Presiden Ajak Kembali Pada Semangat Persatuan dan Kepedulian

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia serta semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa semangat persatuan dan kepedulian akan membawa kejayaan Indonesia.

“Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” katanya.

Presiden juga yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, Indonesia akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa hingga menjadi Indonesia maju yang gemilang.

Pada kesempatan itu, hadir Wapres Jusuf Kalla dan Hj Mufidah Kalla, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, dan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Hadir pula Mantan Wapres Try Sutrisno dan Boediono, serta para Duta Besar negara sahabat.

Pewarta: Hanni Sofia
Sumber : Antara




Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR 2018

Jakarta, 16/8 (BARANEWSACEH.CO) – Berikut disampaikan versi lengkap Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 yang dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis:

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018

Jakarta, 16 Agustus 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas;

Yang mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat;

Hadirin yang berbahagia,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

Esok hari, kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para

pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang maha-dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu Tanah Air.

Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi, kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut, kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya, bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran.

Tidak berlebihan pada momentum peringatan hari kemerdekaan tahun ini, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun di mana pun saudara-saudara berada untuk kembali

pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa: Indonesia maju yang gemilang.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui Sidang Majelis ini, saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Penyampaian laporan kinerja Lembaga-Lembaga Negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik, agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Lembaga-Lembaga Negara, untuk menghadirkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai amanat konstitusi.

Forum ini juga menghadirkan kembali semangat kebersamaan dan persatuan antar Lembaga-Lembaga Negara dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa dan negara, terutama dalam memenuhi janji kemerdekaan, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kepercayaan rakyat kepada Lembaga-lembaga Negara adalah sumber kekuataan utama kita dalam melangkah. Lembaga-Lembaga Negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional yang diembannya. Dengan demikian, kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut. Oleh karena itu, kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Sudah hampir empat tahun ini, Pemerintahan yang saya pimpin berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia. Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki.

Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development.

Kita tidak berhenti bekerja, rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.

Tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.

Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Langkah Indonesia dalam melangkah maju membutuhkan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara. Selama setahun terakhir, MPR sesuai tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dalam menunaikan perannya, MPR antara lain telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di negeri kita.

MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara.

Sementara itu, DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama tahun 2018, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships. Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. DPD juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. DPD juga turut mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah. Hal ini menjamin kepastian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019. Di tahun 2018, BPK berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan Dana Desa yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah. Tidak kalah penting, BPK juga melanjutkan komitmennya untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional, guna menyukseskan pembangunan antarbangsa, di bawah agenda PBB. BPK terus aktif dalam berbagai Kongres Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah mengkoordinasikan persiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang telah ditetapkan PBB.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berinovasi, guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik, seperti penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma itu, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu, dan lain-lain.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang terus bekerja keras dalam menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan rule of law, konstitusionalisme, dan penerapan prinsip berdemokrasi di negeri kita. Sebagai wujud nyatanya, sampai dengan Juli 2018, MK sudah menerima 63 perkara. Secara keseluruhan, pada tahun 2018 ini MK telah memutus dan mengadili sebanyak 112 perkara 19 yang menjadi perhatian publik, seperti pengujian UU MD3 terkait dengan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas Anggota DPR, pengujian UU LLAJ yang berkaitan dengan Keberadaan Ojek Daring, hingga putusan MK yang memastikan Advokat dapat menjadi kuasa hukum di Peradilan Pajak.

Sama pentingnya, kita turut apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan melalui penegakan kehormatan dan pemeliharaan keluhuran martabat hakim. Selama tahun 2018, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 30 hakim. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi 117 hakim. Melalui upaya-upaya tadi, KY berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan yang makin berbasis pada keseimbangan, yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman dengan penguatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote;

Segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara adalah modal kita bersama untuk melangkah menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sebagai bangsa yang besar, kita akan menghadapi tantangan yang juga besar. Kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan antardaerah, dan kesenjangan pendapatan antarwarga. Kita bersama harus mampu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan di antara anak-anak bangsa. Kita bersama harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, serta mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Tapi, saya yakin, sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, kita akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun.

Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar:

Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar: Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar: Bareng bejukung, bareng bebose. Kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar: Waja sampai kaputing. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.

Saya yakin, dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar-Lembaga Negara, kita akan mampu melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan. Saya yakin, dengan teladan dari Lembaga-Lembaga Negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seluruh rakyat akan bergerak membantu. Saya yakin, dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita, prestasi bangsa.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Pewarta: Budi Setiawanto
Sumber : Antara

 




Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia

BARANEWSACEH.CO – Sempurnakan Sistem Perencanaan dan Ketatanegaraan di Indonesia, MPR Bentuk Panitia Ad Hoc

Bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama di hari ini menyampaikan fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. “Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki,” ucap Presiden RI ketujuh itu.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun ini, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa dalam menunaikan perannya, MPR telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hal itulah, MPR membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menerangkan, MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. “Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan Negara,”

Di depan para anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Salah satunya terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Sebagai lembaga representasi daerah, Presiden Joko Widodo menjelaskan juga bahwa DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya. (DEW-Humas Kemensetneg)




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Produktif dan Kompetitif

BARANEWSACEH.CO,  GAYO LUES – Masih dalam Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), Presiden Jokowi juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Presiden Jokowi melaporkan Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia. “Tujuan utama kemudahan itu adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” jelasnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi bahasan laporan Presiden Jokowi. “Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah,” tandas Jokowi.

Empat tahun terakhir, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM. Jaminan perlindungan sosial juga kerap menjadi fokus Pemerintah.

“Pemerintah  bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019,” jelas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Mental dan Pendidikan Fokus Pemerintah Empat Tahun Ini

BARANEWSACEH.CO – Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam empat tahun terakhir. “Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Negara, melalui sidang majelis ini saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelas Jokowi.

Jokowi menyampaikan di tahun pertama pemerintahannya, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. “Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertingggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air,” terangnya.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, membangun mental dan karakter bangsa juga menjadi highlight dalam laporan ini. “Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia, inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki. Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju,” kata Jokowi.

Pendidikan juga menjadi fokus pemerintah dalam empat tahun terakhir. “Dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” tandas Jokowi. (ART-Humas Kemensetneg)




Presiden Jokowi Sampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2019

BARANEWSACEH.CO, Jakarta – Tepat sehari sebelum HUT ke-73 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya yang bertempat di Ruang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/08).

“Empat tahun terakhir, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dalam mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan,” ucap Jokowi.

Lanjut dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat, dan produktif serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Jokowi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018. Lalu tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen di tahun 2018.

“Kerja keras bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan,” ujar Jokowi.

Pertumbuhan yang berfokus dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak hanya itu, dengan menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas dan mendorong efisiensi serta inovasi pembiayaan. (GIE–Humas Kemensetneg)




KPK Dalami Peran Steffy Burase di Proyek Dana Otonomi Khusus Aceh 2018

Juru bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

BARANEWSACEH.CO – KPK tengah mendalami peran dari teman dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase dalam sejumlah proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Hal ini didalami penyidik dari pemeriksaan 16 saksi pada Senin (13/8) kemarin.

“KPK menggali keterkaitan sejumlah proyek dengan saksi Steffy Burase yang telah beberapa kali diperiksa KPK di Jakarta sebelumnya,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (14/8).

Dalam pemeriksaan itu, Febri menjelaskan penyidik tengah menggali lebih jauh mengenai peran dan perintah Irwandi dalam sejumlah proyek DOKA 2018 dan dugaan penerimaan aliran dana yang diterima Irwandi dalam proyek itu.

“Penyidik mendalami dugaan peran dan perintah tersangka IY (Irwandi Yusuf) serta penerimaan-penerimaan lain yang terkait dengan proyek-proyek Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh,” jelas Febri.

Untuk mendalami aliran dana itu, Febri menjelaskan, tim penyidik tengah mencermati sejumlah bukti baru. Bukti baru itu dapat digunakan KPK untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap DOKA 2018.

“KPK sedang mencermati bukti-bukti baru tentang aliran dana lain terkait sejumlah proyek di Aceh,” kata Febri.

KPK pada hari ini juga kembali memeriksa 13 saksi di aula Diskrimsus Polda Aceh.13 saksi itu terdiri dari 11 ketua kelompok kerja (pokja), swasta, hingga staff Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, Irwandi diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Penyerahan uang itu diduga dilakukan melalui dua orang bernama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA 2018. Namun kemudian praktik rasuah ini terungkap dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada awal Juli lalu.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sekitar 9 orang, termasuk Ahmadi dan Irwandi. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah bukti berupa uang senilai Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan, serta catatan proyek.

KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Irwandi bersama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal ditetapkan sebagai pihak yang diduga menerima suap. Sementara Ahmadi ditetapkan sebagai pihak yang diduga memberikan suap.

Sementara Steffy Burase selain menjadi teman dekat Irwandi juga berperan penting dalam proyek Aceh Marathon 2018, karena diangkat sebagai tenaga ahli. Aceh Marathon merupakan salah satu proyek yang menggunakan DOKA 2018.

Sumber :  Kumparan.com



KPK Kembali Panggil 13 Saksi Suap Dana Otonomi Khusus Aceh

Jakarta, Baranewsaceh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 13 saksi dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (IY), Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi (AMD), Hendri Yuzal (HY) yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri (TSB) dari pihak swasta.

“Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi di Aula Diskrimsus Polda Aceh untuk tersangka IY. Para saksi terdiri dari 11 Ketua Pokja, swasta, dan staf PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK pada Senin (13/8) mendalami dugaan peran dan perintah tersangka Irwandi serta penerimaan-peneriman lain yang terkait dengan proyek-proyek Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh.

Baca Juga:  Steffy Burase 1 Jam Diperiksa KPK

“KPK juga menggali keterkaitan sejumlah proyek dengan saksi Steffy Burase yang telah beberapa kali diperiksa KPK di Jakarta sebelumnya. KPK sedang mencermati bukti-bukti baru tentang aliran dana lain terkait sejumlah proyek di Aceh,” ungkap Febri.

Steffy yang juga model itu merupakan panitia Aceh Marathon International yang sedianya berlangsung di Sabang pada 29 Juli 2018. Uang suap yang diduga diterima Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon 2018.

Steffy adalah satu dari empat orang yang sejak 7 Juli 2018 lalu dicegah bepergian keluar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Selain Steffy, tiga orang lain yang dicegah adalah Nizarli, Rizal Aswandi dan Teuku Fadhilatul Amri.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Baca Juga:  Wakil Ketua PNA Banda Aceh akan Praperadilankan KPK

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.?

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Baca Juga:  Besok, KPK Rencana Periksa Darwati A Gani

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Kunto Wibisono

Sumber: Antara/ Mercinews.com




Bupati Gayo Lues Sidak Pasar Los Kutapanjang


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru Pimpin Sidak di Los Pasar Kutapanjang  Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Kamis, (16/08/2018).

Dalam kesempatan itu Bupati Gayo Lues H. Muhammad AMru didampingi  Ketua DPRK Kabupaten Gayo Lues H. Ali Husin SH, Kadis Prindagkop Kabupaten Gayo Lues Juanda SE, Kasatpol PP Kabupaten Gayo Lues  Khairuddin S. Pd, Kadis Perhubungan Kabupaten Gayo Lues Ibrahim Saleh, Danramil 04/Kutapanjang Kapten Inf Santoso Daminto, Para Muspika Kecamatan Kutapanjang dan Pengulu Desa Kutapanjang.

Bupati Gayo Lues pada saat kegiatan Sidak tersebut mengatakan “ Kami datang ke Los Pasar Kutapanjang karena ingin mengetahui langsung ketersediaan bahan pokok yang ada saat sekarang serta ingin mengetahui harga yang dijual di Pasar ini apakah mengalami kenaikan atau masih stabil serta ingin melihat keadaan di Los Pasar Kutapanjang ini”.

Saya berharap kepada para pedagang yang ada di Los Pasar Kutapanjang agar menjaga kebersihan Pasar, serta memperhatikan barang jualannya tidak ada yang melebihi masa penggunaannya atau kadaluarsa, jelasnya. (ABDI)




KPU : Prabowo Belum Lengkapi Berkas Syarat Tanggungan Utang

Prabowo-Sandiaga daftar ke KPU. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Baranewsaceh.co – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, bakal pasangan calon capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diharuskan melengkapi atau memperbaiki beberapa dokumen syarat calon pendaftaran.

Pada Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus itu diharuskan menyerahkan surat tanggungan utang.

“(Pada Prabowo) ternyata ada satu. Syarat tentang tanggungan utang. Surat tanggungan utang,” ujar Ilham, di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Menurut Ilham, keberadaan surat itu penting. Guna, terlihat bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau memiliki tanggung jawab yang dapat merugikan keuangan negara.

“Itu kan penting juga untuk dikeluarkan nah itu tinggal dilengkapi saja. Saya kira sudah ada tinggal dilengkapi saja,” ucap Ilham menjelaskan.

Sedangkan, untuk pasangan Ketum Partai Gerindra itu di pilpres 2019, KPU meminta agar Sandiaga melengkapi surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kewarganegaraan bakal calon dan istrinya.

“Itu penting ya, itu juga belum dilengkapi. Nah itu beberapa hal yang harus dilengkapi mereka,” kata Ilham.

Melalui Liaison Officer koalisi bakal pasangan capres dan cawapres tersebut, KPU akan akan meminta mereka untuk menyerahkan beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi itu.

Tahapan perbaikan atau melengkapi persyaratan administrasi 18-20 Agustus 2018. Paslon diberikan waktu tiga hari untuk mengembalikan perbaikan dokumen sejak tanggal 20-22 Agustus 2018.

“Memang hari ini kami akan serahkan ke LO beberapa syarat calon yang harus diperbaiki atau dilengkapi. Dan kami berikan waktu beberapa hari ini,” katanya.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [bal]/Merdeka.com




Kukuhkan Paskibra 2018, H.Muhammad Amru : Kerja kita Prestasi Bangsa


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Bupati Gayo Lues H. Muhammad AMru menghadiri Pengukuhan Peserta Paskibra Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018  yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues  bertempat di Gedung Bale Musara Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Rabu (15/08/ 2018).

Acara tersebut dihadiri oleh, Waka Polres Gayo Lues, Dandim Gayo Lues dan Forkopimda Kabupaten Gayo Lues.

