bupati Gayo Lues kepada Amarullah Leman agar dapat kembali ke tempat kelahiran beliau di Kabupaten Gayo Lues untuk membangun daerah dan diangkat oleh Bupati Gayo Lues sebagai Kepala Dinas Pertanian yaitu sebuah Dinas Besar yang merupakan hasil merger dari 3 Dinas sebelumnya (Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Di era kepemimpinan beliau telah berhasil mencetuskan ide Crash Programme Gerakan Masyarakat Petani Sejahtera yang lebih dikenal Program GEMASIH. Program tersebut berawal dari idenya bahwa sangat banyak lahan-lahan tidur yang tidak termanfaatkan secara potensial padahal bila dikelola dan dikawal dengan sentuhan teknologi (mekanisasi pertanian) akan memberikan produktivitas yang tinggi. Program ini dikawal oleh masing-masing Kepala Dinas, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan dan anggota DPRK (DPRD II) selaku pembina Kelompok Tani peserta program GEMASIH. Dampak signifikan dari program yang digelontorkan bahwa jagung lokal yang semula dibudidayakan secara parsial dengan produktivitas hanya 4 ton/ha saja meningkat drastis menjadi sentra pengembangan dengan komoditi jagung unggul hibrida yang produktivitasnya mencapai dalam kisaran 9 – 11 ton/Ha. Sungguh ini merupakan sebuah prestasi yang amazing dan spektakuler. Konsep kunci yang dijalankan oleh beliau dalam Program Gemasih dengan motto bahwa “Petani Sejahtera Hutan Tetap Lestari”. Basis pengembangan dari Program GEMASIH adalah memanfaatkan lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan yang luasannya hampir mencapai 20000 hektar yang diantaranya ada areal yang sangat dekat bersentuhan dengan kawasan hutan. Lahan lahan tidur yang dimaksud dalam bentuk kebun dan tegalan yang bila diolah secara profesional akan mendatangkan sumber rezeki bagi petani Gayo Lues. Kemajuan lain yang telah dicapai di bidang perkebunan antara lain mengangkat harkat komoditas Kopi Arabika Gayo.

Trend Kopi Arabika Gayo yang sedang booming saat ini, juga beliau ikut berperan memperjuangkan Sertifikat Paten Kopi Arabika Gayo bersama Prof. Dr.Ir. Abubakar Karim,MS dan Drs.H. Mustafa Ali selaku Ketua MPKG (Masyarakat Perlindugan Kopi Gayo ) di Takengon, Pemerintah Aceh, Aceh Patnership for Economic (APED), Tiga Kepala Daerah dataran tinggi Gayo beserta masing – masing Kepala Dinas yang menangani bidang perkebunan, dan pada tahun 2010 berhasil terbitnya Sertifikat Paten Kopi Arabika Gayo dari Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Kehakiman dan HAM RI terhadap Kopi Gayo Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Gayo Lues. Dengan demikian gugurlah Hak Paten Kopi Gayo yang sebelumnya pernah dipegang oleh seorang pengusaha negeri Belanda.

Setelah debut karir beliau memimpin Dinas Pertanian selama 5 Tahun, selanjutnya dipercayakan memimpin Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Di era kepemimpinannya lah para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Gayo Lues dibawa ke suatu alam yang sarat dengan paradigma baru. Di masa beliau lah para PPL dibawa untuk mahir dan canggih serta terbiasa untuk menggunakan IT (Information Technology) dalam penyampaian inovasi teknologi kepada petani. Beliau berprinsip bahwa para PPL harus pintar dan petani harus maju, PPL harus bersosialisasi dan bersinergi dengan petani agar petaninya mandiri.

Di penghujung Tugas ASN beliau masih dipercayakan oleh Bupati Gayo Lues untuk memimpin Dinas Lingkungan Hidup. Sebuah Dinas yang baru dibentuk memiliki tugas  yang sangat berat mulai dari penataan taman kota, reboisasi, pengelolaan sampah dan limbah sampai dengan aktivitas analisis dampak mengenai lingkungan, dan juga memposisikan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Gayo Lues sebagai Katup Pengaman layak tidaknya Rekomendasi Pemerintah Kab. Gayo Lues untuk Usaha yang menyangkut Pertambangan Sumberdaya Energi, dan Kehutanan di wilayah Kab. Gayo Lues seiring dengan pelimpahan wewenang bidang- bidang tersebut di atas yang ditangani oleh Provinsi Aceh.

Setelah purna tugas karirnya sebagai ASN, beliau melirik bergabung  ke kiprah politik melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikonotasikan bahwa partai ini adalah partainya para Ulama, partainya orang tua, dan partai kelompok Millenial yang berkomitmen untuk kemashlahatan umat. Rupanya darah berpolitik turun dari orang tuanya, yang dulunya sebagai Ketua PNI Gayo Lues. Saat ini Amarullah Leman dipercaya oleh DPW PPP Provinsi Aceh  sebagai Ketua DPC PPP  Kabupaten Gayo Lues.

Sejalan dengan hiruk pikuk pemilihan legislatif 2019 – 2024 beliau merasa terpanggil, rupanya momen ini menginspirasi seorang Amarullah Leman yang dulunya bercita – cita menjadi Tokoh Masyarakat Gayo Lues dengan berbekalkan sebagai seorang Teknokrat dan mantan Birokrat Karier  di beberapa Daerah tentunya akan memiliki nilai tambah sumbangsihnya untuk Mengabdi Membangun dan Memajukan  Daerah Gayo Lues ke depan. Dengan peluang yang dimilikinya sebagai Ketua DPC PPP Kab. Gayo Lues, setelah menerima masukan dan saran dari teman kerabat, keluarga dan sebagian masyarakat Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan serta Pimpinan Daerah  akhirnya beliau menyimpulkan dan membulatkan tekad  siap mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif  untuk DPRA (DPRD I Aceh) dalam kontestasi Pemilihan Legislatif untuk  Dapil 8 periode 2019-2024 yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues dengan Visi dan Misi yang Konprehensif dan Humanis menyentuh masyarakat. Visi tersebut adalah MENGABDI DAN MEMBANGUN DAERAH UNTUK KEMASLAHATAN UMAT.

Akhirnya dengan harapan agar daerah Aceh Tenggara dan Gayo Lues dapat menjadi daerah yang sangat maju dan memiliki pondasi Perencanaan Pembangunan yang Konprehensif dan Humanis  di bagian wilayah Tengah Provinsi Aceh yang selama ini masih tertinggal.

Selamat berjuang dan berikhtiar Sang Calon Wakil Rakyat,  semoga  Amarullah Leman yang kami anggap sebagai sosok/tokoh/figur yang dibutuhkan daerah saat ini dan akan datang  kiranya Allah SWT mengabulkan keinginan kami dan daerah. Aamiin.   (RED)

 




Ir.Amarullah Leman,M.Si Maju Sebagai Calon Anggota DPR Aceh Nomor Urut 1 Dapil 8 Dari PPP

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Ir. Amarullah Leman, M.Si resmi menjadi calon anggota DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ir. Amarullah Leman, M.Si tercacat sebagai caleg Nomor urut 1 Dapil VIII (Aceh Tenggara dan Gayo Lues).  Hal ini disampaikan Ir. Amarullah Leman, M.Si, kepada wartawan  Jumat (12/10/2018)

Perlu diketahui Ir. Amarullah Leman, M.Si  juga sebagai mantan pejabat Eselon II di Pemkab Gayo Lues  itu, telah pernah memimpin beberapa Dinas sebagai Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Gayo Lues dan masa pensiun pada tahun 2018 sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

Lebih lanjut Ir. Amarullah Leman, M.Si  membeberkan alasan pencalonannya tersebut, usai jabatannya sebagai Kepala Dinas  yang habis pada Januari 2018 lalu , Ir. Amarullah Leman mengaku awalnya berkeinginan pensiun dari dunia politik, hanya saja, ada dorongan dari sekelompok masyarakat yang menginginkan dirinya untuk tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia mengatakan  sebagai calon Anggota DPR Aceh Visinya  “ Mengabdi dan Membangun Daerah untuk Kemaslahatan Umat”.

Selain itu Ir. Amarullah Leman, M.Si   mempunyai Misi kedepan  Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan agama, Mengupayakan alokasi dana APBD dan APBN yang lebih besar untuk pembangunan daerah kabupaten,  Mengupayakan pengelolaan dana OTSUS/DOKA untuk dikembalikan ke Kabupaten, Mengupayakan keterlibatan Pemda dan masyarakat Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Qanun Aceh, Mengupayakan bantuan Beasiswa, bantuan sarana produksi yang dibutuhkan petani, dan menyediakan Rumah Singgah (Tenelen) di kota Banda Aceh bagi pengantar/ pendamping pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh, Menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebagai Birokrat dan Teknokrat pada tatanan Legislatif yang lebih baik dan Mengupayakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Konservasi lahan, hutan, dan lingkungan hidup serta Mengakomodir dan memperjuangkan semua kepentingan daerah Kabupaten di tingkat Provinsi Aceh, jelas Ir. Amarullah Leman.

Saya mohon doa dan dukungan masyarakat Gayo Lues dan Aceh Tenggara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 1 Dapil VIII , karena tanpa do’a dan dukungan saya tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Amarullah.

Menurut dia, kesiapan ikut dalam pesta demokrasi tersebut sudah bulat. Karena sudah mendaftar sebagai caleg ke DPR Aceh.

Dia mengatakan, saat ini sudah menyiapkan tim pemenangannya untuk bergerak. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dan silaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Saya optimistis dengan niat sungguh-sungguh akan meraih kursi di DPR Aceh,” jelasnya. (J.Porang)




KIP Aceh Tenggara Jawab PPS Yang Rangkap Jabatan

Ilustrasi/net

Kutacane (Baranews.Aceh) – Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Tenggara menjawab pertanyaan sekaligus konfirmasi Jurnalis Baranews.Aceh tentang Panitia Pemungutan Suara(PPS) yang rangkap jabatan, melalui Kasubag hukum, Andi Afandi pada hari Rabu(10/10) pukul 11.20 Wib di Kantornya.

Kalau menurut PKPU no.3 Tahun 2018, tidak ada masalah PPS rangkap jabatan , ujar Andi Afandi kepada Wartawan media ini, sambil membuka dan menunjukkan PKPU di ponselnya, yang didampingi Wartawan Media Berantas Kriminal Medan, Tinus Purba dan Sekretaris PWI Aceh Tenggara, Buhari Esman Tambunan(Opung).

Lebih lanjut, Juru warta ini konfirmasi tentang SK perpanjangan anggota PPS yang habis bulan September, Andi Afandi mengatakan belum dapat dilakukan, berhubung Komisioner belum dilantik di paripurna DPRK, Kami masih menunggu instruksi KIP provinsi, dan tentang perpanjangan masa tugas PPS akan dilakukan sampai bulan Desember, kecuali ada anggota yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, ucapnya.”

Hal PPS rangkap jabatan, sudah pernah diekspose media online Baranews.Aceh beberapa saat yang lalu, dan ditindak-lanjuti secara proaktif Panwascam Kecamatan Lawe Sigala-gala, karena dalam pemberitaan ada anggota PPS yang merangkap jabatan sebagai Sekretaris desa, Pendamping lokal desa, dan Guru.

Dalam kesempatan berbeda pada waktu lampau, Kuli tinta ini pernah konfirmasi kepada Ketua KIP Aceh Tenggara yang lama, Dedy Mulyadi,ST bersama Wakil pemimpin redaksi Media Berantas Kriminal, mengucapkan bahwa anggota PPS tidak boleh menerima gaji dari APBN, dan APBK,sambil mempersilahkan Wartawan untuk mencari fotocopy slip gaji anggota PPS.

Terakhir,Awak media ini konfirmasi tentang Bendahara Panitia pemilihan kecamatan(PPK) yang dipanggil Polres tentang gaji PPS yang belum dibayar 2 bulan pada masa Pilkada, Dia menuturkan bahwa Bendahara PPK di panggil Polisi untuk dimintai keterangan,tambahnya.”(P.Lubis)




Aceh Pusatkan Perhatian Pada Reformasi Birokrasi

 

*Pemkab Aceh Tenggara dihimbau mengikuti Kebijakan Pemprov

Kutacane (Baranews.Aceh) – Pemerintah Aceh saat ini sedang berkonsentrasi melaksanakan reformasi di bidang birokrasi. Demikian Plt.Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui Staf ahli Gubernur Aceh bidang Politik, hukum,dan pemerintahan, Rachmat Fitri saat memberi  kata sambutan pada acara rapat koordinasi di Hotel Harmoni Langsa beberapa waktu yang lampau.

Menurut Dia, Reformasi birokrasi itu meliputi tujuh hal utama, yakni pertama melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi,kedua penataan dan pengintegrasian berbagai system aplikasi pemerintahan ke dalam e-government pemerintah Aceh.

Ketiga penataan Aparatur sipil Negara(ASN) dan Tenaga kontrak, Keempat penyusunan berbagai kebijakan pemerintah Aceh menjadi produk hukum daerah, dan Kelima meningkatkan kapasitas SDM serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Keenam melakukan perbaikan dan pembenahan tatalaksana administrasi pemerintahan termasuk system dan prosedur kerja, dan yang terakhir ketujuh yaitu peningkatan kinerja aparatur sipil Negara.(P.Lubis)




Harga Pertamax di Aceh Tenggara naik

Anggota Sat Sabhara Polres Aceh Tenggara kembali melakukan Patroli ke salah satu obyek vital SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ada di Desa Kuning Satu Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu (12/09/2018) Pukul 09.30 Wib.

Kutacane (Baranews.Aceh) – Harga Pertamax di Kabupaten Aceh Tenggara naik dari Rp.9.500,-menjadi Rp.10.400,-. Hal tersebut di ketahui Jurnalis Baranews.Aceh ketika mengisi bahan bakar itu pada hari Rabu(10/10)pukul 14.20 Wib, di Stasiun pengisian bahan bakar di Kampung Karo Kecamatan Babul Makmur.

“Pak Pertamax sudah naik,jam 01.00 Wib, ujar salah seorang Pegawai yang bekerja disitu,”saat Wartawan media online Baranews.Aceh singgah dan berhenti di SPBU itu, untuk mengisi Pertamax.(P.Lubis)




Pengoptimalan APIP, APH, zona integritas, dan Saber Pungli untuk kemakmuran Aceh Tenggara

Aparatur pengawas internal pemerintah(APIP) yang lazim diketahui masyarakat adalah Inspektorat, sangat penting dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot. Pemerintahan kabupaten(Pemkab) Aceh Tenggara yang membawahi Dinas-dinas, Badan, unit,BUMK/BUMD  perlu diawasi dan dikoordinir oleh Badan seperti Inspektorat, sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Dengan keluarnya PP no.12 Tahun 2017, Inspektorat(APIP) bertugas sebagai Pembina dan pengawas. Inspektorat sebagai Pembina bertugas melakukan pencegahan dini dan pengendalian mutu. Sebagai pengawas,Inspektorat melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, dan regular baik kegiatan/proyek yang dilakukan SKPK, camat, maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Aparat penegak hukum(APH)  dapat bekerja dengan adanya potensi penyimpangan dan tindak pidana permulaan dengan 2 alat bukti, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan/stempel, dll ; dengan merujuk KUHP, KUHAP, dan Lex Specialis yang dapat dilakukan Polri, dan Kejaksaan.

Pencanangan Wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM) di setiap Kantor pemerintahan, wajib dilakukan supaya potensi penyimpangan dan pengurusan dengan ekonomi biaya tinggi(high cost economy) dapat dikurangi.

Tim Sapu bersih pungutan liar(Saber Pungli) harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh Bupati dan Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Perpres no.87 Tahun 2016, bahwa Tim Saber Pungli bertugas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan,yustisi; dan bekerja di kantor pelayanan terpadu pemerintahan, lembaga, dan Pemda.

Di Kantor Camat Lawe Sigala –gala, baru baru ini telah dilengketkan spanduk, Stiker  STOP PUNGLI, yang dilakukan Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bersama sama dengan Camat dan Pegawai Kantor tersebut

Di Aceh Tenggara, sudah ada UPP Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Aceh Tenggara, Kompol.H. Zainuddin; Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman, S.Pd,MM; AKP.Ali Umar; dari Kejari, dan Kodim 0108/Agara. Lembaga UPP Tim Saber Pungli, sangat efektif dalam menangani suap(gratifikasi), pungutan liar, Sistem ijon di proyek-proyek pemerintah, dsb. Adapun Lembaga ini sangat efisien bekerja di  pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Dinas kependudukan dan catatan sipil(Dukcapil), Dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR), RS.Sahudin, Puskesmas-puskesmas, Kantor Camat,dll.

Sepengetahuan Penulis,UPP Saber Pungli Aceh Tenggara pernah menangkap OTT perpanjangan Bidan PTT di Dinas Kesehatan yang dipimpin dr.Ramulia, SP.OG kala itu. Padahal, UPP Saber Pungli dapat bekerja sewaktu penerimaan Tenaga honor di 70 instansi baru-baru ini, pengangkatan Kepala-kepala sekolah SD dan SMP,  penerimaan Siswa/I baru, penerimaan Panitia pemilihan kecamatan(PPK/PPS) oleh KIP, pengangkatan pejabat eselon III, dan II, Test urine di BNK Aceh Tenggara,dsb. Jika peranan dan fungsi APIP, APH, pencanangan WBK/WBBM, dan UPP Saber Pungli  dimaksimalkan dan dioptimalkan, niscaya Kabupaten Aceh Tenggara akan maju dalam birokrasi ,pelayanan, ekonomi,kesejahteraan, dan peradaban.




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perlu Monitor Para Pelaku Usaha dan Timbangan di Aceh Tenggara

Poto Ilustrasi. *Pedagang penampung Coklat, Jagung, Sawit, Kemiri, Padi,dll penting didata *Pelaku usaha yang bersifat menampung, seyogianya ada Gudang dan Lantai jemuran

Kutacane, Baranewsaceh.co – Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu(DPMPTST) Kabupaten Aceh Tenggara, perlu memonitor para Pelaku usaha khususnya Pedagang penampung Kopi coklat, Jagung, Kelapa Sawit, Kemiri, Padi, dll yang notabene menggunakan Timbangan di lapangan. Para Pedagang penampung ini mempunyai anak buah yang turun ke desa-desa untuk membeli Kopi coklat, Jagung, Sawit, Kemiri, dan Padi.

Hal tersebut terpantau Jurnalis Baranews.Aceh selama ini di lapangan di 4 kecamatan,yaitu kecamatan Lawe Sigala-gala, kecamatan Babul Makmur, kecamatan Leuser, dan kecamatan Semadam. Pegawai Dinas DPMPTST perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung unit usaha yang bersangkutan, dan Pelaku usahanya. Sambil mendata usaha, Pegawai Dinas DPMPTST dapat mempertanyakan ijin usaha, perpanjangan ijin, jumlah karyawan yang dipekerjakan yang akan mengarah ke BPJS, pajak, dll.

