banner 728x150

AID Sosialisasi SVLK dan Peluang Pengembangan Hutan Rakyat di Abdya

by
Peserta AID Sosialisasi SVLK

* (Forum Petani Hutan Rakyat di Aceh Barat Daya terbentuk)

Baranewsaceh.co, Banda Aceh – Atjeh Internasional Development (AID) bekerjasama dengan Multi Forestry Programme (MFP3), mengadakan workshop sosialisasi pengelolaan hutan rakyat berstandar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan peluang Pengembangan Hutan Rakyat kepada para petani hutan hak, Industri Pengolahan Kayu (IPK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindagkop-UKM, dan BAPPEDA Aceh Barat Daya serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Aceh Barat Daya, pada tanggal 30 Juli 2016. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Selatan.

Thaifa Herizal, Direktur Eksekutif AID, dalam pembukaan kegiatan tersebut, mengatakan bahwa SVLK ini bersifat mandatory dan merupakan komitmen nasional yang memerlukan dukungan semua pihak,  SVLK ini wajib berlaku sejak 1 Januari 2015. “Potensi hutan hak di Aceh Barat Daya sangat besar, dengan luas 5.748 Hektar dan taksiran pohon berjumlah 2.299.000 batang.“ Ini merupakan asset daerah sebagai bahan baku industri kayu, bila dikelola dengan baik akan  meningkatkan kesejahteraan petani hutan hak di Aceh Barat Daya. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kewajiban memfasilitasi, karena ini adalah mandat negara untuk mensejahterakan rakyat” Tambah Alumni Teknik Industri USM.

Salah satu hasil dari kegiatan sosialisasi ini adanya kesepakatan membentuk sebuah forum petani hutan hak di Kabupaten Aceh Barat Daya oleh para petani yang hadir. Tujuan dari forum ini adalah petani hutan hak akan memperjuangkan untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu (SVLK), sehingga kayu yang yang berasal dari Aceh Barat Daya berlebel “V-Legal”, dan usaha ini akan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Aceh serta AID.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Pedampingannya dilakukan fokus kepada petani hutan rakyat yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Kayu Jabon Aceh (ASPEKJA). Ujar Thaifa. Semoga ke depan dapat dikembangkan ke beberapa kabupaten lainnya. Kegiatan kerjasama AID dengan MFP3 dan Kementrian kehutanan ini sangat rasakan bermanfaat bagi masyarakat Aceh terutama petani hutan  rakyat, ada harapan besar dari petani hutan rakyat ke depan di Aceh akan terbangunnya industri kayu berbasis kerakyatan. Tutup Thaifa.

Maraknya penebangan liar saat ini sangat berimbas pada kesejahteraan masyarakat khususnya para petani hutan hak. “karena yang melakukan penebangan liar tersebut umumnya pihak lain. Tapi yang menjadi kambing hitam penebangan liar adalah para petani hutan. Saat ini, petani hutan hak pun was-was menebang pohon di kebun sendirinya sendiri, karena akan berurusan dengan penegak hukum”. ujar salah seorang petani hutan dalam kegiatan ini”.

Suryanto Sadiyo, S.Hut Konsultan SVLK dari MFP3. Menjelaskan Untuk mengatasi penebangan liar, SVLK adalah salah satu solusi. Tujuan dari SVLK  diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Sehingga para petani hutan hak dan masyarakat adat dapat menaikkan posisi tawar dan tidak perlu risau hasil terhadap kayunya yang diragukan keabsahannya ketika dijual ke bangsa pasar. Para produsen mebel yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya, sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. “Untuk mendapatkan fasilitasi SVLK kepada petani hutan hak, harus ada sebuah wadah perkumpulan petani hutan yang legal. Sehingga pihak dinas kehutanan dapat memfasilitasi proses SVLK kepada petani hutan”. Tambah Alumnus Fakultas Kehutanan dari UGM ini.

Ahmad Jamal, S.Hut dari Dinas Kehutanan Aceh dalam sosialisasi ini  menjelaskan bahwa hutan rakyat atau hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang diakui oleh BPN. Tujuan Pembangunan hutan tersebut adalah  untuk merehabilitasi dan meningkatkan produktifitas lahan serta kelestarian sumberdaya alam agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dinas Kehutanan juga terus berupaya mendorong para petani hutan rakyat untuk dapat berdaya dan sejahtera. (Thaifa Herizal S.T/RED)