Dalam kesempatan itu Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru mengatakan “  Slogan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Ke 73 Tahun 2018 adalah “Kerja Kita Prestasi Bangsa”

Saya selaku pimpinan daerah Gayo Lues mengucapkan selamat kepada anggota PASKIBRA yang baru saja di kukuhkan, ujarnya.

Dia juga mengatakan “ Anda adalah pemuda yang terpilih menjadi anggota paskibra dari ribuan anak muda yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini dan sekali lagi Kerja kita Prestasi Bangsa”.

Latihan rutin dan disiplin yang diterapkan pembina kepada kalian adalah untuk kalian dapat melaksanakan tugas pengibaran Bendera dengan lancar dan sukses, ujarnya.

Dan saya berharap dengan bekal latihan kedisiplinan sebagai anggota Paskibra di Kabupaten Gayo Lues ini kalian dapat mengembangkan kemampuan sehingga dapat berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional, dan saya ucapkan terimakasih yang setinggi tingginya kepada para pembina yang telah mendidik adik adik Paskibra Kabupaten Gayo Lues, jelas H. Muahammad Amru (J. Porang)




Terkait Kasus DOKA, KPK Periksa Plt Gubernur Aceh

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah/Aceh Image

BARANEWSACEH.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Rabu  akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (15/8/2018).

Menurut Juru Bicara KPK Febridiansyah dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap  saksi untuk ‎tersangka Irwandi Yusuf (IY). Pemeriksaan dilakukan di kantor Dirkrimsus Polda Aceh,” ujarnya.

Selain itu pula ungkapnya, KPK akan memeriksa juga 13 saksi lainnya untuk penyidikan Irwandi Yusuf (IY). Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Aceh.

“Tigabelas  saksi itu seperti pejabat di Aceh, Kepala BPKS‎, Kadis Pendidikan, Kadispora, Kadis Pengairan, Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Insepktur, Kadis PUPR, ajudan Bupati, istri Irwandi Yusuf, dan pihak swasta,” kata Febri.

Untuk kasus ini, kata dia, KPK akan terus menelusuri data-data proyek dan alokasi anggaran di sejumlah dinas di Aceh terkait di DOKA. Bukti-bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOKA ini.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Editor : Divon/Esensinews.com



Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Dalam Rangka Hut RI Ke-73


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues   mengadakan  Pengukuhan Peserta Paskibra Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018  bertempat di Gedung Bale Musara Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sekira Pukul 21: 00 Wib, Rabu 15 Agustus 2018.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru, Waka Polres Gayo Lues, Dandim Gayo Lues dan para Muspida dan muspika Kabupaten Gayo Lues.

Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru mengatakan “ Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagai Generasi Muda calon penerus pembangunan bangsa harus menjadi pemuda pekerja keras, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia untuk mencapai kemajuan bersama bagi bangsa dan negara serta tetap berkomitmen menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dikatakan ” Berkaitan dengan tugas yang akan di emban pada tanggal 17 Agustus tahun 2018, maka laksanakanlah tugas yang mulia itu dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai patriot dan putra terbaik bangsa.

Kami yakin semua miliki cita-cita untuk menjadi yang terbaik dan menjadi manusia yang sukses apa pun propesi karena sesungguhnya perjuangan mencapai cita-cita adalah perjuangan yang memerlukan idelisme, kerja keras, dan juga pengorbanan yang besar. Untuk itu jadikanlah apa yang kalian terima sebagai dari bagian proses dalam meraih cita-cita yang luhur dan mulia sebagai kader penerus bangsa”. ungkap H. Muhammad Amru.

Lebih lanjut Bupati Gayo Lues berharap, kedepan ketika mendapatkan peluang serta kesempatan untuk menjadi tokoh yang memiliki peran, rajutlah kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, kerukunan di antara sesama warga bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Jelasnya.

Pantauan awak media acara tersebut juga dilakukan penyelamatan tanda anggota oleh masing-masing orang tua anggota pasukan pengibar bendera (diiringi lagu syukur).  Selain itu ucapan selamat oleh bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru  beserta Ibu Hj. Hartati Amru diikuti oleh tamu dan undangan (diiringi lagu mars Nasional) (NS)

 




Mahfud MD: Jokowi Tidak Korupsi, Anak dan Keluarganya Tidak Ikut Proyek

Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,

Jakarta, Baranewsaceh.co – Meski tidak menjadi pendamping Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019, Mahfud Md tetap menghormati Jokowi sebagai pemimpin yang baik. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Jokowi tidak terlibat korupsi.

“Secara pribadi Beliau (Jokowi) orangnya baik, secara pribadi Beliau tidak korupsi, anak-anaknya, keluarganya enggak ada ikut-ikut proyek,” kata Mahfud Md di Indonesia Lawyer Club (ILC), Rabu, 14 Agustus 2018.

Mahfud lalu menceritakan bagaimana peran seorang Jokowi hadir dalam sebuah kasus yang melibatkan korban kejahatan.

Kasus tersebut sempat menjadi buah bibir di masyarakat lantaran anak yang menjadi korban begal malah menjadi tersangka pembunuhan pelaku begal. Padahal, anak itu terpaksa menghabisi pelaku untuk membela diri.

“Setelah saya sampaikan ke Beliau, besoknya si anak ini bebas dan diberi penghargaan polisi. Ini bukti negara hadir,” tegas Mahfud.

Kasus-kasus seperti ini, kata Mahfud, banyak terjadi di Indonesia, ” Dan tidak semua diperhatikan, maka dibutuhkan orang seperti Jokowi.”

olitikus PDIP Pramono Anung menyatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji berpeluang masuk struktur tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya, nama-nama yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi,tentunya nanti diakomodasi (masuk timses),” kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Pramono mengatakan, hingga kini para Sekjen Parpol koalisi pendukung Jokowi masih menggodok nama-nama yang akan masuk dalam Tim Pemenangan. Termasuk juga membahas nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina Tim Pemenangan.

“Sampai hari ini, nama-nama untuk dewan pengarah, ketua dewan pembina, memang sedang difinalkan,” ucap Pram.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap semua pihak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, bisa masuk ke dalam timses, termasuk Mahfud dan TGB.

“Ya, kita berharap masuk semua,” kata Muhaimin.

Sumber :  Liputan6.com

#2019TETAPJOKOWI

Posted by Baranews on Wednesday, 15 August 2018




Mahfud MD Tetap Bicara 3 Kelebihan Jokowi

Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)

JakartaMahfud Md tetap memuji Jokowi meski batal jadi cawapres. Mahfud menyebut 3 kelebihan Jokowi soal kinerja dan track record.

“Saya katakan secara personal Pak Jokowi sangat baik karena 4 hal. Satu, semua lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya nggak ada sampai sekarang. Kalau ada korupsinya (sudah ) kena. Keluarganya ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia (Jokowi) sendiri bersih,” ujar Mahfud Md dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne seperti dikutip detikcom, Rabu (15/8/2018). Meski mengatakan ada 4 hal, Mahfud akhirnya bicara 3 poin.

Kedua, Jokowi disebut Mahfud Md sosok yang tegas. Mahfud mencontohkan soal gugatan UU No 2/2018 tentang MD3 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang kemudian pasal tersebut dibatalkan MK.

