oleh

Bupati Bener Meriah Segera Disidang

banner 300x250
image_pdfimage_print
Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/8). Ahmadi diperiksa sebagai tersangka terkait suap proyek infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh Anggaran 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/18.

Jakarta, Baranewsaceh.co : Perkara suap Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi segera dibawa ke pengadilan. Berkas perkara Ahmadi dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Penyidikan untuk Ahmadi, Bupati Bener Meriah telah selesai dan dilimpahkan pada Penuntut Umum sejak 31 Agustus 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, 14 September 2018 lalu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 21 September 2018

Febri menambahkan, rencana persidangan untuk terdakwa Ahmadi akan dilakukan pada Kamis, 27 September 2018. Sidang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ia memastikan, penanganan perkara pokok saat ini masih terus berlangsung. Setidaknya, masih ada berkas perkara tiga tersangka lainnya yang belum rampung, antara lain; Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, dan dua tersangka dari pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Dalam perkara ini, Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018. Irwandi meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Ahmadi baru menyerahkan uang Rp500 Juta kepada Irwandi lewat dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian tersebut diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pihak penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (REN)/Damar Iradat /MEDCOM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed