Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Rugikan Negara

by
iLUSTRASI (cdn.sindonews.ne)

BARANEWSACEH.CO – BLANGPIDIE : Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan) Aceh Barat Daya menyoroti kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah di Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP).

Hingga kini, mesin tersebut tak kunjung difungsikan dan terancam menjadi besi tua. Sementara pengadaannya menelan anggaran tidak sedikit selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

Akan tetapi, pasca pengadaan, barang andalan itu dibiarkan teronggok tak digunakan. Ketua Komnas Waspan Abdya, Irfan Faisal, SH, Rabu (27/4) mengatakan, kajian maupun perencanaan BLHKP dalam pengadaan mesin itu kurang matang.

Terbukti saat mesin sudah tersedia, penggunaannya tak dilaksanakan. Akibatnya mesin yang ditempatkan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ikhue Lhueng, Kec. Jeumpa sudah berkarat dan terancam jadi besi tua.

“Beberapa waktu ke depan, dipastikan mesin-mesin bernilai ratusan juta rupiah itu hanya laku jika dijual kepada tukang beli besi secara kiloan,” ungkap Irfan.

Menurutnya, selalu ada so-lusi memungsikan mesin-mesin itu. Tetapi jika dievaluasi pihak terkait ada tidaknya engineering solution, tidak menjadi alasan. Namun berfungsi tidaknya mesin itu adalah total loss.

“Negara tidak mendapatkan manfaat karena mesin tak difungsikan. Jadi pengadaan mesin pengolah sampah di Abdya merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Untuk itu, Irfan berharap penegak hukum mengusut kegiatan proyek pengadaan mesin pengolah sampah, sekaligus menjerat aktor yang bermain dalam paket mubazir karena dianggap melanggar pasal 3 jop asal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat(1) KUHP.

“Proyek mubazir, tidak bermanfaat bagi negara dengan menguras keuangan negara adalah korupsi, yang terlibat dalam proyek merupakan koruptor,” kata Irfan.

Catatan Waspada, sejumlah mesin pengolah sampah yang telah dilengkapi dengan membangun pabrik itu belum difungsikan. Mesin itu masing-masing, mesin pencacah sampah organik, mesin pengayak kompos mekanis, mesin pencacah botol plastik, mixer kompos, mesin comfreyer input composting dan mesin comfreyer pemilah.

Kesemua mesin dianggarkan selama tiga tahun, 2009, 2011 dan 2012. Namun tidak diketahui jumlah anggaran pasti dalam pengadaan itu Sumber di BLHKP Abdya kemarin mengungkapkan, pengadaan mesin itu menelan anggaran hampir senilai Rp 1miliar.

“Angka pastinya kami kurang ingat, yang pasti di atas Rp 800 juta,” kata sumber, menolak namanya dipublikasikan. Pernyataan senada dikemukakan Fajri, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan BLHKP Abdya.

Menurutnya,proses pengadaan mesin pengolah sampah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berbeda, seperti pengadaan mesin tahun 2009, 2011 dan terakhir 2012.

“Tapi besar anggarannya saya kurang tahu, saya belum melihat semua dokumennya,” sebutnya.

Menurutnya, sekira empat tahun mesin itu tidak difungsikan pasca pengadaan. Penyebabnya, keterbatasan anggaran danseluruh mesin harus dikelola pihak ketigasesuai peraturan.

“Pabrik ini tidak bisa dikelola secara langsung oleh BLHKP,akan tetapi pihak ketiga seperti BUMD. Sayangnya di Abdya belum ada BUMD,” katanya.

Saat ini, pihaknya hanyabisa melakukan penjagaan kondisi mesin yaitu dengan menyalakan mesin sebulan sekali. Mengenai pengelolaan sampah diTPA juga masih dilakukan secara manual.

“Kami akan terus upayakan agar mesin ini dapat dimanfaatkan agar tidak mubazir,”kata dia.(cza/I)/ (Waspada)/Muhammad Faisal