Soal UU MD3, Jokowi disebut Mahfud mengajak bicara sejumlah ahli hukum tata negara, di antaranya Harjono dan Maruarar Siahaan. Jokowi disebut menolak lobi politik seperti yang disarankan Mahfud Md terkait UU MD3.

“Pak Jokowi bilang, ‘Pak Mahfud, untuk apa lobi? Itu kan sudah benar hukumnya, kalau saya ambil keputusan ini, hukumnya sudah benar kan? Karena itu, untuk apa saya lobi, biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan saja,'” sambung Mahfud.

Ketiga, Jokowi disebut Mahfud sangat responsif terhadap masukan. Mahfud mencontohkan soal perlawanan M Irfan Bahri terhadap begal di Bekasi yang malah membuat Irfan berstatus tersangka.

“Saya bersama Bu Yenti Garnasih ketemu Presiden, ‘Pak ini nggak bener nih. Menurut Kitab UU Hukum Pidana, orang bela diri ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kok tiba-tiba tersangka?’ Pak Presiden, ‘Oh betul, Pak, ada aturan itu?’ ada,” kata Mahfud menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi membahas kasus pemotor melawan begal.

“Saya biasanya peristiwa ini nggak dengar, saya catat saya selesaikan,” ujar Mahfud bicara soal janji Jokowi. “Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden responsif,” sambungnya.

Di luar apresiasi itu, Mahfud menegaskan tetap membantu Jokowi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi Mahfud tak ingin ikut campur dalam urusan politik.

“Saya ikut Pak Jokowi dalam kenegaraan, dalam politik ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik tentu saya di BPIP harus mundur karena ini ideologi, sehingga saya di sini saja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya,” papar Mahfud.

(fdn/tor)/Ferdinan – detikNews




Kekayaan Jokowi Hanya Bertambah Rp1 Miliar

Presiden Joko Widodo sekaligus Calon Presiden periode 2019-2024. Foto: MI/Rommy.

Jakarta, Baranewsaceh.co : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Total harta kekayaan Jokowi mencapai Rp50,2 miliar.

Berdasarkan LHKPN yang diakses Medcom.id dari http://elhkpn.kpk.go.id pertanggal 14 Agustus 2018, harta Jokowi terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergerak, Jokowi tercatat memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Jakarta Selatan. Total aset mantan Wali Kota Solo itu bernilai Rp43.888.588.000.

Untuk harta bergerak, Jokowi memiliki sejumlah alat transportasi yaitu satu unit mobil Suzuki Pick Up, dua unit mobil Isuzu Truck, dua unit mobil Mercedes-Benz, satu unit mobil Daihatsu Espass, satu unit Nissan Grand Livina, satu unit mobil Isuzu Panther St. Wagon.

Kemudian satu unit mobil Toyota Kijang Innova, satu unit mobil Nissan Juke, satu unit motor Yamaha Vega, dan satu unit motor Chopperland Chopper. Total aset bergerak Jokowi itu senilai Rp1.083.500.000.

Tak hanya alat transportasi, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp360.000.000. Sementara kas dan setara kasnya senilai Rp6.109.234.704. Jokowi tercatat memiliki utang sebesar Rp1,1 miliar.

Harta kekayaan Jokowi hanya naik Rp1 miliar dari LHKPN sebelumnya, yang dilaporkannya pada 2017 lalu. Di mana dalam laporan itu, total kekayaan Jokowi sebesar Rp49.062.239.628.

(FZN) –Metrotvnews.com




Refleksi 13 Tahun Perdamaian Aceh

Ditulils oleh : Adam Zainal

Tabir malam menjadi bukti, bisingnya siang menjadi saksi 13 (tiga belas) tahun Nanggroe Aceh ini damai, Pasca penandatanganan Nota kesepahaman antara GAM dengan RI pada 17 Agustus 2005 silam di Helsinky, Firlandia. 15 Agustus bukan 17 Agustus.

Di meja perundingan Helsinky, kesepakatan kedua belah pihak telah melahairkan Nota kesepahaman Memorandum Of Understanding atau yang lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinky yang menyembutkan keistimewaan Aceh bisa berdiri sendiri (Self Government) yang artinya menata pemerintahan sendiri.

Selamat tiga belas tahun perdamaian Aceh, dan selamat dengan janji-janji yang tertuang dalam poin-poin MOU Helsinky yang sudah terealisasi ataupun yang belum terealisasi sama sekali.

Pagi itu (15 Agustus 2005), Rakyat Aceh menantikan sebuah kebahagiaan yang dipadukan dengan rasa kekhawatiran dan kegelisahan. Begitu mendapat kabar bahwa GAM dan RI telah berdamai, tentu sebagian Rakyat Aceh menyambut baik akan perdamaian itu. Betapa tidak, konflik bersenjata yang telah membara selama 30-an tahun lamanya, berakhir juga. Namun dibalik berita perdamaian antara kedua belah pihak tersebut, ternyata menyisakan kekhawatiran yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Kini, usia perdamaian Aceh sudah memasuki tahap dasawarsa. 13 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengobati luka lara truama, dilema dan keterpurukan serta ketertinggalan disemua lini, termasuk sektor ekonomi, kesejahteraan, Pendidikan dan kesehatan, serta sektor Infrastuktur dan pembangun materil maupun moril, serta keadilan sosial bagi Rakyat Aceh pada umumnya.

Refleksi 13 tahun perdamaian Aceh, kita bisa melihat dan bisa menilai sendiri capaian-capaian apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh dan apa-apa saja yang belum dicapai oleh pemerintah Aceh pada kurun waktu 13 tahun belakangan ini. Refleksi ini perlu di edukasi kembali, mengingat generasi baru Aceh tidak semuanya peka dan mengerti dengan sejarah perdamaian ini.

Pasca perdamaian Aceh, kita hidup seperti dalam mimpi dan angan-angan yang besar, bermakna kita hidup dalam aspek penuh kepura-puraan. Buktinya, sampai dengan hari ini masih banyak butir-butir MOU yang belum di Implementasikan dan jauh dari kata terealisasi. Mengingat masa dan waktu yang terhitung lama (13 tahun), Pemerintah belum mampu membawa perubahan baru untuk Aceh dalam sektor Pembangunan, Ekonomi, Kesejahteraan dan sebagainya.

Kemudian, dalam butir-butir MOU Helsinky, Aceh punya hak mengatur diri sendiri (Self Goverment) serta memikili kewenangan dan keistimewaan. Namun itu hanya tertulis dibuku hijau perdamaian (buku MOU), akan tetapi semua itu sama sekali tidak terealisasi dan terwujud dengan semestinya sampai dengan saat ini.

Disamping itu, kita berharap pemerintah Aceh, dan semua elemen Rakyat Aceh untuk lebih fokus menjalankan Roda pemerintahan Aceh sesuai dengan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang tersebut didalam butir-butir perdamaian Helsinky. Hal ini juga bermanfaat sebagai pemeliharaan terhadap kemurnian sejarah tentang perjuangan panjang rakyat Aceh.

Pada peringatan perdamaian Aceh tahun ini kita berharap semoga akan ada pihak-pihak yang bersedia untuk memberikan edukasi terhadap kaum muda Aceh, supaya generasi Aceh kedepan lebih Melek terhadapa sejarah dan butir-butir MOU Helsinky, Guna untuk sama-sama mencari jalan keluar supaya janji-janji yang telah disepakati bersama antara GAM-RI tersebut segera terealisasi sebagaimana mestinya.