Timbangan-timbangan yang dilakukan untuk menimbang Kopi coklat, Jagung, Sawit, Kemiri, dan padi perlu juga diawasi oleh Pegawai Dinas DPMPTST, jangan sampai merugikan masyarakat yang sudah capek kerja di ladang dan sawah menahan panas teriknya matahari. Juga, Pedagang penampung supaya diarahkan untuk membangun Gudang penampungan dan Lantai jemur.

Untuk jangka pendek, Dinas penanaman modal  dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTST), dapat bekerjasama dengan Camat-camat yang ada di 16 kecamatan di Aceh Tenggara, dan Camat dapat memerintahkan  Kepala-kepala desa(Pengulu kute) yang  ada di 385 desa, untuk mendata para Pelaku usaha khususnya Pedagang penampung dan anak buahnya di lapangan.(P.Lubis)




Rusian Selian Maju Sebagai Caleg DPRK Aceh Tenggara Dapil 1

ACEH TENGGARA, BARANEWSACEH.CO – Rusian Selian siap maju sebagai calon anggota DPRK Aceh Tenggara melalui Partai Bulan Bintang untuk pesta demokrasi pada Pileg 2019, hal tersebut dikatakan kepada wartawan, Senin, (24/09/2018).

Rusian Selian mengatakan untuk memenuhi janji untuk terus bersama dan memperjuangkan kepentingan warga Aceh Tenggara, dia maju melalui Partai Bulan Bintang (PBB) Caleg DPRK Aceh Tenggara Dapil I nomor urut 2.

Saat di hubungi, Rusian Selian menjelaskan saat ini telah  resmi sebagai  calon Legislatif Partai Bulan Bintang dan terdaftar di KIP Aceh Tenggara  seperti yang telah diumumkan dari 247 orang sebagai daftar caleg tetap (DCT) Aceh Tenggara termasuk dia salah satu dari peserta tersebut, untuk pesta demokrasi pada Pileg 2019 mendatang.

Dengan telah terdaftarnya dirinya sebagai caleg, Rusian Selian berharap pada 2019 bisa berkompetisi dengan calon legislatif lainya secara sehat.

“Sebagai warga Aceh Tenggara saya berkomitmen untuk membangun Agara, kehadiran ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan perwakilan masyarakat Aceh Tenggara untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan program kerja dalam upaya membangun Agara yang lebih baik lagi,” ungkap Rusian Selian kepada wartawan Senin (24/09/2018).

Dengan majunya Rusian Seliansebagai calon legislatif Aceh Tenggara pada Dapil 1 nomor urut 2, Ia berharap kepercayaan masyarakat  Agara Khususnya Dapil 1 untuk mempercayai dirinya sebagai perwakilan masyarakat Aceh Tenggara 2019 menjadi anggota DPRK Aceh Tenggara periode 2019-2024.

Saya mohon do’a dan dukungan masyarakat Aceh Tenggara untuk mencalonkan kembali sebagai caleg DPRK  Agara, karena tanpa do’a dan dukungan saya tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Rusian Selian. (Yasir)




Kadis Pendidikan & Kebudayaan Aceh Dihimbau Monitor Lembaga Pendidikan Nusantara School

Poto Ilustrasi. *Terkait Akreditasi B ISO 9001 yang dipajang di sekolah tersebut

Kutacane, Baranewsaceh. co – Dihimbau kepada Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh, untuk turun dan memonitor keberadaan Lembaga pendidikan Nusantara School yang berada di desa Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara(Agara), yang disinyalir bahwa pemampangan Akreditasi B ISO 9001 di SMK itu kurang akurat.

Hal itu sudah pernah dikonfirmasi Jurnalis Baranews.Aceh kepada pihak sekolah, melalui Ibu Dewi Simamora yang menjabat Wakasek di sekolah tersebut. Warga yang berdiam di sekitaran lingkungan sekolah itu, menyebutkan bahwa pihak sekolah pernah memecat salah satu murid di sekolah itu, padahal siswa itu anak yatim, dan ibunya merantau ke Malaysia.

Ketika hal itu dipertanyakan kepada Ibu Dewi Simamora, Dia menyebutkan bahwa nama Hendra Siburian tidak ada terdaftar siswa kami, ujarnya.” Dalam kesempatan berbeda, Wartawan media ini menanyakan kepada masyarakat Lawe Loning I perihal asal-usul Sekolah, menyebutkan bahwa sekolah Nusantara dulu dibangun oleh orang Korea, dan ruangan kelasnya ditambah oleh pemerintah, tambahnya.”

Dimohon kepada Kadis pendidikan dan kebudayaan Aceh untuk turun ke lapangan, bila penting dengan inspeksi mendadak(sidak) untuk mencek ijin sekolah, pencantuman akreditasi B ISO 9001, pengelolaan dana BOS, BOS kabupaten, dana anak yatim piatu yang dikelola Lembaga pendidikan Nusantara School, karena Lembaga ini menaungi  PAUD, SD, SMP, dan SMK. Jangan sampai terjadi pembohongan publik, penyimpangan dana karena hal tersebut melanggar UU no.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU no.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Pengakuan Akreditasi B ISO 9001 yang didapatkan Lembaga pendidikan Nusantara School, setahu penulis harus melewati uji kurikulum, sarana- prasarana, mutu Guru, lingkungan yang bersih, manajemen, dan pemeriksaan berkala. Pantauan Juru warta ini di sekolah tersebut, bahwa Kamar mandi dan WC diduga kurang layak mendapatkan ISO 9001.(P.Lubis)




Tulah Pengulu Kute di Aceh Tenggara Belum Cair

*Sudah 4 bulan Tulah Kades belum direalisasikan *Sebentar lagi Kades akan mengikuti kegiatan APDESI, dan Piala Dandim Cup

Kutacane, Baranewsaceh. co – Tunjangan lelah(Tulah) Pengulu kute/Kepala desa di Aceh Tenggara, khususnya di 2 kecamatan yang dikunjungi oleh Jurnalis Baranews.Aceh , Kecamatan Lawe Sigala-gala dan kecamatan Babul Makmur belum dicairkan. Hal tersebut dikatakan oknum pengulu kute  yang namanya tidak bersedia dimediakan, ketika dijumpai Wartawan media ini dilapangan.

“Bilang dulu Pak Wartawan kepada Bupati, Supaya Tulah kami dicairkan mulai bulan Juni sampai September. Bagaimana kami bekerja kalau Tulah tidak keluar,ujarnya.”

Padahal, menurut informasi yang didapatkan Awak media ini bahwa Pengulu kute di Aceh Tenggara, akan mengikuti kegiatan APDESI untuk pengelolaan keuangan desa, asset, dan dampak hukumnya; dan Piala Dandim Cup yang dananya akan diambil dari dana desa.

Perbincangan santai dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat kute, bahwa dana desa bisa terlambat karena SPJ,pajak, dan Kades terlalu takut sama orang keuangan. Kalau Kades sudah melengkapi berkas, biarkan saja jangan takut kalaupun ditelepon orang keuangan, karena orang itu tidak dapat menahan dana desa, ada hukumnya, ujarnya.”

Dimohon kepada Bupati Aceh Tenggara, untuk memperhatikan tunjangan lelah pengulu-pengulu kute,operasional kantor, dan pencairan dana desa tepat waktu, karena konfirmasi Juru warta ini, bahwa Kantor KPPN telah memasukkan uang itu ke kas umum Pemda bulan Juli kemarin.(P.Lubis)




Proyek Jalan Lumban Sianturi-Kuta Tengah Belum Dipasang Plang

Poto Ilustrasi. *Pengakuan warga, Jalan ini pernah dijanjikan H.Umuruddin

Kutacane, Baranewsaceh. co  – Proyek Jalan Lumban Sianturi menuju desa Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) belum dipasang Plang proyeknya. Hal tersebut terlihat Jurnalis Baranews.Aceh pada hari Sabtu(22/9) pukul 11.15 Wib. Karena  Plang proyek belum dipasang, maka masyarakat Lumban Sianturi tidak mengetahui tentang profil proyek jalan tersebut, mulai dari sumber proyek, anggaran proyek, tanggal dimulai, pelaksana, nomor  kegiatan, sumber dana,dll.

Warga Dusun Lumban Sianturi desa Kedataran Gabungan yang menyampaikan uneg-unegnya kepada Wartawan media ini,yang namanya tidak bersedia dipublikasikan  menyatakan bahwa proyek jalan ini, sudah pernah dijanjikan H.Umuruddin kala  dia Ketua DPRK Aceh Tenggara, dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRA Aceh .Lebih lanjut, Masyarakat yang menyampaikan keluhannya khusus kepada Awak media ini, menyebutkan supaya proyek jalan itu dikerjakan dengan bagus, jangan asal-asalan.

“Mulai Tahun 2016 sudah ada proyek di desa ini, khususnya Lumban Sianturi-Lumban Sinaga, tetapi Pak Wartawan kerja dan kualitasnya terkesan asl-asalan, kayak yang saya lihat hanya pengikisan tanah, dan TPTnya kurang bagus, ujarnya.”

Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh di lapangan,bahwa Tembok penahan tanah di jalan Lumban Sianturi-Lumban Sinaga, dibeberapa titik sudah retak dan ambruk. Padahal, menurut sumber berita ini bahwa keturunan H.Umurruddin sudah banyak yang berhasil, mulai dari Kadis PUPR Aceh Tenggara, Kasdim 0108/Agara,dokter,  eks Direktur RS.Sahudin, dan menantunya sekarang Bupati Aceh Tenggara. (P.Lubis)




Pemberdayaan APIP, APH, WBK/WBBM, dan Saber Pungli untuk Kesejahteraan Aceh Tenggara

*Jika Lembaga ini dimaksimalkan, penyimpangan dan high cost economy dapat dikurangi

Oleh : Januar Pagar M.Lubis

Aparatur pengawas internal pemerintah(APIP) yang lazim diketahui masyarakat adalah Inspektorat, sangat penting dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot. Pemerintahan kabupaten(Pemkab) Aceh Tenggara yang membawahi Dinas-dinas, Badan, unit,BUMK/BUMD  perlu diawasi dan dikoordinir oleh Badan seperti Inspektorat, sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Dengan keluarnya PP no.12 Tahun 2017, Inspektorat(APIP) bertugas sebagai Pembina dan pengawas. Inspektorat sebagai Pembina bertugas melakukan pencegahan dini dan pengendalian mutu. Sebagai pengawas,Inspektorat melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, dan regular baik kegiatan/proyek yang dilakukan SKPK, camat, maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Aparat penegak hukum(APH)  dapat bekerja dengan adanya potensi penyimpangan dan tindak pidana permulaan dengan 2 alat bukti, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan/stempel, dll ; dengan merujuk KUHP, KUHAP, dan Lex Specialis yang dapat dilakukan Polri, dan Kejaksaan.

Pencanangan Wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM) di setiap Kantor pemerintahan, wajib dilakukan supaya potensi penyimpangan dan pengurusan dengan ekonomi biaya tinggi(high cost economy) dapat dikurangi.

Tim Sapu bersih pungutan liar(Saber Pungli) harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh Bupati dan Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Perpres no.87 Tahun 2016, bahwa Tim Saber Pungli bertugas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan,yustisi; dan bekerja di kantor pelayanan terpadu pemerintahan, lembaga, dan Pemda.

Di Kantor Camat Lawe Sigala –gala, baru baru ini telah dilengketkan spanduk, Stiker  STOP PUNGLI, yang dilakukan Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bersama sama dengan Camat dan Pegawai Kantor tersebut

Di Aceh Tenggara, sudah ada UPP Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Aceh Tenggara, Kompol.H. Zainuddin; Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman, S.Pd,MM; AKP.Ali Umar; dari Kejari, dan Kodim 0108/Agara. Lembaga UPP Tim Saber Pungli, sangat efektif dalam menangani suap(gratifikasi), pungutan liar, Sistem ijon di proyek-proyek pemerintah, dsb. Adapun Lembaga ini sangat efisien bekerja di  pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Dinas kependudukan dan catatan sipil(Dukcapil), Dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR), RS.Sahudin, Puskesmas-puskesmas, Kantor Camat,dll.

Sepengetahuan Penulis,UPP Saber Pungli Aceh Tenggara pernah menangkap OTT perpanjangan Bidan PTT di Dinas Kesehatan yang dipimpin dr.Ramulia, SP.OG kala itu. Padahal, UPP Saber Pungli dapat bekerja sewaktu penerimaan Tenaga honor di 70 instansi baru-baru ini, pengangkatan Kepala-kepala sekolah SD dan SMP,  penerimaan Siswa/I baru, penerimaan Panitia pemilihan kecamatan(PPK/PPS) oleh KIP, pengangkatan pejabat eselon III, dan II, Test urine di BNK Aceh Tenggara,dsb. Jika peranan dan fungsi APIP, APH, pencanangan WBK/WBBM, dan UPP Saber Pungli  dimaksimalkan dan dioptimalkan, niscaya Kabupaten Aceh Tenggara akan maju dalam birokrasi ,pelayanan, ekonomi,kesejahteraan, dan peradaban.




Maju Jadi Caleg DPR Aceh Dapil 8, Muhammad Mohon Do’a dan Dukungan Masyarakat Gayo Lues dan Agara

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Muhammad, Putra Asli Gayo Lues  maju menjadi caleg DPR Aceh Daerah Pemilihan  Aceh 8 di Pemilu 2019,Hal ini dipastikan setelah  KIP Aceh mengeluarkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Aceh, pada 21 September 2018 di Banda Aceh.

Muhammad maju dalam Pileg 2019 diusung dari dari PDI Perjuangan sebagai calon anggota legislatif DPR Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 yaitu Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor urut 4.

“Pencalonan diri sebagai Caleg DPR Aceh ini guna menyambung ikatan dan perjuangan rakyat Gayo Lues dan Aceh Tenggara melalui pintu politik, sehingga saya punya rumah politik dan legitimasi untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat Gayo Lues dan Aceh Tenggara dengan lebih baik,” ujarnya  di Blangkejeren Minggu, (24/08/2018).

Selain itu dikatakan Muhammad, pencalonannya sebagai caleg selain didukung internal partai juga dukungan masyarakat. Sehingga, dia kembali menyatakan maju dalam Pileg 2019.

Dengan mengucap Bismilahirrahmannirrahim, saya mohon doa dan dukungan masyarakat Gayo Lues dan Aceh Tenggara untuk mencalonkan kembali sebagai caleg DPR Aceh dari PDI Perjuanga, karena tanpa do’a dan dukungan saya tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Muhammad kepada wartawan.

Menurut dia, kesiapan ikut dalam pesta demokrasi tersebut sudah bulat. Karena sudah mendaftar sebagai caleg ke DPR Aceh.

Ia mengatakan, saat ini sudah menyiapkan tim pemenangannya untuk bergerak. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dan silaturahmi dengan masyarakat. Saya optimistis dengan niat sungguh-sungguh akan meraih kursi di DPR Aceh,” ujarnya. (J.Porang)




Mashuri Haryono Caleg DPRK Aceh Tenggara Nomor Urut 1 Dapil 3 Dari PKB

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –  Mashuri Haryono menyatakan  siap menjadi calon legislatif (caleg) Kabupaten Aceh Tenggara pada Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Mashuri kepada Wartawan, Minggu, (23/09/2018).

Dia mengatakan pengusungan dirinya sebagai Caleg dari Partai PKB Nomor Urut 1 Dapil 3 Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi (Kecamatan SSemadam dan Lawe Sigala-Gala ).

Selain itu dikatakan Mashuri Haryono “ Saya Menjadi anggota dewan (calon dewan/ legislatif) menjadi harapan dan kebanggaan bagi sebagian masyarakat di Aceh Tenggara, dan menjadi harapan masyarakat bagi calon dewan yang terpilih nantinya agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya.

Selain tugas mulia yang diemban juga memiliki status sosial yang menjadi perhatian dimasyarakat, kata Mashuri .

Mashuri berharap masyarakat Dapil 3 Agara memilih dia pada nomor urut 1 Partai PKB.  Dia akan berjanji jika masyarakat mengamanahkan kepada dia kelak sebagai DPR akan tetap mengedepankan kejujuran dan memiliki sikap yang profesional, yang selalu memikirkan kepentingan masyarakat selain pendekatan kepada masyarakat merupakan cara efektif untuk meraih simpati masyarakat karena akan terjalin komunikasi yang efektif antara Calon Anggota Dewan dengan masyarakat, ujarnya.

Saya akan berintegritas yang tinggi dengan demikian, jika menjadi wakil rakyat kelak akan memperjuangkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, dan ikut membangun daerah Kabupaten Aceh Tenggara lebih maju ke depan, sebut Mashuri.

Dia juga mengatakan  “Sekarang beda, jangan sampai salah menafsikarkan. Sekarang masarakat lebih pintar dan cerdas. Artis iya, tetapi yang memiliki kompentensi,” ujar Mashuri kepada Wartawan, di  Kutacane, Minggu, (23/09/2018). (Yasir)




Ekspedisi Burni Telong Terbuka Untuk Umum dan Pelajar

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Ekspedisi Burni Telong secara masal dalam rangka kegiatan Gayo Alas Mountain International Festival (GAMIFest) 2018, akan dilangsungkan berlangsung 29 sampai dengan 30 September 2018 di Kabupaten Bener Meriah .

Ekspedisi Burni Telong massal yang akan berlangsung 29-30 September nanti, tidak hanya terbuka bagi umum namun juga bagi kalangan pelajar minimal tingkat Sekolah Menengah Pertama ( SMP). Kata drh. Agus Nurza, M. Si Kepala seksi ( Kasi) Promosi pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Kabupaten Bener Meriah saat di konfirmasi awak media. Jum’at 21 September 2018 di Simpang Tiga Redelong.

Menurut Agus, khusus untuk pelajar yang dibolehkan ikut, itu minimum tingkat Sekolah Menengah Pertama ( SMP) dengan ketentuan melampirkan surat izin dari orang tua ( wali) serta Kartu Tanda Pelajar, bagi mahasiswa Kartu Tanda Mahasiswa dan bagi peserta yang umum Photo kopy KTP.

” Kegunaan syarat yang diminta tersebut karena kita pihak panitia tidak menyediakan ansurasi “. Katanya.

Dia juga mengimbau, bagi masyarakat yang mengidap ( Penderita) penyakit Asma dan Jantung. Panitia melarang keras untuk mengikuti kegiatan ekspedisi burni telong ini. Tegas Agus.

Kepada peserta, nantinya harus mempersiapkan fisik yang prima ( Sehat) dan juga menyediakan baju cadangan, peralatan shalat, Raincot/ponco/ Jas hujan, topi kupluk, kaos kaki dan sarung tangan, jaket, obat-obatan kebutuhan pribadi (P3K) serta air minum pribadi. Karena fasilitas tersebut tidak disediakan panitia. Jelas Kasi Promosi itu.

Ketika ditanya terkait peserta yang akan ikut ekspedisi tersebut dari luar Provinsi Aceh, Agus menyampaikan, sejauh ini yang pasti peserta dari Sumatera Utara yang telah mendaftar untuk ikut, dan kemungkinan dari daerah lainnya akan menyusul karena pendaftaran masih kita buka sampai hari Selasa tanggal 25 September mendatang. Paparnya.