Sejauh ini, semua elemen Rakyat Aceh sudah mampu merawat dan menjaga perdamaian Aceh ini dengan penuh kedamaian dan keikhlasan. Namun, Harapan kita bersama sebagai Rakyat Aceh pada umumnya hanya mengharapkan supaya butir-butir MOU Helsinky tersebut segera terealisasi.

“SalamDamai Aceh Ku”
Penulis : Adam Zainal alias Kinet BE




13 Tahun MOU Helsinky, Ria Faradipa : Kaum Muda Butuh Edukasi

BIREUEN, BARANEWSACEH.CO – 15 Agustus menjadi sebuah tanggal yang memiliki makna sejarah yang besar bagi Rakyat Aceh. 13 tahun lalu tepatnya pada 15 Agustus 2005 telah ditandatangani satu Nota Kesepahaman Damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak Republik Indonesia (RI) di Helsinky, Finlandia. Perundingan tersebut bermaksud untuk melakukan perdamaian antara pihak GAM dengan RI dan melahirkan butir-butir perdamaian yang disebut dengan Memorandum Of Understanding yang lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinky.

Perdamaian Aceh itu terwujud selama berakhirnya perang panjang Antara GAM dengan RI, setelah terjadi konflik berkempanjang dalam waktu 30 tahun lamanya, Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan mengakhiri perang senjata. Dan 2018 menjadi tahun ke-13 peringatan MOU Helsinky yang jatuh pada hari ini.

“Peringatan ini seharusnya bukanlah sekedar ceremony namun juga sebagai moment untuk refleksi history bagi kita rakyat Aceh ,”Ujar Ria Faradipa, salah satu aktivis muda Bireuen, selasa (15-08-2018).

Menurutnya, pada usia perdamaian yang ke-13 tahun ini bukan lagi usia yang masih belia, yang setiap rakyat dan pemerintah masih dalam masa berbenah dari konflik.

 

Pada tahun ini usia perdamaian sudah dasawarsa kedua, tahunnya melakukan aksi, dan saya melihat pemerintah sudah melakukannya meskipun belum optimal dan sempurna, saya percaya itu adalah bagian dari proses dan kita berharap sebuah keberhasilan kedepannya , “Ungkap perempuan mahasiswi tingkat akhir ini.

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, kaum muda generasi setelah perdamaian ini dikhawatirkan tidak memahami betul akan makna dari peringatan MOU Helsinki tersebut.

“Kita sangat berharap ada tim bentukan daripada pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang history-history menyangkut kejadian sakral ini mengingat kaum-kaum muda sekarang banyak yang tidak mengerti bagaimana sejarah MOU sebenarnya , “Lanjutnya.

Hal ini juga bermanfaat sebagai pemeliharaan terhadap kemurnian sejarah tentang perjuangan panjang rakyat Aceh.

Pada peringatan tahun ini kita berharap semoga akan ada pihak-pihak yang bersedia untuk memberikan edukasi terhadap kaum muda Aceh, “Tutupnya.(Adam)




Polisi Amankan Wanita Asal Aceh Bawa 1 Kg Sabu-Sabu di Bandara Kualanamu

Arsip Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah memeriksa narkoba jenis sabu-sabu hasil pengungkapan yang akan dimusnahkan di Semarang, Selasa (15/5/2018). BNNP Jateng memusnahkan sabu-sabu dengan total berat 3,2 kilogram atau senilai sekitar Rp3,2 miliar dari empat tersangka (satu diantaranya tewas ditembak karena melawan petugas) jaringan pengedar di Semarang, Kebumen, dan Cilacap. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Medan, Baranewsaceh.co  – Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengamankan wanita berinisial N (32) warga Desa Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh membawa 1 kg sabu-sabu, di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandy Priambodo di Medan, Selasa, mengatakan, penangkapan Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang membawa sabu-sabu dari Medan ke Bandara Kualanamu untuk berangkat ke Bandar Lampung.

Selanjutnya, menurut dia, tim melakukan pengawasan sampai ke Bandara Kualanamu.

“Setelah tersangka sampai di bandara, tim menunjukkan identitas dari kepolisian dan meminta Ibu Rumah Tangga (IRT) itu, masuk ke mobil dan membawa barang koper miliknya,” ujar AKBP Raphael.

Ia mengatakan, setelah sampai di Jalan Letda Sudjono simpang pintu tol Bandar Selamat Medan, tim melakukan pemeriksaan koper tersangka dan ditemukan satu bungkus plastik besar yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

Saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa narkoba itu miliknya dan akan diantar ke Bandar Lampung.

“Petugas mengamankan tersangka dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucap dia.

Raphael menambahkan, tersangka pernah sekali berhasil mengirimkan 0,5 kg sabu-sabu ke Palembang. Narkoba tersebut dimasukkan ke pakaian, kemudian dibungkus dan dimasukan ke dalam koper.

“Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan penangkapan narkoba itu, dan kemungkinan melibatkan jaringan Malaysia-Aceh-Medan dan Bandar Lampung,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan.

Pewarta: Munawar Mandailing
Sumber: Antara




DPRK Gayo Lues Menggelar Rapat Paripurna Tentang Pembahasan Laporan Nota Pertanggungjawaban APBK 2017


GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues menggelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tentang Pembahasan Nota Pertanggungjawaban (APBK) Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Qanun lainnya Masa Sidang II Tahun 2018 yang bertempat di kantor DPRK Jalan Datok Sere No. 1 Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru, Ketua DPRK Gayo Lues H.Ali Husin,SH,  dan Forkopimda Kabupaten Gayo Lues.

Ketua DPRK Gayo Lues H.Ali Husin,SH dalam sambutannya mengatakan “ Kedepan kita akan menghadapi rapat pembahasan perubahan anggaran tahun 2018.

Dia mengatakan bahwa seharusnya penyanpaian rancangan KUA dan PPHS sudah di terima DPRK pada minggu ke 2 bulan Juli 2018.  Tetapi kami menyadari keterlambatan tersebut bukan disengaja akan tetapi karena kesibukan dari saudara Bupati dalam melaksanakan tugas termasuk persiapan PKA dan tugas tugas yang lainnya, dan ada beberapa perubahan Qanun supaya disampaikan sehingga dapat dimasukkan ke dalam legisterasi DPRK Gayo Lues, kata H. Ali Husin,SH.

Senada dengan itu Bupati Gayo Lues H.M.Amru dalam sambutannya mengucapkan Terima kasih kepada DPRK yang telah mengagendakan rapat Pembahasan rancangan qanun Pertanggung jawaban APBK 2017 dan qanun lainnya.

Laporan APBK 2017 telah di serahkan dan di audit oleh BPK dan mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian.  Untuk Kabupaten  Gayo Lues telah 4 kali berturut mendapatkan penilaian tersebut sampai dengan Tahun 2017, sebut H. Muhammad Amru.

Selain itu dikatakan Bupati Gayo Lues “ Laporan pertanggung jawaban APBK merupakan realisasi dari kinerja pemerintah.  Laporan pertanggung jawaban telah di sampaikan pada 30 Juli 2018 dan terjadi keterlambatan selama 2 Minggu dari waktu yang ditentukan.

Rancangan perubahan qanun retribusi perlu di refisi dari DPRK dan diharapkan dapat dibahas sehingga dapat disahkan berbarengan dengan qanun pertanggung jawaban APBK 2017, jelasnya.

Bupati Gayo Lues juga berharap dan menghimbau kepada ketua MPU agar melaksanakan shalat istiqa untuk minta hujan, dan seruan ini agar dapat di lanjutkan dan dilaksanakan setelah Shalat Jum’at di seluruh masjid yang ada di Kabupaten  Gayo Lues. (ABDI)




KIP Kabupaten Gayo Lues Tetapkan Daftar Calon Sementara Bacaleg 2019

GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –   Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues menetapkan 271 figur sebagai calon anggota legislatif (caleg) sementara untuk DPRK Gayo Lues.

Penetapan daftar calon sementara itu dilakukan dalam rapat pleno KIP Kabupaten Gayo Lues, pada Rabu 11 Agustus 2018.

Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Said Abdullah, SE, Senin, (13/08/2018) mengatakan  “Kami sudah menetapkan DCS. Dari semua figur yang diusulkan partai politik, KIP sudah menetapkan 217 sebagai caleg sementara untuk DPRK Gayo Lues,” ujar Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues.

Said Abdullah, SE  juga mengatakan, 217 caleg sementara tersebut telah lulus semua syarat yang ditetapkan KIP Kabupaten Gayo Lues. Untuk itulah KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkannya sebagai caleg sementara dan mengumumkannya kepada publik.

Maksud dari pengumuman DCS tersebut, kata Said Abdullah, adalah mendapat respon masyarakat. Artinya, jika seorang caleg ada masalah, terutama bermasalah dengan syarat pencalonan, maka masyarakat silahkan mengadu ke KIP. Dia berharap agar masyarakat senantiasa aktif melihat DCS melalui media.

Berikut Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues  Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tiga Dapil. (ABDI)

Dapil I

Dapil II

Dapil III




Isu Mahar Sandiaga Berpotensi Langgar UU Pemilu dan Tipikor

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno saat menghadiri Ancol Aquathlon, Minggu (12/8). Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta, Baranewsaceh.co : Tudingan pemberian mahar Rp1 triliun yang dialamatkan kepada Sandiaga Uno oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief perlu diusut. Pasalnya, tudingan itu jika benar berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu dan Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, larangan mahar politik sudah tercantum jelas pada Pasal 228 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, Titi menilai, tudingan Andi Arief harus bisa diusut secara tuntas.

“Pasal 228 UU 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas dan terang benderang. Bahwa partai politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun,” kata Titi saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Minggu, 12 Agustus 2018.

Dalam konteks itu, ketika sudah ada dugaan terbuka di ruang publik soal pemberian imbalan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) musti bergerak cepat dan proaktif untuk menelusuri dan menindaklanjutinya. Kerja cepat Bawaslu, kata dia, diperlukan untuk menjaga kepercayaan pada proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Pasalnya, jika kredibilitas prosesnya diragukan oleh masyarakat, akibatnya animo masyarakat pada pelaksanaan pemilu akan menurun. Isu ini juga dinilai sangat menciderai kredibilitas serta marwah pemilu dan demokrasi Indonesia.

Lebih lanjut, jika tudingan mahar politik itu benar, hal itu bisa termasuk dalam praktik suap dalam KUHP maupun UU Tipikor.  “Apalagi kalau melibatkan para penyelenggara negara, bisa dikategorisasi sebagai tindak pidana korupsi,” tutur dia.

Meski pasal pidana suap tidak tercantum dalam UU Pemilu, Bawaslu diminta bergerak progresif untuk melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum dengan mengoptimalisasi seluruh peraturan perudang-undangan terkait. “Termasuk ketentuan pidana umum dalam KUHP berkaitan dengan suap,” ujarnya.

Titi juga menyatakan, Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran uang dan penerimaanya. Apalagi, jika melibatkan penyelenggara negara.

“Terpenting lagi agar ini tidak hanya sekedar jadi spekulasi di masyarakat saja. Bawaslu punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum,” tutur dia.

Namun begitu, menurut Titi, isu ini harus dibuat jelas agar tidak menjadi polemik dan blunder.
Bawaslu, kata dia, harus bisa menelusuri kebenarannya. Sebab, ia menilai, tudingan yang dilempar Andi Arief bisa saja fitnah belaka.

“Kalau fitnah maka harus ada proses hukum. Demikian pula sebaliknya kalau terbukti ada pemberian uang. Sebagai pemilih, kita sama-sama ingin pemilu bersih dan bebas fitnah,” tegas Titi.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim mengatakan, tudingan Andi Arief kepada Sandiaga tidak termasuk ranah pidana umum atau korupsi. Menurut dia, KPK tidak perlu terlibat dalam pengusutan tudingan itu.

“Pemeriksaan pidana pemilu itu ranahnya Bawaslu dan Sentra Gakumdu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief menuding ada transaksi antara Sandiaga dengan PKS dan PAN terkait penunjukannya sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, masing-masing dari PKS dan PAN menerima Rp1 miliar dari Sandiaga.

Kesepakatan mengenai mahar ini dibeberkan tim kecil dalam konsolidasi bersama pada Selasa, 8 Agustus 2018. Saat itu, Demokrat meminta penjelasan mengenai nama Sandiaga Uno yang muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Pasalnya, nama tersebut baru muncul setelah formulasi nama-nama lainnya di bursa.

Sementara itu, Sandiaga juga telah memastikan tak ada mahar Rp1 triliun kepada PKS dan PAN untuk kampanye. Hal itu menanggapi adanya dugaan mahar yang disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

“Kita bisa pastikan itu tidak benar. Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang,” ungkap suami Nur Asia itu.

Kendati demikian, Sandiaga akan membantu logistik kampanye untuk pemenangan dirinya dan Prabowo. Kampanye dijadwalkan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Rencana pembiayaan kampanye itu sangat pasti harus jadi pemikiran semua karena kampanye ini kan tidak murah, harus didukung oleh logistik yang kuat,” ujar dia.




Ketua Timses Jokowi Sebaiknya Tokoh Muda Islam

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(DETIK.COM)

Jakarta, Baranewsaceh.co : Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mematangkan komposisi susunan tim sukses dan pemenangan Pilpres 2019. Ketua Timses Jokowi diharapkan sosok muda dan mewakili kalangan Islam.

“Saya kira sebaiknya ketua timses punya elemen warna hijau, lagi-lagi untuk bisa jawab isu sara,” kata Pengamat Politik Indobarometer M.Qodari di acara Primetime News Metro TV, Minggu, 12 Agustus 2018.

Qodari menilai posisi Ma’ruf Amin sebagai cawapres masih belum cukup membentengi isu sara. Untuk itu, ketua timses dari kalangan Islam nantinya memiliki tugas menangkis segala macam isu sara yang menyerang Jokowi saat masa kampanye nanti.

“Jadi ibarat pertarungan sepakbola itu yang namanya bek ada dua, bek kiri dan kanan sama-sama dia jawab isu yang sama,” ujarnya.

Selain mewakili kalangan Islam, ketua timses juga diharapkan diemban oleh sosok muda. Ada kekhawatiran ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya pemilih dari kalangan usia muda beranjak pergi.

“Karena lihat figur Ma’ruf Amin yang sudah sangat senior,” ucapnya.