Burni Telong, yang terletak dikabupaten Bener Meriah dengan ketinggian mencapai lebih dari 2600.mdpl adalah merupakan salah satu gunung favorit bagi para pendaki, selain pesonanya yang indah, burni telong juga menyimpan jutaan kekayaan alamnya baik itu flora dan faunanya. Terdapat 13 spesies burung edemik Sumatra yang hidup dikawasan burni telong tersebut seperti, jenis burung Luntur Gunung Sumatera, Puyuh Bukit Roll, Puyuh Gonggong Sumatera, Kuau-kerdil Sumatera.

Di Burni Telong tersebut, juga ada jenis primata seperti Saimang ( Symphalangus syndactylus) dan kedih ( Presbytis Thomasi). Di puncak burni telong itu juga terdapat bunga edelweis, kantong semar. (GN/DN)




Peranan APIP, APH, WBK/WBBM, dan Saber Pungli untuk Kemajuan Aceh Tenggara

*Jika Lembaga ini dioptimalkan, penyimpangan dan high cost economy dapat dikurangi

Oleh : Januar Pagar M.Lubis

Aparatur pengawas internal pemerintah(APIP) yang lazim diketahui masyarakat adalah Inspektorat, sangat penting dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, Pemprov, atau Pemkab/Pemkot. Pemerintahan kabupaten(Pemkab) Aceh Tenggara yang membawahi Dinas-dinas, Badan, unit,BUMK/BUMD  perlu diawasi dan dikoordinir oleh Badan seperti Inspektorat, sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Dengan keluarnya PP no.12 Tahun 2017, Inspektorat(APIP) bertugas sebagai Pembina dan pengawas. Inspektorat sebagai Pembina bertugas melakukan pencegahan dini dan pengendalian mutu. Sebagai pengawas,Inspektorat melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, dan regular baik kegiatan/proyek yang dilakukan SKPK, camat, maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.

Aparat penegak hukum(APH)  dapat bekerja dengan adanya potensi penyimpangan dan tindak pidana permulaan dengan 2 alat bukti, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan/stempel, dll ; dengan merujuk KUHP, KUHAP, dan Lex Specialis yang dapat dilakukan Polri, dan Kejaksaan.

Pencanangan Wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih melayani(WBK/WBBM) di setiap Kantor pemerintahan, wajib dilakukan supaya potensi penyimpangan dan pengurusan dengan ekonomi biaya tinggi(high cost economy) dapat dikurangi.

Tim Sapu bersih pungutan liar(Saber Pungli) harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh Bupati dan Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Perpres no.87 Tahun 2016, bahwa Tim Saber Pungli bertugas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan,yustisi; dan bekerja di kantor pelayanan terpadu pemerintahan, lembaga, dan Pemda.

Di Aceh Tenggara, sudah ada UPP Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Aceh Tenggara, Kompol.H. Zainuddin; Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara, Abdul Kariman, S.Pd,MM; AKP.Ali Umar; dari Kejari, dan Kodim 0108/Agara. Lembaga UPP Tim Saber Pungli, sangat efektif dalam menangani suap(gratifikasi), pungutan liar, Sistem ijon di proyek-proyek pemerintah, dsb. Adapun Lembaga ini sangat efisien bekerja di  pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Dinas kependudukan dan catatan sipil(Dukcapil), Dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR), RS.Sahudin, Puskesmas-puskesmas, Kantor Camat,dll.

Sepengetahuan Penulis,UPP Saber Pungli Aceh Tenggara pernah menangkap OTT perpanjangan Bidan PTT di Dinas Kesehatan yang dipimpin dr.Ramulia, SP.OG kala itu. Padahal, UPP Saber Pungli dapat bekerja sewaktu penerimaan Tenaga honor di 70 instansi baru-baru ini, pengangkatan Kepala-kepala sekolah SD dan SMP,  penerimaan Siswa/I baru, penerimaan Panitia pemilihan kecamatan(PPK/PPS) oleh KIP, pengangkatan pejabat eselon III, dan II, Test urine di BNK Aceh Tenggara,dsb. Jika peranan dan fungsi APIP, APH, pencanangan WBK/WBBM, dan UPP Saber Pungli  dimaksimalkan dan dioptimalkan, niscaya Kabupaten Aceh Tenggara akan maju dalam birokrasi ,pelayanan, ekonomi,kesejahteraan, dan peradaban.




Hanifan Yudani Kusuma VS Elite Politik

Poto Net

*Hanifan Yudani Kusuma lebih hebat & negarawan dibanding Amien Rais, SBY,Zulkifly Hasan, Fadly Zon,Fachry Hamzah, dan Murdani Alisera

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Hanifan Yudani Kusuma yang Atlit pencak silat, yang dapat Medali Emas pada Asian games beberapa waktu yang lalu, patut diacungi jempol, karena selain mendapatkan penghargaan medali emas dalam bidang olahraga, Dia dapat mempersatukan tangan Presiden RI Joko Widodo dan Prabowo Subianto sambil merangkulnya dengan erat-erat, sehingga meneduhkan suasana damai diantara masyarakat, simpatisan, Parpol, TS,dll pengagum kedua calon presiden tersebut.

Atlit pencak silat itu juga membawa bendera merah putih, dan mengagumkan nama bangsa(NKRI) di panggung dunia internasional, khususnya di negara-negara yang berada di benua Asia. Berbeda dengan Prof.Dr.Amien Rais yang sering mengkritik habis dan menyerang  pemerintahan Joko Widodo tentang pengsertifikasian Tanah secara lengkap(PTSL) yang dianggapnya ngibulin(bohong-red),dll, dimana kritiknya hampir tidak ada batas, antara “kritik” dan “ Fitnah”; serta kurang menghargai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Prof.Dr.Amien Rais sangat berpengaruh baik pribadinya dan kata-katanya, karena Dia seorang Tokoh reformasi, eks Ketua PP Muhammadiyah, pendiri Partai PAN, eks Ketua MPR, dan Guru besar. Sedangkan, Jend(Purn). Prof.Dr.Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) adalah orang yang berpengalaman, baik di militer dan birokrasi, karena dia mantan Pangdam Sriwijaya, Kepala staf territorial TNI, Menteri pertambangan dan energy, Menko Polhukam, pendiri Partai Demokrat, dan Presiden RI 2 periode. Prof.Dr.Susilo Bambang Yudhoyono sangat intens pergerakannya, saat anaknya  Agus Harimurty Yudhoyono(AHY) yang mengundurkan diri dari TNI-AD dengan pangkat Mayor, menjadi calon Gubernur DKI dan kalah terhadap pasangan Prof.Dr.Anies Baswedan-Sandiago Uno,MBA. Mungkin,karena SBY banyak mengeluarkan uang(cost politics) dalam Pilkada DKI, maka Dia semakin agresif dalam politik melalui Partai Demokrat, yang seyogianya dia harus duduk manis, dan memberikan pencerahan dan teladan.

Lain halnya, Dr.Zulkifli Hasan yang mantan Menteri kehutanan jaman SBY dan sekarang Ketua umum Partai PAN, membingungkan masyarakat tentang pernyataannya dan statementnya di media cetak,elektronik, dan pertemuan-pertemuan; kita tidak dapat menilai apakah Dia berbicara sebagai Ketua MPR atau Ketua umum Partai PAN.Dalam sidang paripurna MPR, Zulkifli Hasan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo dengan tidak elegan dan beretika.

Tiga nama terakhir, Fadly Zon yang wakil Ketua DPR, Murdani Alisera yang pengurus Partai Gerindra; dan Fachry Hamzah yang kader Partai PKS dan juga Wakil Ketua DPR, yang mulutnya sering “ngerocos” mengkritisi dan “menjatuhkan” kinerja pemerintahan dengan slogan ” #2019 ganti presiden” adalah kurang beretika dan elegan sesuai dengan adat ketimuran kita, maka Hanifan Yudani Kusuma lebih hebat dan negarawan dibanding nama-nama Elite politik diatas.




Lokakarya Mini diadakan Puskesmas Lawe Sigala-gala

poto Ilustrasi

Kutacane, Baranewsaceh. co – Lokakarya mini(Lokmin) lintas sektoral  diadakan  Puskesmas Lawe igala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, Pada hari Senin(17/9) Pukul 10.20 Wib. Adapun Lokmin dilaksanakan untuk sosialisasi imunisasi MR(Measles-Rubella), dan penanganan  penyakit demam berdarah dengue(DBD) di kecamatan Lawe Sigala-gala, berhubung sekarang ini musim hujan.

Pegawai Puskesmas Lawe Sigala-gala yang khusus menangani Vaksin MR mengucapkan, bahwa masih ada kendala di lapangan, khususnya ketika mereka melakukan kegiatan imunisasi MR di sekolah-sekolah. Sekolah yang siswa/I nya mayoritas muslim  orangtuanya menolak, sedangkan sekolah yang muridnya kebanyakan non -muslim tidak ada masalah.

Dalam kesempatan itu, Pegawai Puskesmas Lawe Sigala-gala mengutarakan, bahwa masih adanya penderita giji buruk di desa(Kute) Lawe Rakat, dan desa Lawe Loning Gabungan; serta penderita Ibu hamil KEK(kekurangan energi  kronik-red) di desa Sukajaya, dan desa Darul Aman.

Dinas kesehatan Aceh Tenggara yang diwakili Bp.Fadly mengatakan,bahwa Vaksin MR yang dicurigai  sebagian masyarakat mengandung Babi dan turunannya, adalah tidak benar, tetapi bersinggungan memang ada, ujarnya.” Lebih lanjut, Dia mengatakan bahwa masalah Vaksin MR adalah tentang persoalan sertifikasi halal dari MUI. Di kesempatan itu, Bp.Fadly menambahkan bahwa Fatwa MUI membolehkan pemakaian vaksin MR dalam keadaan terpaksa, sambil membacakan Fatwa MUI dari protector.

Tentang penyakit Demam berdarah dengue(DBD), Bp.Fadly menambahkan supaya ada pemetaan tentang pemberantasan sarang nyamuk(PSN) di lingkungan masing-masing. Contohnya, Masyarakat membelah Kopi Coklat tanpa mengubur kulitnya, akan berpotensi menjadi sarang Nyamuk, karena Nyamuk suka tinggal di wadah yang ada airnya, dan tidak bersentuhan ke Tanah, tambahnya.”

Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh, hadir Kepala Puskesmas Lawe Sigala-gala, dr.Elvis Pane,M.Kes; Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Lawe Sigala-gala, Rajab Situmorang,ST; Kasium Polsek Lawe Sigala-gala, Aiptu.Darmansyah;  Kepala-kepala desa se-kecamatan Lawe Sigala-gala; Kasek SD Negeri Bertingkat Kuta Tengah,Jonjoyo Tampubolon,S.Pd, dan Guru SD N Kedataran.(P.Lubis)




Bupati Gayo Lues Hadiri Pembukaan Gayo Alas Mountain International (GAMI) 2018


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru didampingi Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani menghadiri  pembukaan Gayo Alas Mountain International (GAMI) 2018 di 4 Kabupaten, yang meliputi Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tenggara, di  Lapangan Musara Alun, Kota Takengon, Jumat (14/8/2018) malam.

Gayo Alas Mountain International (GAMI) 2018 di 4 kabupaten diselenggarakan oleh Disbudpar Aceh, yang  berlangsungdari tanggal  14 September 2018 hingga 24 November 2018.

Pantauan Awak media Ribuan masyarakat memadati lapangan Musara Alun  Takengon,  meski diguyur hujan dalam pembukaan tersebut, namun tetap antusias menyaksikan pembukaan GAMIFest 2018.

Teuku Edwin dan Zeda Salim  menjadi master of ceremony pada  pembukaan acara tersebut  yang dibuka langsung oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II Kementerian Pariwisata RI Reza Fahlevi beserta sejumlah rombongan dari Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun  pada pembukaan , sejumlah penampilan yang akan memanjakan ribuan penonton yang hadir juga disajikan dengan penuh pesona.

“Tarian massal Opoh Kio bersama 350 penari akan menjadi penampilan, tidak hanya itu juga dihibur dengan penampilan musisi berdarah Gayo, yakni Ervan Ceh Kul serta penyair nasional Fikar W Eda juga bakal hipnotis lapangan Musara Alun,”

Kegiatan GAMI Festival yang bertema “The Power of Nature” merupakan salah satu rangkaian top event dari Calendar of Event (COE) Aceh yang akan berlangsung hingga 3 (tiga) bulan dengan melibatkan 4 (empat) kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Rentetan rangkaian atraksi wisata alam dan budaya digelar selama GAMI Festival 2018 kali ini, meliputi kegiatan launching, Destination Photo Contest, Opening Ceremony, Tarian Massal, Pawai Budaya Gayo Alas, Pentas Wonderful Gayo Alas, Handicraft and Photo Expo, Coffee and Culinary Festival, Lomba Perahu Tradisional, Jet Ski Exhibition, Paramotor Show, Camping 100 Tenda, Festival Panen Kopi, Expedisi Burni Telong, Takengon Rafting, Aceh Bike Cross Country, Gathering Pesona Indonesia, Pacu Kuda Tradisional, Aceh Trail Adventure, Festival Agara, Wisata Arung Jeuram, Pelatihan Pariwisata, Festival Budaya Saman dan atraksi menarik lainnya.

Pada event tersebut, beragam atraksi akan digelar seperti Destination Photo Contest, Opening Ceremony, Tarian Massal, Pawai Budaya Gayo Alas, Pentas Wonderful Gayo Alas, Handicraft and Photo Expo, Coffee and Culinary Festival, Lomba Perahu Tradisional, Jet Ski Exhibition.

Tak hanya itu, event tingkat internasional ini juga menampilkan Paramotor Show, Camping 100 Tenda, Festival Panen Kopi, Expedisi Burni Telong, Takengon Rafting, Aceh Bike Cross Country, Gathering Pesona Indonesia, Pacu Kuda Tradisional, Aceh Trail Adventure, Festival Agara, Wisata Arung Jeuram, Pelatihan Pariwisata dan atraksi wisata menarik lainnya. (ABDIANSYAH)




Warga Aceh Tenggara Telah Nikmati Prestasi Kinerja Presiden Jokowi

*Dana Desa, Infrastruktur, PTSL, dan Revolusi mental *Rabat Beton, SPAL,Bak air minum,TPT,Serbaguna,BUMk, Lapangan Bola kaki, Bola Volley,TPA,dll.

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Masyarakat Aceh Tenggara(Agara) sudah menikmati program, kinerja, dan prestasi Presiden Joko widodo bersama pasangannya Drs.H.M.Jusuf Kalla selama kepemimpinannya periode 2014-2019. Hal tersebut terpantau Jurnalis Baranews.Aceh selama tahun 2015 sampai sekarang.

Undang-undang desa No.6 Tahun 2014 tentang desa  disahkan, dan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,Transmigrasi, serta  implementasinya di lapangan melalui PP 43 Tahun 2015. Mulai Tahun 2015, Dana desa dicairkan kepada Desa-desa yang berjumlah 74.000 lebih yang ada di Indonesia.Di kabupaten Aceh Tenggara, punya 16 kecamatan dan 385 desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN, APBK membuat desa-desa  dan masyarakatnya  semakin bergairah dan punya geliat ekonomi. Dana desa yang diatur Permendagri, dan Permendes untuk skala prioritasnya di lapangan. Pembangunan Rabat Beton adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, Saluran pembuangan air limbah(SPAL), Bak penampungan air minum, Tembok penahan tanah(TPT), Gedung Serbaguna, Badan Usaha Milik Kute(BUMk/BUMDes), Lapangan Bola kaki, Lapangan Bola Volley, Futsal, Tempat pengajian Al Qur’an(TPA),bantuan ternak sudah dinikmati warga Aceh Tenggara yang dijuluki Bumi Sepakat-Segenap.

Ada lagi Proyek Jambanisasi, Penerangan lampu listrik dan meteran listrik,normalisasi sungai,pembangunan kamar mandi, pembukaan jalan, pengerasan jalan, Bantuan ke PAUD/TK, Posyandu(Balita+ Ibu hamil), kendaraan Viar, Mesin Zetor, Mesin pompa air, Mesin rontok Jagung, TTapak Kantor desa, pemipaan air minum. Adanya profesi Pendamping desa, dan Tenaga ahli inovasi desa adalah buah dari kebijakan dana desa.

Sekarang  ini, Monitor Wartawan media ini di lapangan ada pembangunan Tower listrik Saluran udara Tegangan Tinggi(SUTT) yang lagi tahap penyelesaian, yang sesuai dengan program Joko Widodo menyediakan 35.000 Megawatt. Juga,Pensertifikasian  Tanah secara lengkap(PTSL) telah dinikmati penduduk yang berdomisili di desa Lawe Loning Sepakat, dan desa Gaya Jaya, serta mungkin juga desa-desa yang lain yang belum disinggahi Kuli tinta ini di Kabupaten Aceh Tenggara.

Yang paling membanggakan, Program Badan usaha milik Kute(BUMk/BUMDes) yang mencerahkan,dan mencelikkan mata masyarakat desa, karena hampir 70 tahunan, baru ada Badan usaha milik desa  yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya, yang dapat memberdayakan warganya.

Jadi masyarakat Aceh Tenggara harus sadar,tidak melupakan kinerja pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dan mensyukurinya dengan #Jokowi 2 periode dalam hatinya,karena Jokowi adalah orang yang sederhana, bersih, dan merakyat, kerja nyata , berpengalaman di birokrasi menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden. Sekalipun ada gonjang-ganjing sekarang karena nilai rupiah, masalah defisit transaksi berjalan, yang juga di ”gembor-gemborkan” oleh Elite seberang, tidak ada masalah sepanjang pemimpin punya integritas, tangguh, dan meyakinkan menterinya dan rakyat.(P.Lubis)




Ijazah Kades Terpilih Tanah Baru diduga Aspal

*Syarat &Tahapan Test urine serentak, dan pemaparan visi-misi diduga urung dilakukan *Indikasi “Politik uang” merebak dalam Pilkades Tanah Baru

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Ijazah Kepala desa terpilih Desa(Kute) Tanah Baru, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, Budi Silitonga(BS) masih gonjang-ganjing alias polemik di masyarakat setempat, terutama pendukung calon Kepala desa yang kalah, Lamhot Sihombing. Hal tersebut dikatakan salah seorang warga desa Tanah Baru khusus kepada Jurnalis Baranews.Aceh yang namanya tidak bersedia dipublikasikan ke khalayak ramai.

”Yang Saya tahu Pak Wartawan, bahwa si Budi ini sekolah di SD Katolik, dan SMPnya saya kurang tahu, ujarnya.” Wartawan media ini bersama Kabiro Mitra Polda Aceh Tenggara, Ronald Sianturi berusaha dan menelusuri pihak-pihak terkait atas kecurigaan Ijazah Budi Silitonga yang digunakan dalam Pilkades Tanah Baru pada tanggal 29 Agustus 2018 yang lalu.

Konfirmasi Awak media ini kepada Kepala sekolah SD Swasta Budi Murni ,Magdalena Situmorang,S.Pd yang berlokasi di Kute Lawe Rakat , perihal masih adanya bukti Budi Silitonga lulusan dari sekolah tersebut, dia menyatakan bahwa namanya tidak ada lagi dalam Buku induk, karena Buku induk kami hanya mencatat Siswa/I yang lulus tahun 1980-an, ucapnya.”