Meski begitu, Qodari yakin suara Jokowi dari kalangan pemilih muda tak pergi. Apalagi, gaya komunikasi Jokowi dalam beberapa kesempatan banyak menggandeng kalangan milenial.

“Tetapi kalau timsesnya juga orang muda akan lebih mudah jangkau kalangan milenial,” pungkasnya.

(JMS)

Whisnu Mardiansyah – Metrotvnews.com




Jokowi Pakai Kemeja Ala Generasi Milenial Bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata”

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, Baranewsaceh.co – Kemeja putih bertuliskan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” yang dipakai bakal calon presiden Joko Widodo mencuri perhatian masyarakat yang mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (12/8/2018).

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mengatakan, gaya berpakaian itu atas inisiatif dan kreativitas ayahnya sendiri. Menurut Kaesang, gaya berpakaian tersebut bentuk representasi anak muda atau generasi milenial.

“Bapak kan sudah gaul, iyalah (milenial). Anaknya juga masih muda-muda,” kata Kaesang usai mengantar Jokowi tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu.

Kaesang yang tampil kasual dengan kaos putih, celana jeans, dan sneakers keluar bersamaan dengan putri bungsu bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa.

Jokowi memang tampil unik dengan kemeja putih bercorak tulisan yang ada di bagian depan. Tulisan “Bersih, Merakyat, Kerja Nyata” itu tampak ngejreng dalam aneka warna.

Adapun, tes kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus diikuti bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Nantinya, tim dokter akan memberikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Selanjutnya, KPU akan menggunakan hasil itu untuk mengumumkan apakah dapat disahkan sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Kompas TV Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba di RSPAD Gatot Soebroto pada Minggu (12/8) pagi.

PenulisReza Jurnaliston

Sumber : KOMPAS.com




Koalisi Jokowi Gaet Ulama Untuk Masuk Dalam Tim Pemenangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Jakarta, Baranewsaceh.co – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menyertakan unsur ulama dalam tim pemenangan. Perwakilan dari kelompok keagamaan dinilai penting dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya akan mengusulkan beberapa tokoh agama untuk memenuhi unsur tersebut.

“Ya tentu kita akan mengusulkan siapa yang masuk kepada tim dari berbagai kelompok agama, itu penting,” ujar Karding usai rapat koordinasi bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Saat ditanya apakah tokoh agama tersebut dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Karding mengiyakan unsur agama diambil dari dua lembaga keagamaan tersebut. Namun ia enggan mengungkap apakah tokoh-tokoh tersebut berasal dari NU dan MUI atau hanya salah satunya.

“Kita sepakat merahasiakan dulu,” katanya.

Sementara itu, diwawancara di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi membenarkan kalau KIK akan menggandeng tokoh dari ormas agama ke dalam struktur tim pemenangan. Tokoh dari Muhammadiyah hingga NU akan digandeng.

“Karena banyaknya minat kalangan di luar parpol yang mendukung juga menjadi tim sukses, maka kita ya sesuaikanlah proporsinya nanti dengan kebutuhan, bahkan ada juga dari kalangan di luar nonparpai politik yang ormas. Yang tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Nanti akan diumumkan oleh Pak Jokowi,” ucap Arwani.

Seperti diketahui, Koalisi Jokowi telah membentuk tim pemenangan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Rencananya, tim pemenangan tersebut akan terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengarah dan Ketua Tim Kampanye Nasional yang nantinya akan membawahi 11 direktorat. (mae/gbr)/Marlinda Oktavia Erwanti, Peti – detikNews




Maruarar Sirait dan Bupati Sumedang terpilih siap menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin

Ara dan Bupati Sumedang. ©2018 Merdeka.com

BARANEWSACEH.CO – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meyakini bakal capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kerja nyata berupa pembangunan dan lainnya sudah dapat dirasakan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Ara sapaan Maruarar mengatakan, munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, Ma’ruf dipilih sebagai penghormatan kepada ulama.

“Pak Jokowi memilih Ma’ruf Kiai Haji Amin, tokoh muslimnya luar biasa, dia sangat senior,” kata Ara di sela-sela pagelaran budaya bertema ‘Atraksi Kuda Renggong Menggetarkan Dunia’ di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (12/8).

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Sumedang Dony Munir Ahmad, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Tokoh Masyarakat Sumedang, Seniman dan ribuan masyarakat Sumedang.

Menurut Ara, tepatnya dengan Ma’ruf Amin yang dipilih menunjukkan jika Jokowi sangat menghargai para ulama. “Jadi pak Jokowi tidak merasa terjebak, saya berteman dengan Pak Jokowi sudah lama. Dia mengajarkan perilaku politik. Kami bersaing visi, misi, rekam jejak, dan program tidak pernah menjebak jebakan,” katanya.

Ara optimistis rakyat akan bekerja keras memenangkan Jokowi. “Menang di Jawa Barat dan Indonesia. Saya pikir di Jawa Barat, banyak pengembangan telah dilakukan oleh Jokowi,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumedang itu.

Bupati Sumedang terpilih yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dony Munir Ahmad mengaku sebagai kader NU sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya sebagai kader NU dan PPP punya tanggung jawab untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dia (Ma’ruf) adalah pemimpin besar NU. Sebagai kader NU memiliki tanggung jawab moral untuk menang,” kata Dony.

Dony menyatakan, pihaknya akan berkerja keras untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 medatang. Dia beralasan, Jokowi sudah banyak memberikan kerja nyata bagi rakyat Sumedang. Jokowi juga dinilai bersih, merakyat dan perfomnace tidak berubah dan lainnya.

“Kegiatannya jelas, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya sudah dapat dirasakan rakyat Sumedang,” katanya. [gil]/Merdeka.com/Muhamad Agil Aliansyah




TGB Mantap Dukung Jokowi Tuntaskan Dua Periode

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB M Zainul Majdi, ketua DPD Partai Demokrat NTB

JAKARTA, BARANEWSACEH.CO – Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhamad Zainul Majdi kembali memantapkan komitmennya mendukung Presiden Joko Widodo meneruskan kepemimpinan untuk periode kedua.

Penegasan disampaikan gubernur yang beken disapa dengan inisial TGB (Tuan Guru Bajang) itu, ketika ditanya apakah dirinya ditawari masuk dalam tim pemenangan pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Enggak ada tawar-tawarin apa. Enggak ada bicara tawaran. Tapi komitmen saya seperti yang saya sampakan bahwa untuk keberlanjutan kemaslahatan kita semua ya menurut saya bapak Jokowi harus menuntaskan di periode kedua,” ucap TGB.

Hal itu disampaikannya saat menjawab jurnalis, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas penanganan tanggap darurat bencana gempa di Lombok, NTB.

“Nah ini satu contoh sederhana yang menarik di NTB ya. Jadi kenapa relatif kami di NTB itu bisa agak cepat untuk menangani tanggap darurat? Karena infrastruktur di NTB itu diguncang dengan 7,0 (SR), diguncang dengan 6,4, diguncang terakhir dengan 5,9, itu relatif kuat. Kenapa dia kuat, karena dalam sepuluh tahun terakhr kita menyiapkan infrastruktur transportasi yang kokoh,” tuturnya.

Hal itu menurutnya membuktikan bahwa perhatian pada infrastruktur tidak hanya bisa menciptakan daya saing lebih tinggi, gerak ekonomi yang lebih baik dan sehat, tetapi juga busa berguna pada kondisi emergency.