Hasil konfirmasi Kuli tinta ini bersama Kabiro Mitra Polda kepada Kepala sekolah SMP Swasta Nommensen yang berada di Lawe Desky Kecamatan Babul Makmur, Asman Parluhutan,S.Pd tentang Surat keterangan Ijazah SMP Tahun 2015 yang dikeluarkan Sekolah tersebut untuk Paket C Budi Silitonga mengatakan, bahwa Ia masih membenahi Sekolah, karena SMP Swasta Nommensen baru buka kembali tahun ini, dan Dokumen masih berada di Wakasek, yayasan, ataupun nantinya kami tanyakan kepada Pendeta,sambungnya.”

Lebih lanjut, Asman Parluhutan,S.Pd mengucapkan, Saya sebagai Kepala sekolah yang baru masih berfokus untuk mengurus ijin sekolah yang baru ke Dinas pendidikan dan kebudayaan, supaya keluar Dapodik dan NPSN, tambahnya.” Paket C Budi Silitonga yang dikeluarkan Yayasan Nusantara Tahun 2017 yang ditandatangai Jamilah,S,Pd ditengarai kurang lengkap secara administrasi, karena legalisir Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara tidak ada, dalam fohtocopy yang didapatkan pemburu berita ini dalam berkas tahapan Pilkades.

Perbincangan hangat(Polemik) Ijazah ini, sebenarnya di dahului oleh Budi Silitonga dengan mengirim surat keberatan kepada Panitia pemilihan Kute(P2K) Tanah Baru, yang mencurigai Surat keterangan Ijazah SMP Lamhot Sihombing tentang nomor induk, dan daftar nilai yang bersangkutan. Kenyataan, Fotocopy Surat keterangan pengganti ijazah Lamhot Sihombing yang didapat Juruwarta ini, sudah dilegalisir sekolah yang bersangkutan, dan oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara, serta diamini oleh mantan Guru dan Wakasek SMP N 1 Lawe Sigala-gala, Sumedi,S.Pd.

Dihimbau  kepada pihak terkait Sekolah, Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara, Aparat kepolisian untuk memeriksa dan menyelidiki keabsahan Ijazah atau Surat keterangan yang dipergunakan Budi Silitonga untuk maju dalam Pilkades Tanah Baru, karena pemalsuan dokumen, tandatangan, dan stempel adalah tindak pidana sebagaimana pasal 263 KUHP.ijazah BS diduga Asli tapi Palsu ( Aspal ).

Ditahapan Pilkades, sebenarnya Lamhot Sihombing ingin mengundurkan diri, karena Dia merasa P2k yang dipimpin Selamat Sihombing,S.Pd yang juga merangkap Kepala sekolah SD Negeri Tanah Baru yang berada di Kampung Bakti, dan Panitia kecamatan yang dipimpin Kasie pemerintahan, Erwan Nunut Siregar,SH disinyalir kurang netral, sebab lampiran bebas narkoba di berkas Budi Silitonga tidak ada dari BNK Aceh Tenggara, dan pemaparan visi-misi tidak ada, dan anggaran Pilkades yang tidak diplot sejak awalnya kurang memuaskan, sehingga Ia tidak menandatangani sampai hari H.

Panitia mengatakan masalah berkas bebas narkoba dari BNK, akan dilakukan serentak,imbuhnya.”Lamhot Sihombing yang kalah dalam Pilkades menyatakan, permintaan mengundurkan diri urung dilakukan, karena ada bahasa Siapa yang mengundurkan diri dipenjara 2 tahun, dan denda Rp.20 juta.

Warga desa Tanah Baru yang lain mengucapkan: “Ngapain lagi mempermasalahkan Ijazah Kades terpilih, Kalau kalah ya terimalah, pintanya.” Perbincangan santai Juru warta ini dengan Kabag pemerintahan Aceh Tenggara, Drs.M.Ridwan di Kantor Polsek Lawe Sigala-gala, yang juga dihadiri Ronald Sianturi mengatakan, kalau ada masalah Kades terpilih Tanah Baru ,pelantikannya akan ditunda, sambungnya.”

Berbeda dengan Calon kepala desa Cinta Makmur Kecamatan Babul Makmur, yang 2 orang mengundurkan diri, walaupun sudah lulus uji kelayakan dari kabupaten a/n. Rosdiana Pangaribuan dan Suryani Sianturi, tinggal menyetujui DPT dan pengambilan nomor urut, tiba-tiba mengundurkan diri secara sepihak, tidak ada sanksinya. Lagi, pemaparan visi-misi tidak ada dalam Pilkades, akan mempengaruhi kinerja Kepala desa(Pengulu kute) terpilih, dan masyarakat; sebab dari visi-misi akan dijadikan RPJMdes, dan diprogramkan ke Rencana kerja pembangunan Kute(RKPKute). (P.Lubis)




Ijazah Kades Terpilh Tanah Baru Masih Polemik

*Tahapan Test urine serentak, dan pemaparan visi-misi diduga urung dilakukan *Indikasi “Politik uang” merebak dalam Pilkades Tanah Baru

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Ijazah Kepala desa terpilih Desa(Kute) Tanah Baru, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, Budi Silitonga(BS) masih gonjang-ganjing alias polemik di masyarakat setempat, terutama pendukung calon Kepala desa yang kalah, Lamhot Sihombing. Hal tersebut dikatakan salah seorang warga desa Tanah Baru khusus kepada Jurnalis Baranews.Aceh yang namanya tidak bersedia dipublikasikan ke khalayak ramai.

”Yang Saya tahu Pak Wartawan, bahwa si Budi ini sekolah di SD Katolik, dan SMPnya saya kurang tahu, ujarnya.” Wartawan media ini bersama Kabiro Mitra Polda Aceh Tenggara, Ronald Sianturi berusaha dan menelusuri pihak-pihak terkait atas kecurigaan Ijazah Budi Silitonga yang digunakan dalam Pilkades Tanah Baru pada tanggal 29 Agustus 2018 yang lalu.

Konfirmasi Awak media ini kepada Kepala sekolah SD Swasta Budi Murni ,Magdalena Situmorang,S.Pd yang berlokasi di Kute Lawe Rakat , perihal masih adanya bukti Budi Silitonga lulusan dari sekolah tersebut, dia menyatakan bahwa namanya tidak ada lagi dalam Buku induk, karena Buku induk kami hanya mencatat Siswa/I yang lulus tahun 1980-an, ucapnya.”
Hasil konfirmasi Kuli tinta ini bersama Kabiro Mitra Polda kepada Kepala sekolah SMP Swasta Nommensen yang berada di Lawe Desky Kecamatan Babul Makmur, Asman Parluhutan,S.Pd tentang Surat keterangan Ijazah SMP Tahun 2015 yang dikeluarkan Sekolah tersebut untuk Paket C Budi Silitonga mengatakan, bahwa Ia masih membenahi Sekolah, karena SMP Swasta Nommensen baru buka kembali tahun ini, dan Dokumen masih berada di Wakasek, yayasan, ataupun nantinya kami tanyakan kepada Pendeta,sambungnya.”
Lebih lanjut, Asman Parluhutan,S.Pd mengucapkan, Saya sebagai Kepala sekolah yang baru masih berfokus untuk mengurus ijin sekolah yang baru ke Dinas pendidikan dan kebudayaan, supaya keluar Dapodik dan NPSN, tambahnya.” Paket C Budi Silitonga yang dikeluarkan Yayasan Nusantara Tahun 2017 yang ditandatangai Jamilah,S,Pd ditengarai kurang lengkap secara administrasi, karena legalisir Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara tidak ada, dalam fohtocopy yang didapatkan pemburu berita ini dalam berkas tahapan Pilkades.

Polemik Ijazah ini, sebenarnya di dahului oleh Budi Silitonga dengan mengirim surat keberatan kepada Panitia pemilihan Kute(P2K) Tanah Baru, yang mencurigai Surat keterangan Ijazah SMP Lamhot Sihombing tentang nomor induk, dan daftar nilai yang bersangkutan. Kenyataan, Fotocopy Surat keterangan pengganti ijazah Lamhot Sihombing yang didapat Juruwarta ini, sudah dilegalisir sekolah yang bersangkutan, dan oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara, serta diamini oleh mantan Guru dan Wakasek SMP N 1 Lawe Sigala-gala, Sumedi,S.Pd.
Dimohon kepada pihak terkait Sekolah, Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Tenggara, Aparat kepolisian untuk memeriksa dan menyelidiki keabsahan Ijazah atau Surat keterangan yang dipergunakan Budi Silitonga untuk maju dalam Pilkades Tanah Baru, karena pemalsuan dokumen, tandatangan, dan stempel adalah tindak pidana sebagaimana pasal 263 KUHP.

Dalam tahapan Pilkades, sebenarnya Lamhot Sihombing ingin mengundurkan diri, karena Dia merasa P2k yang dipimpin Selamat Sihombing,S.Pd yang juga merangkap Kepala sekolah SD Negeri Tanah Baru yang berada di Kampung Bakti, dan Panitia kecamatan yang dipimpin Kasie pemerintahan, Erwan Nunut Siregar,SH disinyalir kurang netral, sebab lampiran bebas narkoba di berkas Budi Silitonga tidak ada dari BNK Aceh Tenggara, dan pemaparan visi-misi tidak ada, dan anggaran Pilkades yang tidak diplot sejak awalnya kurang memuaskan, sehingga Ia tidak menandatangani sampai hari H.

Panitia mengatakan masalah berkas bebas narkoba dari BNK, akan dilakukan serentak,imbuhnya.”
Lamhot Sihombing yang kalah dalam Pilkades menyatakan, permintaan mengundurkan diri urung dilakukan, karena ada bahasa Siapa yang mengundurkan diri dipenjara 2 tahun, dan denda Rp.20 juta.

Berbeda dengan Calon kepala desa Cinta Makmur Kecamatan Babul Makmur, yang 2 orang mengundurkan diri, walaupun sudah lulus uji kelayakan dari kabupaten a/n. Rosdiana Pangaribuan dan Suryani Sianturi, tinggal menyetujui DPT dan pengambilan nomor urut, tiba-tiba mengundurkan diri secara sepihak, tidak ada sanksinya. Lagi, pemaparan visi-misi tidak ada dalam Pilkades, akan mempengaruhi kinerja Kepala desa(Pengulu kute) terpilih, dan masyarakat; sebab dari visi-misi akan dijadikan RPJMdes, dan diprogramkan ke Rencana kerja pembangunan Kute(RKPKute). (P.Lubis)




Warga Aceh Tenggara Telah Nikmati Kinerja Presiden Jokowi

*Dana Desa, Infrastruktur, PTSL, dan Revolusi mental *Rabat Beton, SPAL,Bak air minum,TPT,Serbaguna,BUMk, Lapangan Bola kaki, Bola Volley,TPA,dll.

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Masyarakat Aceh Tenggara(Agara) sudah menikmati program, kinerja, dan prestasi Presiden Joko widodo bersama pasangannya Drs.H.M.Jusuf Kalla selama kepemimpinannya periode 2014-2019. Hal tersebut terpantau Jurnalis Baranews.Aceh selama tahun 2015 sampai sekarang.

Undang-undang desa No.6 Tahun 2014 tentang desa  disahkan, dan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,Transmigrasi, serta  implementasinya di lapangan melalui Peraturan pemerintah. Mulai Tahun 2015, Dana desa dicairkan kepada Desa-desa yang berjumlah 74.000 lebih yang ada di Indonesia.

Dana desa yang bersumber dari APBN, APBK membuat desa-desa  dan masyarakatnya  semakin bergairah dan punya geliat ekonomi. Dana desa yang diatur Permendagri, dan Permendes untuk skala prioritasnya di lapangan. Pembangunan Rabat Beton adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, Saluran pembuangan air limbah(SPAL), Bak penampungan air minum, Tembok penahan tanah(TPT), Gedung Serbaguna, Badan Usaha Milik Kute(BUMk/BUMDes), Lapangan Bola kaki, Lapangan Bola Volley, Futsal, Tempat pengajian Al Qur’an(TPA),bantuan ternak sudah dinikmati warga Aceh Tenggara yang dijuluki Bumi Sepakat-Segenap.

Saat ini, Monitor Wartawan media ini di lapangan ada pembangunan Tower listrik Saluran udara Tegangan Tinggi(SUTT) yang lagi tahap penyelesaian, yang sesuai dengan program Joko Widodo menyediakan 35.000 Megawatt. Juga,Pensertifikasian  Tanah secara lengkap(PTSL) telah dinikmati penduduk yang berdomisili di desa Lawe Loning Sepakat, dan desa Gaya Jaya, serta mungkin juga desa-desa yang lain yang belum disinggahi Kuli tinta ini di Kabupaten Aceh Tenggara.

Yang paling membanggakan, Program Badan usaha milik Kute(BUMk/BUMDes) yang mencerahkan,dan mencelikkan mata masyarakat desa, karena hampir 70 tahunan, baru ada Badan usaha milik desa  yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya, yang dapat memberdayakan warganya.

Jadi masyarakat Aceh Tenggara harus sadar,tidak melupakan kinerja pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dan mensyukurinya dengan #Jokowi 2 periode dalam hatinya,karena Jokowi adalah orang yang sederhana, jujur, dan merakyat, berpengalaman di birokrasi menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden. Sekalipun ada gonjang-ganjing sekarang karena nilai rupiah, masalah defisit transaksi berjalan, yang juga di ”gembor-gemborkan” oleh Elite seberang, tidak ada masalah sepanjang pemimpin punya integritas, tangguh, dan meyakinkan menterinya dan rakyat.(P.Lubis)




Dapil 3 Aceh Tenggara adalah Lumbung Suara Segar

*Warga pemilih diharapkan, jangan memilih Caleg “Pemain Proyek” dan Tukang Judi *Pemilih jangan terkecoh “acara Pesta” , Politik uang, dan Caleg yang ikut “bermain” Pilkades

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Daerah pemilihan(Dapil) Aceh Tenggara-3 yang meliputi Kecamatan Semadam, dan Kecamatan Lawe Sigala-gala adalah Lumbung suara yang produktif dan segar, khususnya kepada Calon legislatif(Caleg) yang berasal dari Non muslim(Kristen), karena di 2 kecamatan ini, banyak masyarakat Batak/Tapanuli berdomisili yang mayoritas memeluk agama Nasrani. Hal tersebut dikatakan Narasumber media Online Baranews.Aceh beberapa saat yang lalu, yang namanya tidak bersedia dipublikasikan.

“Lihatlah Lubis, dari marga dan family, serta agama; Caleg yang akan bertanding di Dapil 3, lebih enak asal saja Kandidat mengetahui aspirasi warga dan pendekatan  TS yang pas,ujarnya.” Lebih lanjut, dia menambahkan desa-desa yang didiami orang Batak di Dapil 3 adalah, desa Lawe Petanduk, desa Lawe Beringin Horas, desa Lawe Kinga I, dan desa Lawe Kinga Lapter yang berada di Kecamatan Semadam. Sedangkan desa-desa di Kecamatan Lawe Sigala-gala yang ditempati masyarakat Tapanuli, ialah desa Lawe Kesumpat, desa Lawe Tua Makmur, desa Lawe Tua Persatuan, desa Lawe Tua Gabungan.

Selanjutnya, Dia memaparkan ada desa Lawe Sigala II, desa Kayu Mbelin, desa Karya Indah, desa Lawe Sigala Timur, desa Sukamaju, desa Tanah Baru, desa Kuta Tengah, desa Lawe Rakat, desa Lawe Loning I, desa Lawe Loning Gabungan, desa Lawe Loning Sepakat, desa Kedataran Gabungan, desa Gaya Jaya, desa Kertimbang, desa Gabungan Parsaoran, dan desa Ndaoh Ni Tenggau.

Pantauan Jurnalis Baranews.Aceh di Pengumuman di Warung-warung, yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh Tenggara tentang Daftar Calon Sementara(DCS) DPRK berasal dari Partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Demokrat,PKB, PBB, Partai Perindo,Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh. Beberapa nama-nama calon yang terdaftar di DCS adalah Gabe Martua Tambunan dari Partai Golkar, M.Daud dari Partai Hanura, Naomi Matondang dari Partai Demokrat, Agustamin dari PNA, Kasiman Desky dari PDI-P, Armis Sunario dari PDI-P,Rianto Sihombing dari Partai Gerindra, Roy Hendro Purnomo  dari Partai Hanura, dll.(P.Lubis)




Anggota PPS Aceh Tenggara Banyak Rangkap Jabatan

*Oknum PPS, Cikko Sihombing adalah Seorang Sekdes

Kutacane, Baranewsaceh. Co – Anggota Panitia pemilihan suara(PPS) yang menjadi perpanjangan tangan Panitia pemilihan Kecamatan(PPK), dan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh Tenggara, banyak rangkap jabatan seperi Perangkat desa, Pendamping lokal desa(PLD), Guru,dll. Hal tersebut termonitor Jurnalis Baranews.Aceh di lapangan, khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

Oknum anggota PPS di desa(Kute) Lawe Loning Sepakat, Cikko Sihombing adalah seorang Sekretaris desa di desa tersebut, yang diduga menyalahi aturan dan perundang-undangan. Hal tersebut sudah pernah dilontarkan Wartawan media ini kepada Ketua KIP Aceh Tenggara,Dedi Mulyadi bersama Buhari Esman Tambunan yang Wakil pemimpin redaksi Media Berantasa Kriminal Medan, dan juga Sekretaris PWI Aceh Tenggara  pada saat yang lalu.

PPS tidak boleh Perangkat desa,dan Pendamping desa, Karena Seorang yang mendapatkan gaji dari APBN,APBK tidak boleh menjadi anggota PPS. Tetapi, Silahkan saudara mendapatkan slip gaji mereka supaya lebih kuat laporannya,ujarnya.”

Awak media ini pernah konfirmasi dengan santai kepada Cikko Sihombing di Kantor Camat Lawe Sigala-gala, pada waktu Bimtek perihal keterlibatannya sebagai anggota PPS, yang disinyalir menyalahi aturan dan perundang-undangan, dia menjawab bahwa masalah itu saya tidak tahu, dan jujur saya bilang bahwa saya  seorang perangkat desa, ucapnya.” Kuli tinta ini, juga pernah memberitahukan kepada Kepala desa(Pengulu kute) Lawe Loning Sepakat,James Silitonga tentang keterlibatan Cikko Sihombing sebagai anggota PPS.

Konfirmasi Pemburu berita ini kepada Panwas Lawe Sigala-gala,Syahbama  perihal banyaknya anggota PPS rangkap jabatan, dia menjawab, ngapain kita urus itu Bang, nanti dia sakit hati, lagipula itu kan Uang negara,tambahnya.” Dimohon kepada KIP Aceh Tenggara, dan Panwaslu supaya mengevaluasi nama-nama tersebut dan menggantinya, karena mereka ada yang berlatar belakang Perangkat desa, Pendamping Lokal desa, Guru, dsb, karena masih banyak yang layak dan masyarakat yang menganggur.(P.Lubis)