“Kita tidak bisa bayangkan kalau infrastruktur di NTB itu misalnya tidak kuat diguncang tiga gempa besar itu. Habislah kita semua. Tapi sekarang alhamdulillah jalur-jalur utama itu semua fungsional, jembatan juga bagus. Artinya apa, pembangunan infrastruktur itu penting sekali. Tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga mitigasi bencana,” tuturnya.(fat/jpnn)/jpnn.com




Tetap Dukung Jokowi, PSI Minta Tidak Golput

Jakarta, Baranewsaceh.co  – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan bahwa PSI tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Meskipun Jokowi akhirnya tidak memilih calon wapres ideal PSI Mahfud MS.

“Sampai sekarang (PSI) tetap mendukung Presiden Joko Widodo meskipun Jokowi tidak memilih Mahfud MD sebagai cawapres,” ujar Grace di Jakarta, Sabtu (11/8).

PSI, kata Grace memahami situasi pelik yang dihadapi presiden dalam mengambil keputusan mengenai calon wakil presiden. PSI juga tetap akan mendukung Jokowi sampai hari ini dan dalam Pemilihan Presiden 2019.

“PSI memohon kepada semua pemilih agar tetap solid mendukung Pak Jokowi, tidak golput dan sama-sama mencoblos pada tanggal 17 April tahun depan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” imbuh dia.

Bagi PSI, kata Grace, sosok Jokowi mencerminkan perubahan penting elite politik Indonesia dan mewakili nilai yang kami yakini tentang pembaharuan, egalitarianisme, kerja keras, dekat dengan rakyat, sederhana dan bersih. Jokowi, menurut dia adalah pendobrak atas kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli oleh para ningrat politik nasional.

“Jokowi mewakili semangat zaman, semangat kami kaum muda, dan karena itu kami akan terus melanjutkan dukungan itu,” ungkap dia.

Dari sekian elite nasional, lanjut Grace yang paling dekat dengan semangat PSI adalah sosok Mahfud MD. Menurut dia, Mahfud adalah tokoh independen, berintegritas, profesional, berpengalaman dalam melayani publik dalam skala nasional, dan relatif masih muda.

“Mahfud adalah juga figur yang relatif inklusif untuk berbagai golongan, dan karena itu kami sejak awal berharap dan mendukung Mahfud MD untuk menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi,” terang dia.

Namun, Grace mengatakan rupanya partai-partai yang ada di dalam koalisi mempunyai pandangan lain soal calon wakil presiden. Dia beranggapan pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah hasil maksimal yang didapatkan dari komunikasi antara partai dan presiden Jokowi.

“Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran tentang perlunya partai politik yang mempunyai visi inklusif untuk seluruh bangsa,” tutur dia.

Sumber: BeritaSatu.com




Cak Imin: PKB Tetap Dukung Jokowi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, Baranewsaceh.co — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri acara pertemuan seluruh ketua umum serta sekretaris jenderal partai pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Kehadiran Muhaimin dinantikan sebab bendera PKB tak terlihat di antara bendera-bendera partai pendukung lainnya yang dipajang sebelum pintu masuk Restoran Plataran, Menteng. Ketiadaan bendera PKB memunculkan kabar PKB akan hengkang dari koalisi pendukung Jokowi.

Kepada wartawan, Muhaimin menegaskan bahwa PKB tetap bergabung di koalisi pendukung Jokowi. Pernyataan Cak imin itu sekaligus membantah kabar PKB akan hengkang dari koalisi Jokowi.


“PKB tetap bergabung. Bahasa bisnisnya apa?,” kata Cak Imin, Kamis (9/8).

Joint,” jawab sejumlah orang di Restoran Plataran.

Cak Imin yang mendengar hal itu langsung tertawa dan memilih masuk restoran. Istilah Join merupakan istilah yang didengungkan Muhaimin untuk menjadi cawapres Jokowi. Dia bahkan mendirikan posko Join atau Jokowi-Imin di sejumlah daerah.

Cak Imin datang ke estoran Plataran mengenakan kemeja putih dengan logo PKB di dada kirinya. Muhaimin datang didampingi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

PKB belum pernah secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi meski telah menghadiri sejumlah pertemuan koalisi sebelumnya.

Selain Cak Imin, sejumlah ketua umum partai koalisi lainnya telah hadir seperti Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum Nasdem Surya Paloh, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. juga hadir di Restoran tersebut.

“Yang penting kita Join dulu,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, saat disinggung soal hasil Muspimnas PKB yang mengasilkan tiga opsi, ia hanya mengisyaratkan tetap bergabung dengan koalisi Jokowi.

Ketika disinggung soal nama Mahfud MD yang akan dideklarasikan sebagai cawapres, Cak imin hanya mengatakan, “Pak Mahfud adalah keluarga kita juga.”(ugo)/Christie Stefanie & Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia




Jawara dan Ulama Banten Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Massa Jawara dan Ulama mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin (Bahtiar/detikcom)

Serang , Baranewsaceh.co – Massa mengatasnamakan Jawara dan Ulama Banten melakukan deklarasi di Lapangan Boru, Curug, Serang. Mereka memberikan dukungan kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin, yang asli Banten.

Dalam deklarasi itu, hadir beberapa ulama, seperti Embay Mulya Syarief, Kiai Yusuf Al Mubarok, dan beberapa organisasi jawara. Embay Mulya Syarief, yang datang dalam deklarasi, mengatakan munculnya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden memberikan euforia kepada warga Banten.

Jokowi dinilai memberikan penghargaan kepada masyarakat Banten dengan dipilihnya nama tersebut sebagai wakil presiden.

“Memang ini semacam euforia. Masyarakat Banten merasa dihargai dengan dimunculkannya Kiai Ma’ruf,” ujarnya di Serang, Banten, Jumat (10/8/2018).

Ma’ruf, yang asli Banten, selama ini dikenal sebagai ulama yang pendekatannya adalah dakwah. Dia juga dinilai mampu meredam gejolak politik, khususnya terkait isu SARA.

“Beliau mampu meredam gejolak SARA dan kompeten,” ujarnya.

Selama ini, menurutnya, Ma’ruf juga punya kepedulian terhadap warga Banten, khususnya di selatan Banten. Ia ingat, pada Sabtu (4/8), bertemu dengan Ma’ruf Amin dan membicarakan soal pemberdayaan masyarakat di Banten.

“Beliau bicara soal Banten selatan, soal pemberdayaan supaya masyarakat bisa menikmati terus menyejahterakan santri dan kiai salafi,” ujarnya.

Kiai lainnya, Matin Syarqawi, mengatakan Ma’ruf Amin dinilai sebagai putra terbaik Banten. Ada hubungan dia dengan kakek buyutnya dengan Syekh Nawawi Al Bantani asal Tanara.

Yang jelas, beliau putra terbaik Banten dan memang dalam sejarah harus terjadi. Harus ada tokoh lokal yang punya pengaruh nasional,” ujarnya.

Sebagai pembina relawan Bintang 9 Wali, Matin juga mengatakan yakin isu SARA bisa diredam. Alasannya, jika dibiarkan, isu tersebut menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa yang cinta Pancasila dan NKRI. (bri/rvk)

Bahtiar Rifa’i – detikNews